PERDA_11_2011_TTG_RTRW_SRAGEN_CETAK (SALINAN)3.pdf

More documents

Recommendations

Info

45. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 46. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892); 47. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 48. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 49. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor <strong>11</strong>9); 50. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385 ); 51. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385 ); 52. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019); 53. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 54. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 55. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 6
56. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 57. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 58. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 59. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 60. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 61. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 62. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 63. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 64. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 7
Page 1 and 2: SALINAN BUPATI SRAGEN PERATURAN DAE
Page 3 and 4: 14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200
Page 5: 35. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 20
Page 9 and 10: 76. Peraturan Presiden Nomor 27 Tah
Page 11 and 12: 9. Pola ruang adalah distribusi per
Page 13 and 14: 37. Pusat Pelayanan Lokal yang sela
Page 15 and 16: 62. Kawasan perkebunan adalah kawas
Page 17 and 18: 86. Penyidikan Tindak Pidana di bid
Page 19 and 20: (6) Strategi pengembangan pariwisat
Page 21 and 22: 4. Kecamatan Sumberlawang; dan 5. K
Page 23 and 24: . ruas jalan Gemolong-Sumberlawang;
Page 25 and 26: Pasal 17 Jaringan transportasi perk
Page 27 and 28: Paragraf 5 Rencana Sistem Jaringan
Page 29 and 30: (4) Rencana prasarana non perpipaan
Page 31 and 32: 7. Kecamatan Sambungmacan; 8. Kecam
Page 33 and 34: (2) Kawasan hutan lindung sebagaima
Page 35 and 36: 6. Waduk Gebyar; 7. Waduk Blimbing;
Page 37 and 38: 6. Kecamatan Jenar meliputi: a) mat
Page 39 and 40: d. Kecamatan Sukodono; e. Kecamatan
Page 41 and 42: m. Kecamatan Kedawung; n. Kecamatan
Page 43 and 44: (2) Rencana kawasan peruntukan indu
Page 45 and 46: (3) Kawasan permukiman perkotaan ib
Page 47 and 48: (2) Mendukung penetapan kawasan per
Page 49 and 50: . pengembangan kawasan industri ter
Page 51 and 52: Bagian Kedua Arahan Perwujudan Stru
Page 53 and 54: 5 jembatan mungkung berada di Kecam
Page 55 and 56: Bagian Ketiga Arahan Perwujudan Pol
Page 57 and 58:
Pasal 94 Arahan perlindungan kawasa
Page 59 and 60:
e. peningkatan sarana dan prasarana
Page 61 and 62:
c. memperbaiki kualitas tutupan veg
Page 63 and 64:
. pemanfaatan ruang disekitar jarin
Page 65 and 66:
d. areal lintasan dan jarak bebas a
Page 67 and 68:
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi
Page 69 and 70:
d. ketentuan umum peraturan zonasi
Page 71 and 72:
) pada sungai besar ditetapkan seku
Page 73 and 74:
6. rencana pengelolaan ruang terbuk
Page 75 and 76:
. ketentuan umum peraturan zonasi k
Page 77 and 78:
k. Penambangan pasir atau sirtu di
Page 79 and 80:
c. kualitas ruang merupakan kondisi
Page 81 and 82:
(3) Insentif non fiskal sebagaimana
Page 83 and 84:
2. pelanggaran ketentuan arahan per
Page 85 and 86:
3. pemanfaatan ruang yang tidak ses
Page 87 and 88:
(2) Agar masyarakat mengetahui RTRW
Page 89 and 90:
e. melakukan penggeledahan untuk me
Page 91:
Diundangkan di Sragen pada tanggal
show all

PERDA_11_2011_TTG_RTRW_SRAGEN_CETAK (SALINAN)3.pdf

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?