05.5-Pajak Reklame - Mahkamah Konstitusi RI

More documents

Recommendations

Info

ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 31. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah. 33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 34. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 36. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 32
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2 (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan reklame. (2) Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame. (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. reklame billboard/ baliho/videotron/ megatron; b. reklame bersinar; c. reklame kain; d. reklame melekat (stiker) dan selebaran; e. reklame berjalan/ kendaraan; f. reklame udara; g. reklame suara; h. merek toko, notaris, dokter, konsultan dan sejenisnya; i. reklame film/ slide; j. reklame peragaan; k. reklame perusahaan lain pada merek toko. Pasal 3 Dikecualikan dari Objek Pajak adalah : a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya; b. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; c. penyelenggaraan reklame seperti bendera organisasi masyarakat, organisasi politik dan spanduk sosial lainnya. Pasal 4 (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. 33
Page 1 and 2: PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG PERA
Page 3 and 4: 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200
Page 5 and 6: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam
Page 7: 21. Masa Pajak adalah jangka waktu
Page 11 and 12: Pasal 6 Tarif pajak ditetapkan seba
Page 13 and 14: (3) Bentuk, isi dan cara penerbitan
Page 15 and 16: (3) Pembayaran pajak sebagaimana di
Page 17 and 18: (5) Keberatan yang tidak memenuhi p
Page 19 and 20: (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (
Page 21 and 22: terutangnya pajak, kecuali apabila
Page 23 and 24: Pasal 29 Tindak pidana sebagaimana
Page 25 and 26: PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KO
Page 27: Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pas

05.5-Pajak Reklame - Mahkamah Konstitusi RI

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?