05.5-Pajak Reklame - Mahkamah Konstitusi RI
05.5-Pajak Reklame - Mahkamah Konstitusi RI
05.5-Pajak Reklame - Mahkamah Konstitusi RI
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan<br />
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah<br />
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,<br />
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);<br />
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang<br />
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang<br />
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia<br />
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara<br />
Republik Indonesia Nomor 3258);<br />
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang<br />
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai<br />
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia<br />
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara<br />
Republik Indonesia Nomor 3952);<br />
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang<br />
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah<br />
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor<br />
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor<br />
4022);<br />
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang<br />
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan<br />
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia<br />
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara<br />
Republik Indonesia Nomor 4090);<br />
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang <strong>Pajak</strong><br />
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001<br />
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia<br />
Nomor 4138);<br />
15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara<br />
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;<br />
16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03<br />
Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri<br />
Sipil;<br />
27