PERDA_11_2011_TTG_RTRW_SRAGEN_CETAK (SALINAN)3.pdf

More documents

Recommendations

Info

88. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011-2031. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Sragen. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4. Bupati adalah Bupati Sragen. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. 10
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. 12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang. 13. Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. 14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan. 16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Sragen. 21. Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut rencana rinci adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasional rencana tata ruang wilayah. 22. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen. 23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. 11
Page 1 and 2: SALINAN BUPATI SRAGEN PERATURAN DAE
Page 3 and 4: 14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200
Page 5 and 6: 35. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 20
Page 7 and 8: 56. Peraturan Pemerintah Nomor 34 T
Page 9: 76. Peraturan Presiden Nomor 27 Tah
Page 13 and 14: 37. Pusat Pelayanan Lokal yang sela
Page 15 and 16: 62. Kawasan perkebunan adalah kawas
Page 17 and 18: 86. Penyidikan Tindak Pidana di bid
Page 19 and 20: (6) Strategi pengembangan pariwisat
Page 21 and 22: 4. Kecamatan Sumberlawang; dan 5. K
Page 23 and 24: . ruas jalan Gemolong-Sumberlawang;
Page 25 and 26: Pasal 17 Jaringan transportasi perk
Page 27 and 28: Paragraf 5 Rencana Sistem Jaringan
Page 29 and 30: (4) Rencana prasarana non perpipaan
Page 31 and 32: 7. Kecamatan Sambungmacan; 8. Kecam
Page 33 and 34: (2) Kawasan hutan lindung sebagaima
Page 35 and 36: 6. Waduk Gebyar; 7. Waduk Blimbing;
Page 37 and 38: 6. Kecamatan Jenar meliputi: a) mat
Page 39 and 40: d. Kecamatan Sukodono; e. Kecamatan
Page 41 and 42: m. Kecamatan Kedawung; n. Kecamatan
Page 43 and 44: (2) Rencana kawasan peruntukan indu
Page 45 and 46: (3) Kawasan permukiman perkotaan ib
Page 47 and 48: (2) Mendukung penetapan kawasan per
Page 49 and 50: . pengembangan kawasan industri ter
Page 51 and 52: Bagian Kedua Arahan Perwujudan Stru
Page 53 and 54: 5 jembatan mungkung berada di Kecam
Page 55 and 56: Bagian Ketiga Arahan Perwujudan Pol
Page 57 and 58: Pasal 94 Arahan perlindungan kawasa
Page 59 and 60: e. peningkatan sarana dan prasarana
Page 61 and 62:
c. memperbaiki kualitas tutupan veg
Page 63 and 64:
. pemanfaatan ruang disekitar jarin
Page 65 and 66:
d. areal lintasan dan jarak bebas a
Page 67 and 68:
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi
Page 69 and 70:
d. ketentuan umum peraturan zonasi
Page 71 and 72:
) pada sungai besar ditetapkan seku
Page 73 and 74:
6. rencana pengelolaan ruang terbuk
Page 75 and 76:
. ketentuan umum peraturan zonasi k
Page 77 and 78:
k. Penambangan pasir atau sirtu di
Page 79 and 80:
c. kualitas ruang merupakan kondisi
Page 81 and 82:
(3) Insentif non fiskal sebagaimana
Page 83 and 84:
2. pelanggaran ketentuan arahan per
Page 85 and 86:
3. pemanfaatan ruang yang tidak ses
Page 87 and 88:
(2) Agar masyarakat mengetahui RTRW
Page 89 and 90:
e. melakukan penggeledahan untuk me
Page 91:
Diundangkan di Sragen pada tanggal
show all

PERDA_11_2011_TTG_RTRW_SRAGEN_CETAK (SALINAN)3.pdf

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?