Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - INAPROC

SENARAI PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
i. Nepotisme (nepotism): mendahulukan
sanak keluarga, kawan
dekat, anggota partai politik yang
sepaham dalam penunjukan atau
pengangkatan staf panitia pelelangan
atau pemilihan pemenang
lelang.
j. Kontribusi atau sumbangan
ilegal (illegal contribution): partai
politik atau pemerintah yang
sedang berkuasa pada saat itu
menerima sejumlah dana sebagai
suatu kontribusi dari hasil yang
dibebankan pada kontrakkontrak
pengadaan barang/jasa
pemerintah.
C. Potensi Penyimpangan
Pengadaan Barang dan Jasa
Potensi penyimpangan dalam
pengadaan barang/jasa berdasarkan
proses pengadaan barang/jasa dari
perencanaan sampai pemanfaatan
diuraikan di bawah ini.
1) Perencanaan pengadaaan
• Penggelembungan anggaran
(gejala penggelembungan terlihat
dari unit price yang tidak realistis,
rencana biasanya disusun berlebihan
serta jauh dari kebutuhan
sebenarnya baik dari aspek biaya,
volume, kualitas, bahan dan sebagainya);
• Adanya intervensi dari anggota
DPRD kepada Kepala Dinas dalam
menentukan anggaran maupun rekanan
yang akan menang saat pelaksanaan
pekerjaan (khusus Pemda);
• Rencana pengadaan yang diarahkan
(spesifikasi teknis dan kriterianya
memperbesar peluang yang
mengarah pada merk tertentu atau
pengusaha tertentu);
• Tidak mengumumkan secara
terbuka rencana pengadaan barang/
jasa pada awal pelaksanaan anggaran;
• Pemaketan pekerjaan yang direkayasa
(pekerjaan hanya mampu
dilaksanakan oleh kelompok tertentu
saja, pemaketan pekerjaan kepada
beberapa penyedia barang/jasa
yang berasal dari kelompok tertentu
dalam rangka tender arisan atau bagi-bagi
keuntungan);
• Memecah pengadaan barang/
jasa menjadi beberapa paket untuk
menghindari pelelangan;
• Memecah paket pekerjaan yang
menurut sifatnya seharusnya merupakan
satu kesatuan konstruksi;
• Menyatukan atau memusatkan
beberapa kegiatan yang tersebar di
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP 63