download - JDIH Kemendagri

18
BAB VI
PERIZINAN
Bagian Pertama
Pengusahaan Angkutan Kendaraan Umum
Pasal 47
(1) Setiap pengusahaan angkutan kendaraan umum harus mendapat izin
pengusahaan dari Walikota.
(2) Untuk mendapakan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Walikota.
(3) Izin pengusahaan angkutan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin pegusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
Pasal 48
(1) Setiap pemegang izin usaha angkutan mempunyai kewajiban memberikan
laporan tertulis secara berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Pemegang izin usaha angkutan wajib memenuhi seluruh persyaratan yang
telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
(3) Tata cara pembuatan laporan tertulis secara berkala sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 49
Setiap badan hukum atau perorangan dilarang mengusahakan kenderaan
bermotor / tidak bermotor sebagai alat angkutan umum yang tidak termasuk
dalam sistem angkutan umum sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
Pasal 50
Izin pengusahaan angkutan kendaraan umum dapat diberikan kepada Badan
hukum yang dibentuk :
a. Koperasi
b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah.
c. Swasta