download - JDIH Kemendagri

8
Bagian Kedua
Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
Pasal 9
Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan
jembatan untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menujang kelancaran
distribusi anggkutan ke berbagai pelosok Daerah
Pasal 10
Perencanaan pembangunan sebagaimana yang dimaksud pasal 9 tidak boleh
bertentangan dan atau keluar dari Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan
yang telah ditetapkan.
Bagian Ketiga
Pengaturan Penggunaan Jalan
Pasal 11
Setiap jaringan jalan yang telah diselesaikan di bangun, sebelum dioperasikan
dilakukan penetapan kinerja jaringan meliputi : nama, status, fungsi, kelas jalan,
muatan sumbu terberat yang diizinkan dan kecepatan setempat yang
diperbolekan serta pengendaliannya.
Pasal 12
Bagi jalan-jalan yang dibangun oleh Pemerintah atau swasta yang merupakan
jalan konsesi, kawasan, jalan desa atau linkungan tertentu dinyatakan terbuka
untuk lalu lintas umum setelah pengembang atau pembangun menyerahkan
kewenangan pengelolahan dan pemeliharaannya kepada Pemerintah Daerah
untuk ditetapkan sebagai jalan umum.
Pasal 13
(1) Jalan sebagai prasarana fisik, terdiri dari daerah manfaat jalan yang harus
dikendalikan pemanfaatan dan penggunaanya agar tidak menimbulkan
kerusakan, kerancuan, dan atau menibulkan gangguan lalu lintas terhadap
fungsi jalan.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan melalui :
a. Penetapan dan atau pengaturan batas Daerah Milik Jalan (DMJ).
b. Pengaturan Jalan masuk.
c. Pengaturan manfaatan tanah daerah milik jalan dan daerah pengawasan
jalan.