05.5-Pajak Reklame - Mahkamah Konstitusi RI

More documents

Recommendations

Info

11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. 12. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 13. Lokasi Reklame adalah suatu tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame. 14. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 15. Kawasan/ Zone adalah batasan-batasan Wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan Wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame. 16. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran/ biaya/ yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain sebagainya, sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau terpasang di tempat yang diizinkan. 17. Nilai sewa adalah nilai jual objek pajak reklame ditambah dengan nilai strategis lokasi reklame. 18. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. 19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah. 20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. 30
21. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame. 22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah. 23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. 24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/ atau bukan Objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah. 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 30. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang 31
Page 1 and 2: PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG PERA
Page 3 and 4: 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200
Page 5: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam
Page 9 and 10: BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Page 11 and 12: Pasal 6 Tarif pajak ditetapkan seba
Page 13 and 14: (3) Bentuk, isi dan cara penerbitan
Page 15 and 16: (3) Pembayaran pajak sebagaimana di
Page 17 and 18: (5) Keberatan yang tidak memenuhi p
Page 19 and 20: (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (
Page 21 and 22: terutangnya pajak, kecuali apabila
Page 23 and 24: Pasal 29 Tindak pidana sebagaimana
Page 25 and 26: PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KO
Page 27: Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pas

05.5-Pajak Reklame - Mahkamah Konstitusi RI

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?