Prosiding Workshop Nasional Jakarta 24 Juli 2007 - ITTO

POPULASI RAMIN CAN PENYEBARANNYA
Di Indonesia populasi ramin terbatas pada hutan gambut di Sumatera dan
Kalimantan, baik di kawasan hutan produksi maupun kawasan konservasi. Di Sumatera,
penyebaran alamnya dijumpai di Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Sedangkan di
Kalimantan, penyebaran alamnya dijumpai di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan
sedikit di Kalimantan Selatan. Perkiraan luas hutan gambut yang ditumbuhi ramin sekitar
12.526.000 ha tersebar di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan
Tengah. Saat ini hutan gambut sudah berkurang menjadi 6.716.000 ha dengan perkiraan
total growing stock sekitar 14.757.221 m 3 . (ITTO Pre-Project PPD 87103 Rev. 2 [F): Ramin,
Population, Distribution, Conservation and Plantation Barrier).
Sejak terbitnya larangan eksploitasi ramin pada bulan April 2001, berarti hingga saat
ini sudah berjalan lebih dari 6 tahun. Selama periode tersebut hanya PT. Diamond Raya
Timber yang mendapat ijin untuk memanen ramin setelah memperoleh sertifikat sustainable
forest management. Dengan ijin produksi ramin tahun 2007 untuk PT. Diamond Raya Timber
sebanyak ± 5.900 m 3 , berarti hanya 0,04% dari total growing stock yang diijinkan untuk
dipanen. Angka ini dibawah kuota produksi ramin di Malaysia yang mencapai ± 30.000 m 3
pertahun.
Dengan total growing stock mencapai 14,7 juta m 3 dan dijumpai tidak hanya di Riau
tetapi juga di 5 provinsi yang lain, maka timbul beberapa pertanyaan antara lain:
• Bagaimana dengan kayu ramin yang berasal dari ijin pembukaan lahan di kawasan
budidaya non kehutanan? Menurut ITTO Pre-Project PPD 87103 Rev. 2 (2006), bahwa
salah satu penyebab menurunnya growing stock ramin adalah konservasi hutan dengan
tujuan non kehutanan. Hal ini tidak dapat dihindari karena menurut peraturan
perundangan yang berlaku kegiatan konservasi masih diijinkan. Persoalannya adalah
dengan menutup pemanfaatan/perdagangan ramin dari hasil ijin pemanfaatan kayu
(IPK), maka dapat mendorong perdagangan kayu ramin secara ilegal atau membiarkan
kayu ini terlantar/membusuk di lapangan. Kedua kondisi ini merugikan kita bersama
antara lain: tidak adanya pemasukan penerimaan negara, data statistik yang kurang
akurat, dan mendorong praktek KKN antara pelaku usa ha dengan oknum petugas.
• Bagaimana dengan kayu ramin yang berada dalam areal IUPHHK? Hingga kini belum
ada data mengenai potensi ramin pada pemegang IUPHHK. Informasi yang tersedia
umumya bersifat kualitatif bahwa di areal IUPHHK terdapat sedikit atau mungkin tidak
dijumpai lagi tegakan ramin yang baik. Untuk memperoleh data potensi ramin yang
akurat, maka dapat digunakan pintu masuk melalui Inventarisasi Hutan Menyeluruh
Berjangka. Kebijakan ini sudah mulai disosialisasikan Pemerintah kepada para pelaku
usaha.
POS TARIF
Sejak 1 Januari 2001 ketentuan Pos Tarif berpedoman pada Buku Tarif Beacukai
Masuk Indonesia 2007. Khusus pos tarif 4407: "Kayu digergaji atau dibelah memanjang,
diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun· tidak, dengan
ketebalan melebihi 6 mm", uraiannya mencakup jenis kayu salah satu diantaranya adalah
ramin. Namun Pos Tarif lain tidak secara spesifik menunjukkan jenis kayu. Beberapa Nomor
Pos Tarif produk woodworking (biasa digunakan untuk produk kayu olahan Ramin) dapat
dilihat di bawah ini.
PROSIDING WORKSHOP NASIONAL - 27