PERDA_11_2011_TTG_RTRW_SRAGEN_CETAK (SALINAN)3.pdf

More documents

Recommendations

Info

24. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. 25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. 26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 27. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 28. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 29. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 30. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 31. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 32. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan. 33. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. 34. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. 35. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala beberapa kecamatan dan dipromosikan sebagai PKL. 36. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. 12
37. Pusat Pelayanan Lokal yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. 38. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air bersih, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi. 39. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 40. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. 41. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. 42. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. 43. Terminal adalah tempat sekumpulan moda transportasi darat mengakhiri dan mengawali lintasan operasionalnya. 44. Trayek adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. 45. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah adalah suatu wilayah penerima air hujan yang dibatasi oleh punggung bukit atau gunung, dimana semua curah hujan yang jatuh diatasnya akan mengalir di sungai utama dan akhirnya bermuara kelaut. 46. Daerah irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. 47. Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi. 48. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan pencemar yang bersifat racun dan bahaya. 13
Page 1 and 2: SALINAN BUPATI SRAGEN PERATURAN DAE
Page 3 and 4: 14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200
Page 5 and 6: 35. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 20
Page 7 and 8: 56. Peraturan Pemerintah Nomor 34 T
Page 9 and 10: 76. Peraturan Presiden Nomor 27 Tah
Page 11: 9. Pola ruang adalah distribusi per
Page 15 and 16: 62. Kawasan perkebunan adalah kawas
Page 17 and 18: 86. Penyidikan Tindak Pidana di bid
Page 19 and 20: (6) Strategi pengembangan pariwisat
Page 21 and 22: 4. Kecamatan Sumberlawang; dan 5. K
Page 23 and 24: . ruas jalan Gemolong-Sumberlawang;
Page 25 and 26: Pasal 17 Jaringan transportasi perk
Page 27 and 28: Paragraf 5 Rencana Sistem Jaringan
Page 29 and 30: (4) Rencana prasarana non perpipaan
Page 31 and 32: 7. Kecamatan Sambungmacan; 8. Kecam
Page 33 and 34: (2) Kawasan hutan lindung sebagaima
Page 35 and 36: 6. Waduk Gebyar; 7. Waduk Blimbing;
Page 37 and 38: 6. Kecamatan Jenar meliputi: a) mat
Page 39 and 40: d. Kecamatan Sukodono; e. Kecamatan
Page 41 and 42: m. Kecamatan Kedawung; n. Kecamatan
Page 43 and 44: (2) Rencana kawasan peruntukan indu
Page 45 and 46: (3) Kawasan permukiman perkotaan ib
Page 47 and 48: (2) Mendukung penetapan kawasan per
Page 49 and 50: . pengembangan kawasan industri ter
Page 51 and 52: Bagian Kedua Arahan Perwujudan Stru
Page 53 and 54: 5 jembatan mungkung berada di Kecam
Page 55 and 56: Bagian Ketiga Arahan Perwujudan Pol
Page 57 and 58: Pasal 94 Arahan perlindungan kawasa
Page 59 and 60: e. peningkatan sarana dan prasarana
Page 61 and 62: c. memperbaiki kualitas tutupan veg
Page 63 and 64:
. pemanfaatan ruang disekitar jarin
Page 65 and 66:
d. areal lintasan dan jarak bebas a
Page 67 and 68:
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi
Page 69 and 70:
d. ketentuan umum peraturan zonasi
Page 71 and 72:
) pada sungai besar ditetapkan seku
Page 73 and 74:
6. rencana pengelolaan ruang terbuk
Page 75 and 76:
. ketentuan umum peraturan zonasi k
Page 77 and 78:
k. Penambangan pasir atau sirtu di
Page 79 and 80:
c. kualitas ruang merupakan kondisi
Page 81 and 82:
(3) Insentif non fiskal sebagaimana
Page 83 and 84:
2. pelanggaran ketentuan arahan per
Page 85 and 86:
3. pemanfaatan ruang yang tidak ses
Page 87 and 88:
(2) Agar masyarakat mengetahui RTRW
Page 89 and 90:
e. melakukan penggeledahan untuk me
Page 91:
Diundangkan di Sragen pada tanggal
show all

PERDA_11_2011_TTG_RTRW_SRAGEN_CETAK (SALINAN)3.pdf

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?