10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik - Komunitas AIDS ...

SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Maka menjadi penting untuk memahami apa sebenarnya
kebijakan publik itu sendiri? Salah satu kerangka analisis yang
berguna untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan
melihat kebijakan tersebut sebagai suatu “Sistem Hukum” (System
of Law) yang terdiri dari :
Isi Hukum (Content of Law); yakni uraian atau penjabaran
tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk
perundang undangan, peraturan-peraturan dan keputusankeputusan
pemerintah. Ada juga kebijakan-kebijakan yang lebih
merupakan “kesepakatan umum” (konvensi) tidak tertulis, tetapi
dalam hal ini kita lebih menitik beratkan perhatian pada naskah
(text) hukum tertulis, atau “aspek tekstual” dari sistem hukum
yang berlaku.
Tatanan Hukum (Structure of law); yakni semua perangkat
kelembagaan dan pelaksana dari isi hokum yang berlaku. Dalam
pengertian ini tercakup lembaga-lembaga hukum (pengadilan,
penjara, birokrasi, pemerintahan, partai politik dll) dan para
pelaksananya (hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara pejabat
pemerintah, anggota parlemen dll)
Budaya Hukum (Culture of Law); yakni persepsi,
pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan
penafsiran terhadap dua aspek system hukum diatas: sisi dan
tatanan hukum. Dalam pengertian ini juga tercakup bentukbentuk
tanggapan masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan
tatanan hukum tersebut. Karena itu, hal ini merupakan “aspek
kontekstual” dari sistem hukum yang berlaku.
Sebagai suatu kesatuan sistem tiga aspek hukum tersebut saling
terkait satu sama lain. Karena itu idealnya, suatu kegiatan atau program
advokasi, harus juga mencakup sasaran perubahan ketiganya.
Karena dalam kenyataanya, perubahan yang terjadi pada salah satu
XVIII xviii