05.5-Pajak Reklame - Mahkamah Konstitusi RI

More documents

Recommendations

Info

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. BAB XI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 22 (1) Kepala Daerah karena jabatan atau permohonan wajib pajak dapat : a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar; c. mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas. (3) Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan. 42
(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 23 (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah. (2) Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak 43
Page 1 and 2: PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG PERA
Page 3 and 4: 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200
Page 5 and 6: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam
Page 7 and 8: 21. Masa Pajak adalah jangka waktu
Page 9 and 10: BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Page 11 and 12: Pasal 6 Tarif pajak ditetapkan seba
Page 13 and 14: (3) Bentuk, isi dan cara penerbitan
Page 15 and 16: (3) Pembayaran pajak sebagaimana di
Page 17: (5) Keberatan yang tidak memenuhi p
Page 21 and 22: terutangnya pajak, kecuali apabila
Page 23 and 24: Pasal 29 Tindak pidana sebagaimana
Page 25 and 26: PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KO
Page 27: Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pas

05.5-Pajak Reklame - Mahkamah Konstitusi RI

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?