05.5-Pajak Reklame - Mahkamah Konstitusi RI

More documents

Recommendations

Info

lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 28 Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). 46
Pasal 29 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 12 Tahun 1998 tentang <strong>Pajak</strong> <strong>Reklame</strong> dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang. Ditetapkan di : Padang Panjang pada tanggal : 14 September 2005M 10 Sya’ban 1426 H WALIKOTA PADANG PANJANG SUIR SYAM 47
Page 1 and 2: PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG PERA
Page 3 and 4: 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200
Page 5 and 6: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam
Page 7 and 8: 21. Masa Pajak adalah jangka waktu
Page 9 and 10: BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Page 11 and 12: Pasal 6 Tarif pajak ditetapkan seba
Page 13 and 14: (3) Bentuk, isi dan cara penerbitan
Page 15 and 16: (3) Pembayaran pajak sebagaimana di
Page 17 and 18: (5) Keberatan yang tidak memenuhi p
Page 19 and 20: (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (
Page 21: terutangnya pajak, kecuali apabila
Page 25 and 26: PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KO
Page 27: Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pas

05.5-Pajak Reklame - Mahkamah Konstitusi RI

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?