download - JDIH Kemendagri

24
Bagian Keempat
Pangkalan (Pool) Kendaraan
Pasal 68
(1) Setiap perusahaan angkutan umum wajib memiliki pool kendaraan.
(2) Persyaratan pool kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
ditetapkan oleh Walikota;
BAB VIII
PERPARKIRAN DAN PENDEREKAN
KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Pertama
Perparkiran
Pasal 69
(1) Untuk ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas seluruh kendaraan
bermotor diwajibkan parkir ditempat yang telah disediakan.
(2) Jenis tempat parkir dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
a. Tempat Parkir Umum
b. Tempat Parkir Khusus
c. Tempat Parkir Insidentil
(3) a. Tempat parkir umum diadakan oleh Pemerintah Daerah dan
Pengelolanya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
b. Tempat parkir khusus dapat disediakan oleh swasta dan dikelola sendiri.
(4) Pengelolahan tempat-tempat parkir dimaksud ayat (1) pasal ini
diusahakan/dikelola oleh :
a. Pemerintah Daerah
b. Swasta
(5) Setiap tempat parkir yang diusahakan oleh swasta harus mendapat izin dari
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(6) Bentuk badan hukum yang dapat diizinkan mengusahakan tempat parkir
khusus :
a. Koperasi
b. BUMN / BUMD
c. Swasta
(7) Setiap kendaraan bermotor wajib membayar retribusi parkir kepada
pengelola.
(8) Tata cara, persyaratan perparkiran, pengusahaan dan pembayaran retribusi
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) pasal ini,
ditetapkan oleh Walikota.