10 Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Bandung, SWARA ...

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
pada upaya memupuk jiwa dan
semangat kegotong royongan
membantu meringankan penderitaan
sesama. “Bulan dana
PMI adalah sarana memelihara
nilai-nilai solidaritas sosial dan
kesetia kawanan sosial. Kebersamaan
ini harus selalu dijaga.
Saya minta seluruh jajaran
Pemkot Bandung menjadi pelopor
dalam kegiatan sosial kemanusiaan
ini,” tandasnya.
Diungkapkan Walikota, pero -
lehan dana di tahun sebelumnya
(2008), PMI Cabang Kota Ban -
dung berhasil menghimpun Rp
970 juta atau 114 % dari target
Rp 850 juta. Prestasi ini memantapkan
posisi Kota Bandung sebagai
daerah yang selalu mencapai
hasil terbesar di Jawa Barat.
Dada juga mengungkapkan
rasa prihatinnya, pasalnya warga
Kota Bandung yang tinggal di
daerah rawan bencana pada
2008 meningkat menjadi 4.386
dibanding tahun sebelumnya
(2007) yang hanya 2.302 orang.
Kondisi ini menurutnya merupakan
isyarat, potensi bencana
masih mengancam sebagian
warga Bandung. Karenanya peran
PMI ke depan akan lebih berat
dalam menentukan langkah
preventif, antara lain melalui
pembinaan Korps Sukarela
(KSR) dan Palang Merah Remaja
(PMR), pembentukan KDD
dalam peningkatan pelayanan
transfusi darah.
Ketua Umum Bulan Dana PMI
Kota Bandung 2009, Hj. Nani
Dada Rosada mengemukakan,
selama 3 bulan mulai 1 Juli
hingga 30 September 2009 panitia
menetapkan target perolehan
bersih Rp. 900 juta. Sebagai alat
operasioal bulan dana PMI, selain
menyediakan kartu derma
bagi para pengusaha dan donatur,
panitia pun menyiapkan
kupon TTS nominal Rp 500,00,
Rp. 1.000,00, Rp 5.000,00, dan
Rp 10.000,00. Sedangkan penjaringan
dana dibagi dalam 8
bidang sasaran.
Bidang 1 (sumber pendapatan)
melalui sektor hiburan,
perhotelan dan rumah makan,
pajak reklame. Bidang 2
(BUMN/BUMD) melalui pelanggan
PDAM, listrik, telepon,
penumpang kereta api berkelas.
Bidang 3 (perpasaran,
pelayanan akte kelahiran) pedagang
pasar, pelayanan pembuatan
akte kelahiran, rekanan
pemkot, gabungan pengusaha,
pengusaha pompa bensin,
pelayanan mamsyarakat di kecamatan,
toko umum, pengusaha
menengah dan PKL resmi,
factory outlet dan mall.
Untuk bidang IV (perizinan)
melalui pemohon SIM, pajak
kendaraan bermotor dan bea
balik nama, kir mobil dan
bongkar muat, pemohon paspor,
pelayanan sertifikat tanah
dan pelayanan satu atap.
Bidang V. (PNS) melalui kolektor
DPC Korpri, unit ranting dan
sub unit Korpri. Bidang VI
(siswa sekolah negeri dan
swasta) melalai TK. SD, SMP,
SMA, SMK. Bidang VII (bidang
kesehatan) melalui apotek, laboratorium,
balai pengobatan
swasta, rumah sakit negeri dan
swasta, klinik bersalin. Bidang
VIII yaitu TNI dan PNS nya.**
27