Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - INAPROC

More documents

Recommendations

Info

SENARAI PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH yang memiliki paradigma berpikir hanya untuk mencari keuntungan pribadi, dan mengenyampingkan kepentingan publik. Hal ini terbukti dengan 80% kasus korupsi yang ada dan dilaporkan ke KPK terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Proses pengadaan yang baik akan mendukung perkembangan sebuah negara, karena pemakaian anggaran belanja yang tepat akan menopang pembangunan yang berujung pada pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai contoh sebuah wilayah yang memiliki infrastruktur yang baik, cenderung menarik investor untuk membangun bisnisnya di wilayah tersebut dibanding wilayah yang infrastrukturnya buruk. Kehadiran investor ini dapat mendukung perekonomian wilayah tersebut. Kebutuhan inilah yang menjadi dasar utama kenapa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) didirikan pada tahun 2008 lalu. Di pundak lembaga inilah tugas membangun kebijakan dan sistem pengadaan publik diberikan, dengan harapan dapat menciptakan pengadaan yang kredibel dan menyejahterakan. Dari LKPP kemudian lahir Peraturan Perpres No 54 Tahun 2010 (Perpres 54) yang menjadi regulasi utama pengadaan barang/jasa pemerintah. Di sisi lain seiring dengan gelombang reformasi birokrasi dan adanya semangat untuk menciptakan pengadaan yang lebih baik, pengadaan barang/ jasa pemerintah juga terus menunjukkan pergerakan perubahan di berbagai daerah di Tanah Air. Pembukaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di sejumlah wilayah memperlihatkan adanya semangat reformasi pengadaan di tiap Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/D/I). Jurnal Pengadaan ini diharapkan dapat menjadi media untuk menyebarluaskan semangat reformasi dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga, dunia pengadaan akan semakin semarak dengan berbagai kajian yang memberikan pencerahan dan membuka perspektif baru seputar ilmu pengadaan barang dan jasa. Dalam Jurnal Pengadaan edisi perdana yang bertemakan ‘Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah’ ini, kita akan mendapat penjelasan lebih jauh tentang apa itu public procurement dan cakupannya, termasuk paparan lengkap terkait pemahaman, pengertian, 6 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
SENARAI PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH ukuran kinerja serta prinsip dasar dan etika public procurement. Tidak ketinggalan ulasan bagaimana upaya Pemerintah Daerah Banjar dalam membenahi pengadaan di wilayahnya. Meski harus menghadapi situasi yang tak mudah dan penuh dengan tantangan, namun Kabupaten Banjar membuktikan dengan niat serta komitmen yang kuat, mereka mampu mengatasi tantangan pengadaan yang ada. Telah lewat dari setahun usia Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 54), dalam Jurnal ini kita akan melihat sebuah kajian reflektif bagaimana kiprah Perpres 54 selama setahun. Kajian ini juga akan membahas secara singkat isi dan cakupan Perpres 54, serta gambaran umum dari peraturan tersebut. ini berisikan uraian tips singkat yang sehat dan benar untuk para penyedia barang/jasa dalam memenangkan tender pemerintah. Pada akhirnya siapapun kita, darimana asal kita, semuanya memiliki peran yang sama untuk memajukan bangsa ini menjadi lebih baik. Impian untuk bisa menyamai bahkan melebihi kemajuan negara lain bukanlah suatu hal yang mustahil, jika semua pihak bersamasama berkeinginan dan beritikad untuk memikirkan bangsa ini, membenahi, dan meraih apa yang kita semua cita-citakan sebuah negara yang maju dan seluruh rakyatnya dapat hidup sejahtera. Tak lupa dihadirkan pula sejumlah kasus pengadaan barang/jasa hasil temuan dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), serta bagaimana proses audit yang dilakukan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa. Turut disajikan esai menarik berjudul ‘8 Cara Cerdas Mengikuti Tender’. Esai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP 7
Page 1 and 2: SENARAI PENGADAAN BARANG / JASA PEM
Page 5: SENARAI PENGADAAN BARANG / JASA PEM
Page 57 and 58:
SENARAI PENGADAAN BARANG / JASA PEM
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
show all

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - INAPROC

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?