02.11.2014 Views

10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik - Komunitas AIDS ...

10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik - Komunitas AIDS ...

10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik - Komunitas AIDS ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Apendiks<br />

2003-2007. Dokumen Strategi Penanggulangan HIV/<strong>AIDS</strong> yang<br />

baru ini disusun tidak saja dimaksud untuk menyesuaikan Keputusan<br />

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 05/Kep/<br />

Menko/Kesra/II/1995 tentang Program Nasional Penanggulangan<br />

HIV/<strong>AIDS</strong>, tetapi juga untuk mengakomodir perkembangan<br />

penanggulangan yang secara global dicanangkan dalam Dokumen<br />

UNGASS (Juni 2001) dan Sidang Khusus Kabinet Sesi Khusus<br />

tahun lalu (Maret 2002) Strategi Nasional 2003-2007 juga<br />

memperhatikan kecenderungan epidemi HIV/<strong>AIDS</strong>, perkembangan<br />

ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pengobatan, dan perubahan<br />

sistem pemerintahan ke arah desentralisasi.<br />

Secara umum StrategiNasional yang baru telah menggambarkan<br />

secara komprehensif segala hal yang diperlukan demi suksesnya<br />

upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/<strong>AIDS</strong> di Indonesia.<br />

Hal ini terlihat jelas dalam penetapan area prioritas yang meliputi: 1)<br />

Pencegahan HIV/<strong>AIDS</strong>, 2) Perawatan, Pengobatan dan Dukuinga<br />

terhadap ODHA, 3) Surveilans HIV/<strong>AIDS</strong> dan IMS, 4) Penelitian,<br />

5) Lingkungan Kondusif, 6) Koordiansi Multipihak dan, 7)<br />

Kesinambungan Penanggulangan. (Strategi Nasional Penanggulangan<br />

HIV/<strong>AIDS</strong> 2003-2007, Bab III No. 1)<br />

Kendati demikian, dalam mengaplikasikan pelbagai area prioritas<br />

dan program yang ada dalam Strategi Nasional dirasakan masih<br />

ada kendala selain anggaran, khususnya dlam hal belum sinkronnya<br />

kebijakan nasional dan kebijakan daerah (di tingkat propinsi maupun<br />

kabupaten) baik dalam bidang legalitas maupun legitemasi yang<br />

diberikan; juga belum terpadunya program penanggulangan yang<br />

dilakukan oleh berbagai sektor terkait. Setiap propinsi dan kabupaten<br />

disarankan untuk mengembangkan rencana strategis disesuaikan<br />

dengan masalh HIV/<strong>AIDS</strong> di daerahnya.<br />

79

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!