Banjarmasin Post Jumat, 5 September 2014

8
ambun Bungai
Banjarmasin Post
JUMAT 5 SEPTEMBER 2014
ILUSTRASI
Dulin Senang Dapat Material Bangunan
WAJAH Dulin (50) begitu semringah,
Kamis (4/9). Petugas kebersihan
di lingkungan kantor Pemerintah
Kota Palangkaraya, ini sangat
senang setelah menerima sejumlah
material bahan bangunan.
Warga Kelurahan Petuk Ketimpun
RT 04 RW 2, Kecamatan Jekanraya,
Palangkaraya, itu kini bisa bernafas
lega karena bisa segera memperbaiki
rumah kayunya yang mulai reot. Ini
setelah ia mendapatkan bantuan material
bahan bangunan dari Kementerian
Pembangunan Perumahan Rakyat.
Ia tak mau senang sendiri. Dulin
juga mengajak rekannya yang senasib
untuk bisa mendapatkan bantuan
perumahan tersebut.
“Sungguh saya sangat senang, karena
untuk mencari uang sendiri guna
memperbaiki rumah, cukup sulit. Pekerjaa
saya hanya petugas bersihbersih,”
ucap Dulin.
Baginya, bantuan semacam itu memang
sangat ia butuhkan. Soalnya,
selama ini bangunan rumahnya serta
rumah beberapa warga setempat lainnya
rata-rata terbuat dari bahan kayu
yang mulai lapuk.
Melalui Bappeda Kota Palangkaraya,
ditargetkan sebanyak 305 kepala
keluarga berpenghasilan rendah
pada empat kelurahan di Kecamatan
Jekanraya, Palangkaraya, Kalimantan
Tengah, menerima bantuan tersebut.
Mereka yang berhak menerima
bantuan tersebut berupa bahan bangunan
untuk pembangunan lantai,
dinding dan atap rumah dengan total
nilai Rp7,5 juta untuk rumah yang tidak
layak huni.
Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya,
bidang perumahan swadaya,
Kementerian Perumahan Rakyat,
Srinurhyati, mengatakan kriteria rumah
tidak layak huni yakni jika bagian
atap, lantai, dan dinding tidak layak.
Seperti berbahan daun rumbia, atau
papan berlubang serta lantai lapuk
atau berlubang.
“Yang seperti itu yang layak diberi
bantuan sesuai dengan kriteria kami.
Dengan begitu bisa ditingkatkan
kualitasnya jadi lebih layak huni,”
katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya,
Mofit Saptono Subagio,
mengatakan, bantuan pembangunan
perumahan tersebut sangat diharapkan
bagi warga Palangkaraya.
Apalagi sampai saat ini memang
masih banyak warga berpenghasilan
rendah yang memerlukan dana perbaikan
perumahan. “Kami sangat berterima
kasih atas adanya bantuan
tersebut,” katanya. (tur)
Rp 1,3 Triliun
Dana Kehutanan
Mengendap
■ Terganjal Kaveling Izin Lahan
PALANGKARAYA, BPOST -
Banyaknya perizinan yang
selama ini diberikan pada kawasan
hutan, menjadi ganjalan
utama pelaksanaan program
Rehabilitasi Hutan dan
Lahan (RHL) di Kalteng. Akibatnya,
sekitar Rp 1,3 triliun
Dana Bagi Hasil (DBH) Dana
Reboisasi yang dialokasikan
pemerintah tak semua bisa
termanfaatkan.
Bak menepuk air di dulang,
para bupati/wali kota se-Kalteng
pun ramai-ramai meminta
agar pemerintah pusat
menerbitkan regulasi baru.
Tujuannya agar diberi kelonggaran
dalam pemanfaatan
dana dimaksud.
“Sampai saat ini kami punya
DBH untuk Kalteng sebesar
Rp 1,3 triliun. Masalahnya,
semua hutan produksi sudah
dikaveling HPH,” ujar Dirjen
Bidang Pemanfaatan Hutan Kemenhut
Hilman Nugroho MD,
Kamis (4/9), di Palangkaraya.
Hilman berbicara pada rapat
koordinasi dan bimbingan
teknis percepatan pembangunan
kesatuan pengelolaan
hutan (KPH) serta kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan
dana bagi hasil SDA kehutanan
dana reboisasi di Kalteng.
Selain dari pejabat teknis kehutanan,
peserta juga berasal
dari bupati/wali kota se-Kalteng
yang ketika itu langsung
dipandu Gubernur Agustin
Teras Narang.
Menurut dia, DBH DR secara
khusus diperuntukkan
bagi kegiatan RHL. Sumbernya
berasal dari perimbangan
40 persen penerimaan Dana
Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH) Dana Reboisasi (DR)
yang selama ini dibayar dari
produksi kehutanan.
Dengan kondisi banyak
“
Sampai saat ini kami
punya DBH untuk
Kalteng sebesar Rp
1,3 triliun.
Masalahnya, semua
hutan produksi sudah
dikaveling HPH
“
HILMAN NUGROHO MD
Dirjen Pemanfaatan Hutan
hutan dan lahan kritis yang
telah diberikan perizinan,
praktis program DBH DR
tidak bisa dilaksanakan pada
kawasan lahan dimaksud. Itu
karena, dalam ketentuan lokasi
kegiatan harus bebas perizinan,
baik pada hutan produksi,
konservasi, atau APL
(Areal Penggunaan Lain) yang
kondisinya kritis.
Hilman menyebut, setidaknya
ada 4,6 hektare lahan di
Kalteng yang kondisinya kritis.
Tiga juta hektare di antaranya
berada di kawasan hutan
dan selebihnya di luar hutan.
Dari Rp 1,3 triliun DBH DR
RHL Kalteng yang kini mengendap,
alokasi terbesar antara
lain bagi Barito Utara dan
Kotawaringin Timur. Kedua
kabupaten itu masing-masing
diproyeksi mendapat Rp 170
miliar dan Rp 120 miliar.
“Kami berharap, ada regulasi
yang memudahkan bagi
kami untuk menggunakan
dana yang ada. Belum seluruhnya
dana digunakan karena
kami tidak berani mengingat
dulu pernah program reboisasi
justru jadi bulan-bulanan
padahal telah dilaksanakan,”
komentar Plt Bupati Gunungmas
Arton S Dohong.
Dari 32 miliar DBH DR RHL
yang dialokasi bagi Gunungmas,
dinyatakan hanya Rp 8
miliar yang bisa dimanfaatkan.
Selebiihnya Rp 24 miliar, sama
sekali tidak bisa mereka serap
karena banyaknya kendala di
lapangan.
Hal serupa juga diakui Bupati
Murungraya Perdie M
Yoseph. “Apalagi di kawasan
hutan atau lahan yang kepemilikannya
telah diklaim masyarakat.
Lokasi lahan kritis
yang clean dan clear sulit ditemukan,”
kata dia. (ami)
Teras Merasa Malu
GUBERNUR Teras Narang mengatakan permasalahan
tersebut perlu jadi perhatian bersama. Mengingat, dana yang
tersedia akan memberikan manfaat bagi masyarakat
apabila dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
“Secara nasional kita malu, karena tidak bisa menggunakan
dana itu sepenuhnya. Tapi kita juga dihadapkan pada
ketentuan yang ada,” ucap Teras.
Secara khusus sampai akhir pertemuan, belum ada kesimpulan
mendasar atas keinginan terhadap perubahan
regulasi yang kini menjadi penyebab kegalauan para kepala
daerah dalam pemanfaatan DBH DR RHL tersebut. Apalagi
berbicara kewenangan, kebijakan membuat regulasi berada
di Menteri Kehutanan. (ami)
Kios Sepi, Ratna Ingin Pindah
KUALAKAPUAS, BPOST -
Pasar blok R di Jalan Anggrek,
Kapuas, tahun lalu telah dibangun
permanen. Bahkan,
dilengkapi kios rolling door
serta lapak untuk penjual sayuran.
Namun sampai sekarang
pemanfaatannya belum maksimal.
Masih ada lapak yang
kosong dan kios yang tidak
ditempati. Tapi, anenya Dinas
Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi berencana untuk
memperluas pasar tersebut.
Konsepnya pun sama
yaitu bangunan pasar yang
dilengkapi dengan 46 kios
dan lapak. Tak tanggungtanggung,
Disperindagkop
membangun pasar dengan
biaya Rp 2.4 miliar dan ditambah
dengan pembangunan
kios yang dikerjakan oleh
Dinas Pekerjaan Umum dengan
anggaran Rp 1 miliar.
Pembangunan rencananya
dilakukan tepat disebelah pasar
block R yang lama, dengan
luas 18x50 meter. Namun sayangnya
rencana ini tak sepenuhnya
didukung oleh para
pedagang.
Seperti yang diungkapkan
oleh Ratna, pedagang beras
yang berjual di kios yang baru
saja dibangun dengan biaya
sewa 1.390.000 pertahun.
Ia mengaku berencana untuk
pindah karena sangat sepi
pembeli. Pembeli lebih memilih
untuk membeli di pasar
Block R lama. “Harganya
memang sedikit berbeda, karena
kami juga dibebani dengan
biaya sewa kios,” ungkapnya,
Kamis (4/9).
Ratna mengatakan saat
baru buka memang banyak
pedagang yang berebut untuk
bisa menyewa kios, namun
setelah beberapa bulan
berjualan dan ternyata sepi
banyak yang ingin pindah.
“Lihat saja masih siang sudah
banyak yang tutup karena
sepi pembeli,” ujarnya.
Pembangunan Pasar Block
R juga terkesan seadanya.
Pekerjaan yang baru selesai
dikerjakan Desember 2013
lantainya sudah banyak yang
retak dan berlubang. Tiga toilet
yang terdapat dibelakang
pasar pun seperti belum jadi,
banyak lantai dan dinding
yang telah terkikis air karena
hanya di semen.
Kepala Bidang Perdagangan
Disperindagkop Bahruddin
mengaku pelebaran pasar
Block R dilakukan untuk mengurangi
banyaknya pedagang
liar yang berjualan di
badan Jalan Mawar yang dapat
mengganggu lalu lintas.
Direncanakan pembangunan
pasar yang baru akan
lebih sempurna karena berlantai
keramik. Bahruddin menambahkan
selain pembangunan
pasar juga sekaligus
pembuatan irigasi. “Kenapa
anggarannya banyak, karena
memang banyak yang dikerjakan
sehingga pasar bisa
langsung jadi secara keseluruhan,”
ungkapnya.
Pembangunan direncakana
BANJARMASIN POST GROU/RENI KURNIA WATI
BEGINILAH kondisi Pasar Blok R yang sepi aktivitas.
dimulai pada Oktober 2014.
“Kami yakin akan selesai pekerjaan
selama tiga bulan,”
ungkapnya.
Saat pembangunan, pedagang
akan dipindahkan
sementara ke Jalan Melati dan
ke bagian depan atau halaman
pasar block R lama. Ini karena
akan dilakukan pembongkaran
total.
Tahun 2014 hanya pembangunan
pasar block R yang
mendapatkan anggaran. Sedangkan
untuk pasar tradisional
di kecamatan tidak ada
yang mendapat anggaran perbaikan.
BANJARMASIN POST GROUP/FATURAHMAN
WISATA BANTARAN - Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mulai membenahi bantaran Sungai Kahayan sebagai kawasan
wisata. Salah satunya membenahi siring yang ada di tepi sungai tersebut sehingga kini makin banyak dikunjungi warga.
KUALAKAPUAS, BPOST -
Distribusi air bersih (leding)
Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) sampai sekarang
masih belum sepenuhnya
lancar. Di beberapa lingkungan
permukiman bahkan
masih sering tersendat.
Keluhan warga pun sering
terdengar. Seperti yang dialami
Ira Paramita, warga Jalan
Jawa, Kecamatan Selat,
yang harus rela menunggu
hingga tengah malam untuk
sekadar mendapatkan air
bersih.
Ia mengaku air hanya akan
mengalir saat malam sekitar
pukul 22.00 WIB. Jika ada
mengalir sebelum jam itu pasti
dengan aliran air yang sangat
kecil. Hal ini bukan hanya
dirasakannya, karena ketika
bertanya kepada tetangganya
pun mengalami hal yang
sama.
Padahal tak sedikit pasar
tradisional yang rusak parah
seperti di Desa Lupakdalam
yang menjadi pasar pusat
kecamatan Kapuaskuala.
Meskipun pasar tersebut
sempat digadang-gadang
akan mendapat perbaikan
tahun ini.
Tapi, sepertinya warga Desa
Lupakdalam harus lebih
bersabar lagi. “Rencananya
Pasar Lupakdalam memang
akan diperbaiki tahun ini,
namun ternyata diundur. Semoga
bisa direalisasikan tahun
depan lagi,” tambah Bahruddin.
(nia)
Ira Terpaksa Begadang
Tunggu Air Mengalir
“Tidak nyenyak tidur karena
air hanya mengalir dimalam
hari, setelah penuh di
bak mandi memindahkan
lagi ke penampungan air
yang khusus untuk memasak.
Kalau sudah pagi tidak
mengalir lagi,” ungkap Ira,
kemarin.
Hal seperti itu kerap membuatnya
geram, karena saat
ingin mencuci disiang hari ternyata
air tidak mengalir. Bahkan
tak jarang Ira harus menunggu
hingga malam hari
untuk mandi. “Air mengalir
lancar pada siang hari hanya
pada hari Sabtu dan Minggu,”
tambahnya.
Ia mengaku memang belum
sempat melakukan pengaduan
kepada PDAM meskipun
hal ini sudah terjadi sekitar
tiga bulan terakhir. Pasalnya
banyak pekerjaan rumah
yang harus ia tangani.
Direktur PDAM Kapuas
Widodo mengatakan distribusi
air bersih untuk wilayah
Kualakapuas tidak ada gangguan.
“Lancar saja selama 24
jam.”
Jika ada yang mengalir hanya
malam saja, Widodo mengatakan
kemungkinan hanya
ada gangguan lokal. Hal
itu bisa terjadi karena beberapa
kemungkinan. Di antaranya
sambungan PDAM sudah
sangat lama, ada penyumbatan
pada pipa, meteran tersumbat
tersumbat atau tetangga
sedang mengambil air secara
bersamaan yang kemungkinan
aliran air kecil.
“Tapi itu pun tidak mati total.
Hanya aliran air saja yang
kecil,” ujarnya saat ditemui
BPost diruangannya, Kamis
(4/9).
Dikatakannya, yang mengalami
gangguan justru di
Kelurahan Barimba, karena
pipa PDAM hanya ada satu
yang menyebabkan pengaliran
air baru bisa dilakuakan sekitar
pukul 15.00 WIB. Saat
pagi dan siang hari pipa digunakan
untuk mengalirkan
air yang dari Barimba ke Kapuas.
Warga juga diminta untuk
berhemat karena sudah dua
bulan air asin. Kandungan
garam masih sangat tinggi,
dalam satu liter air terdapat
172 mili gram kadar garam
dimana normalnya untuk
bisa langsung diolah adalah
dibawah 20 miligram per
liternya.
“Tidak bisa dipastikan sampai
kapan, karena masih ada
kemungkinan terjadi pasang
pendua dimana ketika air asin
belum surut tapi sudah pasang
lagi yang juga air asin,” terang
Widodo. (nia)
Warga Ramai-ramai Bayar Pajak
PALANGKARAYA, BPOST -
Kantor pelayanan pajak daerah,
Dinas Pendapatan Daerah
Kota Palangkaraya, Kamis (4/
9) ramai didatangi warga. Mereka
berbondong-bondong
ingin membayar pajak bumi
dan bangunan (PBB).
Saking ramainya, meja pelayanan
pengurusan PBB pun
ditambah yang awalnya hanya
tiga meja saat ini mencapai
enam meja.
Ruangan pada bangunan
kantor tersebut tidak memungkinkan
untuk memberikan
pelayanan.
Petugas pelayanan pembayaran
pajak pun akhirnya
ditempatkan di teras kantor
pelayanan pajak daerah tersebut.
Itu pun belum bisa secara
cepat dalam memberikan
pelayanan pajak kepada warga
yang ingin membayar PBB
tersebut, sehingga banyak warga
yang tepaksa antre untuk
menunggu giliran membayar.
Beberapa warga yang mengurus
pembayaran PBB, mengatakan,
mereka memang
sengaja datang untuk membayar
PBB. Soalnya, selain
pembayaran pajak dilakukan
secara gratis, pihaknya juga
akan memberi doorprize yang
diundi tiap kupon pembayaran
pajak.
“Saya bersama keluarga
datang ke sini karena ada sosialisasi.
Katanya, jika membayar
PBB kurun waktu dua
hari ini akan diberi hadiah,”
ucap Marzuki, warga.
Kepala Dispenda Pemko
Palangkaraya, Hera Nugrahayu,
mengatakan pihaknya
memang menyediakan sejumlah
doorprize kepada warga
yang membayar PBB.
Itu dikatakannya sebagai
stimulan agar warga menjadi
terangsang dalam membayar
PBB. “Ada berbagai hadiah
yang kami sediakan, tetapi
yang mengurus PBB pada hari
ini saja, besok udiannya diberikan.
Kami menargetkan
sebanyak-banyaknya pembar
pajak,” katanya.
Menurut dia, sesuai target
untuk pemasukan dari PBB
yang awalnya kami rencanakan
sebesar Rp 7 miliar tahun
ini. Soalnya, animo masyarakat
cukup tinggi pihaknya
meningkatkan jadi Rp 9 miliar.
“Saat ini, 40 persennya sudah
masuk, semoga dalam
waktu beberapa bulan ini yang
tersisa, target yang kami i-
nginkan bisa tercapai,” sebut
Mantan Kadisperindagkop
Palangkaraya ini. (tur)
BANJARMASINPOST GROUP/FATURAHMAN
RATUSAN warga, Kamis (4/9), berjubel mendatangi kantor pelayanan
pajak daerah untuk membayar PBB karena disediakan hadiah.