PERDA_11_2011_TTG_RTRW_SRAGEN_CETAK (SALINAN)3.pdf

More documents

Recommendations

Info

24. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 26. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 27. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 28. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 29. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959); 30. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 31. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 32. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 33. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 34. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4
35. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 36. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 37. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254); 38. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225); 39. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 40. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 41. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 42. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 43. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 44. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 5
Page 1 and 2: SALINAN BUPATI SRAGEN PERATURAN DAE
Page 3: 14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200
Page 7 and 8: 56. Peraturan Pemerintah Nomor 34 T
Page 9 and 10: 76. Peraturan Presiden Nomor 27 Tah
Page 11 and 12: 9. Pola ruang adalah distribusi per
Page 13 and 14: 37. Pusat Pelayanan Lokal yang sela
Page 15 and 16: 62. Kawasan perkebunan adalah kawas
Page 17 and 18: 86. Penyidikan Tindak Pidana di bid
Page 19 and 20: (6) Strategi pengembangan pariwisat
Page 21 and 22: 4. Kecamatan Sumberlawang; dan 5. K
Page 23 and 24: . ruas jalan Gemolong-Sumberlawang;
Page 25 and 26: Pasal 17 Jaringan transportasi perk
Page 27 and 28: Paragraf 5 Rencana Sistem Jaringan
Page 29 and 30: (4) Rencana prasarana non perpipaan
Page 31 and 32: 7. Kecamatan Sambungmacan; 8. Kecam
Page 33 and 34: (2) Kawasan hutan lindung sebagaima
Page 35 and 36: 6. Waduk Gebyar; 7. Waduk Blimbing;
Page 37 and 38: 6. Kecamatan Jenar meliputi: a) mat
Page 39 and 40: d. Kecamatan Sukodono; e. Kecamatan
Page 41 and 42: m. Kecamatan Kedawung; n. Kecamatan
Page 43 and 44: (2) Rencana kawasan peruntukan indu
Page 45 and 46: (3) Kawasan permukiman perkotaan ib
Page 47 and 48: (2) Mendukung penetapan kawasan per
Page 49 and 50: . pengembangan kawasan industri ter
Page 51 and 52: Bagian Kedua Arahan Perwujudan Stru
Page 53 and 54: 5 jembatan mungkung berada di Kecam
Page 55 and 56:
Bagian Ketiga Arahan Perwujudan Pol
Page 57 and 58:
Pasal 94 Arahan perlindungan kawasa
Page 59 and 60:
e. peningkatan sarana dan prasarana
Page 61 and 62:
c. memperbaiki kualitas tutupan veg
Page 63 and 64:
. pemanfaatan ruang disekitar jarin
Page 65 and 66:
d. areal lintasan dan jarak bebas a
Page 67 and 68:
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi
Page 69 and 70:
d. ketentuan umum peraturan zonasi
Page 71 and 72:
) pada sungai besar ditetapkan seku
Page 73 and 74:
6. rencana pengelolaan ruang terbuk
Page 75 and 76:
. ketentuan umum peraturan zonasi k
Page 77 and 78:
k. Penambangan pasir atau sirtu di
Page 79 and 80:
c. kualitas ruang merupakan kondisi
Page 81 and 82:
(3) Insentif non fiskal sebagaimana
Page 83 and 84:
2. pelanggaran ketentuan arahan per
Page 85 and 86:
3. pemanfaatan ruang yang tidak ses
Page 87 and 88:
(2) Agar masyarakat mengetahui RTRW
Page 89 and 90:
e. melakukan penggeledahan untuk me
Page 91:
Diundangkan di Sragen pada tanggal
show all

PERDA_11_2011_TTG_RTRW_SRAGEN_CETAK (SALINAN)3.pdf

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?