10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik - Komunitas AIDS ...
10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik - Komunitas AIDS ...
10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik - Komunitas AIDS ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Apendiks<br />
2003-2007. Dokumen Strategi Penanggulangan HIV/<strong>AIDS</strong> yang<br />
baru ini disusun tidak saja dimaksud untuk menyesuaikan Keputusan<br />
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 05/Kep/<br />
Menko/Kesra/II/1995 tentang Program Nasional Penanggulangan<br />
HIV/<strong>AIDS</strong>, tetapi juga untuk mengakomodir perkembangan<br />
penanggulangan yang secara global dicanangkan dalam Dokumen<br />
UNGASS (Juni 2001) dan Sidang Khusus Kabinet Sesi Khusus<br />
tahun lalu (Maret 2002) Strategi Nasional 2003-2007 juga<br />
memperhatikan kecenderungan epidemi HIV/<strong>AIDS</strong>, perkembangan<br />
ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pengobatan, dan perubahan<br />
sistem pemerintahan ke arah desentralisasi.<br />
Secara umum StrategiNasional yang baru telah menggambarkan<br />
secara komprehensif segala hal yang diperlukan demi suksesnya<br />
upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/<strong>AIDS</strong> di Indonesia.<br />
Hal ini terlihat jelas dalam penetapan area prioritas yang meliputi: 1)<br />
Pencegahan HIV/<strong>AIDS</strong>, 2) Perawatan, Pengobatan dan Dukuinga<br />
terhadap ODHA, 3) Surveilans HIV/<strong>AIDS</strong> dan IMS, 4) Penelitian,<br />
5) Lingkungan Kondusif, 6) Koordiansi Multipihak dan, 7)<br />
Kesinambungan Penanggulangan. (Strategi Nasional Penanggulangan<br />
HIV/<strong>AIDS</strong> 2003-2007, Bab III No. 1)<br />
Kendati demikian, dalam mengaplikasikan pelbagai area prioritas<br />
dan program yang ada dalam Strategi Nasional dirasakan masih<br />
ada kendala selain anggaran, khususnya dlam hal belum sinkronnya<br />
kebijakan nasional dan kebijakan daerah (di tingkat propinsi maupun<br />
kabupaten) baik dalam bidang legalitas maupun legitemasi yang<br />
diberikan; juga belum terpadunya program penanggulangan yang<br />
dilakukan oleh berbagai sektor terkait. Setiap propinsi dan kabupaten<br />
disarankan untuk mengembangkan rencana strategis disesuaikan<br />
dengan masalh HIV/<strong>AIDS</strong> di daerahnya.<br />
79