PERDA_11_2011_TTG_RTRW_SRAGEN_CETAK (SALINAN)3.pdf

More documents

Recommendations

Info

65. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); 66. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 67. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097); 68. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098); 69. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 70. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 71. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); 72. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112); 73. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 74. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 75. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri; 8
76. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 77. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perijinan Satu Pintu; 78. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132); 79. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134); 80. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2); 81. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7); 82. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4); 83. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; 84. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 24); 85. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26); 86. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28); 87. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Kewenangan Wajib dan Urusan Kewenangan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sragen; 9
Page 1 and 2: SALINAN BUPATI SRAGEN PERATURAN DAE
Page 3 and 4: 14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200
Page 5 and 6: 35. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 20
Page 7: 56. Peraturan Pemerintah Nomor 34 T
Page 11 and 12: 9. Pola ruang adalah distribusi per
Page 13 and 14: 37. Pusat Pelayanan Lokal yang sela
Page 15 and 16: 62. Kawasan perkebunan adalah kawas
Page 17 and 18: 86. Penyidikan Tindak Pidana di bid
Page 19 and 20: (6) Strategi pengembangan pariwisat
Page 21 and 22: 4. Kecamatan Sumberlawang; dan 5. K
Page 23 and 24: . ruas jalan Gemolong-Sumberlawang;
Page 25 and 26: Pasal 17 Jaringan transportasi perk
Page 27 and 28: Paragraf 5 Rencana Sistem Jaringan
Page 29 and 30: (4) Rencana prasarana non perpipaan
Page 31 and 32: 7. Kecamatan Sambungmacan; 8. Kecam
Page 33 and 34: (2) Kawasan hutan lindung sebagaima
Page 35 and 36: 6. Waduk Gebyar; 7. Waduk Blimbing;
Page 37 and 38: 6. Kecamatan Jenar meliputi: a) mat
Page 39 and 40: d. Kecamatan Sukodono; e. Kecamatan
Page 41 and 42: m. Kecamatan Kedawung; n. Kecamatan
Page 43 and 44: (2) Rencana kawasan peruntukan indu
Page 45 and 46: (3) Kawasan permukiman perkotaan ib
Page 47 and 48: (2) Mendukung penetapan kawasan per
Page 49 and 50: . pengembangan kawasan industri ter
Page 51 and 52: Bagian Kedua Arahan Perwujudan Stru
Page 53 and 54: 5 jembatan mungkung berada di Kecam
Page 55 and 56: Bagian Ketiga Arahan Perwujudan Pol
Page 57 and 58: Pasal 94 Arahan perlindungan kawasa
Page 59 and 60:
e. peningkatan sarana dan prasarana
Page 61 and 62:
c. memperbaiki kualitas tutupan veg
Page 63 and 64:
. pemanfaatan ruang disekitar jarin
Page 65 and 66:
d. areal lintasan dan jarak bebas a
Page 67 and 68:
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi
Page 69 and 70:
d. ketentuan umum peraturan zonasi
Page 71 and 72:
) pada sungai besar ditetapkan seku
Page 73 and 74:
6. rencana pengelolaan ruang terbuk
Page 75 and 76:
. ketentuan umum peraturan zonasi k
Page 77 and 78:
k. Penambangan pasir atau sirtu di
Page 79 and 80:
c. kualitas ruang merupakan kondisi
Page 81 and 82:
(3) Insentif non fiskal sebagaimana
Page 83 and 84:
2. pelanggaran ketentuan arahan per
Page 85 and 86:
3. pemanfaatan ruang yang tidak ses
Page 87 and 88:
(2) Agar masyarakat mengetahui RTRW
Page 89 and 90:
e. melakukan penggeledahan untuk me
Page 91:
Diundangkan di Sragen pada tanggal
show all

PERDA_11_2011_TTG_RTRW_SRAGEN_CETAK (SALINAN)3.pdf

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?