Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - INAPROC

More documents

Recommendations

Info

SENARAI PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH Selain isu-isu diatas, terdapat beberapa K/L/D/I yang berkonsultasi mengenai proses pengadaan yang tengah mereka hadapi, diantaranya mengenai eskalasi harga, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Pakta Integritas, pembayaran pekerjaan, neraca aset, pengadaan buku, denda, pengadaan alat kesehatan dan obat, jasa pencetakan, dan dana DAK. Setelah diklasifikasi, terdapat 15 isu yang paling menonjol, yaitu: Isu yang Menonjol 46 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
SENARAI PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH Selanjutnya kelimabelas isu yang menonjol diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 1. ULP/Pejabat Pengadaan Selain pertanyaan mengenai tugas pokok dan fungsi ULP, muncul pertanyaan mengenai struktur organisasi Pokja ULP. Perlukah Pokja ULP memiliki struktur organisasi yaitu ketua, sekretaris, dan anggota. Organisasi dalam Pokja ULP tidak diatur rinci dalam Perpres 54/2010. Mengapa tidak diatur? Karena struktur Pokja ULP bukan seperti pimpinan dan anak buah, tetapi bersifat kolektif-kolegial yang terdiri dari pejabat-pejabat yang mengerti aturan pengadaan, substansi/ teknis pekerjaan, substansi kontrak, dan dapat pula ditambah dengan bidang keahlian lainnya. Jadi, dengan jiwa kolektif-kolegial itulah Pokja harus bekerja sama menyelesaikan pelelangan/seleksi. Apakah dalam Pokja boleh dibentuk ketua/sekretaris/anggota? Jawabnya “tidak dilarang”. Boleh dibentuk boleh pula tidak, yang pasti mereka harus bekerja secara kolektif dan oleh karenanya setiap anggota Pokja harus menandatangani berbagai Berita Acara (BA). Sesuai amanat Pasal 130 Perpres 54/2010, ULP wajib dibentuk K/L/D/I paling lambat tahun 2014. Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan, peran ULP dilakukan oleh Panitia Pengadaan (termasuk menetapkan penyedia dan menjawab sanggahan). Sampai saat ini telah terbentuk sekitar 100 ULP, dimana dampaknya akan terlihat pada tahun-tahun yang akan datang. Keputusan Kepala LKPP tentang Tatacara Pembentukan ULP sebagai pengganti SK-Ka-LKPP No. 02/2009 sedang dalam proses finalisasi oleh LKPP. 2. Pengadaan Langsung Ketentuan Pengadaan Langsung adalah tidak menambah aset negara. Banyak muncul pertanyaan mengenai pembelian AC, komputer/laptop, apakah dikategorikan menambah aset? Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Perpres 54/2010 dimana ketentuan tidak bersifat kumulatif, sehingga Pengadaan Langsung dapat dilakukan bila salah satu dari 4 ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (1) sudah dipenuhi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP 47
Page 1 and 2: SENARAI PENGADAAN BARANG / JASA PEM
Page 45: SENARAI PENGADAAN BARANG / JASA PEM
Page 97 and 98:
SENARAI PENGADAAN BARANG / JASA PEM
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
show all

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - INAPROC

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?