Banjarmasin Post Jumat, 5 September 2014

More documents

Recommendations

Info

18 Inter-Nasional JUMAT Florence Tegang Bertemu Sultan YOGYAKARTA, BPOST - Florence Sihombing ditemani Dekan Fakultas Hukum UGM Dr Paripurna dan Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset U- GM Budi Santoso Wigyosukarto bertandang ke Kepatihan untuk menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kamis (4/9) sekitar pukul 12.50 WIB. Wajah Flo terlihat tegang saat berjalan menuju ruang tunggu di kantor Gubernur. Ia lebih banyak diam. Hanya sesekali saja ia berbincang dengan sang dekan yang duduk di sampingnya. “Sehat,” jawabnya singkat ketika ditanya wartawan. Flo mengenakan rok polkadot warna cokelat dan kemeja warna putih. Tak seperti biasanya, Flo menguncir rambutnya sehingga terlihat lebih rapi. Usai pertemuan, Sultan mengatakan dia berharap Flo bisa tetap tinggal di Yogyakarta dan menyelesaikan kuliah kenotariatannya di UGM. “Dia (Flo) tadi menyampaikan permintaan maaf kepada saya. Kewajiban saya adalah untuk memberikan maaf,” ujar Sultan kepada wartawan. Sultan mengungkapkan, jika masyarakat memberikan maaf, itu dapat menghilangkan rasa dendam, rasa emosi, dan amarah. Dengan demikian, segala apa yang terpendam dalam diri bisa lepas. “Saya berharap semua warga Yogya juga memaafkan,” ucapnya. Sultan meminta agar masyarakat Yogya memberikan kesempatan kepada Flo untuk bisa tinggal di Yogyakarta sehingga dia bisa belajar, tidak hanya pendidikan, tetapi juga belajar tentang nilai-nilai kehidupan di masyarakat. “Berilah kesempatan kepada Flo untuk tetap tinggal di sini karena sudah pilihan dia kuliah S-2 di Yogya. Semoga Flo bisa menyelesaikan kuliahnya,” ujarnya. Flo sendiri mengaku mendapatkan pelajaran berharga dari kasus yang dialaminya. “Pelajaran yang saya dapatkan adalah bagaimana kita harus menghargai orang lain,” kata Flo. Kendati sudah mengalami masa sulit akibat kasus yang menimpanya, Flo mengaku tidak trauma tinggal di Yogjakarta. “Harapan saya sekarang adalah warga Yogya memaafkan saya. Dan, saya ingin lulus dengan baik, menyandang nama baik UGM. Terutama, menjadi manusia yang berguna bagi Indonesia,” kata Flo. Florence Sihombing ditetapkan sebagai tersangka karena statusnya di situs jejaring sosial, Path, yang dianggap menghina warga Yogyakarta. Wanita berusia 26 tahun itu kemudian resmi ditahan di Ditreskrimsus Polda DIY dan ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 30 Agustus 2014. Senin lalu, penangguhan penahanan Florence dikabulkan, sehingga dia boleh keluar dari tahanan. (tribunnews/kps/vvn) KOMPAS.COM FLO (kanan) bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kamis (4/9) Kontes Tari Perut Tak Bermoral KAIRO, BPOST - Badan negara pengawas agama di Mesir mengeluarkan fatwa yang meminta kontes tari perut di TV agar dihentikan. Dar al-Ifta dalam pernyataan Rabu (3/9) mengatakan program itu tidak bermoral dan bisa menjadi alasan bagi kaum ekstrimis untuk mengatakan masyarakat Mesir anti- Islam. Kontes tari perut merupakan acara kompetisi pertama yang digelar di TV Mesir, dengan salah seorang presenter adalah penari terkenal Mesir, Dina. Episode kedua yang mestinya ditayangkan Selasa waktu setempat sudah dibatalkan. Sebagian kalangan di Mesir menganggap, tari perut merupakan hal yang tidak bermoral. Sementara para wartawan melaporkan, tindakan ini sebagai upaya pemerintah untuk memperlihatkan mereka menentang Islam sebagai kekuatan politik namun pada saat bersamaan menghargai nilai-nilai konservatif Islam. (kps) Makam Nabi Tak Akan Dipindah JAKARTA, BPOST - Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menyatakan bahwa pemerintah Arab Saudi tidak memiliki rencana untuk memindahkan makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, Madinah. Pernyataan itu disampaikan Luman setelah melakukan tabayyun (mengkonfirmasi informasi secara langsung dengan otoritas resmi) kepada duta besar Arab Saudi di Indonesia, Mustafha bin Ibrahim Al-Mubarok. “Pak Dubes sampaikan bahwa pemerintah Arab Saudi tidak memiliki rencana untuk memindahkan makam Rasulullah. Beliau berkali-kali menyampaikan, A- rab Saudi sebagai pelayan dari dua tanah suci, yaitu Makkah dan Madinah, memiliki komitmen yang tinggi untuk melindungi keberadaan makam itu,” ujarnya dalam konferensi pers yang diadakan di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (4/9). Menurut Lukman, isu tentang rencana pemindahan makam ini bermula dari pemberitaan yang dilakukan oleh The Independent, sebuah surat kabar dari Inggris. Dia menilai, berita tersebut merupakan suatu bentuk fitnah yang disebarkan kepada masyarakat luas. “Pak Dubes mengklarifikasi bahwa berita itu sama Tetua Desa Ingin Buang Sial ■ Mangli Dipaksa Menikahi Seekor Anjing INDIA, BPOST - Seorang gadis remaja, Mangli Munda (18), yang tinggal di sebuah desa terpencil di wilayah timur India, dipaksa menikahi seekor anjing bernama Sheru oleh para tetua desa. Alasannya, pernikahan itu akan menyingkirkan roh jahat dari diri remaja tersebut. Seorang tetua desa mengatakan kepada kedua orangtua Mangli bahwa remaja itu dirasuki roh jahat yang membawa nasib buruk dan jika gadis itu menikahi seorang pria, keluarga dan desa akan tertimpa bencana. Lalu, seekor anjing bernama Sheru “ditunjuk” menjadi “pengantin pria” bagi Mangli. Anjing yang kebingungan itu dibawa ke pesta pernikahan dengan menggunakan sebuah mobil dan disambut meriah para tetamu. Mangli, yang tak pernah duduk di bangku sekolah, mengatakan dia sangat tidak bahagia dipaksa menikahi MIRROR GADIS India ini dipaksa menikahi seekor anjing oleh tetua desa. seekor anjing. Meski demikian, dia yakin jika dia menjalani ritual itu, peruntungannya akan berubah. “Saya menikahi seekor anjing karena para tetua desa yakin roh jahat yang membawa nasib buruk bisa dialihkan ke anjing itu. Setelah semua ini dilaksanakan, pria yang akan saya nikahi kelak bakal berumur panjang,” kata Mangli. Sementara itu, ayah sang sekali tidak benar dan bukanlah sikap resmi pemerintah Arab Saudi,” ucapnya. Terhadap klarifikasi yang telah diberikan itu, Lukman pun mengharapkan agar u- mat muslim di Indonesia tak tersulut emosinya dan tetap bisa berpikir jernih dalam menghadapi pemberitaan yang tidak jelas seperti itu. “Sesungguhnya telah jelas bahwa pemberitaan itu tidak benar. Semua umat muslim dan semua ormas Islam, mudah-mudahan bisa menerima konfirmasi ini dan tidak perlu terlalu menguras emosi kita lagi hanya karena berita yang berdasarkan sumber yang tidak jelas seperti itu,” ucapnya. (vvn) Banjarmasin Post 5 SEPTEMBER 2014 ANTARA FOTO/MUHAMMAD ARIF PRIBADI SEJUMLAH petugas dari Tim Gegana Polda Sumbar memeriksa kawasan di Pengadilan Negeri Padang, Sumbar, Kamis (4/9). Delapan orang tim Gegana dan Penjinak Bom, diturunkan untuk mencari bom terkait adanya teror bom yang dikirimkan lewat pesan singkat pada salah seorang pegawai Pengadilan Negeri Padang yang mengatasnamakan "ISIS Organisasi", namun tidak ada bom di temukan. mempelai perempuan, Sri Amnmunda, menyetujui usulan para tetua desa. Dia bahkan mencari anjing yang akan dinikahkan dengan putrinya. “Para tetua desa mengatakan, kami harus menggelar pernikahan ini secepatnya. Kami harus memastikan roh jahat ini dihancurkan. Menikahi anjing adalah satu-satunya jalan untuk menyingkirkan nasib buruk,” ujar Ahnmunda. (tribunnews/mir) AL-ARABIYA The Independent Keliru Menerjemahkan MOWAFAQ al-Nowaysar, pemimpin redaksi Makkah Newspaper, mengatakan The Independent keliru menerjemahkan laporan mengenai rencana pemerintah Arab Saudi terhadap makam Rasulullah. “Dalam artikel asli yang ditulis wartawan kami dan dalam Bahasa Arab, tidak ada kalimat pemerintah Arab Saudi berencana membongkar makam rasulullah dan memindahkan sisa jenazahnya ke Al Baqi,” ujar Al-Nowaysar. “Yang ada adalah pemerintah Arab Saudi akan mengisolasi makam Rasulullah agar tidak hancur,” lanjutnya. Al Nowaysar juga menuduh The Independent mencuri seluruh isi korannya, dan JAKARTA,BPOST - Lima pemuda menggugat Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengharuskan perkawinan seagama ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka merasa hak konstitusional mereka berpotensi dirugikan atas UU itu. Lima pemuda itu adalah Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata dan Anbar Jayadi. Mereka merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan ‘Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya i- tu.” Menurut pemohon, aturan perkawinan dalam undang-undang tersebut akan berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan ke- menerjemahkannya ke dalam Bahasa Inggris. Makkah Newspaper menurunkan artikel itu 25 Agustus 2014. Sedangkan The Independent mempublikasikannya 2 September. Omar al-Mudhwani, wartawan yang menulis artikel itu, mengatakan; “Jika The Independent ingin mempublikasikan artikel saya, editorial koran Inggris itu seharusnya meminta saya menerjemahkannya dengan akurat. Saya akan senang sekali.” Kepada situs alarabiya.net, Al-Mudhwahi mengatakan ia menulis artikel itu setelah membaca laporan studi akademik Dr Ali bin Abdulaziz al-Shabal dalam publikasi atas namaPemimpin Besar dua Masjid Suci. Mengomentari tuduhan Makkah Newspaper, managing editor The Independent Will Gore mengatakan dirinya tidak menyadari terjadi kesalahan penerjemahan itu. “Informasi untuk artikel itu juga kami dapat dari Dr Irfan al-Alawi, yang telah membaca langsung karya Dr Ali bin Abdulaziz al-Shabal,” ujar Gore. Dr Al-Alawi, masih menurut Gore, sangat prihatin dengan pendekatan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terhadap situs-situs suci di Makkah dan Madinah. The Independent mengklaim artikel itu eksklusif, dan banyak situs yang mendiskreditkan. (ini) 5 Pemuda Merasa Dirugikan ■ UU Pernikahan Harus Seagama Digugat “ Negara harus membiarkan masyarakat yang memutuskan berdasarkan hati nurani dan keyakinannya sendiri untuk mengikuti atau tidak mengikuti ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya ” Pemohon percayaannya. Atau dengan kata lain, negara ‘memaksa’ agar setiap warga negaranya untuk mematuhi hukum a- gama dan kepercayaannya masing-masing dalam perkawinan. “Perkawinan yang tercantum dalam aturan tersebut akan berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,” ujar pemohon dalam persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (4/9). Menurut Pemohon, peraturan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi orang-orang yang hendak melakukan perkawinan di Indonesia karena penerapan hukum agama dan kepercayaan sangatlah bergantung pada interpretasi baik secara individual maupun secara institusional. Dalam permohonannya, Pemohon menegaskan sudah saatnya melepaskan ‘beban’ negara untuk menanamkan nilai-nilai luhur agama dan kepercayaan kepada tiap warga negaranya. “Tanggung jawab tersebut harus dipikul sendiri oleh warga negara dan negara harus membiarkan masyarakat yang memutuskan berdasarkan hati nurani dan keyakinannya sendiri untuk mengikuti atau tidak mengikuti ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya,” ujar pemohon. Dalam petitumnya, pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (‘1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi (M- K) hari ini akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945. Mahkamah akan menggelar sidang pemeriksaan perdana hari ini pukul 14.00 WIB. (tribunnews/kps/dtk) ■ 0509/B18
Politika Banua Banjarmasin Post JUMAT 5 SEPTEMBER 2014 19 Mereka Ingin Pemilukada Tetap Langsung DULU, proses pemilihan umum (Pemilu) dianggap banyak orang, terutama kaum muda sebagai sesuatu yang tidak menarik. Proses pemilu dianggap tidak transparan, sehingga pemenang pemilu partai itu-itu saja, demikian pula presidennya. Namun, pascareformasi, paradigma itu perlahan berubah. Transparansi proses pemilu membuat masyarakat yang tadinya anti dan memilih Koalisi Merah Putih Tak Sepakat PADA 1-3 September 2014 LALU, anggota Panja RUU Pilkada DPR melakukan rapat konsinyering di Wisma Griya Sabha Kopo DPR-RI, di Cisarua, Puncak, Bogor, untuk membahas RUU Pemilukada bersama pemerintah yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan. Anggota Komisi II DPR Herman Kadir, juga merupakan anggota Panja RUU Pemilukada, memberikan penjelasan yang lebih gamblang. Herman menyatakan rapat konsinyering belum menghasilkan keputusan karena partai-partai anggota Koalisi Merah Putih tidak satu kata. “Dari semua anggota Koalisi Merah Putih, hanya Partai Keadilan Sejahtera yang berbeda pendapat,” kata Kadir. Kadir, yang juga Wakil Sekretaris Jenderal PAN ini, mengatakan Koalisi Merah Putih tidak mengikuti, mulai tertarik. Puncaknya, pada Pileg dan Pilpres 2014, partisipasi masayrakat kembali meningkat. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan masayrakat pada proses pemilu secara langsung cukup tinggi. Namun, ketika proses pemilu langsung bakal diubah jika diterapkan pada Pemilukada 2015 mendatang, maka banyak yang meragukan validasi proses pesta demokrasi di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota. Jelang berakhirnya masa jabatan, DPR tengah menggodok Rancangan Undang- Undang (RUU) Pemilukada. BPOST GROUP/RIZA Ada beberapa item penting yang menjadi kontroversi, tidak hanya di kalangan DPR tapi juga di masyarakat. Pembahasan masih a lot antara pemerintah dan DPR, terkait wacana jabatan wakil gubernur yang dipilih langsung sepaket dengan Gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati oleh DPRD setempat, bukan dipilih langsung. Wacana ini mengemuka karena Pemilukada di daerah dinilai menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Sementara dengan perubahan itu, maka anggaran yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Namun, ada kekhawatirian, perubahan ini memarakkan korupsi dan kolusi karena seperti kembali ke zaman rezim lama. Survei singkat terhadap Facebooker, sebagian besar (53,33 persen) tidak setuju jika wakil gubernur dipilih oleh gubernur. Hanya 15,5 persen dari responden facebooker yang setuju wacana itu. Adapun sebanyak 31,12 persen punya jawaban sendiri. Sementara itu, ada 44,44 persen responden Facebooker yang tidak setuju jika pemilihan bupati dan wali kota dilakukan oleh DPRD. Hanya 22,23 persen yang ingin demikian dan 33,33 persen sisanya tidak menjawab atau punya jawaban sendiri. Hasil survei ringan ini menunjukkan masyarakat ingin pemilihan kepala daerah tetap secara langsung, walaupun mengeluarkan biaya cukup besar namun terhindar dari halhal negatif, baik transparansi maupun kolusi, korupsi dan nepotisme. (yan) ketika di Bogor sepakat bahwa baik pemilihan gubernur dan pemilihan bupati-wali kota dilakukan secara tidak langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. “Kecuali PKS, mereka menyatakan agar pemilihan gubernur dan bupati-wali kota dilakukan secara langsung atau seperti pendapat PDIP. Dari situlah kemudian dibentuk tim perumus,” kata Kadir. Tim perumus, kata Kadir, pada dasarnya mengerucutkan dua pandangan besar, yakni pemilihan gubernur, bupati, wali kota dilakukan secara langsung atau tidak langsung. “Dari PDIP mereka memilih bahwa baik pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati-wali kota dilakukan secara langsung, demikian halnya PKS. Partai Kebangkitan Bangsa berpendirian pemilihan secara langsung hanya pada gubernur, sementara bupatiwali kota oleh DPRD. Pemerintah sendiri berpendapat memilih dilakukan secara langsung, baik pemilihan gubernur atau bupati-wali kota,” kata Kadir. Fraksi PAN sendiri, Kadir melanjutkan, memilih opsi tidak langsung seperti Koalisi Merah Putih dengan alasan tiga hal. Pertama, pilkada secara langsung sangat kental konflik horisontal; kedua, sikap penyelenggara pemilu tidak independen seperti yang dilihat pada pileg dan pilpres tahun ini; ketiga, penghematan anggaran biaya negara. “Setelah kami kalkulasi, biaya pilkada itu paling murah itu Rp 300 miliar di Sulawesi Utara,” kata Kadir. (tmp) Langsung Tetap Lebih Baik PESTA Demokrasi lima tahunan untuk memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2014 - 2019 telah lewat. Suka atau tidak, Joko Widodo serta Jusuf Kalla akan memimpin negara kepulauan ini. Ada banyak harapan pada duet duet pemimpin yang terkenal dekat dengan rakyat ini. Terlepas masih ada pro kontra terhadap terpilihnya Jokowi-JK , tapi sangat jelas mereka tdipilih sebagian besar rakyat Indonesia melalui pemilihan langsung. Namun, sedikit berbeda dengan pemilihan kepala daerah muali 2015 mendatang. Ada wacana baru namun masih dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU) Pemilukada. Ada dua hal yang mencuat, yakni wacana wakil gubernur ditunjuk langsung oleh gubernur terpilih dan walikota serta bupati dipilih oleh DPRD setempat, bukan dipilih rayat melalui pemilukada. Tentu saja rancangan ini masih jadi perdebatan. Bukan hanya di kalangan pembuat undang-udang seperti DPR tapi juga masyarakat. Sobat Muda Banua Patricya Gabriella Wawolumaja tak setuju akan rencana itu. “Aku pribadi tidak setuju jika pemimpin baik gubernur, wali kota, dan bupati dipilih DPRD. Kenapa, karena tidak mencerminkan suara rakyat,” ucap perempuan yang akrab disapa Gabby ini. Pasalnya, pemilihan langsung merupakan suara langsung rakyat yang menyampaikan aspirasi mereka terhadap pemimpin yang disukainya. Menurut Gabby, kalau dipilih DPRD tidak mencerminkan suara rakyat lagi dan dapat menimbulkan risiko tidak berjalannya fungsi kontrol antara pihak legislatif dan pihak eksekutif. Begitu pula penunjulan wakil gubernur secara langsung oleh gubernur. Maka sebaiknya tetap pemilihan langsung seperti sebelumnya. “Karena pemimpin daerah harus pilihan dari suara rakyat,” tegasnya. Meskipun pemilihan langsung ada kekurangan, namun hakekatnya pesta demokrasi telah terjadi. Adapun untuk kekurangan dalam pemilihan langsung seperti masih ada pemilih tidak terdaftar, menurut dia, perlu disempurnakan lagi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). (dwi) Biofile: ● Nama: Patricya Gabriella Wawolumaja ● Panggilan: Gabby ● TTL: Banjarmasin , 10 November 1991 ● Pekerjaan: Karyawati PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, Kantor Cabang Banjarmasin ● Twitter: @gabbywawolumaja Gabung diPage KoranPemilu BPost Twitter@koranpemiluBP ADA wacana wakil gubernur dalam pemilukada ditunjuk langsung oleh gubernur terpilih bukan ikut sepaket dalam pemilukada. Pilbub dan pilwakot tdk pemilihan langsung, tapi dipilih oleh DPRD. Kaka Norsaputera Bahaya, bisa otoriter 11,12 sindikaaaat korup makin solid. Bahrie Nobon Bupati/Walikota via DPRD pemilunya ok punya? Tp wagub tdk sepaket cendrung KKN tuh, kalau mahasiswa KKN malah berguna bagi masyarakat, gubernur KKN? Rugi tuh masyarakat..... Damarwulan Berarti KPU ga ada art!’x duunk....???!! napa ga sekalian z’ Presiden n wakil Presiden di pilih ama Ketua RT...... Tajuddinnoor Ganie Baik dipilih satu paket. Amun tasarah gubernur bisa KKN kaina. Pilbub dan Pilkot sebaiknya dipilih langsung oleh rakyat, amun dipilih oleh anggota DPRD, maka bubuhannya haja nang kanyang mangacak duit calon. Bisa diatur sakahandak bubuhannya kabupaten wan kota. Rakyat tajak pinggir samunyaannya. Akhmad Muliadi DPRD nantinya bakalan menjadi lahan yg makin basah karena para calon bupati/walikota memberi angka angka yg nilainya lumayan wah. Aris Setiawan Hmm, ini akan mngurangi tingkat ke demokrasi-an di Indonesia, dan mgkn akan mningkatkan KKN yg sdh ‘akut’, walaupun wacana ini bs mnghemat anggaran pemilu, tp rsnya ke mudharatannya lbh byk deh. Tommy Andrean Kalau wakil gubernur langsung ditunjuk oleh gubernur terpilih takutnya hanya keluarganya saja yg dipilih. Dan kalau pilbub & pilwakot tidak dipilih langsung oleh rakyat akan kembali lg kejaman orde baru,yg terpilih nantinya hanyalah kandidat dari partai yg berkuasa. Muhammad Rizal Bah munya kaitu nyata aei KKN jalan taruZ, spa yang banyak keluarga dan kolega yang akrab nyataei banyak yang dukung, kada rame am kaitu jadinya. Tricom TokofotocopyWarnet- Ponsel Rental Komputer- LembagaKursus Amun kaitu nang banyak kawan atau banyak pengaruh di DPR ai yg menang belum tentumewakili kahandak rakyat banyak. R-Wiend Pasti sistem kekeluargaan yang dipakaiNya, kaya kerajaAn ja lagi. Rio Dije Inilah keanehan sistem demokrasi kita. Ambigu. Kalau memang konsisten, ya pake perwakilan dong. DPRD yg memilih gub-wagub& bupwabup.kalau TDK, ubah aja sistemnya. Muhammad Annur Qusairi Hamzah Saya berharap rakyat aza yang memilihnya bukan pak gubernur memilihnya langsung, tidak aspiratip kayanya, jangan kembali lagi ke ORBA, DPR, DPRD, cukup mengodok UUD dan PERDA serta anggaran harus digunakan yang baik. Mawar Ardi Bujur sepaket kita kawan, bubarkan aja KPU wan DPR, masalahnya buhan Dewan ma KPU hanya menghabiskan duit rakyat haja,, kunjungan kada berarti apa2, palagi studi banding, wah itu hanya tameng menghabiskan duit rakyat haja baik di hapus aja, jadi nyaman mamilih bupati sampai presiden hanya ketua rt haja. Adiatun Ni’mah Pembakal aja di pilih secara demokrasi, masa wakil gubernur di tunjuk langsung,, yang mana paling banyak duit ae jadi wakil. Ade Budhi Rahayu Rahayu Negara kita bukan negara Federal... Ansari Azhar Pacangan kada jadi baras mun kaya itu.. Kalimantara Pacangan kd trasaai wan duit kampanye. Amir Fauzy Bgus hja jua,tdikit mmkai anggran,dana’y baek dbulikkn klah rakyat,,tp jk kwa baek spket pank,alias skligus,,dana irit,tp plihan rkyat,bukn plihan gubrnur. Rieza Akhmed Ga butuh rakyat lagi kah pemerintah jdi hny gubernur yg menujuk penggatinya. 0509/B19
Page 1 and 2: 32 RP 3.000 HALAMAN Banjarmasin - K
Page 3 and 4: Banjarmasin Post JUMAT 5 SEPTEMBER
Page 13 and 14: Rush S Rush S Rush S Rush S Rush S
Page 17: Jatim Lebih Dulu Beredar di Pasar B

Banjarmasin Post Jumat, 5 September 2014

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?