Position Paper RUU Intelejen Negara _Koalisi Masyarakat ... - Elsam

KERTAS POSISI
KOALISI ADVOKASI UNTUK RUU
INTELIJEN NEGARA
KOALISI ADVOKASI UNTUK RUU
INTELIJEN NEGARA
(Imparsial, KontraS, IDSPS, Elsam, Ridep Institute,
Lesperssi, Setara Institute, LBH Masyarakat, ICW,
YLBHI, LBH Jakarta, HRWG, Praxis, Infid,
Yayasan SET, KRHN, Leip, Ikohi, Foker Papua,
PSHK, MAPPi, MediaLink)
1

BAB I
PENDAHULUAN
Berubahnya sistem keamanan sebuah negara merupakan sesuatu hal yang niscaya terjadi.
Sistem keamanan bukanlah sesuatu hal yang statis melainkan bersifat dinamis dimana
perubahan sistem keamanan sangat dipengaruhi dari dinamika lingkungan strategis yang
terus berkembang dan terus berubah.
Derasnya arus gelombang demokratisasi, kecenderungan konflik dari inter-state menjadi
intra-state, laju arus globalisasi yang tak terelakkan, kemajuan teknologi dan arus informasi
yang begitu cepat, pengakuan universalitas HAM serta kompleksitas ancaman yang
berkembang pascaperang dingin tentulah menjadi faktor-faktor yang secara langsung maupun
tidak langsung memaksa banyak negara untuk kembali menata ulang sistem keamanannya.
Melalui program reformasi sektor keamanan banyak negara telah melakukan penataan
kembali lembaga-lembaga keamanannya dengan memperhatikan dinamika lingkungan
strategis yang telah berubah. Tujuan utama dari proses reformasi sektor keamanan itu adalah
menciptakan good governance di sektor keamanan dan menciptakan lingkungan yang aman
dan tertib, sehingga dapat menopang tujuan negara untuk menyejahterakan dan
memakmurkan masyarakat. Tidak hanya itu, sistem keamanan di masa kini tidak lagi sebatas
menjadikan “negara” sebagai obyek yang harus dijaga tetapi juga harus menjaga dan
melindungi rasa aman manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Dengan demikian keamanan
harus ditempatkan sebagai barang publik (public goods) yang berhak dinikmati oleh setiap
warga, baik individu, kelompok, maupun sebagai bangsa dengan menempatkan kewajiban
negara untuk mengatur dan mengelolanya.
Di Indonesia, berbagai perubahan dan capaian positif dalam reformasi sektor keamanan telah
dihasilkan di masa reformasi. Perubahan-perubahan itu diantaranya meliputi perubahan di
level regulasi dengan menetapkan beberapa aturan baru di bidang keamanan yakni UU No.
3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 2/2002 tentang Polri dan UU No. 34/2004
tentang TNI.
Namun demikian, perubahan-perubahan itu belumlah cukup apalagi memadai di dalam
membangun sistem keamanan nasional yang terintegrasi. Apalagi untuk aktor intelijen hingga
kini belum ada aturan hukum setingkat undang-undang yang mengatur tugas dan fungsi
intelijen di dalam sistem negara demokrasi. Atas dasar itulah usaha untuk melakukan
reformasi intelijen melalui pembentukan undang-undang intelijen yang sesuai dengan tata
sistem negara yang demokratik menjadi penting untuk diwujudkan.
2

BAB II
INTELIJEN DALAM NEGARA DEMOKRASI
2.1 Hakikat Intelijen
Terminologi mata-mata (spies) dan operasi rahasia telah ada dalam berbagai literatur sejak
masa Yunani, namun keberadaan organisasi intelijen secara formal oleh negara baru muncul
pada akhir abad-19. Kemunculan organisasi intelijen ini dipicu pertimbangan real-politics
untuk mengantisipasi pergeseran perimbangan kekuasaan di Eropa. 1 Pergeseran tersebut
diawali dengan melemahnya sistem Concert of Europe pada awal abad-19 yang ditandai
dengan perang antara Austria dan Naples (1820-1821). Selanjutnya, perang ini diikuti dengan
31 rangkaian perang antar negara yang dikenal sebagai Perang Dunia I (1914-1919).
Perubahan sistem internasional ini diantisipasi oleh Jerman, Prancis, Inggris dan Amerika
Serikat dengan membentuk organisasi khusus yang diberi tugas spesifik untuk
mengumpulkan informasi mengenai dinamika kekuatan militer negara lain. 2
Berdasarkan kondisi yang dihadapi negara-negara tersebut dalam pencariannya untuk
mendapatkan keseimbangan kekuatan (balance of power), maka hakekat intelijen sangat
dipengaruhi perspektif realis dalam hubungan internasional. Dengan demikian, intelijen
negara selalu mengacu pada seluruh dinas serta anggota intelijen yang terlibat dalam kegiatan
dan operasi untuk menjamin keamanan nasional. 3
Secara harfiah kata ‘intelijen’ dapat diartikan sebagai ‘kecerdasan’. Sementara kata
’intelijensi’ pada Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai daya membuat reaksi atau
penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental, terhadap pengalamanpengalaman
baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk
dipakai apabila dihadapkan pada fakta-fakta atau kondisi-kondisi baru; kecerdasan. 4 Apabila
kita masukan kata ’intelijen’ ke dalam konteks militer, maka intelijen merupakan tindakan
lanjut dari ’spionase’. Pada dasarnya, ’spionase’ mengacu kepada pengumpulan informasi
secara rahasia, dimana sumber-sumber informasi berupaya mempertahankan dan
melindunginya dari rongrongan pihak lain. Sementara ’intelijen’ mengacu pada proses
mengevaluasi dan memproses informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. 5
Lebih lanjut, Allen Dulles menyatakan bahwa intelijen berkaitan langsung dengan segala
sesuatu yang harus diketahui sesegera mungkin untuk menunjang setiap inisiatif tindakan.
Ladislas Farago menyatakan bahwa intelijen adalah suatu kegiatan yang terorganisasi untuk
mengumpulkan informasi, dinilai sedikit demi sedikit dan dibentuk sampai terbentuknya
pola-pola yang lebih jelas yang pada saatnya akan memberikan suatu gambaran yang lebih
1 Lihat Andi W., Cornelis L., Makmur K., Intelijen:Velox et Exactus, Pacivis, Jakarta, 2006, hlm.35-36 dan juga
lihat Allan Dulles, The Craft of Intelligence, Signet Book, New York, 1965, hlm 21-23
2 Andi W., Cornelis L., Makmur K., op. cit, hlm.35-36 dan lihat juga Kalevi J. Holsti, Peace and War: Armed
Conflict and International Order 1648-1989, CUP, Cambridge, 1991, hlm 138-169.
3 Ibid. hlm.41.
4
Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengambangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.335 dan juga lihat I. Kurnarto,
Intelijen: Pengertian dan Pemahamannya, PT.Cipta Manunggal,1999
5 I. Kurnarto, Intelijen: Pengertian dan Pemahamannya, PT.Cipta Manunggal,1999, hlm.25
3

tajam atau komprehensif. 6 Selanjutnya, Department of Army in United States mendefinisikan
intelijen sebagai suatu produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, pengolahan,
integrasi, evaluasi, analisis, dan interpretasi informasi yang tersedia mengenai negara-negara
asing, pihak-pihak yang mengancam atau berpotensi untuk memberikan ancaman potensial
maupun aktual. Istilah ini juga mengacu pada produk dan organisasi yang terlibat di dalam
kegiatan tersebut. 7
Dalam konteks itu, setidaknya pengertian intelijen meliputi: 8
1. Intelijen sebagai produk, merupakan hasil penilaian dan pengolahan dari fakta dan
data serta keterangan/informasi yang diperlukan pimpinan sebagai bahan pengambilan
keputusan.
2. Intelijen sebagai organisasi, merupakan alat untuk mencapai tujuan dengan
menggerakkan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peranannya serta memberikan
informasi sesuai dengan tuntutan otoritas yang berwenang dan bertanggungjawab.
3. Intelijen sebagai kegiatan, merupakan upaya mengumpulkan, mengolah dan
menggunakan bahan informasi melalui kegiatan intelijen.
Seperti yang sudah dijelaskan, maka kata ’intelijen’ memiliki beberapa pengertian yang pada
akhirnya mengacu pada suatu hasil pemikiran/perkiraan yang berbentuk informasi untuk
digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pada otoritas tertentu. Apabila perkiraan
tersebut tepat, maka dapat dikatakan ’intelijen’ bekerja dengan baik. Lebih jauh lagi, hal ini
hanya akan terjadi apabila ditangani oleh pihak-pihak yang memiliki intelijensia yang tinggi
atau kecerdasan, seperti definisi dasar kata ’intelijen’ itu sendiri.
Berdasarkan pengertian intelijen tersebut, maka fungsi utama intelijen adalah sebagai sistem
peringatan dini (early warning system) terhadap pengambil kebijakan (otoritas) di dalam
konteks keamanan nasional. 9 Sementara tugas intelijen adalah mengumpulkan informasi
rahasia yang sifatnya terkini dan akurat, yang kemudian disampaikan kepada pembuat
kebijakan (otoritas) sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dengan
tujuan untuk menghindari pendadakan (strategic surprises) yang dapat mengganggu
keamanan nasional. Dengan kata lain, intelijen hanya berfungsi pada tataran taktik untuk
mengimplementasikan suatu strategi tanpa memiliki otoritas untuk menggantikan strategi
tersebut. 10 Aktivitas intelijen yang utama adalah mengumpulkan dan mencari informasi,
mengevaluasi informasi, mengintegrasikan, menganalisis, menyimpulkan, dan
memperkirakan dinamika keamanan nasional dengan menggunakan metode yang ilmiah. 11
2.2 Intelijen dalam Negara Demokrasi
Keberadaan pelayanan keamanan pada negara demokratis pada dasarnya menimbulkan
political paradox. Pada satu sisi, layanan keamanan didirikan untuk melindungi segenap
warga negara dan tatanan negara. Atas dasar fungsi tersebut, maka mereka diberikan
6 Ibid dan lihat juga H. Emon Rivai Arganata, Intelijen Bisnis, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998,
hlm.21-24
7
Headquarters Department of Army, United States: Inteliigence, dalam
http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm2-0.pdf
8 I. Kurnanto, Op.Cit. hlm.48-49
9 Andi Widjajanto, Artanti Wardhani, Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004, Pacivis, Jakarta, 2008, hlm 1-2.
10 Andi W., Cornelis L., Makmur K, Op.Cit, hlm. 42
11 David L, Carter, Law Enforcement Intelligence: A Guide for State, Local, and Tribal Law Enforcement
Agencies, (Michigan State University, 2004), dalam Ibid, hlm. 11.
4

kewenangan dan kemampuan khusus untuk melaksanakan tugas utamanya. Namun di sisi
lain, kewenangan dan kemampuan khusus yang diberikan tersebut memiliki potensi untuk
mengancam keamanan warga negara, tatanan negara bahkan proses demokrasi suatu negara. 12
Hal ini seiring dengan badan-badan intelijen yang memberikan sebuah tantangan khusus
karena sifat, peran, fungsi, kewenangan dan karakteristiknya yang sangat kental dengan unsur
kerahasiaan. Mengingat bahaya ini, maka tantangan bagi negara-negara demokrasi adalah
membangun sebuah peraturan yang komprehensif mengenai pengawasan, perlindungan hak
asasi manusia, pencegahan penyalahgunaan kewenangan intelijen dan memastikan bahwa
intelijen bekerja di bawah peraturan dan sistem yang sah dan demokratis.
Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional yang berperan sebagai sistem peringatan dini
dan pencegahan pendadakan strategis untuk melindungi keamanan nasional, intelijen yang
profesional dan efektif di dalam negara demokrasi setidaknya memiliki ciri-ciri: 13
a. Institusi sipil,
b. Netral secara politik,
c. Tidak otonom,
d. Dibentuk berdasarkan undang-undang,
e. Tunduk kepada hukum dan kendali demokratis,
f. Memiliki anggaran yang sepenuhnya berasal dari negara,
g. Bersifat akuntabel dan waspada.
Sedangkan ciri-ciri intelijen yang tidak akan efektif mengejawantahkan hakekat dirinya
adalah intelijen yang memiliki ciri-ciri: 14
a. Institusi militeristik,
b. Menjadi alat politik rezim,
c. Bersifat otonom,
d. Ekstra konstitusional,
e. Kebal hukum,
f. Tidak tunduk pada kendali demokratis,
g. Dapat mencari sumber dana sendiri di luar anggaran negara,
h. Tanpa pengawasan yang efektif.
Dalam rangka untuk menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional dan untuk
menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan (abuse of power), maka
intelijen pada sebuah negara demokratis harus tunduk kepada kode etik intelijen yang
menegaskan prinsip-prinsip etis, antara lain: 15
1. Kesetiaan pada negara dan konstitusi
2. Kepatuhan pada hukum dan tunduk pada aturan main
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi
4. Penghormatan atas hak asasi manusia (HAM) khususnya pada non-derogable rights,
5. Sumpah untuk menjaga kerahasiaan
6. Integritas yang tinggi kepada publik dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan
efisien
12 Intelligence in a Constitutional Democracy: Final Report to the Minister for Intelligence Services MR Ronnie
Kasrils MP- South Africa. Diakses dari http://www.mg.co.za/uploads/final-report-september-2008-615.pdf
13 David L, Carter Op.Cit, hlm 13-14 dan juga lihat laporan penelitian Imparsial, Perebutan Kuasa intelijen,
Imparsial, 2010.
14 Ibid
15 Andi W., Cornelis L. Makmur K, Op.Cit, hlm 99-102
5

7. Memiliki objektivitas dan tidak bias dalam mengevaluasi informasi
8. Memiliki komitmen untuk mempromosikan terbangunnya rasa saling percaya antara
pengambil kebijakan dan intelijen
9. Tidak melakukan tindakan represif dan tidak melaksanakan fungsi polisi ataupun
tindakan pemeriksaan
10. Netral secara politik; tidak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh partai politik, aparat
negara, individu, kelompok, media, organisasi sosial kemasyarakatan, dan lembagalembaga
perekonomian untuk tujuan di luar kewenangannya
11. Tidak bekerja atas dasar sentimen ras, agama, ideologi kelompok atau karena
keanggotaannya di dalam suatu organisasi
12. Tidak menyalahgunakan kewenangannya dan menghindarkan penggunaan dana
publik secara semena-mena
Dengan kata lain, intelijen harus tunduk pada prinsip demokrasi dan HAM, yang
dilaksanakan secara cepat dan akurat (velox et exactus) berdasarkan kewenangan yang telah
diatur secara jelas dan tegas secara hukum, serta didasarkan pada mekanisme otorisasi di
dalam pelaksanaannya. Lebih jauh lagi ke dalam tataran operasional, maka terdapat beberapa
prinsip di dalam pengaturan intelijen yang harus mendasari kegiatan intelijen pada sebuah
negara demokratis yang meliputi: 16
Pertama, prinsip transparansi vs. kerahasiaan. Transparansi di dalam segala administrasi dan
kegiatan suatu lembaga di negara demokrasi merupakan suatu hal yang sangat penting.
Namun, dalam rangka keefektifan kegiatan intelijen maka akan ada beberapa bagian dan
aktivitas yang sensitif yang harus dirahasiakan. Secara umum, terdapat beberapa bagian yang
disepakati untuk dirahasiakan antara lain:
1. Seluruh informasi yang terkait dengan tindakan operasional, sumber, metodologi,
prosedur dan sarana
2. Personel yang terkait (anggota) dan pengamanan terhadap pengetahuan dan informasi
yang dimilikinya
3. Sumber dan rincian informasi bagi intelijen yang diberikan oleh pemerintah ataupun
sumber asing lainnya.
Kedua, prinsip pemisahan intelijen domestik dan asing. Pemisahan ini didasarkan pada
perbedaan misi dan payung hukum di antara keduanya. Intelijen domestik umumnya
memiliki misi untuk memperoleh, menghubungkan dan mengevaluasi informasi yang
berkaitan dengan keamanan internal suatu negara. Sementara intelijen asing pada umumnya
berkaitan dengan keamanan eksternal untuk tujuan peringatan terhadap pengambil kebijakan.
Payung hukum yang digunakan untuk intelijen domestik adalah peraturan perundangundangan
yang dibuat oleh negara tersebut. Sementara untuk intelijen asing, mereka
mengikuti peraturan perundangan yang dimiliki oleh negara dimana mereka ditempatkan,
walaupun terdapat peraturan negara asal mereka khusus mengenai aturan main intelijen asing
mengenai apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan.
Ketiga, prinsip pemisahan intelijen domestik dengan penegakan hukum. Secara fundamental
tujuan penegakan hukum dan intelijen berbeda, penegakan hukum adalah melakukan
eksekusi dan pembuktian ke dalam suatu kasus kriminal yang spesifik. Sementara intelijen
bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Selain itu, pada dasarnya
16 Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces, Switzerland: Intelligence Services and Democracy.
Diakses dari http://www.dcaf.ch/_docs/WP13.pdf
6

intelijen tidak turut melakukan eksekusi terhadap suatu tindak kriminal, karena hal ini akan
berdampak kepada melemahnya kapabilitas intelijen untuk mengumpulkan informasi lebih
jauh, dimana hal ini merupakan tugas utama intelijen.
Keempat, prinsip Civil or Military Lead? Hasil terbaik dari kinerja intelijen adalah yang
berdasarkan perspektif dan analisis oleh sipil dan militer. Namun di dalam negara demokrasi
pemegang kekuasaan secara politis pada bidang intelijen adalah tugas sipil.
Selain prinsip-prinsip dari pengaturan kegiatan intelijen itu sendiri, intelijen juga terkait
dengan lembaga-lembaga pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dalam mengawasi
aktivitas intelijen, sebagai berikut: 17
Eksekutif Legislatif Yudikatif
- Pengawasan anggaran
intelijen
- Di beberapa negara,
terdapat badan khusus
yang melakukan
pengawasan terhadap
kegiatan intelijen
apabila terdapat
kejanggalan atau
pelanggaran, yang
disertai mekanisme
yang demokratis
dengan tetap
menjamin prinsip
kerahasiaan kegiatan
intelijen itu sendiri. 18
- Menetapkan persyaratan
dan prioritas intelijen
- Meninjau program
intelijen, proposal
anggaran dan alokasi
- Melakukan pemeriksaan
berkala atas produk
intelijen
- Mengevaluasi kualitas
produk intelijen
- Mengembangkan
pedoman kebijakan untuk
memastikan kualitas
intelijen
- Memenuhi perubahan
kebutuhan intelijen
- Membuat laporan tahunan
- Membuat rekomendasi
mengenai kendala dalam
intelijen
- Menerima dan mempertimbangkan
laporan dari lembaga intelijen.
- Memberikan laporan kepada pihak
yang bertanggungjawab (Menteri,
Presiden, Perdana Menteri, dll)
mengenai tanggapan terhadap
laporan intelijen dan apabila
kegiatan intelijen menimbulkan
pertanyaan legalitas
- Menginformasikan terhadap pihak
yang bertanggung jawab mengenai
keputusan-keputusan hukum yang
mempengaruhi operasional badan
intelijen.
- Membuat dan menyetujui
prosedur 19 dalam pelaksanaan
kegiatan intelijen untuk
memastikan kepatuhan terhadap
hukum, perlindungan hak-hak
konstitusional dan privasi
17 Ibid.
18 Parlemen harus dapat dipercaya oleh intelijen dan masyarakat untuk melaksanakan pengawasan ini. Selain itu
pihak oposisi yang berada di dalam parlemen juga harus dilibatkan di dalam badan/lembaga pengawasan
intelijen yang berada di bawah parlemen.
19 Prosedur ini juga harus memastikan bahwa prinsip penggunaan, penyebaran dan penyimpanan informasi yang
diperoleh melalui kegiatan intelijen terbatas pada yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemerintah.
7

BAB III
SEKILAS SEJARAH PENGATURAN INTELIJEN DI INDONESIA
Keberadaan intelijen di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, bahkan sebelum
kemerdekaan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, intelijen dilakukan secara sederhana oleh
kekuatan perjuangan kemerdekaan yang pada umumnya memanfaatkan masyarakat umum
untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Pada masa penjajahan Belanda, telah dibentuk
Dinas Reserse Umum terpisah dari Dinas Polisi Umum. Tugas utama Dinas Reserse Umum
bukan mengumpulkan informasi kriminal, tetapi memata-matai kegiatan politik organisasi
pergerakan nasional. Dari sisi keorganisasian, cikal-bakal intelijen dibentuk pada masa
pendudukan Jepang tahun 1943. Pada masa itu Jepang mendirikan versi lokal lembaga
intelijen yang terkenal dengan sebutan Sekolah Intelijen Militer Nakano. Fungsi intelijen
diemban oleh Kempetai dan Tokko-koto (Bagian Spesial). 20
Awal memasuki masa kemerdekaan, keberadaan intelijen di Indonesia dibutuhkan untuk
menghadapi ancaman penjajahan kembali dan mempertahankan kemerdekaan. Pada masa
tersebut yang berperan besar adalah tokoh-tokoh intelijen yang pernah dididik Jepang di
Kempetai dan Tokko-koto, antara lain Zulkifli Lubis dan R. Moch. Oemargatab.
Dalam perkembangannya, intelijen sering mengalami perubahan baik dari sisi nama maupun
kelembagaan. Namun dari awal kemerdekaan hingga saat ini, intelijen belum pernah
memiliki legalitas perundang-undangan yang demokratis. Setiap lembaga intelijen memang
dibentuk secara legal, namun dasar pembentukannya hanya berupa keputusan, surat
penugasan, atau peraturan setingkat Peraturan Presiden. Dasar pembentukan itupun hanya
berisi ketentuan tentang tugas pokok dan fungsi yang bersifat umum. Dengan demikian
intelijen yang merupakan salah satu institusi yang menjalankan fungsi keamanan sebagai
barang publik, belum pernah melibatkan publik dalam pembentukan dan pengaturannya.
Institusi intelijen hingga saat ini belum memenuhi asas profesionalisme dan pengorganisasian
kelembagaan yang demokratis. 21
Di awal kemerdekaan bangsa Indonesia orientasi segenap kekuatan nasional adalah untuk
mempertahankan kemerdekaan, baik dari upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia
maupun untuk mendapatkan pengakuan internasional. Upaya Belanda menjajah kembali
dilakukan secara fisik dengan agresi militer yang dihadapi dengan perlawanan bersenjata.
Dalam kondisi tersebut diperlukan adanya badan intelijen sehingga pada bulan September
1945 dibentuk Badan Istimewa (BI) 22 atas inisiatif Zulkifli Lubis. Dengan kondisi serba
terbatas serta ancaman penjajahan kembali, BI menjalankan fungsi baik sebagai intelijen
nasional maupun intelijen tempur. Dalam pelaksanaan tugas intelijen, BI lebih merupakan
intelijen militer karena memanfaatkan jaringan tentara yang tersebar di berbagai wilayah.
20
Muradi, Intelijen Negara dan Intelijen Keamanan: Perspektif Kepemimpinan Politik dan Efektifitas
Organisasi, dalam Andi Widjajanto (ed), Negara, Intel, dan Ketakutan, (Jakarta: Pacivis UI, 2006), hlm. 70-71.
21 Ibid, hlm. 68.
22 Beberapa sumber menyebut dengan istilah Dewan Istimewa. Lihat John Helmi Mempi-Umar Abduh, Sejarah
Dinas Intelijen Indonesia, http://swaramuslim.net/galery/more.php?id=A5783_0_18_0_M, (Diakses 1 Juni
2010).
8

Dalam keterbatasannya, BI telah dimanfaatkan oleh negara sebagai penyuplai informasi
untuk mengambil keputusan, khususnya oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Namun karena
ketiadaan legalitas organisasi dan koordinasi, BI dalam perkembangannya tidak dapat
dikontrol oleh Presiden Soekarno, bahkan menjadi bagian dari konflik elit antara Soekarno
dan Sjahrir. Kondisi intelijen sebagai bagian dari konflik elit kekuasaan ini menjadi warna
dominan sepanjang Orde Lama. Konflik inilah yang menjadi dasar utama dalam perubahanperubahan
institusi intelijen pada masa Orde Lama.
Pada 7 Mei 1946 dibentuk Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI) tetap di bawah
kepemimpinan Zulkifli Lubis yang diharapkan menjadi lembaga intelijen payung yang
membawahi berbagai organisasi intelijen. Namun demikian, Zulkifli Lubis tetap
menghendaki BRANI sebagai organisasi di bawah kontrol militer, apalagi untuk menghadapi
agresi militer Belanda pasca-kekalahan Jepang. Pembentukan BRANI ternyata tidak
menghilangkan konflik, justru memperkuat konflik antara Sjahrir yang mengutamakan
diplomasi dengan kelompok militer. 23
Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin membentuk lembaga intelijen baru yang murni sipil,
yaitu Lembaga Pertahanan B. Militer yang masih menginginkan dominasi di dalam intelijen
mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk membubarkan BRANI dan menggantinya
dengan Bagian V yang menjadi koordinator operasi intelijen nasional. Soekarno memberikan
persetujuan pembentukan Bagian V yang dilegalisasi dengan Keputusan Menteri Pertahanan
No. A/126/1947 tanggal 30 April 1947 sekaligus menjadi dasar dari fusi berbagai institusi
intelijen. Namun perubahan ini tetap tidak mampu mewujudkan organisasi intelijen yang
profesional. Sebaliknya, organisasi intelijen tetap merupakan kepanjangan dari konflik para
elit politik.
Di lingkungan kepolisian, pada awal 1946 dibentuk kekuatan intelijen untuk mengatasi
gangguan keamanan karena dinamika politik masyarakat saat itu, sehingga dibentuk satuan
Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) yang dipimpin oleh R. Moch. Oemargatab. Tugas
Pokok PAM adalah mengawasi semua aliran dan kegiatan atau tujuan seseorang maupun
golongan di Indonesia atau yang datang dari luar yang dianggap dapat membahayakan
negara, serta membantu kegiatan yang menyentausakan negara dan keamanan Indonesia, dan
tugas riset analisis lainnya. 24
Bersamaan dengan perubahan kedudukan Djawatan Kepolisian Nasional (DKN) pada 1949,
terjadi pula perubahan fungsi PAM yang lebih spesifik. Berdasarkan Surat Kepala Kepolisian
Negara No. Pol.68/Staf/PAM tanggal 22 September 1949, tugas pokok PAM adalah:
1. Mengawasi aliran-aliran politik, pergerakan-pergerakan buruh, wanita, pemuda, dan
lain-lain;
2. Mengawasi aliran agama, ketahayulan, kepercayaan-kepercayaan lain dan lain
sebagainya;
3. Mengawasi pendapat umum dalam pers, radio dan masyarakat (pergaulan umum dari
segala lapisan masyarakat/rakyat);
4. Mengawasi kebudayaan, pertunjukan-pertunjukan bioskop dan kesusastraan;
5. Mengawasi pergerakan sosial, yakni soal-soal kemasyarakatan yang timbul karena
kurang sempurnanya susunan masyarakat, cara mengerjakan anak-anak dan
perempuan, perdagangan anak, pelacuran, pemberantasan pemadatan, perdagangan
23 Muradi, Op. Cit., hlm. 74.
24 Kunarto, Intelijen Polri, (Jakarta: Cipta Manunggal, 2001), hlm. 7, dalam Ibid., hlm. 77.
9

minuman keras, pemeliharaan orang-orang terlantar lainnya. Semuanya dilihat dari
sisi politik polisionil teknis;
6. Mengawasi keadaan ekonomi, soal-soal yang timbul karena kurang sempurnanya
susunan ekonomi;
7. Mengawasi bangsa asing, terutama yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa
politik di luar negeri yang dapat mempengaruhi masyarakat/bangsa asing di
Indonesia;
8. Mengawasi gerak-gerik mata-mata musuh, dan pergerakan/tindakan ilegal yang
menentang/membahayakan pemerintah.
Dalam perkembangannya, Bagian PAM berubah menjadi Dinas Pengawasan Keselamatan
Negara (DPKN) berdasarkan Keputusan No.: Pol.4/2/28/UM tanggal 13 Maret 1951. Di
samping tugas yang telah diemban sejak bernama PAM, DPKN juga mendapatkan tugas
untuk:
a. Melakukan penjagaan terhadap keselamatan Presiden dan Wakil Presiden serta
pejabat tinggi negara; dan
b. Melakukan penjagaan terhadap tamu negara dan perwakilan negara lain.
Sementara itu, intelijen tempur menegaskan keberadaannya pada awal tahun 1952 dengan
dibentuknya Badan Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP) oleh Kepala Staf Angkatan
Perang T.B. Simatupang. Namun demikian BISAP ternyata juga dilatarbelakangi oleh
keinginan militer untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan politik nasional.
Keberadaan berbagai institusi intelijen yang tidak terkoordinasi dengan baik menyebabkan
konflik antar elit semakin memuncak. Presiden Soekarno yang tetap tidak memiliki kontrol
atas institusi intelijen mendorong upaya pembentukan lembaga intelijen baru yang mampu
mengkoordinasikan lembaga intelijen yang lain. Dibentuklah Badan Koordinasi Intelijen
(BKI) pada 5 Desember 1958. Namun dalam pelaksanaannya lembaga ini juga sulit
melakukan koordinasi dengan lembaga intelijen yang ada, terutama dengan lembaga intelijen
militer yang saat itu memang sedang berkonflik dengan Soekarno.
BKI dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1958. Fungsi utama BKI
adalah mengolah, menyaring, dan mengadakan verifikasi atas semua keterangan-keterangan
yang akan disampaikan kepada pemerintah. Tugas pokok BKI adalah sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan koordinasi antara badan-badan sipil dan militer yang mempunyai
fungsi dan tugas intelijen;
2. Mengumpulkan, mempelajari, membahas keterangan dan laporan-laporan dalam
laporan intelijen;
3. Menyampaikan kepada Dewan Menteri melalui Perdana Menteri hasil-hasil intelijen
yang perlu guna keselamatan, kesejahteraan, dan keamanan negara.
Pada saat kekuasaan Presiden Soekarno menguat pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dibentuk
Badan Pusat Intelijen (BPI) pada 10 November 1959. BPI dipimpin oleh Soebandrio dan
bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden. BPI menjadi lembaga yang diharapkan
dapat mengkoordinasikan lembaga intelijen lain, serta dapat menjadi alat Soekarno untuk
menandingi kekuatan TNI, khususnya Angkatan Darat.
BPI dibentuk melalui PP Nomor 8 Tahun 1959 menggantikan BKI. Fungsi utama BPI
ditentukan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri, pemeliharaan
kelangsungan kewibawaan kekuasaan pemerintah, pemeliharaan rahasia negara, dan
10

pengamanan keselamatan negara dari bahaya-bahaya yang mengancam dari luar. Sedangkan
tugas BPI adalah sebagai berikut;
1. Memberikan laporan kepada pimpinan dan menyelenggarakan koordinasi antara
badan-badan sipil dan militer yang mempunyai tugas intelijen;
2. Mengumpulkan, mempelajari, membahas, dan menilai keterangan-keterangan dan
laporan dalam laporan intelijen;
3. Menyampaikan kepada Perdana Menteri/Presiden/Panglima Tertinggi angkatan
Perang, hasil-hasil intelijen yang perlu guna keselamatan, kesejahteraan, dan
keamanan negara.
BPI ternyata kemudian banyak terlibat dalam konflik antara Soekarno dengan TNI. BPI
melakukan berbagai upaya penggalangan massa bekerjasama dengan kekuatan politik kiri,
berhadapan dengan intelijen militer yang memanfaatkan jaringan CIA. Konflik ini ikut
meruncingkan konflik hingga jatuhnya Soekarno pada tahun 1965. 25
Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, intelijen kepolisian juga mengalami perubahan menjadi
Korps Polisi Dinas Security berdasarkan Order Kepala Kepolisian Negara No. 37/4/1960
tanggal 4 Juni 1960. Adapun tugas Korps Polisi Dinas Security adalah:
1. Mengatur pelaksanaan security intelijen;
2. Mengatur pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, penilaian dan pengolahan bahanbahan
informasi mengenai persoalan-persoalan dalam masyarakat untuk menentukan
kebijaksanaan dalam rangka kepentingan keamanan nasional;
3. Menyelesaikan masalah-masalah tentang persoalan-persoalan dalam masyarakat
termasuk dalam poin 2 di atas, yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak Kepolisian
Komisariat atau yang meliputi lebih dari satu daerah Kepolisian Komisariat;
4. Memberi pimpinan dalam penjagaan keselamatan orang-orang penting dan
perwakilan kenegaraan dalam kerjasama dengan instansi-instansi yang bersangkutan,
yang tidak dapat diselesaikan oleh Kepolisian Komisariat atau yang meliputi lebih
dari satu Kepolisian Komisariat.
Pada tahun 1964, Korps Polisi Dinas Security berubah menjadi Direktorat Intelijen dan
Security Departemen Angkatan Kepolisian. Berdasarkan Surat Keputusan No. Pol:
11/SK/MK/1964 tanggal 14 Februari 1964 tugas Direktorat Intelijen dan Security adalah
sebagai berikut:
1. Tugas Umum: Menciptakan ketertiban dan ketentraman lahir dan batin untuk menuju
masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur, tata tentrem kerta raharja, serta
mengamankan/menyelamatkan dan aktif merealisasikan amanat penderitaan rakyat,
sesuai dengan kerangka tujuan revolusi nasional.
2. Tugas Khusus: Menjalankan tugas yang bersifat preventif dan represif dengan cara
positif dan aktif di bidang intelijen dan security.
Terjadinya pergantian rezim dari Soekarno ke Soeharto tidak membawa perubahan yang
berarti terhadap institusi intelijen yang ada. Perbedaan utama antara kedua periode tersebut
adalah jika pada masa Soekarno institusi-institusi intelijen menjadi bagian dari konflik elit
yang tidak dapat dikoordinasikan, pada masa Soeharto intelijen mutlak berada sepenuhnya di
bawah Soeharto dan sangat dimanfaatkan untuk kepentingan Presiden Soeharto. Kekuasaan
mutlak tersebut menjadikan Soeharto sebagai titik sentral lingkaran komunitas intelijen.
Namun demikian, keberadaan intelijen tetap bersifat ekstra konstitusional dan ekstra yudisial,
25 Ibid., hlm. 83.
11

demikian pula kekuasaan yang dimiliki sehingga merupakan cermin dunia “hitam” intelijen
di negara-negara otoriter.
Di awal masa kekuasaannya, Soeharto segera menyatukan kekuatan bersenjata dengan
memasukkan Polri sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
dengan maksud untuk mengukuhkan kontrolnya serta menjaga agar tidak dimanfaatkan oleh
kelompok anti pemerintah. BPI sebagai lembaga koordinasi antar institusi intelijen pun
dibubarkan dan diganti menjadi lembaga yang lebih berwatak militer, yaitu Komando
Intelijen Negara (KIN).
KIN dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1966, tanggal 22 Agustus 1966
dipimpin oleh Brigjen. Yoga Sugomo sebagai kepala yang langsung bertanggung jawab
kepadanya. KIN juga memiliki Operasi Khusus (Opsus) di bawah Letkol. Ali Moertopo
dengan asisten Leonardus Benyamin (Benny) Moerdani dan Aloysius Sugiyanto
Tugas pokok KIN adalah melaksanakan segala kegiatan intelijen negara RI demi keselamatan
dan keamanan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia. Sedang fungsi utamanya adalah
mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan intelijen politik, ekonomi, sosial budaya,
teknologi, militer keamanan dalam negeri dan luar negeri, menyelenggarakan riset dan
analisis masalah dan pengalaman secara ilmiah, menyelenggarakan dokumentasi dan filing
intelijen, dan menyelenggarakan koordinasi dan integrasi kegiatan dan operasi intelijen dari
badan-badan intelijen departemen dan lembaga-lembaga serta melakukan fungsi-fungsi
pengawasan.
Pada tahun 1967 KIN berubah menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN),
tepatnya pada 22 Mei 1967 Soeharto melalui Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1967.
Kepala BAKIN yang pertama adalah Soedirgo yang menjabat 1966-1968. Tugas pokok
BAKIN adalah membantu presiden dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah negara
dibidang intelijen, dan membantu presiden mengamankan pelaksanaan kebijaksanaan
pemerintah negara. Sedang fungsi utamanya:
1. Menyelenggarakan operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen
dalam dan luar negeri;
2. Menyelenggarakan koordinasi intelijen dan pembinaan teknis terhadap kegiatan dan
operasi intelijen yang dilakukan oleh badan-badan intelijen di luar BAKIN;
3. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas intelijen; dan
merumuskan kebijakan intelijen.
BAKIN menjadi lembaga koordinasi intelijen yang sangat hegemonik serta menjadi
kepanjangan tangan penguasa untuk melakukan operasi-operasi ekstra konstitusional dan
ekstra yudisial. Operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan jaringan militer yang ada di
daerah-daerah. 26
Pada masa Mayjen. Sutopo Juwono, Bakin memiliki Deputi II di bawah Kolonel Nicklany
Soedardjo, perwira Polisi Militer (POM) lulusan Fort Gordon, AS. Sebenarnya di awal 1965
Nicklany menciptakan unit intel PM, yaitu Detasemen Pelaksana Intelijen (Den Pintel) POM.
Secara resmi, Den Pintel POM menjadi Satuan Khusus Intelijen (Satsus Intel), tahun 1976
menjadi Satuan Pelaksana (Satlak) Bakin dan di era 1980-an kelak menjadi Unit Pelaksana
(UP) 01.
26 Ibid., hlm. 89.
12

Mulai tahun 1970 terjadi reorganisasi BAKIN dengan tambahan Deputi III pos Opsus di
bawah Brigjen. Ali Moertopo. Sebagai inner circle Soeharto, Opsus dipandang paling
prestisius di BAKIN, mulai dari urusan domestik Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian
Barat dan kelahiran mesin politik Golongan Karya (Golkar) sampai masalah Indocina.
Tahun 1983, sebagai Wakil Kepala BAKIN, L.B. Moerdani memperluas kegiatan intelijen
dengan menegaskan keberadaan intelijen militer, yaitu Pusat Intelijen Strategis (Pusintelstrat)
yang kemudian berubah menjadi Badan Intelijen Strategis (BAIS). Selanjutnya Bakin tinggal
menjadi sebuah direktorat kontra-subversi dari Orde Baru. BAIS memainkan peran sentral
intelijen dengan jaringan lengkap dari Kodam hingga Koramil dan perwakilan di luar negeri.
BAKIN dan BAIS memainkan peran utama komunitas intelijen dan meminggirkan intelijen
Polri sepanjang Orde Baru. Polri dan Intelijen Polri menjadi subordinat terhadap institusi
militer.
Pada saat institusi sektor keamanan lain telah melakukan perubahan di era reformasi, institusi
intelijen baru mengalami perubahan pada tahun 2000. BAKIN berubah menjadi Badan
Intelijen Negara (BIN). BIN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun
2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Keppres Nomor 166 Tahun 2000 menyatakan bahwa BIN mempunyai tugas melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang intelijen. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BIN
menyelenggarakan fungsi:
a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen;
b. Penyampaian produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan
kebijakan Pemerintah;
c. Perencanaan dan pelaksanaan operasi intelijen di bidangnya;
d. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BIN;
e. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang intelijen;
f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan
umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,
persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.
Dalam menyelenggarakan fungsi dimaksud BIN mempunyai kewenangan:
a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
c. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang intelijen; dan
2. Pengaturan Sistem Intelijen Nasional dan sistem pengamanan pimpinan
nasional di bidang intelijen.
Pada masa reformasi perubahan-perubahan organisasi BIN dilakukan berdasarkan instruksi
atau keputusan Presiden. Perubahan antara lain dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2002 dan diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintahan Non Departemen. Tugas utama BIN adalah untuk
mengkoordinasikan komunitas intelijen lainnya. Namun perubahan nama ini hanya bersifat
penegasan dari peran dan fungsi BAKIN.
13

Selain itu juga terdapat pengaturan organisasi BIN yang lain. Keputusan Presiden Nomor 62
Tahun 2003, menentukan bahwa BIN terdiri dari 7 Deputi dan Staf Ahli. Keputusan Presiden
Nomor 9 Tahun 2004, BIN dimungkinkan membentuk pos wilayah dan kelompok kerja.
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002, BIN berwenang mengkoordinasikan kegiatan
pelaksanaan intelijen instansi pemerintah. Penetapan Presiden Nomor 52 Tahun 2005, BIN
terdiri dari 5 Deputi, Sekretaris Utama, Inspektorat Utama, dan 5 Staf Ahli. Kedudukan
kepala BIN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan BIN
mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan intelijen instansi pemerintah.
Persoalan mengenai payung hukum bagi pelaksanaan kegiatan intelijen ternyata dapat
berdampak pada persoalan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Konflik komunal yang
terjadi pada masa awal reformasi dan kegiatan terorisme yang terjadi di Indonesia merupakan
tantangan yang harus dihadapi oleh BIN. Pada saat itu, BIN dihadapkan pada dua tantangan
utama yaitu melakukan tugas intelijen dalam memberi informasi yang tepat pada aparat
penegak hukum Indonesia tanpa mengabaikan kaidah-kaidah hak asasi manusia.
Dengan kedudukan tersebut BIN mempunyai beberapa kewenangan:
a) Mengumpulkan, menganalisa serta menyajikan informasi intelijen baik dalam maupun
luar negeri;
b) Menciptakan situasi dan kondisi yang aman bagi negara;
c) Memberikan saran kepada Presiden berkaitan dengan aspek keamanan;
d) Mengkoordinasi operasional intelijen seluruh instansi intelijen yang ada.
Dalam menjalankan kewenangan itu, organisasi BIN dibagi dalam lima (5) sektor yang
dipimpin oleh seorang deputi dengan rincian (Gambar 1):
a. Deputi I membidangi luar negeri dan organisasi internasional
b. Deputi II membidangi politik dalam negeri dalam bentuk pengumpulan data dan
pengamanan
c. Deputi III menangani dan memproduksi data-data yang dikumpulkan oleh Deputi I,
II, dan IV
d. Deputi IV membidangi pengamanan dan kontra intelijen
e. Deputi V membidangi penggalangan dan propaganda
Kepala BIN &
waka BIN
Sekretaris
Utama
Staf Ahli
DEPUTI I DEPUTI II DEPUTI III
DEPUTI IV
DEPUTI V
Gambar 1. Struktur Badan Intelijen Negara (BIN)
14

Intelijen kepolisian juga mengalami perubahan di masa Reformasi dan bernama Badan
Intelijen Keamanan Polri. Orientasi utama badan intelijen ini adalah pada intelijen keamanan.
Ketentuan yang mengatur Intelkam Polri adalah Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002
tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 21 Keppres
Nomor 70 Tahun 2002 menentukan:
a. Badan Intelijen Keamanan Polri, disingkat Baintelkam adalah unsur pelaksana utama
pusat bidang intelijen keamanan di bawah Polri.
b. Baintelkam bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang
keamanan bagi kepentingan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna
mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan
Keamanan Dalam Negeri.
Pada umumnya fungsi dan tugas Baintelkam sama seperti badan intelijen pada umumnya
yaitu sebagai pengumpul informasi dalam usaha pencegahan dari ancaman terhadap
kepentingan nasional yang ada dibawah Kapolri. Mengenai wilayah operasional dari
Baintelkam, lembaga ini memiliki tugas untuk menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri
(struktur Baintelkam lihat Gambar 2).
Secara spesifik fungsi Baintelkam antara lain adalah; pertama, penyelenggaraan kegiatan
operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early protection) dan
peringatan dini (early warning). Kedua, penyelenggaraan dan pembinaan fungsi pelayanan
administrasi, persandian, dan intelijen teknologi termasuk pelaksanaannya dalam mendukung
fungsi-fungsi operasional intelijen lainnya. Ketiga, penyelenggaraan dokumentasi dan
penganalisaan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen
baik untuk kepentingan pimpinan maupun untuk mendukung kegiatan operasional intelijen.
Keempat, penyelenggaraan kegiatan intelijen terhadap masalah-masalah yang memiliki
dampak politis dan strategis melalui satuan tugas khusus.
Unsur Pimpinan
KABAINTELKAM
WAKA
ROANALIS
RORENMIN
Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf
BID YANMIN BID SANDI BID INTELTEK
Unsur Pelaksana Staf Khusus/Teknis
DIT
SATGASUS
Unsur Pelaksana Utama
Gambar 2. Struktur Organisasi Baintelkam
15

Lebih lanjut, lembaga intelijen yang dimiliki oleh militer Indonesia adalah BAIS.
Terbentuknya BAIS tidak akan pernah terlepas dari peran L.B Moerdani yang pada tahun
1980-an diangkat menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia oleh Soeharto.
Ketika menjadi panglima ABRI, Moerdani mulai membangun BAIS yang memiliki jaringan
internasional dengan penempatan atase pertahanan di berbagai negara. Dengan dukungan
anggaran yang besar serta jaringan kerja di dalam dan luar negeri, BAIS menjadi lembaga
intelijen yang menonjol dan mengungguli badan intelijen lainnya di Indonesia.
Walaupun BAIS bukan merupakan satu-satunya organisasi intelijen di dalam organisasi TNI,
namun BAIS adalah organisasi intelijen yang paling menonjol karena diberi tanggung jawab
oleh Mabes (Markas Besar) TNI untuk untuk menjalankan fungsi intelijen di dalam tubuh
militer. Pada tahun 1980, Pusinteltrat dan Satgas Inte Kopkamtib dilebur menjadi Badan
Intelijen ABRI (BIA). Namun pada tahun 1986 keadaan BIA diubah menjadi BAIS untuk
menjawab segala tantangan strategis di Indonesia.
BAIS dalam mengumpulkan informasi serta melakukan tugas intelijen dapat dikatakan efektif
secara operasional, antara lain karena didukung oleh ruang lingkup kerja dari BAIS yang
cukup luas baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, pasokan informasi
BAIS diperoleh dari atase pertahanan atau militer, yang penunjukkannya atas dasar dari
BAIS. Dari lingkup domestik, informasi yang didapat BAIS berasal dari jalur struktur
teritorial atau Komando Daerah Militer (Kodam). BAIS sebagai badan intelijen militer pada
tingkat operasional bertanggung jawab langsung kepada Panglima TNI atau Mabes TNI.
Struktur organisasi yang dimiliki BAIS pun memiliki perbedaan dengan dua lembaga
intelijen yang disebutkan di atas (Gambar 3). BAIS membagi ruang kerja intelijen dalam 7
direktorat yang dijabat oleh perwira tinggi bintang satu, yakni:
Direktorat A : direkturnya dijabat Pati bintang satu yang bertanggungjawab di bidang
lingkungan strategis dalam negeri
Direktorat B: direkturnya dijabat Pati bintang satu yang bertanggungjawab di bidang
lingkungan strategi luar negeri
Direktorat C: direkturnya dijabat Pati bintang satu yang bertanggungjawab di bidang
militer dan pertahanan
Direktorat D: direkturnya dijabat Pati bintang satu yang bertanggungjawab di bidang
pengamanan
Direktorat E : direkturnya dijabat Pati bintang satu yang bertanggungjawab di bidang
penggalangan
Direktorat F : direkturnya Pati bintang satu bertanggungjawab di bidang administrasi
dan personel
Direktorat G: direkturnya Pati bintang satu bertanggungjawab menyajikan produkproduk
intelijen kepada kepala BAIS dan Panglima TNI. 27
Komandan Satuan Intelijen dijabat Pati bintang satu yang bertanggung jawab tentang
perencanaan dan kegiatan intelijen
\
27 Angel Rabasa – John Haseman, The Military and Democracy in Indonesia – Challenges, Politics, and Power,
RAND, Santa Monica, 2002, hlm.32. dan sumber-sumber lainnya.
16

Kepala
Wakil Kepala
DIR A
DIR B
DIR C
DIR D
DIR E
DIR F
DIR G
Dansat
intel
Dansat
intel tek
Dansat
induk
Kadis
Sandi
Kaset
Gambar 3. Struktur Organisasi BAIS
17

BAB IV
EVALUASI KINERJA INTELIJEN DI INDONESIA
4.1 Masa Orde Baru
Ruwetnya akuntabilitas intelijen di Indonesia dapat dimulai dari praktik-praktik kebijakan
intelijen di masa lampau. Meski secara organisasional, eksistensi BIN baru terbentuk pada
medio 2000, namun cikal bakal dari kerja-kerja intelijen sudah tersisip pada organisasi
kemiliteran (saat itu ABRI), khususnya melalui keberadaan Komando Operasi Pemulihan
Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).
Meski badan negara ini (baca: Kopkamtib) memiliki Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi)
pada politik keamanan domestik Indonesia, namun di bawah Kopkamtib telah banyak
dilakukan serangkaian operasi-militer dan non-militer yang memiliki corak ke-intelijen-an.
Pengembangan operasi-operasi intelijen dalam ranah militer juga banyak diterapkan pada
operasi-operasi Satuan Gabungan Intelijen (SGI) di masa Orde Baru dan masa transisi
Reformasi 1998. Biasanya kategori operasi SGI banyak diterapkan di wilayah-wilayah
konflik, seperti pada masa DOM Aceh, Darurat Militer-Sipil Aceh, konflik Ambon, konflik
Poso, konflik Papua dan masa Jajak Pendapat Timor Timur 1999.
Lalu, mengapa praktik-praktik intelijen begitu identik dengan kegiatan militer Indonesia di
masa Orde Baru dan diteruskan hingga kini? Perekrutan aparat intelijen dari unsur militer
bukan sesuatu hal baru. Relasi ini bahkan dipercaya mampu memperkuat karakter intelijen
militer Orde Baru, khususnya untuk menopang kekuasaan ekonomi, sosial, politik dan
keamanan Indonesia saat itu.
4.1.1 Kopkamtib
Badan ini dibentuk pada tanggal 10 Oktober 1965, pasca peristiwa September 1965.
Kedaruratan dan kekacauan situasi politik Indonesia saat itu, menyebabkan negara
mengambil respon cepat dengan membentuk badan yang memang semata ditujukan untuk
menumpas PKI. Meski badan ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden
serta hanya memiliki tugas pokok untuk mengawasi kegiatan eks-PKI, kelak, Kopkamtib
berkembang menjadi badan yang memiliki kewenangan besar dan meluas. Badan ini diberi
kewenangan untuk menangkal berbagai gerakan ekstrem, memberantas korupsi dan pungli,
ikut membredel pers, menertibkan sertifikat tanah, sampai mengamankan calo di terminal
bus. 28 Tupoksi Kopkamtib kemudian dirumuskan oleh Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Kopkamtib.
28 Secara umum, Kopkamtib memang memiliki fungsi sebagai berikut: (1) Mengkoordinasikan pelaksanaan
kebijakan dalam menjaga keamanan, stabilitas dan ketertiban nasional, (2) Mencegah dan menghancurkan
kegiatan subversif sisa-sisa G30S/PKI dan kelompok ekstrem lain yang mengancam keamanan dan ketertiban
sosial serta yang membahayakan kesejahteraan dan integritas negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945, (3) Menghalangi pengaruh moral dan mental yang muncul dari G30S/PKI dan bentuk budaya lain
yang menentang Pancasila secara moral, mental dan budaya, (4) Membina masyarakat ke arah partisipasi aktif
dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
18

Kopkamtib adalah inti kekuasaan politik keamanan Orba. Kopkamtib membangun sistem
koordinasi mulai dari Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) sampai dengan badan
intelijen di setiap matra ABRI. Dalam kondisi tertentu, Kopkamtib memiliki kewenangan
untuk menggunakan para personel ABRI untuk melakukan tugas-tugas intelijen. 29 Namun,
pada tahun 1988, Soeharto membubarkan badan ini, menggantikannya dengan Badan
Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas). Sesungguhnya,
Bakorstanas juga memiliki tujuan nyaris serupa dengan Kopkamtib. Bahkan, hampir seluruh
staf Kopkamtib dan seluruh fungsi, peran serta tugas yang diperankan oleh Kopkamtib juga
tetap dilanjutkan oleh Bakorstanas.
Berikut ini adalah catatan keterlibatan peran intelijen negara, khususnya peran Kopkamtib
pada serangkaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.
• Kasus Penembakan Misterius (1983-1985)
Penembakan misterius (Petrus) merebak pada medio 1983. Kebijakan ini digunakan
pemerintah untuk “mengamankan” orang-orang yang dituduh telah meresahkan keamanan
dan ketertiban umum. Terma “mengamankan” merujuk pada serangkaian tindakan
mengeksekusi mati, dengan cara menembak di tempat. Sering kali mayatnya dibiarkan
tergeletak di pinggir-pinggir jalan. Operasi ini terjadi nyaris di seluruh Indonesia. Biasanya
mereka yang melawan langsung ditembak di tempat. Orang banyak menemukan mayat
dengan luka tembak. Biasanya penemuan mayat ini terjadi pada pagi hari. Dari identifikasi
korban, sebagian besar bertato.
Praktik teror ini menyebar dan bertahan hingga tahun 1985. Bahkan secara terbuka,
pemerintah membenarkan adanya rangkaian operasi yang berujung pada eksekusi tersebut.
Istilah shock therapy digunakan sebagai pembenaran atas praktik kebijakan Petrus, dengan
alasan, kebijakan ini mampu mengurangi angka tindak kriminalitas di tengah masyarakat.
Meski kebijakan ini tidak mendapatkan prosedur pengawasan dan kontrol efektif dari badan
legislatif dan yudisial. Perluasan kewenangan memang semata-mata dilakukan demi stabilitas
politik rezim. Perluasan kewenangan ini secara siginifikan mengurangi proses penegakan
hukum. Akibatnya, hadir operasi tertutup yang mengandalkan metode-metode represif.
Peran Kopkamtib dalam kasus ini amatlah jelas. Panglima Kopkamtib yang saat itu dijabat
Sudomo (1973-1983) mengawasi langsung jalannya Operasi Clurit. Mayjen Try Soetrisno
ditunjuk sebagai Pelaksana Khusus (Laksus) Pangkopkamtib dan untuk membasmi tindak
kejahatan, langsung diikuti oleh Pelaksana Khusus Daerah/Laksusda sebagai strata komando
terbawah dari Pangkopkamtib di daerah-daerah untuk menggelar operasi serupa.
Operasi ini dibentuk pada tanggal 19 Januari 1983. Sejatinya, operasi ini dilakukan selama
sebulan, melibatkan unsur-unsur kepolisian, Laksusda dan masyarakat. Namun akhirnya
ABRI juga ikut terlibat di dalam operasi tersebut. Selain bertujuan untuk memberantas tindak
kriminal yang dianggap meresahkan masyarakat, operasi ini juga bertujuan untuk
menciptakan rasa aman menjelang penyelenggaraan Sidang Umum MPR 1983. Mulanya
operasi ini hanya diberlakukan di DKI Jakarta, namun operasi ini akhirnya dilakukan
serentak di seluruh Indonesia di bawah pengawasan Kopkamtib. Terhadap para pelaku tindak
kejahatan, Pangkopkamtib memberikan instruksi untuk dilakukan tindakan tembak di
29 Biasanya kasus-kasus yang dikategorikan dapat menganggu stabilitas ekonomi dan politik dalam artian luas
dan luar biasa, Kopkamtib mampu menggunakan kewenangan dan memerintahkan para personel ABRI terlibat
dalam operasi intelijen.
19

tempat. Instruksi tembak di tempat ini mendapat respon positif dari para petinggi jenderal
pada jajaran Polri dan ABRI.
PKI masih dijadikan ancaman laten atas stabilitas keamanan nasional. Ketakutan kepada
paham komunisme ini dijadikan akar dari ketakutan terhadap tindak kriminalitas. Legitimasi
keterlibatan PKI dalam peningkatan angka kriminalitas dijadikan alasan pembenar untuk
dijalankannya Operasi Clurit. 30 Sebagai operasi yang direstui negara, Operasi Clurit
digunakan untuk melumpuhkan: (1) Penjahat yang diklasifikasikan sebagai bagian dari
kekuatan politik yang dilarang (PKI, DI/TII dan atau NII) dan memiliki potensi untuk
melakukan tindak kriminal, (2) Para penjahat menggunakan metode kekerasan untuk
melemahkan korbannya, (3) Tindakan para penjahat termasuk tindakan pelanggaran hukum
sehingga harus dilumpuhkan.
Petrus dapat dikategorikan sebagai operasi intelijen, karena operasi ini diselenggarakan
secara instruktif dan fungsionil di bawah pengendalian Kopkamtib. Laksusda sebagai
pelaksana operasi pemulihan keamanan dan ketertiban di daerah-daerah bertanggung jawab
penuh kepada Kopkamtib. Meski operasi ini memang dibenarkan oleh pemerintah dan terjadi
serempak di banyak wilayah di Indonesia, namun pelaksanaannya tetap bersifat tertutup.
Hingga kini, para pelaku Petrus tidak pernah terungkap jati dirinya. Begitu pula, aparat
kepolisian tidak pernah melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap kasus-kasus Petrus.
Hingga kini, kita masih menunggu keluarnya hasil penyelidikan adhoc peristiwa Petrus oleh
tim Komnas HAM. Penyelidikan sudah dilakukan sejak Juli 2008.
• Peristiwa Tanjung Priok (1984)
Laporan lengkap hasil penyelidikan Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak
Asasi Manusia (KP3T) Tanjung Priok resmi dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2000. Namun,
laporan penyelidikan tersebut tidak berhasil menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab
pada peristiwa Tanjung Priok, peristiwa yang menewaskan 24 orang dan melukai 55 orang
pada tanggal 12 September 1984. Dalam kesimpulannya, KP3T menerangkan bahwa telah
terjadi pelanggaran HAM yang berat, terutama tetapi tidak terbatas pada pembunuhan kilat,
penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penghilangan orang secara
paksa.
Seluruh rangkaian di atas merupakan tanggung jawab pelaku di lapangan, penanggung jawab
komando operasional dan pemegang komando. 31 Masih dalam laporan tersebut, latar
belakang kejadian yang muncul sebelum peristiwa 12 September 1984 adalah adanya
kebijakan politik nasional dengan dikeluarkannya TAP MPR Nomor 14 Tahun 1978 tentang
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Kebijakan ini kemudian mendapat
respon dari sebagian umat Islam yang melihat adanya indikasi untuk mengkerdilkan Islam
dan “mengagamakan” Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat,
30 Pernyataan Pangdam VII/Diponogoro Mayjen TNI Ismail,”Meningkatnya kriminalitas dimungkinkan masih
aktifnya golongan ekstrem generasi kedua atau ketiga dari bekas PKI atau DII-TII”. Lihat Sinar Harapan, 11
Januari 1982; Mendagri Amir Mahmud,“Terjadinya berbagai tindakan kriminal dan kejahatan yang terjadi
akhir-akhir ini serta gejala politik menjelang pemilu yang lalu, Karena eks PKI ikut bermain.” Lihat Merdeka,
12 Agustus 1982; Ketua MPR/DPR Amir Mahmud,”Kalau ada kejahatan yang nekat, luar biasa dan sadis, itu
menurut feeling saya merupakan usaha ingin come backnya PKI. “Lihat Sinar Harapan, 22 Juli 1983.
31 Lihat Ringkasan Eksekutif Laporan Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM di
Tanjung Priok, 13 Oktober 2003.
20

erbangsa dan bernegara. Ketegangan ini memperuncing hubungan antara sebagian umat
Islam dengan aparat keamanan, khususnya dalam mempraktikkan kebijakan politik nasional
dengan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Masih dalam laporan tersebut, KP3T merekomendasikan 23 nama yang seharusnya menjadi
terdakwa. Namun hanya 14 nama yang diajukan ke pengadilan HAM adhoc. Nama-nama
tersebut rata-rata merupakan personel tingkat rendah pada saat peristiwa terjadi. Jaksa
sengaja mengabaikan fakta keterlibatan para petinggi keamanan dan pengambil keputusan
tertinggi. Penanggungjawab hanya dibebankan kepada Komandan Kodim, Letkol Inf. RA.
Butar-Butar.
Kemudian muncul pertanyaan, sejauh mana Kopkamtib terlibat dalam peristiwa Tanjung
Priok 1984. Saat itu Kopkamtib dipimpin oleh Jenderal LB. Moerdani. Jabatan ini ia rangkap
dengan posisi Pangab. Pada saat peristiwa terjadi Mayjen Try Soetrisno menjabat sebagai
Panglima Kodam Jaya. Struktur tertinggi pengamanan berada pada Pangkopkamtib. Di
bawahnya berturut-turut, Panglima Komando Wilayah Pertahanan II Pelaksana Khusus
Daerah Jakarta Raya (dipegang langsung Panglima Kodam Jaya). Operasional lapangan
langsung berada di bawah komando Komandan Distrik Militer Jakarta Utara.
Kedatangan Jenderal LB. Moerdani dan Mayjen Try Soetrisno saat peristiwa terjadi juga
tercantum pada laporan KP3T Komnas HAM. 32 Di dalam laporan diterangkan bahwa Mayjen
Try Soetrisno, Jenderal LB Moerdani dan Letkol Inf RA Butar-Butar dan Walikota Jakarta
Utara datang ke TKP menggunakan kendaraan jip yang dikendarai sendiri oleh Mayjen Try
Soetrisno. Duduk di sebelah kirinya Jenderal LB. Moerdani, sementara di belakang duduk
Dandim dan Walikota. Bahkan, Mayjen Try Soetrisno pada saat itu memberikan perintah
untuk segera mengamankan PT Berikat Nusantara. Rombongan juga mengunjungi RS. Koja
dan RSPAD Gatot Subroto, di mana banyak korban dilarikan di sana. 33
Mayjen Try Soetrisno diiindikasikan mengetahui, membiarkan dan memerintahkan
penguburan (secara diam-diam) para korban tewas, serta penangkapan terhadap aktivis
masjid lainnya. Selain itu, korban luka dan tewas dikumpulkan di RSPAD Gatot Subroto dan
setelah sehat kemudian mereka ditahan di Kodim, Balak Intel Laksusda Jaya, Markas
Pomdam Jaya Guntur dan Rumah Tahanan Militer Cimanggis tanpa ada surat perintah
penangkapan dan penahanan. Tindakan ini dilakukan atas perintah Pangdam V Jaya, Mayjen
Try Soetrisno.
Keberadaan Kopkamtib dan Laksusda di sini dapat menggambarkan bagaimana organisasi
negara terlibat secara langsung dalam pada proses penanganan peristiwa Tanjung Priok.
Bahkan, dalam laporan terakhir Komnas HAM pasca KP3T Tanjung Priok dibentuk,
disebutkan bahwa Komnas HAM merekomendasikan Panglima ABRI/Pangkopkamtib
Jenderal LB. Moerdani dan Pandam V Jaya Mayjen Try Soetrisno sebagai pihak dianggap
paling bertanggung jawab pada peristiwa Tanjung Priok 1984. Mengingat
Pangab/Pangkopkamtib dan Pangdam V Jaya adalah dua dari sekian banyak nama yang
menjustifikasi peristiwa itu kepada publik. Pembenaran atas peristiwa itupun dilakukan oleh
Pangab/Pangkopkamtib Jenderal LB. Moerdani pada rapat dengar pendapat bersama DPR RI
yang dilakukan pada tanggal 2 Oktober 1984. 34 Selain itu, aksi penangkapan dan penahanan
32 Lihat Halaman 13 Laporan Lengkap Hasil Penyelidikan Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran
Hak Asasi Manusia di Tanjung priok (KP3T), Komnas HAM: 2000.
33 Ibid.
34 Lihat Dokumen Lampiran Hasil Penyelidikan Komisi Penyelidikan dan pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi
Manusia di Tanjung Priok (KP3T), Komnas HAM: 2000.
21

kepada sejumlah aktivis masjid pasca peristiwa Tanjung Priok di sejumlah daerah seperti di
Garut, Tasikmalaya dan Ujung Pandang, juga dilakukan atas perintah
Pangab/Pangkopkamtib. Penangkapan dan penahanan ini tentu saja terkait dengan aksi kritik
sosial tajam yang dilontarkan kepada Orde Baru.
Meski Pengadilan HAM Adhoc untuk kasus Tanjung Priok 1984 telah digelar pada 15
September 2003 hingga Agustus 2004, namun pengadilan itu tidak bisa menyeret pihak-pihak
yang semestinya bertanggung jawab pada rantai komando yang paling tinggi. Pengadilan itu
juga tidak mampu membuktikan adanya keterkaitan Kopkamtib dan mekanisme pertanggung
jawaban komando yang lebih tinggi.
• Peristiwa Talangsari (1989)
Meski Kopkamtib telah dibubarkan pada tahun 1988 digantikan dengan Bakorstanas, namun
inter-relasi keterkaitan antara peristiwa Talangsari dengan kebijakan politik keamanan Orde
Baru melalui Bakorstanas tetap memiliki relasi yang kuat. Peristiwa Talangsari merupakan
serangan yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1989 terhadap penduduk sipil Jamaah Pondok
Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat diidentifikasi sebagai
aparat militer. Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-kurangnya 130 orang meninggal
dunia. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada peristiwa Talangsari adalah
sebagai berikut: pembunuhan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, dan penyiksaan.
Berangkat dari laporan resmi yang dikeluarkan oleh Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran
Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 – Komnas HAM, ada kemiripan
latar belakang peristiwa dengan kasus yang terjadi pada peristiwa Tanjung Priok 1984.
Penerapan asas tunggal Pancasila melatarbelakangi ketidakpuasan sebagian umat Islam.
Salah satu kelompok masyarakat adalah Jamaah Warsidi, Talangsari Lampung.
Ketidakpuasan ini direspon dengan pendekatan sekuritisasi berlebihan dalam menangani
kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berseberangan dengan kebijakan
politik nasional pemerintah Orde Baru. Serangan di lapangan dilakukan di bawah komando
resor Militer Garuda Hitam 043 Lampung, yang saat itu dipimpin oleh Kolonel
Hendropriyono.
Pasca-peristiwa, ada upaya dari pihak ABRI untuk menutup-nutupi jumlah korban tewas. Hal
ini setidaknya dilakukan melalui dua cara, penguburan mayat secara tertutup –dilakukan
dengan tidak layak dan melakukan tindak intimidasi saksi-saksi peristiwa untuk tidak
memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya. 35
Kembali merujuk laporan Komnas HAM, dugaan keterlibatan institusi keamanan dilihat dari
kesiapan sarana dan prasarana serta tindakan aparat keamanan pada saat peristiwa terjadi. 36
Institusi-institusi keamanan yang terlibat atau setidaknya mengetahui adalah Komando Rayon
Militer Way Jepara, Koramil Jabung, Koramil Labuan Maringgai, Komando Distrik Militer
Metro, Kodim 0411 Lampung Tengah, Kodim Painan Padang dan Komanda Resort Militer
034 Garuda Hitam Lampung. Laksusda Jaya juga mengetahui operasi ini. Semua institusi di
atas berada di bawah naungan Bakorstanas, yang nyaris memiliki kewenangan serupa dengan
badan pendahulunya, Kopkamtib.
35 Lihat Ringkasan Eksekutif Tim adhoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa
Talangsari 1989, Komnas HAM 2008, hlm 14.
36 Ibid. Hlm 20.
22

• Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis Pro-Demokrasi (1997/1998)
Kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997/1998 dapat
dikategorikan sebagai operasi intelijen yang digelar dengan tujuan untuk mengamankan
jalannya pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR pengukuhan Soeharto menjabat sebagai
presiden kembali pada tahun 1998. Satu persatu aktivis pro-demokrasi hilang sejak medio
1997. Beberapa aktivis yang diculik kemudian dibebaskan secara bergelombang. Mereka,
sebanyak 9 orang tersebut kemudian memberikan kesaksian kepada publik atas peristiwa
penculikan yang mereka alami.
Akibat mendapatkan desakan publik nasional dan internasional, Pangab Jenderal Wiranto
membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diketuai Jenderal Subagyo HS (saat itu
menjabat KSAD). 37 Tidak lama dari pembentukan DKP, Letjen Prabowo Subianto, mantan
Pangkostrad diberhentikan dari dinas kemiliteran. Jenderal Wiranto memutuskan untuk
melakukan penyelidikan dan penyidikan internal yang dilakukan oleh Puspom ABRI.
Penyelidikan itu membawa nama 11 anggota Kopassus yang diketahui bergabung dalam Tim
Mawar terlibat dalam aksi penculikan 23 orang aktivis. Kesebelas orang ini diadili melalui
mekanisme Peradilan Militer, Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) II Jakarta.
Namun pengadilan itu sarat dengan rekayasa kasus, mengingat pertanggungjawaban
komando tidak melibatkan nama-nama petinggi ABRI yang saat itu seharusnya bertanggung
jawab, seperti Letjen Prabowo Subianto dan Mayjen Muchdi Purwopranjono yang saat itu
menjabat sebagai Danjen Kopassus.
Hingga laporan ini dikeluarkan, nasib ke-13 orang hilang tersebut belum diketahui
keberadaannya. Meski DPR RI telah mengeluarkan rekomendasi khusus pada akhir tahun
2009, yang isinya antara lain, mendorong Pemerintah untuk segera membentuk pengadilan
HAM adhoc kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997/1998,
termasuk meratifikasi Konvensi Perlindungan Setiap Orang dari Tindakan Penghilangan
Paksa, namun hingga sekarang pemerintah masih belum menindaklanjutinya. 38
4.1.2 Satuan Gabungan Intelijen (SGI)
Satuan Gabungan Intelijen (SGI) biasanya diturunkan di wilayah-wilayah yang dikategorikan
sebagai wilayah konflik, di mana operasi militer banyak diterapkan di sana. Kita bisa
merujuk pada penanganan konflik Aceh (melalui DOM Aceh), konflik Papua (DOM Papua),
konflik Ambon, konflik Poso dan masa referendum Timor Timur 1999. Meski satuan ini
lintas dirancang untuk lintas institusi keamanan, namun satuan ini didominasi oleh TNI,
khususnya Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
37 DKP terdiri dari wakil ketua Letjen Fachrul Razi (Kasum ABRI) dan Letjen Yusuf Kertanegara (Irjen
Dephankam). Anggota terdiri dari Letjen Susilo Bambang Yudhoyono (Kassospol ABRI), Letjen Agum
Gumelar (Gubernur Lemhanas), Letjen Djamari Chaniago (Pangkostrad) dan Laksdya Achmad Sutjipto (Danjen
Akabri). Dibentuk pada tanggal 3 Agustus 1998.
38 Meski Pemerintah RI melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah menandatangani Konvensi itu di
New York pada tanggal 27 September 2010.
23

• Timor Timur
Dalam laporan resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Penyelidikan PBB Khusus dan
Independen untuk Timor Leste (Laporan OHCHR), diterangkan bahwa hadir peran penting
(baik yang datang dari Kopassus maupun SGI) dalam menopang dan mengorganisasi
kelompok-kelompok kekerasan milisi sipil. 39 Bahkan temuan OHCHR tersebut dipertegas
dalam laporan resmi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Timor Leste dan Indonesia.
SGI tersebar di seluruh distrik Timor Timur. Meski secara resmi SGI berada di bawah
otoritas Korem, satuan ini sesungguhnya dikendalikan secara langsung oleh perwira-perwira
Kopassus di lapangan. Dalam laporan KKP, ditegaskan operasi intelijen yang dilakukan oleh
Kopassus dan SGI amat berperan dalam menciptakan kecurigaan dan perpecahan di antara
masyarakat Timor. Ini tentu saja dilakukan melalui operasi-operasi militer yang didominasi
dengan pendekatan intelijen. 40
• Nangroe Aceh Darussalam
Operasi intelijen di Aceh mulai intensif dilakukan pada medio 1990-an. Soeharto
memerintahkan untuk mengerahkan 6.000 pasukan tambahan, termasuk dua batalyon dari
Kopassus dan unit-unit tentara lainnya, seperti Kujang Siliwangi, Kodam VII Brawijaya,
Arhanud Medan, Linud Medan dan Brimob. 41 Daerah operasi yang mulai efektif sejak tahun
1990, terbagi dalam 3 sektor, Sektor A (Pidie), Sektor B (Aceh Utara) dan Sektor C (Aceh
Timur). Operasi ini memiliki 3 satuan tugas. Satuan tugas intelijen, satuan tugas marinir
(mengamankan daerah pantai) dan satuan tugas taktis (mengisolasi posisi satuan gerakan
pengacau keamanan Aceh Merdeka pada lokasi-lokasi strategis). Khusus Satuan Tugas Taktis
dibentuk tim-tim yang lebih khusus, yakni tim Pase-1, tim Pase-2, tim Pase-3, tim Pase-4, tim
Pase-5, tim Pase-6 dan seterusnya yang berasal dari unit Kopassus. 42
Tim Pase ini merupakan satuan intelijen taktis di lapangan yang menjalankan operasi
intelijen. Untuk tim Pase-4 (November 1994-November 1995), memiliki tugas pokok untuk
mencari dan menghancurkan tokoh-tokoh dan anggota GAM, baik dalam kondisi hidup atau
mati, serta merebut senjatanya, membongkar jaringan klandestin GAM di kampung dan di
kota, serta membongkar jaringan sindikat ganja, yang disinyalir sebagai sumber dana GAM. 43
Dalam laporan khusus, Nomor R/13/LAPSUS/I/1995, Komandan Tim Pase-4 Eko Margino,
melaporkan Satgas Rencong-94 regu Pos Tdr-01/Geumpang dan Dansattis-A Tdr/Kota Bakti
melakukan penumpasan terhadap GPK wilayah Pidie pimpinan Pawang Rasyid. Dari hasil
penyergapan dilaporkan sebagai “keuntungan” tewasnya 6 orang anggota GAM, antara lain
39 Laporan OHCHR dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2006. Lihat Pemberitahuan Pers pada website
OHCHR: http://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=5657&LangID=E diakses pada
tanggal 3 April. 2011. Catatan ini juga diambil dari Kebenaran yang belum berakhir: Kajian terhadap Laporan
Komite Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor Leste tentang Kejahatan yang Terjadi pada Tahun
1999, ICTJ: 2009.
40 Lihat Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste, 2008.
41 Lihat KontraS, Aceh Damai dengan Keadilan, Jakarta: 2006, hlm: 28-29.
42 Ibid, hlm 29.
43 Pemerintah beranggapan bahwa Gerakan Aceh Merdeka terlibat dalam perdagangan ganja keluar Aceh. Tim
Pase-4 didukung oleh 38 personil dengan komandannya adalah Kapten Inf. A Rahman Siregar dengan NRP
30786. Tim Pase-4 ini diberikan mandat atau perintah oleh Brigjen TNI Subagyo Hadi Siswoyo pada 24
November 1994. “Laporan Otto Syamsuddin Ishak, Sang Martir Teungku Bantaqiah, (Jakarta: Yappika, 2003),
hlm 81.
24

Cut Fauziah, Nasrul (anak Cut Fauziah berusia 5 tahun) dan anak berumur 3 tahun yang tidak
diketahui namanya. Hasil laporan itu merekomendasikan 12 prajurit yang melakukan operasi
untuk mendapatkan kenaikan Pangkat Luar Biasa. Berangkat dari laporan itu, kita bisa
melihat bahwa TNI menjadikan kematian anggota keluarga GAM, baik perempuan maupun
anak-anak adalah bagian dari prestasi operasi yang wajib dibanggakan. 44
SGI juga melakukan praktik penculikan di Aceh pada saat kesepakatan demiliterisasi,
maupun kesepakatan Perjanjian Penghentian Permusuhan dilakukan di tahun 2003. Aksi
penculikan dua orang aktivis HAM Aceh, Mukhlis dan Zulfikar terjadi pada tanggal 25 Maret
2003. Aksi ini dilakukan oleh aparat SGI Pos Bireun. Kedua aktivis tersebut bekerja menjadi
pendamping masyarakat dari LSM Link for Community Development. Kedua aktivis ini
diculik karena aktivitasnya melakukan pendampingan persiapan pengungsian warga Keude
Dua, pasca beredarnya informasi rencana didirikannya Pos Brimob BKO di Keude Dua.
Sebelum pengungsian dilakukan, kedua aktivis ini mengorganisir warga untuk melakukan
aksi demonstrasi di depan Pendopo Bupati Bireun. Kedua aktivis tersebut diculik di lokasi
aksi demonstrasi. Hingga kini nasib mereka belum diketahui keberadaannya.
• Poso
Pemerintah telah berkali-kali melakukan operasi intelijen pasca-meledaknya konflik Poso.
Meski operasi ini tidak melibatkan SGI, operasi intelijen tetap dilakukan. 45 Menkopolhukam
yang saat itu dijabat Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan untuk segera menggelar
operasi intelijen pasca-deklarasi Malino (2001), di mana Desa Beteleme dan beberapa desa
lainnya mendapatkan penyerangan brutal. Instruksi operasi intelijen juga dilakukan pascameledaknya
bom Tentena. Terakhir, operasi intelijen digelar melalui Instruksi Presiden
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso,
yang menekankan upaya pengungkapan dan perusakan jaringan pelaku teror, termasuk
pelaku kerusuhan. 46
Namun, operasi intelijen itu tidak terlalu banyak memberikan dampak kepada pemulihan
keamanan di Poso. Setiap menjelang masa operasi, angka kekerasan cenderung meningkat.
Di lapangan, aparat TNI/Polri selalu membangun opini dengan menyatakan bahwa tidak akan
ada rekonsiliasi tanpa kehadiran aparat. Artinya, kekerasan yang terjadi di Poso menjelang
masa berakhirnya operasi hanya merupakan pembenaran untuk memperpanjang proyek
operasi keamanan. 47 Kegagalan operasi intelijen ini terlihat dari maraknya kasus penembakan
misterius (36 kasus) dan kasus pengeboman (32 kasus). Dalam beberapa kasus, aparat
TNI/Polri menjadi pelaku tindak kekerasan, seperti kasus pemukulan, penembakan, pencurian
penjarahan dan kasus kekerasan terhadap perempuan, penangkapan sewenang-wenang
disertai penyiksaan dan stigmatisasi terorisme kepada warga.
44 Op.Cit Hlm. 49-50.
45 Operasi intelijen di Poso, didahului dengan operasi pemulihan keamanan yang dinamakan Operasi Sintuwu
Maroso (2001). Operasi ini merupakan operasi pemulihan keamanan terpusat dan terpadu, di bawah
Menkopolhukam. Selanjutnya operasi ini dikembangkan menjadi operasi kemandirian wilayah, diberi nama
Operasi Sintuwu Maroso I, yang dikomandoi Kapolda Sulawesi Tengah.
46 Lihat Haris Azhar dan Syamsul Alam Agus, Poso, Wilayah yang Dikonflikkan, Jakarta/Palu: 2005
47 Lihat Laporan KontraS, Operasi Pemulihan Keamanan di Poso dan Kekerasan yang Terpelihara, Jakarta 2005.
25

• Papua
Operasi keamanan di Papua semakin meningkat pasca terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2003
tentang Percepatan dan Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah.
Indikatornya terlihat dari diturunkannya aparat keamanan dalam bentuk bantuan operasi di
sejumlah kabupaten, khususnya di Jayawijaya dan Manokwari. Termasuk juga pembukaan
sejumlah Kodim dan Kodam di Jayawijaya. Pengiriman SGI disejumlah wilayah di Papua
tidak sebanding dengan bentuk perlawanan bersenjata yang tidak signifikan dari OPM/TPN.
Bahkan, beberapa operasi intelijen yang dilakukan di Papua sebelum tahun 1998, selama
kurun waktu di bawah rezim Orde Baru, setidaknya 100 ribu lebih warga asli Papua terbunuh.
Sasaran pembunuhan tidak saja pada orang-orang yang dianggap sebagai aktor OPM, namun
juga terhadap warga Papua yang dianggap terlibat dan atau masuk dalam basis kekuatan
OPM. 48 Praktik operasi intelijen paling nyata terlihat pada operasi pembebasan Tim
Ekspedisi Lorentz 95 yang disandera selama 130 hari oleh OPM di desa Mapenduma. 49
Operasi ini dilakukan oleh Kopassus, dipimpin Brigjen Prabowo Subianto. Dalam operasi itu,
satu unit tim pemukul Kopassus memang berhasil membebaskan sembilan sandera. Namun
operasi ini menewaskan delapan anggota OPM dalam pertempuran jarak dekat. Dua orang
sandera dan lima anggota Kopassus tewas.
4.2. Masa Reformasi
4.3.
4.2.1 Kegagalan Deteksi Dini dalam Penanggulangan Aksi Terorisme
Peran intelijen di Indonesia masih lemah. Hal ini ditunjukkan dengan masih terjadinya
peledakan bom di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton di Kuningan, Jakarta, pada 17 Juli 2009.
Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa kemampuan intelijen untuk melakukan
penanggulangan dan juga pengawasan kegiatan terorisme belum berjalan baik. Hal ini bisa
terjadi karena koordinasi antara institusi intelijen juga tidak berjalan baik, bahkan disinyalir
terdapat persaingan di antara mereka.
Pasca terjadinya peledakan bom tersebut, intelijen kembali memperlihatkan kelemahannya
dalam membuat laporan kepada Presiden. Hal ini ditunjukkan ketika Presiden mengadakan
siaran pers menanggapi peristiwa peledakan dua hotel tersebut. Dalam siaran pers tersebut
Presiden menyatakan bahwa peledakan bom tersebut terkait dengan hasil pemilu presiden
yang belum lama berlangsung ketika itu dan pelakunya bisa saja masih terkait dengan kasus
penculikan dan penghilangan paksa di masa lalu. 50
Pernyataan tersebut secara tidak langsung merujuk pada salah satu kandidat calon wakil
presiden yang ikut bersaing dalam Pilpres 2009, yaitu Prabowo Subianto yang menjadi
pasangan calon presiden Megawati Soekarnoputri. Menanggapi pernyataan Presiden,
Prabowo menyatakan bahwa tuduhan tersebut berlebihan dan tanpa pertimbangan matang
48 Lihat Sampari, edisi 02 Februari 2006, Menapaki Jejak Pelanggaran HAM di Papua.
49 Lihat Majalah Tempo, Membebaskan Sandera Cara Mapenduma, 12 Januari 2004. Dapat dilihat pada:
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/01/12/NAS/mbm.20040112.NAS87780.id.html diakses pada
tanggal 3 April 2011.
50 Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat dari transkrip jumpa pers Presiden SBY di Istana Negara, 17 Juli 2009.
26

serta terlampau buru-buru membuat kesimpulan. Padahal, proses penyelidikan terhadap
peristiwa pemboman oleh aparat kemanan sedang berjalan. 51
Dalam jumpa pers tersebut Presiden juga menyebutkan bahwa ada upaya untuk menjadikan
Presiden sebagai sasaran teroris selanjutnya. Ketika menyebutkan hal ini, Presiden
menunjukkan foto-foto yang memperlihatkan sekelompok orang yang memakai penutup
muka sedang berlatih menembak dan sasaran tembakannya adalah foto Presiden. Menurut
Permadi, anggota DPR dari PDI-P waktu itu, sebenarnya foto itu adalah foto lama yang tidak
ada kaitannya dengan peristiwa peledakan bom di hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton. Fotofoto
tersebut pernah ditunjukkan Kepala BIN AM Hendropriyono 4 tahun yang lalu ketika
mengikuti rapat dengan Komisi I DPR. Foto tersebut merupakan gambar latihan perang
dalam kasus Poso. 52
Jika dicermati, di era kepemimpinan SBY-JK memang tidak terlalu banyak peristiwa
peledakan bom, dibanding masa pemerintahan Abdurahman Wahid dan Megawati
Soekarnoputri, di mana aksi teror dan peledakan bom meningkat tajam. Berbagai peristiwa
teror melalui peledakan bom, mulai dari penggunaan bahan peledak yang berdaya kekuatan
rendah (low explosive) sampai penggunaan bahan peledak dengan daya ledak tinggi (high
explosive) telah mengakibatkan kurang lebih 298 korban tewas dan 572 korban luka (1998-
September 2005). 53 Hasil catatan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan
(KontraS) sejak 1998-2002, kurang lebih telah terjadi 128 peristiwa peledakan bom, di mana
peristiwa peledakan bom paling tinggi terjadi pada 2000 dengan jumlah 32 kasus dan 2001
dengan jumlah 81 kasus. 54
Lebih lanjut, berdasarkan hasil catatan Imparsial, kurang lebih telah terjadi 21 kasus peristiwa
peledakan bom pada 2003-2005 (2003, 6 kasus; 2004, 8 kasus; dan 2005, 7 kasus). Aksi-aksi
teror tersebut berulangkali terjadi di beberapa daerah, baik di daerah konflik seperti Poso,
Ambon ataupun di daerah yang tidak sedang mengalami konflik, seperti di Jakarta.
Dari berbagai aksi teror yang terjadi, sebagian peristiwa peledakan bom dapat diketahui
kelompok dan pelaku yang melakukan, namun sebagian besar lagi tidak diketahui. Untuk
kelompok dan pelaku yang hingga kini belum diketahui dan belum terungkap kasusnya,
paling banyak terlihat pada kasus peledakan bom pada 2000 dan 2001, yang jumlahnya
mencapai 113 kasus. Dalam beberapa kasus khusus peristiwa peledakan bom yang terjadi di
rumah ibadah pada Natal 2000, yang berbarengan dengan upaya pemeriksaan dan pengusutan
terhadap Tommy Soeharto dan persidangan mantan Presiden Soeharto.
Sementara dalam beberapa kasus besar yang menggunakan bahan peledak dengan daya ledak
tinggi (high explosive) terlihat bahwa para pelaku peledakan bom adalah orang-orang yang
memiliki kemampuan untuk mengakses, mengoperasikan dan menjalankan operasi teror
secara profesional. Salah satu indikasinya terlihat dari penggunaan jenis bahan peledak,
pemilihan lokasi, dan sasaran korban.
51 http://politik.vivanews.com/news/read/76053, “Ledakan di JW Marriot dan Ritz Carlton: Prabowo Tidak
Terima Pernyataan SBY”, 17 Juli 2009.
52 www.detiknews.com/read/2009/07/21/161343/1168849/10/, “Foto ‘Penembakan’ SBY; Permadi: Itu Foto
Latihan Perang Kasus Poso”, 21 Juli 2009.
53 Dalam peristiwa bom Bali II, Sabtu, 1 Oktober 2005, setidaknya 30 orang tewas dan ratusan lainnya
mengalami luka-luka pada 3 lokasi ledakan: Jimbaran, Kuta, dan Nusa Penida.
54 Lihat riset KontraS, “Analisis Kasus Peledakan Bom di Bali: Mengapa Teror Terjadi?” dalam Al Araf, dkk
(eds.), Terorisme: Defenisi, Aksi dan Regulasi, (Jakarta: Imparsial, 2003), hlm 37.
27

4.2.2 Kasus BAIS
Gugatan ini bermula setelah adanya seminar yang digelar oleh Departemen Pertahanan pada
29 Agustus 2006. Dalam seminar itu Kepala BAIS, Mayjen. TNI Syafril Armen, S.IP, S.H.,
M.Sc, memaparkan dalam makalahnya bahwa ada beberapa kelompok radikal di Indonesia
yang mengancam eksistensi Pancasila. BAIS membaginya dalam tiga kelompok besar:
kelompok radikal kiri, kelompok radikal kanan, dan kelompok radikal lain-lain. Imparsial
bersama KontraS dan Elsham Papua ditempatkan sebagai bagian dari kelompok radikal lainlain
yang anti-Pancasila dan tidak puas serta kecewa dengan Pemerintah.
Perkembangan selanjutnya, pada 4 Oktober 2006 Imparsial meminta BAIS mengoreksi
pernyataannya. Permintaan itu ditanggapi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Markas
Besar TNI Laksamana Muda Mohamad Sunarto melalui surat pembaca di Koran Tempo, 20
November 2006, berjudul “Tanggapan untuk Imparsial”. Isi dari tanggapan itu adalah:
a. Persepsi ancaman internal dan transnasional sebagaimana dimaksud dalam makalah
yang dipaparkan dalam seminar di Departemen Pertahanan adalah hasil analisa dari
analisis intelijen yang telah dianalisis dengan baik dengan fakta dan data yang akurat
guna mendukung tugas pokok TNI dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan dan
kesiapan TNI dalam rangka mengantisipasi situasi yang berubah dengan cepat,
b. Lebih lanjut bahwa perhatian TNI terhadap ideologi Pancasila bukanlah berarti TNI
telah masuk ke wilayah politik, melainkan terkait dengan kode etik terhadap negara,
yaitu tentara adalah pembela ideologi negara,
c. Dalam tanggapan yang sama, Kepala Puspen TNI menyatakan bahwa seminar yang
dilaksanakan di Departemen Pertahanan pada 29 Agustus 2006 tersebut bersifat
tertutup. Identitas pemapar tidak boleh dipublikasikan dan naskah tidak boleh
diperbanyak kecuali seizin Departemen Pertahanan. Seminar tersebut, katanya, adalah
forum ilmiah dalam suatu academic floor, di mana setiap panelisnya dapat
mengeluarkan pendapat secara faktual dan ilmiah.
Karena tanggapan tersebut tidak mengklarifikasi, bahkan malah menjustifikasi tulisan dalam
makalah tersebut adalah berdasar dari analisis intelijen dari data dan fakta menurut BAIS
adalah valid, akhirnya Imparsial pada 14 Februari 2007 mengajukan gugatan perbuatan
melawan hukum terhadap BAIS, dengan pertimbangan bahwa BAIS telah melampaui batas
kewenangan yang seharusnya sebagai intelijen pertahanan dan intelijen militer. Pernyataan
yang menuding kelompok-kelompok kritis sebagai kelompok ancaman menunjukkan bahwa
TNI, khususnya BAIS telah memasuki wilayah politik yang bukan kewenangannya.
Setelah menjalani proses persidangan, akhirnya pada 12 Desember 2007, Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak gugatan yang diajukan Imparsial.
Dalam putusannya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pernyataan dari BAIS
tersebut disampaikan dalam forum seminar yang sifatnya tertutup maka pernyataannya
tersebut merupakan kebebasan berekspresi akademik dan informasi yang disampaikan hanya
berlaku di ruang tersebut saja. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa apa yang telah
dilakukan oleh BAIS tidak bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM, dan UU TNI.
Keputusan Majelis Hakim tersebut terlihat aneh, karena apa yang dinyatakan oleh KaBAIS
adalah dalam kapasitasnya bukan sebagai individu dari institusi yang seharusnya melakukan
kegiatan intelijen yang mendukung pertahanan. Munculnya analisis atas kerja-kerja dari
masyarakat sipil menunjukkan bahwa mental serta institusi militer Indonesia belum
28

mengalami perubahan menuju tentara yang profesional, begitu pula dengan lembaga intelijen
yang berada di dalamnya.
4.2.3 Politisasi dan Tabiat Orde Baru dalam Menyikapi Pemilu
Di tengah kegagalan Lembaga Intelijen Negara dalam melakukan deteksi dini terhadap aksiaksi
terorisme dan di masa ramainya proses pertarungan politik kekuasaan melalui pemilu
2004, BIN tiba-tiba membeberkan pernyataan yang menyatakan adanya indikasi 20
organisasi non-pemerintah (NGO) lokal dan asing yang mengganggu stabilitas keamanan
sepanjang pemilu Presiden 5 Juli 2004. Pernyataan seorang anggota DPR yang dilansir dalam
dengar pendapat DPR secara langsung menyebut International Crisis Group (ICG) dan
Elsam sebagai dua di antara LSM yang dimaksud. Identifikasi BIN terhadap ICG berakhir
dengan pengusiran Sidney Jones, selaku Direktur ICG Indonesia. 55
Sikap lembaga intelijen tersebut memperlihatkan bahwa kelompok-kelompok aktivis yang
kritis terhadap negara masih diidentifikasikan sebagai kelompok yang mengancam keamanan
nasional. Dalam konteks itu, intelijen masih memusuhi penggunaan hak dan kebebasan
politik warga negara yang dilakukan secara demokratik dan bersandar pada hak-hak asasi
manusia yang saat ini telah dijamin konstitusi.
Di tengah era keterbukaan seperti saat ini, arus deras keterbukaan informasi merupakan hal
yang tidak dapat dibendung. Informasi tentang perkembangan di Indonesia dapat diperoleh
dari sumber manapun, sehingga ada atau tidaknya laporan yang dilakukan kelompok
masyarakat sipil, dunia internasional tetap bisa menilai baik atau buruknya kinerja aparat
negara. Oleh karenanya, tuduhan bahwa biasnya laporan-laporan yang dikeluarkan
kelompok-kelompok masyarakat sipil sehingga mempengaruhi opini internasional tentang
Indonesia adalah sangat tak berdasar, kalau tak bisa disebut naif.
Sikap lembaga intelijen tersebut adalah cermin sikap lembaga intelijen pada rezim
pemerintahan yang otoritarian –sebagaimana pernah dialami di masa Orde Baru. Bagi
lembaga seperti ini, sikap dan ekspresi politik warga negara yang kritis terhadap negara
dianggap sebagai bentuk ancaman terhadap stabilitas politik dan keamanan.
Tabiat Orde Baru juga tidak hanya diperlihatkan oleh kelembagaan intelijen (BIN), tapi juga
dilakukan oleh salah satu partai politik peserta pemilu 2004. Sebelum rilis BIN mengenai 20
NGO lokal dan asing yang mengganggu stabilitas keamanan sepanjang pemilu Presiden 5 Juli
2004, di hadapan publik muncul situasi dimana Ketua BIN, A.M Hendropriyono, didaftarkan
menjadi salah satu juru kampanye Calon Presiden Megawati Soekarnoputri oleh PDIP ke
KPU. 56 Kemunculan nama Hendropriyono ini sempat merebak di publik dan memicu protes
dari berbagai pihak, khususnya kalangan politisi, 57 karena sebagai Kepala BIN jika ia
berkampanye dianggap berbahaya dan berafiliasi dengan salah satu partai politik.
55 Indopos, 8 Juni 2004.
56 Kompas, “Kepala BIN Jadi Jurkam PDIP, Sebaiknya Mundur, 5 Maret 2004; Forum Keadilan, “Jurkam di
Pentas Nasional”, edisi 14 Maret 2004, hlm 87
57 Di antaranya disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Effendy Choirie, yang berasal dari PKB yang
menyatakan jika memang Hendropriyono menerima ajakan sebagai jurkam, sebaiknya dia mengundurkan diri
dari jabatannya. Ini penting untuk memberikan pendidikan politik bagi rakyat, untuk menghindari penggunaan
fasilitas dan rahasia negara dalam kampanye. Lihat Kompas, “Kepala BIN Jadi Jurkam PDIP, 5 Maret 2004.
29

Gugatan terhadap Hendropriyono ini diawali ketika KPU melansir jajaran juru kampanye
nasional partai-partai politik. Nama purnawirawan TNI AD ini terselip di antara sejumlah
nama menteri yang juga kader PDIP. Bahkan menurut Ketua DPP PDIP, Roy B.B. Janis,
Hendro berkelayakan sebagai juru kampanye: paham visi dan misi organisasi, sehat dan
cakap berpidato. Bukan hanya sebagai kader, Hendro juga merupakan anggota Majelis
Pertimbangan Partai (MPP). 58 Namun karena ramai dibicarakan, saat rapat internal partai
pekan kedua Maret 2004, Megawati akhirnya meminta pengurus partai banteng menarik
nama Hendropriyono dari juru kampanye PDIP yang telah disetor ke KPU. 59
4.2.4 Sikap Tidak Kooperatif dalam Pengungkapan Kasus Kematian Munir
TPF (Tim Pencari Fakta) kasus terbunuhnya Munir –yang dibentuk dengan Keputusan
Presiden Nomor 111 Tahun 2004– dimandatkan untuk melakukan penyelidikan terhadap
individu dan lembaga guna penuntasan kasus tersebut.
Dalam upaya mengungkap kasus tersebut, TPF telah diberikan izin oleh Presiden SBY untuk
memeriksa BIN karena adanya dugaan TPF yang mengindikasikan keterlibatan lembaga ini
dalam kasus kematian Munir. Upaya TPF secara langsung mendapatkan respon dari BIN,
yang menyatakan bahwa TPF perlu bukti indikasi kuat keterlibatan BIN.
Sikap BIN tersebut sangat bertentangan dan bertolakbelakang dengan sikap BIN dalam
penanggulangan aksi terorisme. Pada kasus pemberantasan tindak terorisme –dimana BIN
menjadi koodinator seluruh kegiatan intelijen– BIN sangat kooperatif dengan melakukan
sharing data kepada instansi lainnya. Akan tetapi dalam kasus Munir, BIN sangat tidak
kooperatif dengan sikapnya yang menolak pemeriksaan sebelum TPF mengajukan indikasi
keterlibatan lembaganya.
Sebagai lembaga yang bertanggungjawab kepada Presiden, tidak ada alasan BIN untuk
melontarkan masalah berkaitan dengan bukti-bukti. Izin yang diberikan kepada TPF oleh
Presiden SBY harus ditafsirkan BIN sebagai perintah Presiden kepada BIN, untuk bertindak
kooperatif. Sikap tidak kooperatif BIN tersebut dapat dipandang sebagai insubordinasi
kepada Presiden.
Apalagi dalam perkembangan terakhir pembunuhan terhadap Munir ditemukan bukti baru
yang menunjukkan adanya dugaan keterlibatan pejabat BIN. Adanya kontak telepon antara
Pollycarpus (salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan Munir) dengan pejabat BIN
melalui ruang Deputi V Bidang Penggalangan Opini dan Propaganda BIN, 60 menjadi satu
bukti awal yang tidak bisa ditolak oleh BIN untuk bersikap tertutup dalam penyelesaian kasus
Munir.
58
Soetardjo Soerjogoeritno, salah satu anggota Majelis Pertimbangan Partai PDI-P, juga menyatakan
ketidaksetujuannya Hendropriyono menjadi jurkam PDIP. Ibid.
59 Majalah Tempo, “Batal: Intel Merangkap Jurkam”, edisi 21 Maret 2004, hlm. 18-19; Baca juga Gatra, ”Intel
di Panggung Kampanye”, hlm 18.
60 Media Indonesia, 21 Mei 2005.
30

4.2.5 Penyimpangan Fungsi Intelijen dalam Kasus Uang Palsu dan Cukai Palsu
Dengan dalih untuk mengetahui pelaku pencetak dan peredaran uang palsu di Indonesia, BIN
mencetak uang palsu dan cukai rokok palsu. Dalam perjalanannya, situasi tersebut bagai
senjata makan tuan, posisi BIN selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu
dan Pengamanan-Pengawasan Pencetakan Dokumen Sekuriti (Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1971 jo Surat Keputusan Kepala BIN selaku Ketua Botasupal Nomor 046/2002)
dimanfaatkan oleh beberapa pejabat dan agen intelijen negara (BIN) untuk mencetak dan
mengedarkan uang palsu secara otonom. Proses pencetakan uang palsu dan cukai rokok palsu
tersebut dilakukan di sebuah ruangan “terkunci” di kantor Botasupal, Jl. Madiun No. 34
Menteng, Jakarta Pusat. 61
Dalam kasus uang palsu dan cukai rokok palsu tersebut, terdapat tujuh orang aparat Badan
Intelijen Negara (BIN) yang terlibat dalam kasus pemalsuan uang dan cukai rokok palsu pada
awal 2005 ini. Mereka adalah Brigjen Pol (Purn) H Zyaeri (57), Kepala Staf Harian Badan
Koordinasi Penanggulangan Uang Palsu (Botasupal) BIN. Ia ditangkap pada 13 Januari
2005; Haryanto (31), Jaelani (38), Waronakus Saptoro (31), M Iskandar alias Muis (43).
Keempatnya dari TNI dan PNS di Botasupal; Dadang Ruhiyat (46), Tatan Rustana alias Tedy
(50). Kedua nama terakhir adalah anggota (agen) BIN dari sipil. 62
Pemalsuan uang dan pita cukai itu bermula ketika Zyaeri dan Muhammad Iskandar menemui
Dadang Ruhiyat yang saat di penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang pada
pertengahan 2003, untuk membicarakan pembuatan uang palsu. 63 Zyaeri dan Iskandar
membesuk terdakwa Dadang sebanyak dua kali. Sebelum pulang sehabis membesuk Dadang,
terdakwa Zyaeri dan Iskandar memberi uang sebesar Rp 7,2 juta kepada Dadang secara
bertahap. Uang itu diduga sebagai imbalan supaya Dadang membantu rencana pembuatan
uang palsu.
Menindaklanjuti pembicaraan tersebut, setelah keluar dari LP Cipinang (5 September 2003),
Dadang lalu mendatangi kantor Zyaeri di Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu
(Botasupal) BIN di Jl. Madiun, Jakarta Pusat, pada 7 September 2003. Saat itu Zyaeri
memberi Dadang sebuah ruangan di kantornya untuk mencetak uang palsu.
Sesaat setelah itu, Dadang lalu mengenalkan Tatan Rustana kepada Zyaeri. Zyaeri kemudian
juga meminta Tatan membuat pita cukai palsu. Setelah mengadakan persiapan secukupnya,
atas permintaan Zyaeri dan Muhammad Iskandar, Dadang mencetak uang palsu pecahan Rp
100 ribu di kantor Zyaeri pada Mei 2004 sampai Oktober 2004. Pada saat yang hampir
bersamaan, Tatan juga mencetak pita cukai palsu di Bandung.
Terdakwa Zyaeri kemudian membeli sejumlah peralatan untuk proses pembuatan uang palsu.
Dengan peralatan itu, para terdakwa mulai membuat uang palsu pecahan Rp 100 ribu.
Caranya, antara lain pertama-tama menyablon huruf BI, burung garuda, dan tanda tangan
pejabat BI. Pembuatan uang palsu tersebut diawasi oleh Zyaeri. Para terdakwa berhasil
61 www.suarakarya-online.com/news.html?id=110653
62 Media Indonesia, 15 Januari 2005.
63 Dadang Ruhiyat dan Tatang pernah ditahan di LP Cipinang karena tindak kriminal. Dadang adalah ahli
pembuat uang palsu dan Tatang ahli pembuat cukai palsu. Keduanya sengaja direkrut dan diperbantukan di
Botasupal BIN oleh Zyaeri, dengan tujuan untuk mengetahui cara kerja para penjahat di bidang pemalsuan uang
dan pita cukai. Media Indonesia, 14 Februari 2005.
31

membuat uang palsu pecahan Rp100 ribu sebanyak 2.267 lembar antara Mei hingga Oktober
2004.
Aksi ini akhirnya diketahui sejumlah anggota Botasupal BIN pada Desember 2004. Saat
penggerebekan, dari komplotan Zyaeri disita 2.267 lembar uang palsu pecahan Rp 100 ribu
dan puluhan banderol pita cukai rokok. Selain itu, polisi juga menyita 40 lembar klise film
untuk pembuatan uang palsu, tiga kaleng cat merah, tiga kaleng minyak pelicin merek
Cyclon. Lainnya, dua kaleng pernis, lima liter minyak cat, obat afdruk, satu set unit komputer
dan printer, satu set pengering uang palsu dan lima lembar cukai rokok. 64 Kasus uang palsu
yang melibatkan agen BIN tersebut telah memasuki tahap persidangan di pengadilan negeri.
Perkara pemalsuan uang dan cukai rokok yang melibatkan tujuh orang pejabat BIN tersebut
untuk pertama kali disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 28 Juni 2005. 65
Selanjutnya pada 25 Juli 2005 ketujuh terdakwa divonis majelis hakim di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dengan 4-5 tahun penjara. Lima orang di antaranya, mantan Kepala Staf Harian
Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) BIN Brigadir Jenderal (Purn) HM
Zyaeri, Haryanto, Jailani, Woro Narus Saptoro, dan Muhamad Iskandar divonis 4 tahun
penjara, sementara dua lainnya, yakni Tatan Rustana dan Dadang Ruhiyat divonis 5 tahun
penjara. 66 Mereka dijerat Pasal 250 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 55 huruf a UU
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
4.2.6 Meluasnya Kewenangan-Struktur BIN atas Nama Terorisme
4.2.6.1 Penebalan Kewenangan BIN
Terjadinya tragedi 11 September 2001 di New York boleh dikatakan menjadi babak baru bagi
banyak negara khususnya Amerika Serikat untuk melakukan perang melawan terorisme.
Respon atas persoalan ini melahirkan peta baru pertarungan politik global dan mengubah
model dan watak kekuasaan baru di banyak negara.
Berbagai langkah politik dilakukan untuk mengejar semua pelaku terorisme, bahkan juga
memunculkan agenda menumbangkan rezim-rezim kekuasaan yang dianggap melindungi
ataupun bekerjasama dengan pelaku terorisme. Langkah-langkah politik ini telah
menempatkan pendekatan keamanan yang berlebihan sebagai pilihan dalam melakukan
perang melawan terorisme dan mengorbankan HAM ke atas altar anti-terorisme –termasuk
hak-hak yang digolongkan ke dalam non-derogable rights, yakni hak-hak yang tidak boleh
dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun. 67
Di beberapa negara (Australia, Kanada, Denmark, India, Nepal dan Amerika Serikat),
undang-undang anti-terorisme yang digunakan sebagai salah satu instrumen dalam perang
melawan terorisme, mensahkan penangkapan sewenang-wenang (arbitary detention),
pengingkaran terhadap prinsip free and fair trial, tindakan-tindakan berlebihan kepada warga
64 Bahkan sesuai pengakuan salah seorang tersangka beberapa cukai rokok palsu sudah pernah dikirimkan ke
Malang, Jawa Timur. Lihat Media Indonesia, 14 Februari 2005; dan Kompas, “Perkara Pemalsuan Uang Segera
Disidangkan”, 5 Maret 2005.
65 Kompas, “Uang Palsu: Jaksa Tuntut Tujuh Terdawa dengan Hukuman Penjara 6-8 Tahun”, 29 Juni 2005.
66 Kompas, “Vonis Sidang: Mencetak Uang Palsu Divonis 4-5 Tahun”, 26 Juli 2005; dan Media Indonesia, 26
Juli 2005.
67 Todung Mulya Lubis, Masyarakat sipil dan Kebijakan Negara (Kasus Perppu/RUU Tindak Pidana
terorisme), Kompas, 3 Februari 2003.
32

negara asing dengan alasan keadaan yang genting dan tekanan terhadap fundamental
freedoms, khususnya hak untuk bebas berkumpul dan menyatakan pendapat. 68
Di Indonesia sendiri keadaannya tidak jauh berbeda. Pasca peledakan bom Bali 2002 yang
diikuti dengan terbentuknya Perpu Nomor 1 dan 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme, lembaga intelijen non-judicial dilibatkan dalam proses penegakan
hukum melalui dijadikannya laporan intelijen sebagai bukti permulaan dalam penanganan
tindak pidana terorisme (lihat: Pasal 26 UU Nomor 15 Tahun 2003).
Lebih lanjut, keinginan lembaga intelijen non-judicial untuk terlibat dalam proses penegakan
hukum diakomodasi dalam RUU Intelijen. Kendati tidak diakui keberadaannya oleh BIN,
draf tersebut memberikan kewenangan bagi BIN untuk menangkap selama 30 hari dan juga
memberikan kewenangan untuk melakukan pengadaan senjata secara mandiri. 69
Sebelumnya, perluasan kewenangan BIN juga dilegitimasi melalui beberapa kebijakan, yang
di dalamnya menempatkan BIN selaku Koordinator Seluruh Unit Intelijen (Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2002), hingga menjadi Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu
dan Pengamanan-Pengawasan Pencetakan Dokumen Sekuriti –pita cukai, perangko, materai
tempel, kertas bermaterai, sertifikat tanah, pasport, STTB dan Danem, ijazah perguruan
tinggi, SKSHH, stiker pelunas PPN kaset, LD, VCD, SBI, fiskal, naskah ujian negara, buku
uji kendaraan bermotor, surat/buku izin menangkap ikan, stiker visa, encoding, kartu telepon
(termasuk pencetakan PIN), kartu peserta jamsostek, air line ticket OPTAT, sertifikat ekspor,
paper seale barang ekspor– (Surat Keputusan Kepala BIN Nomor 046/2002 dan lampirannya
tertanggal 18 Februari 2002 jo Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1971 tentang ditunjuknya
Lembaga Intelijen Negara [dulu Kabakin] sebagai Koordinator Pemberantasan Uang Palsu di
Indonesia).
Niatan untuk melakukan restorasi intelijen tersebut sejalan dengan pemikiran pejabat intelijen
negara Prof. Dr. Bijah Subijanto, M.SiE, yang diungkapkan dalam bukunya yang berjudul
Restorasi Intelijen: Memperkuat Korporat Memperkuat Sistem Nasional. 70 Dalam Bab
tentang “Reposisi dan Refungsionalisasi Intelijen”, terungkap bila BIN hendak menjadi
entitas independen yang lepas dari pengawasan pemerintahan sipil dalam hal ini presiden. 71
Di sisi lain, adanya keinginan BIN untuk memiliki kewenangan menangkap dan memiliki
kantor di daerah didasarkan pada alasan bahwa FBI saja sebagai salah satu lembaga intelijen
di Amerika Serikat juga memiliki kewenangan menangkap dan memiliki kantor di setiap
negara bagian.
68 Ibid.
69 Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 23 ayat (1) Draft RUU Pokok-pokok Intelijen, 5 September
2003.
70 Saat buku itu ditulis Prof. Dr. Bijah menjabat sebagai Deputi Bidang Penyelidikan Dalam Negeri dan
kemudian menjadi Deputi VII Bidang Teknologi.
71 Prof. Dr. Bijah Subijanto, Restorasi Intelijen; Memperkuat Korporat Memperkuat Sistem Nasional, (Jakarta:
Penerbit Jati Diri, 2003), hlm. 92. Dalam catatan kakinya, “Kekuasaan Badan Intelijen Negara yang hanya
diatur dalam Keppres dan menjalankan pengawasan yang sepenuhnya oleh presiden berpotensi mengancam
tingkat independensi intelijen.”
33

4.2.6.2 Penguatan Struktur BIN Melalui Kominda
Terbentuknya Kominda, yang beranjak dari keputusan Menteri Dalam Negeri tentu tidak
lepas dari adanya keinginan BIN untuk memperluas dan memiliki kantor dari pusat sampai ke
daerah. Sebelumnya, gagasan memperluas kantor sampai ke daerah ini didorong oleh BIN
kepada Presiden Megawati Soekarnoputri agar menyetujui pembentukan Badan Koordinasi
Intelijen Daerah (Bakorinda). Bahkan di beberapa daerah, seperti di Sulawesi Utara dan
Gorontalo. Keinginan memperkuat lembaga intelijen negara dilakukan dengan merekrut
Lurah dan perangkatnya menjadi aparat intelijen. 72
Dalam kelanjutannya, keinginan membentuk kantor-kantor wilayah BIN disetujui oleh
Presiden Megawati Soekarnoputri dan dalam rencananya akan segera dituangkan dalam
Keppres. Namun karena banyak tentangan berbagai kalangan, keinginan untuk menerbitkan
Keppres tersebut tidak terealisasi hingga akhir masa kepemimpinan Megawati. Tetapi yang
muncul kemudian adalah suatu keputusan Mendagri untuk membentuk Komunitas Intelijen
Daerah (Kominda) (lihat: Surat Mendagri No.X.300.08/SC tanggal 25 Febuari 2003). 73
Kepentingan BIN terhadap kebutuhan adanya Kominda ditegaskan dan dijelaskan oleh
seorang pejabat BIN yang mengatakan, konsep di BIN secara formal adalah membentuk
Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) sebagai wadah untuk melakukan koordinasi antar
aparat intelijen. 74
Landasan hukum pembentukan komunitas tersebut didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor
5 Tahun 2002 tentang penetapan BIN selaku koordinator kegiatan intelijen dan Surat
Mendagri No.X.300.08/SC tanggal 25 Februari 2003, 75 tentang Pembentukan Panitia
Penyelenggara Rapat Konsultasi Penguatan Sistem Jaringan Komunitas Intelijen Daerah.
Kominda terdiri dari berbagai unsur intelijen, pejabat daerah serta staf dari Badan Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota.
Di beberapa tempat peranan dan fungsi Kominda bermacam-macam. Bahkan dalam sebuah
kasus, Kepala BIN Syamsir Siregar saat rapat dengan Komunitas Intelijen Daerah yang
dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah dan para Bupati serta Kejaksaan Tinggi Wilayah,
meminta agar Departemen Dalam Negeri mencopot Bupati Morowali Sulawesi Tengah. 76
72 Ihwal perekrutan Kepala Desa dan Lurah oleh BIN diungkapkan Brigjen (Pol) Wenny Warow, yang
memimpin lembaga itu. Koran Tempo, 20 Desember 2003.
73 www.dayakology.com/kr/ind/2004/108/daerah3.htm - 9k -
74 Kompas, ”Teror Itu Terus Mengancam”, 10 Agustus 2003.
75 www.dayakology.com/kr/ind/2004/108/daerah3.htm - 9k -
76 Tempo Interaktif, ”Syt! Ada Calon Intel!”, 14 Juli 2005.
34

BAB V
REFORMASI INTELIJEN DAN TARIK ULUR PEMBENTUKAN UU INTELIJEN
5.1 Mengapa Perlu Reformasi Intelijen?
Proses perubahan politik di Indonesia pada 1998 yang ditandai dengan jatuhnya rezim Orde
Baru, membawa konsekuensi dipilihnya sistem demokrasi sebagai satu sistem poltik di
Indonesia. Meskipun perubahan politik sejak 1998 telah membuka ruang demokrasi, tetapi
institusi, praktik dan kultur yang demokratis belum sepenuhnya terwujud. Kontrol publik
terhadap kekuasaan negara masih belum terjamin keberlangsungannya. Dengan kata lain,
meskipun hak-hak warga mulai diakui, kekuasaan eksesif dan hegemoni negara belum
sepenuhnya terkikis.
Atas dasar tujuan dibangunnya sistem kenegaraan yang demokratis, proses demokrasi yang
sedang berjalan menuntut adanya perubahan di dalam lembaga-lembaga negara, termasuk di
dalamnya badan-badan intelijen. Dengan berubahnya sistem politik negara, maka perubahan
itu diharapkan akan memberikan dampak pada perubahan paradigma, peran, fungsi, kultur,
dan struktur badan intelijen itu sendiri.
Namun demikian, setelah sepuluh tahun reformasi berjalan, perubahan yang terjadi di dalam
lembaga intelijen masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan/
perubahan yang hanya mencakup perubahan nama, lambang, slogan dan dasar hukum
pembentukan lembaga intelijen hanya bersandar pada Inpres dan Keppres. Padahal, salah satu
cara untuk mencapai reformasi intelijen di Indonesia yaitu dengan merumuskan kaidahkaidah
normatif intelijen yang tertuang di dalam undang-undang intelijen negara agar arah
dan tujuannya dari intelijen tersebut tidak terus berganti seiring dengan pergantian otoritas
politik.
Ketiadaan aturan yang jelas dan tegas tentang intelijen dengan peran yang besar sangat
berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Sejarah telah membuktikan bagaimana
penyalahgunaan terjadi, baik intelijen telah disalahgunakan oleh penguasa maupun
penyalahgunaan yang dilakukan oleh aparat intelijen sendiri. Bahkan, penyalahgunaan yang
justru merugikan warga negara dan masyarakat tersebut tidak pernah dapat terungkap dan
para pelakunya pun hingga kini belum dapat dimintai pertanggungjawaban.
Pada masa pemerintahan Orde Baru, intelijen di masa itu kerap dikenal sebagai ’intelijen
hitam’ yang secara eksplisit dijalankan untuk menghadapi ancaman terhadap penguasa politik
saat itu dimana pada awalnya fokus dari kegiatan intelijen pada periode ini ditujukan untuk
menghancurkan komunisme di Indonesia. Selanjutnya terdapat beberapa pelanggaran HAM
yang terjadi pada masa periode ini yang menunjukkan bahwa intelijen digunakan oleh
penguasa sebagai ’pelindung’ kekuasaannya, seperti operasi militer di Aceh, Timor-Timur,
Papua, peristiwa Malari 1974, Tanjung Priok 1984, kasus Talangsari di Lampung, kasus
Penembakan Misterius (Petrus) di era 1980-an, yang terakhir ditutup dengan kasus
penghilangan aktivis sepanjang tahun 1997-1998. Pada periode ini dinas-dinas intelijen
mengalami politisasi dan militerisasi sehingga secara efektif dapat melaksanakan intervensi
politik yang secara sistematik masuk ke setiap lini lain: 77
77 Andi W. dan Artanti W., Op.Cit., hlm 4-7
35

Praktik penyimpangan intelijen itu ternyata tidak berhenti di masa Orde Baru. Dalam
kelanjutannya, beberapa kasus penyimpangan intelijen terus terjadi di masa reformsi ini dan
kasus penyimpangan intelijen yang paling mendapat perhatian publik adalah kasus
pembunuhan aktivis HAM Munir dimana dalam pembunuhan itu diduga pejabat tinggi
intelijen terlibat di dalamnya. Selain kasus itu, penyimpangan intelijen juga terjadi dalam
kasus percetakan uang palsu dan cukai palsu. Dengan dalih untuk mengetahui pelaku
pencetak dan peredaran uang palsu di Indonesia, BIN mencetak uang palsu dan cukai rokok.
Di dalam prosesnya, Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu dan Pengamananpengawasan
Pencetakan Dokumen Sekuriti dimanfaatkan oleh beberapa pejabat dan agen
BIN untuk mencetak dan mengedarkan uang palsu secara otonom. Selanjutnya pada awal
tahun 2005, terungkap terdapat tujuh orang aparat BIN yang terlibat di dalam kasus ini. 78
Di sisi lain, kompleksitas ancaman yang berkembang tentunya telah memaksa lembaga
intelijen untuk dapat bekerja secara lebih profesional. Pandangan publik yang menilai
intelijen tidak cukup maksimal di dalam melakukan deteksi dini dalam menghadapi ancaman
terhadap keamanan dan berakibat pada terjadinya tindakan kejahatan tentunya menjadi salah
satu alasan penting di dalam melakukan reformasi intelijen.
Di masa kini, ancaman terhadap keamanan nasional tidak hanya ancaman yang bersifat
Tradisional tetapi juga meliputi ancaman yang bersifat non-tradisional. Bahkan di Indonesia
maupun di kawasan Asia khususnya ASEAN, ancaman non-tradisional dianggap sebagai isu
utama yang mengancam keamanan kawasan. Ancaman ini terdiri dari persoalan terorisme,
penyelundupan senjata ringan, separatisme bersenjata, penjualan wanita dan anak-anak,
kebakaran hutan, piracy, money laundering, drugs trafficking. Meski ancaman nontradisional
menjadi isu utama di kawasan Asia namun ancaman tradisional masih juga
potensial menimbulkan konflik di kawasan Asia secara umum antara lain border disputesisu-isu
perbatasan seperti Indonesia-Malaysia tentang masalah Ambalat, Indonesia dan
Filipina tentang masalah Kepulauan Miangas, masalah batas landas kontingen antara
Malaysia dan Singapura dan Malaysia-Thailand; konflik di Korea Peninsula; konflik China-
Taiwan; maupun konflik India-Pakistan tentang masalah Kasmir. 79
Terkait dengan itu, lembaga intelijen yang ada di Indonesia diharapkan dapat bekerja secara
lebih profesional untuk mencegah kompleksitas ancaman-ancaman itu. Namun demikian,
penting untuk dihindari terjadinya sekuritisasi di dalam menilai ancaman yang ada dimana
salah satu persoalan yang akan ditimbulkan adalah bias pendekatan militer di dalam
menghadapi ancaman terhadap keamanan.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa reformasi intelijen menjadi sesuatu yang sangat
dibutuhkan di Indonesia mengingat; pertama, reformasi intelijen merupakan bagian dari
usaha untuk mengoreksi kesalahan sejarah kelam intelijen di masa lalu maupun mengoreksi
serta memperbaiki praktik penyimpangan intelijen yang terjadi di masa kini. Kedua, untuk
memperkuat landasan hukum yang mengatur tentang keseluruhan intelijen yang ada di
Indonesia.Ketiga, untuk memperkuat sistem peringatan dini dan memperkuat sistem analisa
informasi strategis, dimana intelijen memiliki peran utama di dalamnya. Keempat, sebagai
78 Tim Imparsial, Evaluasi Kinerja BIN di masa transisi dan catatan untuk Reformasi, Imparsial, Jakarta, 2005,
hlm 1, hlm 21-22
79 Untuk lebih jelas melihat isu-isu dan ancaman di kawasan Asia lihat Connie Rahakundini Bakrie, Pertahanan
Negara dan Postur TNI Ideal, (Jakarta: Obor, 2007), hlm 64
36

agian penting dari proses reformasi sektor keamanan maka kelembagan intelijen harus
menyesuaikan diri dengan tata nilai baru di dalam negara demokrasi yang menghormati hak
HAM dan prinsip negara hukum. Adapun tujuan untuk melakukan reformasi intelijen itu
adalah untuk mewujudkan terciptanya intelijen yang profesional dan efektif, yang patuh pada
tata nilai demokrasi dalam kerangka mewujudkan keamanan nasional.
5.2 Tarik Ulur Pembentukan RUU Intelijen Negara
Di masa Orde Baru, intelijen negara sering digunakan sebagai ”alat” untuk membungkam
gerakan-gerakan yang dapat mengancam keberlangsungan kekuasaan Soeharto. Berbagai
peristiwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada masa tersebut ditengarai
dilakukan oleh aktor intelijen negara. 80 Hal tersebut kemudian menjadi salah satu pemicu
terjadinya gerakan reformasi mahasiswa 1998 yang menuntut dilakukannya perubahan di
segala bidang, tak terkecuali terhadap aktor-aktor keamanan negara.
Reformasi terhadap aktor-aktor keamanan negara telah menghasilkan TNI dan Polri yang
sudah terpisah secara struktural dari sebelumnya berada di bawah ABRI dan bekerja dalam
kerangka peraturan perundang-undangannya masing-masing. Namun demikian, satu-satunya
aktor keamanan negara yang nyaris belum tersentuh reformasi adalah intelijen. Padahal,
penyalahgunaan fungsi intelijen pada masa lalu adalah fakta yang seharusnya menjadi
pembelajaran untuk mereformasi institusi Intelijen.
Penataan dan pembenahan institusi intelijen juga menjadi agenda penting untuk menjawab
kebutuhan akan keamanan nasional yang kian mendesak, selain reformasi intelijen itu sendiri
merupakan salah satu agenda besar reformasi sektor keamanan. Intelijen negara yang
berfungsi sebagai pendukung penyelenggaraan fungsi keamanan nasional, tentunya harus
mendapatkan legitimasi publik pada mandat, tugas, dan wewenang intelijen yang legal dan
akuntabel.
Selama ini aktivitas intelijen hanya diatur melalui keputusan-keputusan Presiden yang tidak
memiliki legitimasi yang kuat. Cara mendapatkan legitimasi tersebut adalah dengan
mendasarkan seluruh sistem operasi intelijen pada sebuah aturan hukum yang secara hierarkis
dapat diawasi oleh wakil rakyat di parlemen. Tidak dilibatkannya DPR sebagai badan
legislatif yang memiliki kewenangan untuk membuat regulasi politik membuat aktivitas
intelijen cenderung menjadi tidak terawasi. 81 Maka dari itu, dibutuhkan sebuah undangundang
yang mengatur secara tegas, jelas, dan komprehensif tentang tugas, fungsi, dan
wewenang intelijen negara.
5.2.1 Draf RUU Intelijen pada Masa DPR Periode 1999-2004
Draf RUU tentang Intelijen Negara pertama kali muncul pada 2002, kemudian baru diajukan
resmi ke DPR-RI September 2003. 82 Draf RUU tentang Intelijen Negara yang bertanggal 25
Januari 2002 diajukan bersamaan dengan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
(KMIP) dan RUU Rahasia Negara. 83 Pengajuan tersebut memancing kritikan dari
80 www.tempo.co.id/ang/min/03/21/nas10.htm, “Intelijen Terlibat Penculikan”, Edisi 21/03-25/Juli/1998.
81 Buletin TELIK SANDI, Tajuk, “Saatnya mereformasi Intelijen”, volume I, No. 1 Juni 2006, hlm 3.
82 Ibid., hlm 2.
83 Kompas, “DPR Didesak Dahulukan RUU Kebebasan Informasi”, 20 Februari 2003.
37

masyarakat, karena kedua RUU tersebut dinilai mempunyai perbedaan dan paradigma yang
mendasar. RUU KMIP menjadi tolok ukur transisi demokrasi di Indonesia, sedangkan RUU
Intelijen Negara dan RUU Rahasia Negara yang diajukan pemerintah mempunyai paradigma
tertutup dan cenderung membatasi kebebasan bahkan hak warga negara. Karena mendapat
tentangan yang keras dari masyarakat, RUU Intelijen Negara dikembalikan DPR kepada
pemerintah untuk diperbaiki.
Dalam draf RUU Intelijen Negara tahun 2002, diatur tentang kewenangan BIN untuk
melakukan penangkapan dan penahanan terharap orang yang diduga dapat mengancam
keamanan nasional. Pemberian kewenangan tersebut tentu lebih menempatkan BIN sebagai
polisi rahasia dibandingkan tugas yang sebenarnya: pemasok informasi bagi pengambil
kebijakan. Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya, BIN juga telah memperoleh
perluasan kewenangan yang dilegitimasi melalui beberapa kebijakan, seperti yang
memposisikan BIN selaku Koordinator Seluruh Unit Intelijen (Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2002). 84 Hingga menjadi Ketua Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu dan
Pengamanan-pengawasan Dokumen Sekuriti. 85
Terlalu luasnya kewenangan yang diberikan RUU tersebut terhadap BIN kembali mendapat
kritikan yang keras dari masyarakat, tak terkecuali anggota DPR-RI. Alvin Lie dari Partai
Amanat Nasional menilai draf RUU Intelijen Negara harus ditolak karena dapat memperkosa
demokrasi dan membunuh HAM. Bahkan, kewenangan intelijen yang diberikan RUU ini
terlalu luas karena siapapun bisa ditangkap, kapanpun dan dimanapun tanpa menghormati
asas praduga tak bersalah dan tanpa boleh didampingi oleh pengacara serta keluarga selama
masa penahanan maksimal 3 kali 30 hari. Bahkan menurutnya, sebisa mungkin draf RUU
tersebut harus ”dibunuh” sebelum lahir menjadi undang-undang. 86
Masih terkait dengan kewenangan penangkapan, perbedaan pendapat tidak hanya terjadi
sesama anggota parlemen ataupun masyarakat, tetapi juga di dalam institusi yang mewakili
pemerintah di Parlemen. Kapolri Jenderal (Pol) Da’i Bachtiar pada saat itu mengatakan
pandangan yang berbeda dengan Kepala BIN, bahwa kewenangan penangkapan hanya ada di
tangan kepolisian, bukan pada BIN. 87 Sebelumnya, Kepala BIN AM Hendropriyono
mengatakan bahwa pekerjaan intelijen itu ibarat mencari sarang tikus dan kemudian
menangkapi tikus-tikus tersebut. Selanjutnya tugas kepolisian dan pengadilan lah yang
membuktikan apakah pihak intelijen salah tangkap atau tidak. Hendropriyono menambahkan,
prinsip tugas intelijen adalah preventif alias mencegah sebelum terjadi. Jadi RUU Intelijen
tidak akan digunakan untuk menangkapi orang-orang yang tidak bersalah. 88
84 Tim Imparsial, “Evaluasi Kinerja BIN di Masa Transisi dan Catatan Untuk Reformasi BIN”, (Jakarta:
Imparsial, 2005).
85 Keputusan Kepala BIN No. 046/2002 dan lampirannya tertanggal 18 Februari 2002 jo Insruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1971 tentang ditunjuknya Lembaga Intelijen Negara (dulu Kabakin) sebagai Koordinator
Pemberantasan Uang Palsu di Indonesia, serta dokumen securiti (pita cukai, perangko, materai tempel, kertas
bermaterai, sertifikat tanah, paspor, STTB dan Danem, ijazah perguruan tinggi, SKSHH, stiker pelunas PPN
kaset, LD, VCD, SBI, fiskal, naskah ujian negara, buku uji kendaraan bermotor, surat/ izin menangkap ikan,
stiker visa, encoding, kartu telepon (termasuk pencetakan PIN), kartu peserta jamsostek, air line OPTAT,
sertifikat ekspor, paper sale barang ekspor).
86 Pelita, ”RUU Intelijen Beri Kewenangan BIN Luar Biasa”, 10 Maret 2004.
87 www.radarsulteng.com/berita/index.asp?Berita=Utama&id=33645, ”LSM Khawatir BIN Jadi Polisi Rahasia”,
16 Oktober 2004.
88 Ibid.
38

Akhirnya, RUU Intelijen Negara tidak jadi disahkan oleh DPR periode 1999-2004. RUU
tersebut dikembalikan kepada pemerintah untuk diperbaiki, dengan catatan memasukkan
HAM sebagai nilai-nilai yang harus diadopsi dalam RUU tersebut. Adalah sebuah keharusan
untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam setiap peraturan
perundang-undangan agar ada jaminan tertulis dalam upaya perlindungan terhadap nilai-nilai
kemanusiaan.
5.2.2 Draf RUU Intelijen pada Masa DPR Periode 2004-2009
Perdebatan tentang RUU Intelijen Negara sejenak terhenti dengan pelaksanaan pemilu 2004.
RUU ini baru kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) periode 2005-
2009, dan menjadi salah satu RUU yang diprioritaskan untuk segera dibahas di DPR. 89
Pembahasannya ditargetkan dapat dilakukan pada 2007, sehingga pada 2008 pemerintah
diharapkan sudah mengesahkan RUU tersebut menjadi Undang-Undang.
Pada 2006, pemerintah secara resmi kembali mengajukan draf RUU Intelijen Negara kepada
DPR-RI. Draft RUU yang bertanggal 10 Maret 2006 tersebut terdiri dari 7 bab dan 48 pasal. 90
Di dalam bab I draft RUU tentang Intelijen Negara mengatur tentang hakekat, asas, dan
fungsi intelijen negara; bab II memaparkan tentang tugas, kewenangan, serta organisasi
dinas-dinas Intelijen yang tergabung dalam komunitas intelijen negara. Dinas-dinas intelijen
tersebut antara lain adalah BIN, BAIS, BIK POLRI, Intelijen Kejaksaan, dan dinas-dinas
intelijen di departemen atau instansi pemerintahan lainnya; bab III mengatur tentang personel
intelijen; dalam bab IV mengatur tentang sumber pembiayaan aktivitas intelijen; kemudian
bab V menawarkan pembentukan Sub Komisi Intelijen Negara di DPR yang akan melakukan
pengawasan terhadap aktivitas terhadap dinas-dinas intelijen; dan terakhir bab VII draf RUU
Intelijen Negara tersebut mengatur tentang ketentuan pidana, peralihan organisasi dan
regulasi tentang intelijen negara. 91
Penempatan dinas-dinas intelijen dalam sistem keamanan nasional telah diatur dalam draf
RUU tentang intelijen negara tahun 2006. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 1 yang
menyatakan bahwa ”intelijen negara adalah lembaga pemerintahan yang merupakan bagian
integral dari sistem keamanan nasional”. Hal tersebut diharapkan dapat mencegah politisasi
dan militerisasi intelijen. Intelijen harus dipisahkan dari kegitan politik praktis dan lepas dari
pertarungan kekuasaan politik rezim. Intelijen harus menjadi institusi sipil yang tidak boleh
dipandang dan dijalankan sebagaimana menjalankan organisasi militer.
Upaya untuk mencegah politisasi intelijen juga tampak dari draf RUU Intelijen Negara tahun
2006 tersebut, yang diatur di Pasal 4 yang menyatakan bahwa ”personel intelijen bersifat
non-partisasan, netral dalam kehidupan politik, dan tidak melibatkan diri pada kegiatan
politik praktis”. Personel intelijen harus dituntut untuk bersifat obyektif, tidak menjadi alat
kekuasaan suatu partai politik yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.
Namun, jika dianalisis lebih dalam draf RUU Intelijen Negara tahun 2006 sebenarnya hanya
menitikberatkan pada perumusan pengaturan tentang komunitas intelijen nasional dan belum
menjabarkan keterkaitan antara dinas-dinas intelijen dengan dimensi keamanan nasional. Hal
89 Buletin TELIK SANDI, Op. Cit.
90 T. Hari Prihatono (ed.), Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional, (Jakarta: Propatria Institute,
2006), hlm 99.
91 Ibid., hlm 99-100.
39

itu terbukti dengan adanya tumpang-tindih fungsi dan kewenangan antara intelijen negara
dengan kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia yang diatur dalam draft RUU
tersebut.
Selain itu, perumusan RUU Intelijen Negara harus berkaitan erat dengan RUU tentang
Keamanan Nasional. Intelijen negara yang berfungsi sebagai bagian dari sistem keamanan
nasional dalam aktivitasnya harus mendukung kinerja lembaga-lembaga yang selama ini
bertanggungjawab terhadap keamanan nasional, tentunya melalui aliran informasi dan sistem
koordinasi yang kuat.
Satu lagi kelemahan yang terdapat dalam draf RUU Intelijen Negara tahun 2006 ini, yaitu
godaan untuk menjadikan intelijen sebagai aparat penegak hukum. Hal itu tampak dalam
Pasal 12 yang menyatakan bahwa BIN memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan
dalam rangka interogasi, penyadapan, pemeriksaan rekening, dan pembukaan surat setiap
orang yang dianggap dapat membahayakan keselamatan warga negara.
Draf RUU Intelijen Negara harus secara tegas memisahkan fungsi intelijen dari fungsi
penegakan hukum. Fungsi penegakan hukum tetap harus dipegang oleh Kepolisian dan
Kejaksaan dan tidak dapat dipindah-tangankan kepada aparat intelijen. Agar intelijen
berfungsi secara efektif, yang harus dipertegas adalah mekanisme koordinasi antara aparat
penegak hukum dan aparat intelijen, bukan melalui perluasan fungsi atau kewenangan
intelijen yang merusak tatanan dan mekanisme penegakan hukum di Indonesia.
Dalam pembahasannya di DPR, draf RUU Intelijen Negara usulan pemerintah tersebut
banyak menuai kritik dari masyarakat sipil. Hingga akhirnya, kemudian muncul draf RUU
Intelijen Negara tandingan versi masyarakat sipil yang dimotori oleh Kelompok Kerja
Indonesia untuk Reformasi Intelijen Negara. 92 Draf RUU tersebut terdiri dari 9 bab dan 54
pasal, yang pada prinsipnya menawarkan suatu bentuk pengaturan baru terhadap Intelijen
Negara secara efektif dan profesional dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi
dan HAM.
Namun, dalam pembahasan di DPR, RUU Intelijen Negara kembali mengalami kebuntuan,
terutama soal kewenangan menangkap yang dimiliki intelijen yang nantinya dinilai akan
sangat membahayakan masyarakat sipil. Ditambah lagi, intelijen memiliki masa penahanan
yang terlalu lama terhadap orang yang diduga mengancam keamanan negara. Perkembangan
selanjutnya, RUU Intelijen Negara dan beberapa RUU lainnya termasuk RUU Rahasia
Negara tidak jadi disahkan oleh DPR periode 2004 2009.
5.2.3 Draf RUU Intelijen pada Masa DPR Periode 2009-2014
Usai pelaksanaan pemilu 2009, dan setelah terpilihnya anggota DPR-RI yang baru periode
2009-2014, RUU Intelijen kembali menjadi salah satu RUU yang akan dibahas di parlemen.
Terbukti, RUU Intelijen masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014.
Kali ini draf RUU tersebut diajukan atas inisiatif DPR. Draft RUU tersebut diajukan
bersamaan dengan draf RUU Rahasia Negara, dimana keduanya pernah sama-sama ditolak
oleh wakil rakyat di DPR.
92 Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Intelijen Negara menyelesaikan draft RUU Intelijen tandingan
pada 23 Agustus 2005 yang dimotori oleh Pacivis UI dan beranggotakan dari beberapa organisasi (ELSAM,
IMPARSIAL, HRWG, ICW, ISAI, KontraS, Pro Patria, Ridep Institute, YLBHI, dan Pacivis UI).
40

Rencananya, RUU tentang Intelijen Negara akan mulai dibahas secara tersendiri pada 2010. 93
Sehingga pada akhir 2011, Indonesia diharapkan sudah mempunyai regulasi yang lebih
komprehensif yang mengatur tentang intelijen negara. Namun, hingga tulisan ini dibuat DPR
belum mengumumkan atau mempublikasikan secara resmi draf RUU Intelijen yang akan
dibahas.
Bahkan beberapa kalangan mencurigai bahwa tidak akan terjadi banyak perubahan terhadap
draf RUU Intelijen Negara versi 2010 ini. Persoalannya disinyalir masih seputar perdebatan
lama yang telah dibahas sebelumnya, khususnya mengenai kewenangan penangkapan yang
dimiliki oleh intelijen. Hal ini pun kemudian kembali mengundang reaksi dan tanggapan dari
masyarakat sipil. Makmur Keliat, dosen FISIP Universitas Indonesia, mengatakan lembaga
intelijen bukanlah lembaga penegak hukum yang bisa menangkap orang. Peran lembaga
intelijen hanya sebatas penyuplai informasi secara cepat dan akurat seuai dengan doktrin
intelijen, velox et exactus. 94
Senada dengan itu, anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDI-P), Tubagus Hasanudin, mengatakan selama ini intelijen dicitrakan sebagai institusi
bengis yang dapat menangkap dan menahan orang kapan saja, terutama bila orang itu dinilai
dapat merugikan kepentingan penguasa. Hasanudin menambahkan, agar hal tersebut tidak
terulang kembali, kewenangan dan peran intelijen harus dibatasi. Intelijen tidak boleh diberi
kewenangan menangkap dan kinerja intelijen harus pula didasarkan pada prinsip-prinsip
perlindungan terhadap masyarakat sipil serta penghormatan terhadap HAM. 95
RUU Intelijen harus menempatkan intelijen pada fungsi yang sebenarnya, agar terhindar dari
penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan penguasa. Intelijen negara haruslah dilihat
sebagai pelengkap dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Untuk itu, draf RUU
Intelijen Negara harus mengatur secara rinci dan detail tentang fungsi, tugas, dan
wewenangan intelijen. Regulasi yang mengatur secara detail tentang kewenangan operasional
bagi setiap dinas intelijen merupakan tuntutan dasar negara demokratis. 96 Di tengah masa
transisi demokrasi di Indonesia, adalah wajar bila pengaturan tentang intelijen menjadi
barometer untuk mengukur kemajuan demokrasi di Indonesia.
93 Republika Online, “DPR Harap RUU Intelijen Lolos Uji Publik”, 27 Mei 2010.
94 Kompas, “Merancang Aturan Intelijen yang Profesional”, 28 April 2010.
95 Ibid.
96 T. Hari Prihatono (Ed.), Op. Cit., hlm. 98.
41

BAB VI
KRITIK RUU INTELIJEN NEGARA
6.1 Kritik RUU Intelijen 2010-2011
Intelijen negara diperlukan untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan nasional, tidak saja
ancaman yang ditujukan kepada eksistensi, keutuhan, dan kedaulatan negara, melainkan juga
ancaman terhadap keamanan warga negara. Fungsi intelijen pada hakikatnya adalah
menyediakan informasi yang mutakhir dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan di
bidang keamanan, terutama untuk mencegah terjadinya kejutan yang mengganggu keamanan
nasional. Fungsi intelijen diperlukan tidak hanya dalam konteks hubungan antar negara
sebelum dan pada saat perang, melainkan spektrumnya telah meluas menjangkau ancaman
keamanan nasional domestik dan warga negara sehingga tidak pada tempatnya jika intelijen
negara justru mengganggu keamanan warga negara.
Berkembangnya spektrum ancaman keamanan nasional menuntut diselenggarakannya fungsi
intelijen negara yang profesional. Di sisi lain, keberadaan intelijen negara juga harus sesuai
dengan karakter masyarakat demokratis yang menuntut partisipasi dan pertanggungjawaban
dari semua penyelenggara fungsi negara guna menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan
kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Pengaturan intelijen negara diperlukan sebagai manifestasi pelaksanaan negara hukum, baik
dalam konsepsi rule of law maupun rechtstaats, di mana salah satu unsur utamanya adalah
pemerintahan berdasarkan hukum dan perlindungan terhadap HAM. Oleh karena itu
pengaturan intelijen negara dimaksudkan sebagai landasan hukum sekaligus batasan hukum
bagi pelaksanaan dan kelembagaan intelijen negara. Landasan dan batasan hukum tersebut
diperlukan untuk mencapai terwujudnya intelijen negara yang profesional, akuntabel, dan
tidak berpotensi melakukan atau menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran
HAM.
Pengaturan intelijen yang ideal diperlukan mengingat karakter dasar kerja intelijen yang
secara umum tertutup dan lentur, dengan mengandalkan pada kecepatan dan kerahasiaan.
Karakter dasar tersebut memiliki potensi yang besar bagi terjadinya penyalahgunaan
kekuasaan dan pelanggaran HAM. Apalagi banyak catatan menunjukkan hal itu terjadi, baik
di Indonesia (misalnya kasus pembunuhan Munir) maupun di negara-negara lain.
Guna mewujudkan intelijen yang profesional dan meminimalisasi potensi penyalahgunaan
kekuasaan, dapat dilakukan dengan menentukan bahwa fungsi intelijen negara dilakukan oleh
beberapa lembaga intelijen negara secara terdiferensiasi namun terkoordinasikan dengan
baik. Setiap penyelenggara intelijen harus ditentukan memiliki fungsi yang khusus dan
spesifik (lex stricta dan lex scripta) sehingga di satu sisi tidak terjadi tumpang-tindih
kewenangan, dan di sisi lain menutup kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan intelijen
yang melampaui kewenangan. Melalui sistem diferensiasi fungsi intelijen dapat terwujud
mekanisme checks and balances di internal komunitas intelijen. Untuk menunjang hal ini,
diperlukan mekanisme koordinasi oleh suatu institusi terdiri atas jabatan majemuk sehingga
tidak ada sub-ordinasi atau pemanfaatan intelijen tertentu oleh penyelenggara intelijen yang
lain.
42

Intelijen negara juga harus dibedakan dengan fungsi penegakan hukum. Fungsi intelijen harus
dibatasi pada fungsi yang berkaitan dengan informasi, bukan penanganan hukum atas suatu
perkara. Oleh karena itu intelijen negara tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum
serta tidak pula dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum.
Pada bab ini akan diketengahkan kajian kritis terhadap draf RUU Intelijen Negara versi 2010
yang menganalisis dan mereview RUU Intelijen Negara yang diagendakan pembahasannya di
tahun 2010 ini. Kajian kritis ini tentunya mengacu kepada ideal pengaturan intelijen negara.
Review dibagi menjadi dua bagian, yaitu review secara umum terhadap paradigma atau
kecenderungan keseluruhan RUU Intelijen negara, dan review terhadap pasal-pasal dalam
RUU Intelijen Negara.
1. Kritik Paradigma
Lemahnya landasan filosofis, terkait dengan:
a. Kurang lengkap karena tidak ada prinsip landasan-landasan filosofis pembentukan
negara di dalam konstitusi, seperti halnya prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara
hukum,
b. Penggunaan terminologi “Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang
membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia” sangat
multitafsir. Membahayakan warga negara dan seharusnya tidak perlu diatur,
c. Perlindungan terhadap warga negara tidak terlihat sebagai dasar paradigma dari RUU
ini, justru yang ada hanya perlindungan terhadap keadulatan negara,
d. Demokrasi, hukum dan HAM hanya menjadi komplemen dalam RUU Intelijen. Namun
tidak menjadi pondasi yang mendasar,
e. Penggunaan terminologi “Mendukung tegaknya hukum” ada kecenderungan untuk
memasukkan lembaga ini menjadi penegak hukum,
f. Paradigma yang dianut dalam RUU Intelijen Negara adalah paradigma pembatasan dan
pelanggaran HAM. Kecenderungan paradigma pembatasan dan pelanggaran HAM
terlihat dari dimuatnya Pasal 28J UUD 1945 yang mengatur tentang pembatasan HAM
dalam konsideran mengingat dan tanpa mencantumkan bahkan justru
mengesampingkan Pasal 28 I di dalam dasar mengingatnya yang sejatinya Pasal 28 I itu
merupakan jiwa dalam konstitusi yang mengatur tentang HAM yang bersifat nonderogable
rights yang artinya hak-hak itu tidak dapat dikurangi dalam situasi dan
kondisi apa pun. Adapun hak-hak itu meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,
hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut. Dengan demikian paradigma RUU ini memang lebih
bersifat pembatasan terhadap HAM dan pembatasan itu juga meliputi pembatasan
terhadap hak-hak yang bersifa non-derogable rights itu. Dalam konteks itu RUU ini
jelas-jelas tidak secara penuh menjadikan tata nilai HAM sebagai dasar pijakan
paradigmanya. Selain itu, RUU ini juga tidak menegaskan jaminan konstitusional
lainnya terkait dengan perlindungan HAM, sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28G, Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. RUU ini
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan hukum
masyarakat, namun demikian tidak merujuk pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945
tentang jaminan atas kepastian hukum. Sejumlah peraturan perundang-undangan terkait,
yang seharusnya menjadi landasan pembentukan RUU ini juga tidak dicantumkan
dalam konsideran, seperti halnya UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan
43

Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, dan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan
Kovenan Menentang Penyiksaan dan Penghukuman Kejam.
2. Ketentuan Umum
Penjabaran dan penjelasan di dalam ketentuan umum RUU ini belum secara lengkap dan
mendetail menjelaskan definisi-definisi yang seharusnya dijelaskan di dalam RUU ini.
Seperti tidak dijelaskannya definisi mengenai ’keamanan nasional, ’ancaman keamanan
nasional’, dan ’kebebasan sipil’, dan beberapa poin penting lainnya.
Dalam rumusan RUU ini, seharusnya definisi mengenai keamanan nasional sepenuhnya
merujuk pada definisi di dalam UU Keamanan Nasional. Dengan demikian seharusnya
pemerintah dan DPR terlebih dahulu membentuk UU Keamanan Nasional, sebelum
pembentukan UU Intelijen.
Sejumlah definisi lainnya yang ada di dalam RUU, misalnya terkait dengan definisi pihak
lawan, juga sifatnya sangat multitafsir, sehingga dikhawatirkan menjadi pasal karet, yang
justru memberikan ancaman nyata bagi kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Oleh karena
itu, definisi mengenai pihak lawan seharusnya dihapus dari RUU ini.
Selain itu, Usulan pemerintah terkait penambahan penyelidikan dan penggalangan seharusnya
juga dihapus, diganti dengan penggunaan istilah operasi tertutup (covert action). Penggunaan
istilah penyelidikan akan merancaukan tugas dan kewenangan intelijen dengan lembaga
penegak hukum. Yang dimaksud dengan ‘Operasi Tertutup’ itu sendiri, adalah operasi yang
dilakukan di luar negeri dan tidak terhadap warga negara Republik Indonesia. Pengertian ini
dicantumkan di dalam bagian penjelasan UU Intelijen. Sementara ‘Sasaran’ adalah target atau
kondisi yang ingin dicapai melalui operasi tertutup dan/atau kontra intelijen.
Ketentuan umum seharusnya mengakomodasi beberapa definisi berikut ini:
a. Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN) adalah lembaga yang dibentuk dan
bertanggung-jawab kepada Presiden yang berfungsi untuk melakukan koordinasi antar
dinas intelijen yang menjadi bagian dari komunitas intelijen negara, membuat
perumusan kebijakan nasional dan kode etik, memberi laporan kepada Presiden dan
tidak memiliki kewenangan khusus.
b. Kepala Lembaga Koordinasi Intelijen Negara adalah pimpinan LKIN yang
merupakan pejabat setingkat menteri yang diangkat, diberhentikan dan bertanggung
jawab kepada Presiden dan berkedudukan sebagai penasihat utama Presiden di
bidang intelijen negara.
c. Kode etik intelijen adalah seperangkat norma yang mengikat anggota intelijen yang
meliputi: kesetiaan kepada negara dan konstitusi, setia dan tunduk di bawah hukum
yang berlaku, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan HAM, setia pada janji
menjaga kerahasiaan profesi, netralitas politik, memiliki integritas, obyektivitas dan
ketidakberpihakan dalam mengevaluasi informasi, dan saling menjaga kepercayaan
antara pembuat kebijakan dengan pejabat intelijen.
d. Pengawasan berlapis terhadap intelijen negara adalah mekanisme pengawasan
konsentrik yang menempatkan pengawasan internal intelijen negara di titik pusat
lingkaran pengawasan yang kemudian secara konsentrik diperkuat oleh pengawasan
eksekutif, DPR, yudisial dan masyarakat sipil dengan tujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas politik, hukum dan keuangan intelijen negara.
44

e. Dinas-dinas intelijen negara adalah seluruh organisasi intelijen negara yang menjadi
bagian dari empat tipe organisasi intelijen, yaitu intelijen nasional, intelijen strategis,
intelijen militer dan intelijen instansional.
f. Komunitas intelijen nasional adalah kumpulan dari seluruh dinas intelijen negara yang
bekerja dalam suatu sistem jaringan kerja dan struktur koordinasi melingkar yang
menempatkan LKIN di titik pusat lingkaran dan berfungsi sebagai koordinator kerja
sama lintas dinas intelijen yang terkait dengan masalah keamanan nasional.
g. Badan Intelijen Negara (BIN) adalah satu-satunya organisasi intelijen yang
bertanggungjawab dalam menjalankan fungsi-fungsi intelijen untuk mengantisipasi
ancaman keamanan dalam negeri.
h. Badan Intelijen Strategis adalah satu-satunya organisasi intelijen yang
bertanggungjawab dalam menjalankan fungsi intelijen pertahanan dan luar negeri
untuk mengantisipasi ancaman keamanan yang bersifat eksternal.
i. Intelijen Militer adalah satuan-satuan intelijen yang menjalankan fungsi intelijen
tempur dan melekat pada organisasi Tentara Nasional Indonesia yang memiliki
kewenangan untuk melaksanakan operasi militer.
j. Intelijen instansional adalah intelijen yang melekat pada instansi-instansi pemerintah
yang menjalankan fungsi intelijen kriminal dan yustisia.
k. Lembaga-lembaga penunjang intelijen adalah lembaga-lembaga pemerintah yang
fungsinya terkait dengan masalah-masalah keamanan nasional yang dapat digunakan
untuk membantu pencapaian fungsi intelijen.
l. Anggota intelijen adalah warga negara Indonesia yang direkrut menjadi aparat negara
dalam dinas keintelijenan.
m. Kerja sama intelijen internasional adalah kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah
Indonesia dengan negara lain dan atau organisasi internasional dalam bidang intelijen.
n. Sub-komisi khusus intelijen adalah sub-komisi khusus DPR yang mengawasi dinas
intelijen, yang anggota-anggotanya berasal dari komisi-komisi yang relevan dengan
masalah keamanan nasional.
o. Komisi-komisi independen adalah lembaga sampiran negara yang antara lain meliputi
Ombudsman, Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, dan
Komisi Pemberantasan Korupsi.
p. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan operasi intelijen yang
melanggar peraturan perundang-undangan atau objek salah sasaran.
3. Definisi
Definisi intelijen di dalam RUU ini lebih meletakkan posisi intelijen sebagai alat pemerintah
(penguasa), bukan alat negara. Hal ini tentu akan membuka ruang bagi penguasa untuk
melakukan politisasi intelijen sebagi alat kepentingan kekuasaan, bukan kepentingan negara
dan rakyat pada umumnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai definisi intelijen, dapat dilihat di
DIM usulan Koalisi Pasal 3 dan Pasal 4.
4. Asas-Asas
Di dalam RUU ini asas-asas belum lengkap dan belum jelas, seharusnya di dalamnya juga
mencantumkan asas taat kepada hukum, menghormati HAM, tidak berpolitik, tidak
berbisnis, tidak menjadi anggota organisasi apapun di luar intelijen, tidak bekerja atas dasar
45

sentimen ras, agama, ideologi, atau kelompok, tidak melakukan tindakan represif. Lebih
lanjut lihat DIM Nomor 24 usulan Koalisi.
5. Organisasi, Struktur dan Kedudukan
Dari sisi organisasi, RUU Intelijen Negara tidak menganut diferensiasi struktur dan
spesialisasi fungsi. RUU Intelijen Negara tidak membagi wilayah kerja antara intelijen luar
negeri, intelijen dalam negeri, intelijen militer, dan intelijen penegakan hukum secara tegas.
Pemerintah dan DPR, yang membagi intelijen negara menjadi intelijen TNI, intelijen Polri,
dan intelijen kejaksaan, dan intelijen departemen, justru akan berakibat pada ketidakjelasan
otoritas, antara intelijen strategis dan intelijen penegakan hukum. Oleh karenanya Koalisi
mengusulkan, membagi intelijen menjadi empat, yakni: Badan Intelijen Strategis, Badan
Intelijen Negara, Intelijen Militer, dan Intelijen Instasional.
RUU Intelijen negara juga belum dapat memisahkan akuntabilitas antara struktur yang
bertanggungjawab dalam membuat kebijakan dengan struktur yang bertanggungjawab secara
operasional yang melaksanakan kebijakan. Sudah semestinya kedepan seluruh aktor-aktor
keamanan yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tidak terkecuali lembaga-lembaga,
intelijen berada dibawah atau menjadi bagian dari struktur negara setingkat kementerian.
6. Peran, Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup
Bab ini seharusnya diganti dengan kegiatan, tujuan, fungsi, dan produk intelijen. Lebih lanjut
mengenai kegiatan, tujuan dan fungsi intelijen, dapat dilihat dari Pasal 5 sampai dengan Pasal
11 dalam DIM Usulan Koalisi.
7. Kewenangan Khusus
a. Penyadapan
Membaca RUU Intelijen yang tengah dibahas di DPR, memperlihatkan betapa kurang
memperhatikannya mereka, para pembentuk undang-undang—pemerintah dan DPR, terhadap
dinamika hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kesimpulan ini salah
satunya dapat dilihat dari usulan mengenai kewenangan penyadapan—intersepsi komunikasi
bagi lembaga intelijen negara, yang muncul di dalam rancangan undang-undang.
Di dalam RUU tersebut, pada Pasal 31 ayat (1) disebutkan, “... lembaga koordinasi intelijen
negara memiliki wewenang khusus melakukan intersepsi komunikasi”. Selanjutnya di ayat (2)
disebutkan, “Intersepsi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dalam
menyelenggarakan fungsi Intelijen”. Pengaturan mengenai intersepsi komunikasi di dalam
RUU Intelijen, makin terlihat merisaukan bilamana membaca penjelasan dari ketentuan Pasal
31 ayat (1) RUU, yang menyebutkan:
“Dalam Undang-Undang ini wewenang khusus melakukan intersepsi komunikasi
dilakukan tanpa melalui Penetapan Ketua Pengadilan. Yang dimaksud dengan
melakukan “intersepsi komunikasi” antara lain melakukan kegiatan penyadapan
telepon dan faksimile, membuka e-mail, pemeriksaan surat, pemeriksaan paket”.
46

Mencermati pengaturan di atas, meski secara prinsipil, dilihat dari fungsi dan
kewenangannya, lembaga intelijen negara sudah sepatutnya diberikan wewenang untuk
melakukan intersepsi komunikasi—penyadapan, namun aturan yang muncul di dalam RUU,
justru memiliki potensi pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam praktik
internasional, undang-undang nasional yang mengatur mengenai kewenangan penyadapan
bagi lembaga intelijen, harus secara tegas mengatur mengenai hal-hal berikut: 97 (1) tindakan
intersepsi yang dapat dilakukan, (2) tujuan melakukan intersepsi, (3) kategorisasi objek—
individu yang dapat dilakukan intersepsi, 98 (4) ambang kecurigaan—bukti permulaan, yang
diperlukan untuk membenarkan penggunaan tindakan intersepsi, (5) pengaturan mengenai
pembatasan durasi dalam melakukan tindakan intersepsi, (6) prosedur otorisasi—perizinan,
dan (7) pengawasan serta peninjauan atas tindakan intersepsi yang dilakukan.
Pengaturan ketat harus diberlakukan bagi aktivitas intersepsi komunikasi, sebab aktivitas ini
merupakan salah satu tindakan yang membatasi hak asasi manusia seseorang, khususnya
terkait dengan hak privasi seseorang. Hal itu sebagaimana tertera di dalam pelbagai
instrumen internasional hak asasi manusia, yang diantaranya menegaskan bahwa menjadi hak
asasi yang bersifat fundamental (fundamental rights), bagi setiap orang untuk tidak dikenakan
tindakan sewenang–wenang ataupun serangan yang tidak sah, terhadap kehidupan pribadinya
atau barang milik pribadinya, termasuk di dalamnya juga hubungan komunikasinya, oleh
pejabat negara yang melakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan dalam suatu tindak
pidana. Bahkan Universal Declaration of Human Rights 1948, dalam Pasal 12 telah
menegaskan bahwa:
“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home
or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the
right to the protection of the law against such interference or attacks.”
Penegasan tersebut selanjutnya diperkuat kembali melalui Kovenan Internasional Hak-Hak
Sipil dan Politik, dimana pada Pasal 17 Kovenan disebutkan, “Tidak boleh seorang pun yang
dengan sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampurtangani perihal kepribadiannya,
keluarganya, rumahtangganya atau surat-menyuratnya, demikian pula tidak boleh dicemari
kehormatannya dan nama baiknya secara tidak sah”. Ketentuan ini menekankan pada
pembatasan kewenangan negara untuk melakukan pengawasan rahasia terhadap suatu
individu. Dalam pasal tersebut dikatakan:
(1) No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy,
family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and
reputation.
(2) Everyone has the right to the protection of the law against such interference or
attacks.
Kemudian dalam Komentar Umum No. 16 yang disepakati oleh Komite Hak Asasi Manusia
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada persidangan ke-23, tahun 1988, yang memberikan
97
98
Martin Scheinin, Compilation of Good Practices on Legal and Institutional Frameworks and Measures that
Ensure Respect for Human Rights by Intelligence Agencies while Countering Terrorism, including on their
Oversight, (UN Human Rights Council, 2010), hlm 19.
Sejumlah negara memberikan jaminan khusus terhadap individu-individu pertentu, khususnya mereka para
jurnalis dan advokat, dari tindakan pengumpulan informasi intelijen—khususnya terkait dengan kerja-kerja
intersepsi komunikasi. Lihat German Criminal Code, G10 Act, sect. 3b; sects. 53 and 53a
47

komentar terhadap materi Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, pada
poin 8 dinyatakan, “…bahwa integritas dan kerahasiaan korespondensi harus dijamin secara
de jure dan de facto. Korespondensi harus diantarkan ke alamat yang dituju tanpa halangan
dan tanpa dibuka atau dibaca terlebih dahulu. Pengamatan (surveillance), baik secara
elektronik maupun lainnya, penyadapan telepon, telegraf, dan bentuk-bentuk komunikasi
lainnya, serta perekaman pembicaraan harus dilarang”.
Sejalan dengan sejumlah instrumen internasional di atas, UUD 1945 juga memberikan
penegasan serupa, ketentuan Pasal 28 G UUD 1945 menyatakan:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.”
Dalam ranah hukum nasional, ketentuan senada juga dapat ditemukan dalam Pasal 32 UU
No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, “Kemerdekaan dan
rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana
elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Selain ketentuan–ketentuan hak asasi manusia nasional tersebut, sesungguhnya terdapat
ketentuan lain yang dapat menjadi rujukan dalam hal perlindungan pribadi khususnya
komunikasi pribadi yaitu dalam Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,
menyatakan, “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang
disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”. Kemudian di dalam
penjelasan Pasal 40 UU tersebut juga telah ditegaskan:
“yang dimaksud dengan penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatan memasang alat
atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan
informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang
adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang”.
Dari beragam ketentuan–ketentuan hukum internasional dan nasional di atas, maka dapat
ditarik beberapa kesamaan, yakni mengenai larangan bagi negara untuk secara sewenang–
wenang melakukan intervensi terhadap kehidupan pribadi dan juga hubungan komunikasi
warganya. Dan hal yang paling penting adalah adanya katup pengaman (safeguards clause)
yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari suatu undang–undang
untuk melawan intervensi sewenang–wenang tersebut dan berhak untuk mendapatkan ganti
rugi atas pelanggaran privasi yang dilakukan secara melawan hukum.
Kendati demikian, mengacu pada pada Komentar Umum No. 16 ICCPR, meski hak privasi
adalah bagian dari fundamental rights, namun demi kepentingan publik yang lebih luas,
pelaksanaan dari hak tersebut dapat dibatasi oleh negara, melalui peraturan perundangundangan.
Dinyatakan pada point 7 komentar umum, “Karena semua orang hidup dalam
masyarakat, perlindungan terhadap pribadi (privacy) pada dasarnya bersifat relatif. Namun,
pihak berwenang publik yang kompeten hanya dapat meminta informasi yang berkaitan
dengan kehidupan pribadi individual sejauh diperlukan untuk kepentingan masyarakat
sebagaimana dipahami berdasarkan Kovenan”. Kemudian dalam poin 8 dinyatakan,
“Bahkan dalam hal campur tangan yang sesuai dengan Kovenan, peraturan yang relevan
48

harus memuat secara detil dan tepat kondisi-kondisi di mana campur tangan tersebut dapat
diijinkan. Suatu keputusan untuk melaksanakan kewenangan campur tangan semacam itu
hanya dapat dibuat oleh pihak berwenang yang ditugaskan oleh hukum, dan berdasarkan
kasus-per-kasus. Artinya, hak privasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang dapat
dibatasi (derogable rights), dengan sejumlah pra-syarat tertentu, yang diatur menggunakan
undang-undang.
Dalam konteks Indonesia, penegasan serupa juga diberikan oleh sejumlah peraturan
perundang-undangan nasional, seperti halnya ketentuan Pasal 32 UU No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.
Ketentuan ini makin diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusannya.
Sedikitnya terdapat tiga putusan MK yang secara khusus memberikan penegasan mengenai
jaminan hak privasi serta relasinya dengan keperluan intersepesi komunikasi oleh aparat
negara, dalam kerangka penegakan hukum.
Pertama, dapat kita lihat dalam pertimbangan hukum putusan MK pada Perkara Nomor
006/PUU-I/2003 tentang pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan
Penyelenggara Negara (KPKPN), dan sejumlah perorangan Warga Negara Indonesia. Dalam
putusan tersebut MK menyatakan, bahwa kewenangan penyadapan yang dimiliki Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah konstitusional. MK
menjelaskan hak privasi bukanlah bagian dari hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun (non-derogable rights), sehingga negara dapat melakukan pembatasan
terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut dengan menggunakan undang-undang, sebagaimana
diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Lebih lanjut MK menyatakan, “untuk mencegah
kemungkinan penyalahgunaan kewenangan untuk penyadapan dan perekaman Mahkamah
Konstitusi berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata
cara penyadapan dan perekaman dimaksud”. 99
Kedua, adalah pertimbangan hukum putusan MK dalam Perkara Nomor 012-016-019/PUU-
IV/2006, lagi-lagi pada pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yang diajukan oleh Drs. Mulyana Wirakusumah, dan sejumlah
perorangan Warga Negara Indonesia. Dalam putusan tersebut MK menyatakan:
”Mahkamah memandang perlu untuk mengingatkan kembali bunyi pertimbangan
hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 tersebut oleh karena
penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak
asasi manusia, di mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan
undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945.
Undang-undang dimaksud itulah yang selanjutnya harus merumuskan, antara lain,
siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman
pembicaraan dan apakah perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan itu baru
dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang berarti bahwa
penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti,
ataukah justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan
untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Sesuai dengan perintah Pasal 28J ayat
99
Lihat Putusan MK No. 006/PUU-I/2003.
49

(2) UUD 1945, semua itu harus diatur dengan undang-undang guna menghindari
penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi”. 100
Ketiga, MK kembali menegaskan putusannya dalam perkara No. 5/PUU-VIII/2010 tentang
pengujian Pasal 31 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Eletronik, yang diajukan oleh Anggara, Supriyadi Widodo Eddyono, dan Wahyudi Djafar.
Dalam pertimbangan putusan (ratio decidendy) tersebut, MK menyatakan bahwa penyadapan
merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain dan oleh karenanya melanggar
hak asasi manusia (HAM), akan tetapi untuk kepentingan nasional yang lebih luas, seperti
halnya penegakan hukum, hak tersebut dapat disimpangi dengan pembatasan. Dikarenakan
intersepsi merupakan salah satu bentuk pembatasan hak asasi seseorang, maka pengaturannya
harus dilakukan dengan undang-undang. Menurut MK, pengaturan dengan menggunakan
undang-undang akan memastikan adanya keterbukaan dan legalitas dari penyadapan itu
sendiri. 101
Dengan merujuk keterangan ahli yang disampaikan oleh Ifdhal Kasim, MK mengatakan
bahwa penyadapan hanya dibolehkan bilamana memenuhi beberapa pra-syarat: (i) adanya
otoritas resmi yang ditunjuk oleh undang-undang untuk memberikan izin penyadapan
(biasanya Ketua Pengadilan), (ii) adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan
penyadapan, (iii) pembatasan penanganan materi hasil penyadapan, dan (iv) pembatasan
mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan. 102
Lebih jauh MK menekankan tentang perlunya sebuah undang-undang khusus yang mengatur
penyadapan secara umum, serta tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang
berwenang. Menurut MK, undang-undang ini dibutuhkan, karena hingga saat ini di Indonesia
belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan. Seperti diketahui, saat ini di
Indonesia, sedikitnya terdapat sembilan undang-undang yang memberikan kewenangan
penyadapan kepada instansi penegak hukum, dengan mekanisme dan cara yang berbedabeda.
Kesembilan peraturan perundang-undangan tersebut adalah: (1) Bab XXVII WvS
tentang Kejahatan Jabatan, (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, (3) UU No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (4) UU No. 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi, (5) Perpu Nomor 1 Tahun 20002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme, (6) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, (7) UU No. 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (8) UU No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan (9) UU No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.
Selain sembilan undang-undang tersebut, juga terdapat setidaknya dua Peraturan Pemerintah
dan dua Peraturan Menteri, yang materi muatannya mengatur tentang penyadapan, yaitu: (i)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, (ii) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Telekomunikasi, (iii) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 11 Tahun 2006
tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi, (iv) Peraturan Menteri No.
01/P/M.KOMINFO/03/2008 tentang Perekaman Informasi untuk Kepentingan Pertahanan
100 Lihat Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006.
101 Lihat Putusan MK No. 05/PUU-VIII/2010.
102 Selengkapnya lihat Ifdhal Kasim Kewenangan Penyadapan dan Perlindungan Atas Hak Privasi, Keterangan
Ahli Tertulis untuk Perkara No 5/PUU-VIII/2010 pada Mahkamah Konstitusi. Lihat juga Steve Tsang (ed.),
Intelligence and Human Rights in the Era of Global Terrorism, (London: Praeger Security International,
2007).
50

dan Keamanan Negara, yang mengatur mengenai ketentuan teknis dari penyadapan, tata cara
penyadapan yang bertujuan untuk kepentingan negara tanpa mengabaikan etika dan
kerahasiaan informasi. Menurut MK, akibat ketiadaan aturan tunggal tentang hukum acara
dan/atau tata cara penyadapan telah menyebabkan terancamnya hak atas privasi warga negara
dalam negara-negara hukum modern.
Mengenai undang-undang yang mengatur tentang tata cara penyadapan, seperti pada
instrumen dan praktik di negara lain, dengan mengutip pendapat ahli yang disampaikan
Fajrul Falaakh, MK menyatakan bahwa undang-undang mengenai penyadapan harus
mengatur: (i) Wewenang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan,
(ii) Tujuan penyadapan secara spesifik, (iii) Kategori subjek hukum yang diberi wewenang
untuk melakukan penyadapan, (iv) Adanya izin dari atasan atau izin hakim sebelum
melakukan penyadapan, (v) Tata cara penyadapan, (vii) Pengawasan terhadap penyadapan,
(viii) Penggunaan hasil penyadapan. 103
Dalam praktik intelijen, terkait dengan pelaksanaan kewenangan intersepsi komunikasi,
selain harus patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur di dalam undang-undang
mengenai intersepsi komunikasi—penyadapan, karena tindakannya yang melanggar hak asasi
manusia, makan dalam tindakkannya harus diawasi oleh setidaknya satu institusi eksternal
dan independen dari intervensi badan intelijen. Lembaga ini memiliki kekuasaan untuk revisi
perintah/order, penangguhan atau penghentian tindakan intersepsi, serta pengumpulan data
intelijen lainnya. Untuk memastikan tindakan yang dilakukan badan intelijen, tidak menabrak
prinsip dan jaminan HAM, terhadapnya harus dikenakan proses otorisasi bertingkat.
Memerhatikan materi muatan RUU Intelijen, khususnya terkait dengan pemberian
kewenangan khusus intersepsi komunikasi bagi lembaga intelijen (Pasal 31), serta tiadanya
otorisasi bagi lembaga intelijen, dalam melaksanakan aktivitas intersepsi komunikasi
(Penjelasan Pasal 31 (1)), tentu materi tersebut mengingkari keharusan bagi perlindungan hak
atas privasi seseorang. Tanpa adanya otorisasi dari hakim/pengadilan dalam melakukan
aktivitas intersepsi komunikasi, meski diatur di dalam undang-undang, akan tetapi tindakan
tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan unlawful interception, sebab berseberangan
dengan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945.
Pengalaman di beberapa negara seperti Belanda, Amerika Serikat, dan Canada, pengaturan
mengenai penyadapan diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
mereka. Bila melihat Canadian Security and Intelligence Service Act, seluruh ketentuan
mengenai intersepsi, termasuk pengertian, tata cara penyadapan, serta otoritasinya haruslah
tunduk dan mengacu pada Canadian Criminal Code. 104 Sementara di Indonesia pengaturan
mengenai penyadapan diatur secara menyebar di dalam sejumlah peraturan perundangundangan,
untuk itu guna menindaklanjuti amar dari putusan MK, terkait dengan pengujian
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebaiknya pengaturan
mengenai penyadapan diatur di dalam satu undang-undang khusus. Adanya undang-undang
khusus mengenai penyadapan setidaknya menjadikan adanya satu kesatuan hukum
penyadapan, sehingga bisa meminimalisir tindakan intersepsi illegal, yang berpotensi
mengancam perlindungan hak asasi manusia warga negara.
103 Selengkapnya lihat M. Fajrul Falaakh, Penyadapan atas Hak Pribadi Berkomunikasi, Keterangan Ahli
Tertulis untuk Perkara No 5/PUU-VIII/2010 pada Mahkamah Konstitusi.
104 Lihat ELSAM, Meningkatnya Kekuasaan Eksesif Militer: Kajian Atas Draft RUU TNI, Draft RUU Intelijen,
dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Briefing Paper #1, Maret 2003.
51

Oleh karena itu, sejalan dengan praktik-praktik internasional dan hukum HAM internasional,
pengaturan mengenai pemberian kewenangan khusus intersepsi komunikasi—penyadapan
bagi lembaga intelijen, di dalam RUU Intelijen, cukuplah disebutkan:
a. Perihal pemberian kewenangan untuk melakukan intersepsi (penyadapan) kepada lembaga
intelijen
b.Adanya penegasan bahwa penyadapan oleh intelijen harus melalui otorisasi ketua
pengadilan terkecuali intelejen yang berfungsi mendeteksi ancaman luar negeri (BIS).
c. Penyadapan yang dilakukan oleh intelejien dalam negeri (BIN) hanya untuk ancaman
keamanan nasional yang bersifat kejahatan transnasional.
d. Adanya penegasan masa waktu penyadapan
e. Mengenai tata cara, pengawasan, dan penggunaan hasil penyadapan, serta mekanisme
komplain bagi korbannya, haruslah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lain
(undang-undang mengenai intersepsi komunikasi—penyadapan). 105
b. Penangkapan (DIM Pemerintah) dan pengamanan serta penyelidikan dalam
RUU Intelijen
Secara prinsip, lembaga intelijen tidak diizinkan untuk menggunakan kekuatan penangkapan
dan penahanan, jika mereka tidak memiliki mandat untuk melakukan fungsi penegakan
hukum (kepolisian). Lembaga intelijen tidak perlu diberikan kewenangan penangkapan dan
penahanan, jikalau kewenangan serupa telah dimiliki oleh institusi lain yang melakukan
fungsi yang sama, dalam konteks penegakan hukum, sebagaimana dimandatkan oleh undangundang.
106 Pemberian kewenangan menangkap kepada lembaga intelijen di dalam undangundang
akan merusak mekanisme criminal justice system.
Sikap pemerintah yang tetap bersikukuh memberikan pemeriksaan intensif alias penangkapan
di dalam Undang-Undang Intelijen kepada lembaga intelijen bukan hanya akan merusak
mekanisme criminal justice system tetapi juga akan membajak sistem penegakan hukum itu
sendiri. Sebagai lembaga yang bekerja secara rahasia dan tertutup, pemberian kewenangan
menangkap kepada lembaga intelijen sama saja melegalisasi kewenangan penculikan di
dalam Undang-Undang Intelijen.
Penting untuk diingat bahwa kewenangan penangkapan sebagai bentuk upaya paksa dalam
proses penegakan hukum hanya bisa dan boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum
lainnya. Dalam konteks itu, badan intelijen negara maupun intelijen militer bukanlah bagian
dari aparat penegak hukum sehingga adalah salah dan keliru apabila mereka diberikan
kewenangan menangkap.
Lebih dari itu, pemberian kewenangan menangkap kepada lembaga intelijen adalah langkah
mundur dalam proses reformasi sektor keamanan. Pemberian kewenangan itu juga akan
mengembalikan format dan posisi lembaga intelijen seperti pada masa Orde Baru, dimana
lembaga intelijen negara maupun lembaga intelijen militer dapat melakukan kerja-kerja untuk
penangkapan yang pada praktiknya di masa lalu telah berakibat pada terjadinya berbagai
bentuk pelanggaran HAM.
105 Lihat, ELSAM, Menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai Pilar Pengaturan Intelijen: Kajian Atas Draft RUU
Intelijen, Briefing Paper #2, April 2011.
106 Martin Scheinin, Op.Cit., hlm 24.
52

Pemberian kewenangan menangkap (pemeriksaan intensif) itu tak lepas dari kepentingan
politik militer ataupun badan intelijen negara untuk kembali menempatkan posisinya seperti
pada masa order baru dimana mereka memiliki peran untuk melakukan upaya paksa dalam
kerangka penegakan hukum yang sejak masa Reformasi telah hilang akibat dari pemisahan
peran dan struktur antara TNI dan Polri.
Selain itu, terdapatnya Pasal dalam RUU Intelijen yang mengatur bahwa intelijen memiliki
kewenangan dan tugas untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan tanpa adanya
penjelasan yang lebih lanjut dan rinci tentang istilah itu jelas-jelas bersifat karet dan
multitasfir.
Hal itu dapat membuka ruang tafsir sepihak bagi penguasa maupun aparat intelijen bahwa
kewenangan itu juga termasuk kewenangan menangkap dan kewenangan upaya paksa
lainnya. Hal itu tak jauh bedanya dengan istilah pemeriksaan intensif yang didesakkan oleh
pemerintah untuk dimasukkan dalam undang-undang Intelijen. Dengan demikian, keberadaan
pasal itu juga akan menimbulkan persoalan tersendiri bagi proses penegakan hukum.
Karenanya istilah pengamanan dan penyelidikan dalam RUU ini seharusnya dihapus.
8. Personel dan Rekruitmen
Istilah ”personel” dalam RUU Intelijen sebaiknya diganti dengan ”anggota”. Mengenai
definisi tentang anggota intelijen dapat dilihat dalam DIM Usulan Koalisi Pasal 27-28.
Sedangkan mengenai ketentuan hak anggota intelijen yang tercantum dalam RUU Intelijen
masih kurang lengkap karena tidak mengatur secara tegas mengenai hak anggota untuk
menolak perintah, jaminan penghidupan layak dan perlindungan identitas. Hak menolak
perintah atasan yang melanggar hukum, baik secara tertulis maupun lisan digunakan melalui
Subkomisi Intelijen secara tertutup dan dilindungi sebelum perintah dilakukan. Atas laporan
tersebut Subkomisi Intelijen harus melakukan penyelidikan. Lebih lanjut dapat melihat pada
Pasal 29-36 DIM Usulan Koalisi.
Selain itu, RUU Intelijen juga tidak mengatur bagaimana mekanisme rekruitmen secara lebih
jelas dan rinci. Menurut usulan dari DPR dan pemerintah, pengaturan rekruitmen lebih
menyerahkan pada pengaturan perundang-undangan. Sudah semestinya, pengaturan
mengenai mekanisme rekrutmen diatur jelas dalam RUU ini. Lebih lanjut dapat dilihat pada
Pasal 37-38 DIM Usulan Koalisi.
9. Kode Etik Intelijen
Dalam RUU Intelijen, pembentukan kode etik intelijen diserahkan kepada Dewan
Kehormatan dan pengawasan dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Sementara pemerintah
mengusulkan kode etik dibentuk oleh masing-masing lembaga intelijen dan bila ada
pelanggaran maka akan dibentuk Dewan Kehormatan yang bersifat adhoc.
Semestinya kode intelijen dibentuk oleh Kepala Lembaga Koordinasi Intelijen Negara
(LKIN) sebagai lembaga yang mengkoordinasikan seluruh lembaga intelijen. Isi kode etik
merujuk pada hak dan kewajiban anggota serta asas profesionalitas penyelenggaraan intelijen
53

(pasal 2 DIM Usulan Koalisi). Sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Kepala LKIN dan
untuk penegakan kode etik dilakukan oleh Dewan Kode Etik yang dibentuk oleh Kepala
LKIN. Lebih lanjut dapat dilihat pada Pasal 39 DIM Usulan Koalisi.
10. Kerahasiaan Informasi Intelijen
Pengaturan kerahasiaan informasi intelijen di dalam RUU Intelijen masih membuka ruang
tafsir yang luas dari penguasa untuk menentukan informasi-informasi yang bersifat rahasia.
Pengaturan rahasia intelijen dalam RUU itu belum rigid dan belum secara spesifik mengatur
tentang kategori rahasia informasi intelijen. Hal itu tentu akan menimbulkan persoalan serius
terhadap hak publik untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang
kebebasan informasi publik dan dapat pula mengancam kebebasan pers.
Pasal 24 UU Intelijen menyebutkan bahwa :
(1) Informasi Intelijen bersifat rahasia.
(2) Informasi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Sistem intelijen negara;
b. Akses-akses yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatannya;
c. Data intelijen kriminal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan
segala bentuk kejahatan transnasional;
d. Rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala
bentuk kejahatan transnasional;
e. Dokumen tentang Intelijen berkaitan dengan penyelenggaraan Keamanan Nasional;
dan
f. Personel Intelijen negara berkaitan dengan penyelenggaraan Keamanan Nasional.
Lebih dari itu, dengan kategori informasi intelijen yang multitafsir dalam RUU Intelijen yang
diikuti dengan adanya sanksi pidana bagi warganegara yang lalai membocorkan rahasia
negara tentu akan mengancam kebebasan informasi, pers dan kehidupan demokrasi itu
sendiri. Pasal 39 RUU Intelijen menyebutkan bahwa:
Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya informasi Intelijen yang
bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah)
Di sisi lain, klasifikasi rahasia informasi intelijen dalam RUU Intelijen berbeda dengan
klasifikasi rahasia informasi intelijen yang diatur dalam UU KIP di mana rahasia informasi
intelijen di dalam Pasal 17 UU KIP meliputi:
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan
penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan
ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang
berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang
meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3.. Sistem persandian negara; dan/atau
4. Sistem intelijen negara.
54

Apabila pengaturan tentang kerahasiaan yang terkait dengan intelijen akan diatur dalam
ruang lingkup tersendiri dalam undang-undang intelijen, maka secara spesifik pengaturan
informasi tentang intelijen yang bersifat rahasia itu dapat berbentuk Pasal berikut ini:
Informasi yang merupakan rahasia negara di bidang Intelijen meliputi:
a. Sistem intelijen strategis;
b. Sistem komunikasi strategis;
c. Kriptologi;
d. Perintah operasi rahasia;
e. Strategi dan taktik intelijen (metode);
f. Personil kecuali kepala intelijen dan beberapa jabatan strategis lain di dalam
struktur intelijen;
g. Aktivitas intelijen (termasuk aktivitas spesial);
h. Sumber intelijen;
Terkait masa retensi, maka perlu ditolak gagasan dalam undang-undang intelijen yang ingin
mencantumkan bahwa rahasia informasi intelijen terdapat rahasia yang bersifat permanen dan
tidak bisa dibuka kepada publik. Penting untuk diingat bahwa rahasia negara adalah
informasi publik yang untuk waktu tertentu tidak dapat disampaikan kepada publik karena
dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional. Dengan sendirinya rahasia negara
merupakan perkecualian dan pembatasan dari hak atas informasi yang telah diakui sebagai
HAM.
Karena sifatnya sebagai perkecualian dan pembatasan, maka rahasia negara harus
dirumuskan secara limitatif sehingga tidak menimbulkan kesewenang-wenangan aparat
negara dan merugikan proses demokratisasi. Penentuan ruang lingkup rahasia dibatasi
semaksimal mungkin dengan benar-benar mempertimbangkan argumentasi filosofis,
normatif, dan sosiologis, baik dalam lingkup nasional maupun perkembangan internasional.
Ruang lingkup rahasia negara dibatasi pada informasi tertentu dari aktivitas intelijen strategis
dan pertahanan keamanan dengan mempertimbangkan instrumen hukum internasional dan
diarahkan untuk menanggulangi masalah keamanan nasional dari ancaman kejahatan
terorganisasi.
Keterbatasan atau keterbukaan informasi yang terkait dengan intelijen terkait erat dengan
konsep keamanan nasional itu sendiri. Permasalahan yang mendasar pada perihal tersebut
adalah seberapa jauh batasan-batasan antara keterbukaan informasi dan perlindungan
informasi. Di beberapa negara, batasan-batasan secara umum ditetapkan oleh undang-undang.
Sementara itu, untuk akuntabilitas dan transparansi diserahkan kepada parlemen terkait dan
‘melakukan perjanjian’ untuk tidak membuka kepada publik sampai masa retensi kerahasiaan
informasi tersebut berakhir.
Seiring dengan perkembangan dunia, maka batasan-batasan tersebut juga turut bergeser. Pada
poin ini, persepsi pemegang otoritas menjadi faktor yang sangat penting untuk menyesuaikan
kerahasiaan informasi dengan ancaman dunia yang terus berkembang. Sementara di sisi lain,
persepsi segelintir otoritas ini juga dapat memiliki kekurangan apabila tidak mendapatkan
gambaran komprehensif mengenai ancaman ke depan, terlebih apabila ditunggangi oleh
kepentingan politik kelompok ataupun individu.
Dengan demikian, konsep keamanan nasional, objek (informasi), otoritas yang terkait dan
batasan-batasan yang menjadi acuan bagi otoritas dibutuhkan sedetail mungkin, termasuk
55

penyampaian protes, proses di dalam sidang, batasan kerahasiaan sidang, dll. Dengan
demikian, mekanisme pertanggungjawaban lembaga-lembaga intelijen, parlemen dan
eksekutif akan lebih jelas dalam mencapai keamanan nasional di dalam sebuah negara yang
demokratis yang menjunjung tinggi keterbukaan sebagai HAM maupun warga negara, karena
pada dasarnya segala informasi harus dibuka kepada publik. Kerahasiaan negara adalah
instrumen yang digunakan untuk menunda ‘dibuka’ kepada publik.
Terkait dengan itu, maka tidak ada rahasia informasi intelijen yang bersifat permanen
mengingat rahasia negara merupakan informasi publik yang untuk waktu tertentu tidak dapat
disampaikan kepada publik karena dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan
nasional.
Tidak hanya itu, informasi intelijen baik itu yang bersifat rahasia maupun sangat rahasia
dengan sendirinya dapat dibuka demi semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum,
khususnya demi kepentingan membantu upaya penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan
oleh institusi penegak hukum apabila terdapat kasus hukum yang upaya penyelidikannya
hanya dapat terbantu apabila terdapat informasi dari informasi intelijen yang bersifat rahasia
dan sangat rahasia yang dikelola lembaga intelijen atau kasus yang terkait dengan lembaga
intelijen itu sendiri, sehingga dibutuhkan informasi dari lembaga intelijen untuk mengungkap
kasus tersebut.
Selain itu, lebih baik pengaturan rahasia informasi intelijen dalam undang-undang intelijen
juga perlu ditegaskan mengenai mekanisme keberatan publik, yakni dicantumkan satu pasal
tambahan yang berisi mekanisme keberatan publik atas informasi intelijen yang dirahasiakan
oleh negara merujuk kepada mekanisme keberatan yang telah diatur dalam undang-undang
kebebasan memperoleh informasi publik. Mengenai kategori kerahasiaan informasi intelijen
dapat dilihat pada Pasal 40 DIM Usulan Koalisi.
11. Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN)
Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN) sebagai lembaga baru yang diatur dalam RUU
ini akan menjadi lembaga yang menggantikan kedudukan Badan Intelijen Negara (BIN) yang
memiliki kewenangan sangat luas. Dalam hal itu, LKIN seharusnya tidak boleh memiliki
kewenangan dan fungsi operasional, seperti melakukan intersepsi komunikasi, pemeriksaan
aliran dana, dan lain-lain. Pelaksanaan fungsi operasional diserahkan kepada lembagalembaga
intelijen yang sudah terbentuk yang telah memiliki kewenangan operasional.
Sementara pemerintah mengusulkan agar BIN memiliki kewenangan operasi dan koordinasi.
Penggabungan dua kewenangan ini dalam satu institusi adalah kekeliruan. Seharusnya, BIN
hanya memiliki kewenangan operasional, karena institusi ini menjalankan fungsi intelijen
dalam negeri, sehingga tidak perlu memiliki kewenangan mengkoordinasikan semua lembaga
intelijen yang ada (Pasal 13-17 DIM Usulan Koalisi) .
Khusus untuk masalah LKIN, Koalisi mengusulkan lembaga ini adalah satu-satunya lembaga
yang mengkoordinasi seluruh institusi intelijen, memiliki beberapa peran lainnya dan tidak
memiliki kewenangan operasional apalagi kewenangan khusus seperti penyadapan. Lebih
lanjut mengenai ketentuan LKIN dapat dilihat pada Pasal 41-43 DIM Usulan Koalisi.
56

12. Pembiayaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban
a. Pembiayaan
Dalam RUU Intelijen, pembiayaan intelijen ditanggung oleh APBN. Namun pengaturan
masalah pembiayaan penyelenggaraan intelijen kurang mendapat elaborasi lebih lanjut.
Koalisi mengusulkan agar RUU Intelijen juga memuat penegasan larangan penggunaan
sumber pendanaan selain APBN dan mencakup prinsip transparansi serta akuntabilitas
publik. Lebih lanjut pembiayaan intelijen menurut Koalisi, lihat Pasal 44-45 DIM Usulan
Koalisi.
b. Pengawasan dan Pertanggungjawaban
Pengaturan mekanisme pengawasan dalam RUU Intelijen Negara hanya dilakukan dalam
bentuk pengawasan parlemen oleh DPR, yang dilaksanakan perangkat kelengkapan DPR
yang membidangi pengawasan intelijen. Tidak ada ketentuan yang mengatur pengawasan
internal, pengawasan eksekutif, maupun pengawasan hukum. Di titik ini, pengawasan yang
dilaksanakan parlemen, sebaiknya dilakukan oleh komisi intelijen tersendiri di dalam
parlemen, yakni dengan membentuk komisi baru yang khusus mengawasi intelijen.
Koalisi mengusulkan pengawasan berlapis melalui suatu mekanisme pengawasan konsentrik,
yang dilakukan oleh internal lembaga atau dinas intelijen, Presiden, Menteri dan Kepala
LKIN, DPR, yudisial serta masyarakat sipil. Lebih detail mengenai pengawasan dan
pertanggungjawaban lihat Pasal 46-47 dan Pasal 49-50 DIM usulan Koalisi. Demikian juga
pengawasan terhadap LKIN dilakukan oleh Presiden dan parlemen. Untuk pengawasan LKIN
dapat dilihat dalam Pasal 48 DIM usulan Koalisi. Dalam pengawasan yudisial dapat dilihat
dalam Pasal 50 DIM usulan Koalisi.
13. Hak-Hak Korban
Apabila terjadi praktik penyimpangan kewenangan –khususnya jika terjadi bentuk
pelanggaran HAM- maka korban dapat mengajukan mekanisme keluhan untuk mendapatkan
pemulihan efektif (effective remedy) kepada badan-badan negara independen terkait, seperti
Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Koalisi memandang
Kedua badan ini dinilai memenuhi prinsip-prinsip independensi (independency), ketahanan
integritas (robustness) dan keadilan (fairness).
Pemenuhan hak-hak korban harus sejalan dengan produk kebijakan dan regulasi perundangundangan,
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya pada Pasal 5 hingga Pasal 10 –yang secara
eksplisit mengatur pemberian hak-hak reparasi (rehabilitasi, restitusi, kompensasi, kepuasan
dan jaminan ketidakberulangan) kepada korban yang terkait. Reparasi dapat diberikan baik
dalam bentuk material (pemenuhan kebutuhan finansial, medis, pemulihan psiko-sosial)
maupun bentuk immaterial (pengakuan dan permintaan maaf serta pemulihan status sosial
politik dan lain sebagainya).
Koalisi mendorong mekanisme keluhan harus ditindaklanjuti dalam ruang mekanisme
koreksi, jika terbukti adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan anggota
intelijen. Mekanisme koreksi ini dihadirkan melalui upaya hukum. Lebih lanjut, jika dalam
praktik penyalahgunaan kewenangan terselip adanya unsur pidana (penyiksaan, perampasan
hak atas hidup dan lain sebagainya), maka wajib hukumnya untuk membawa anggota
57

intelijen ke meja pengadilan. Lebih lanjut lihat Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 51 DIM usulan
Koalisi.
14. Ketentuan Pidana
Bagi publik non-intelijen mengikuti KUHP, UU KIP dan UU Rahasia Negara. Sementara
ketentuan pidana di dalam UU Intelijen Negara seharusnya dikhususkan bagi anggota
intelijen. Lihat DIM usulan Koalisi Pasal 52-54.
58

BAB VII
PRINSIP UMUM PENGATURAN INTELIJEN
Dari lintasan sejarah keberadaan institusi intelijen di Indonesia, belum terdapat satupun
pengaturan yang memberikan rambu-rambu jelas, baik dari sisi bangunan organisasi,
mekanisme kerja, koordinasi, pertanggungjawaban, maupun pengawasan. Intelijen menjadi
dunia gelap yang tidak tersentuh oleh aturan hukum. Kalaupun terdapat aturan yang
mendasari keberadaannya, hanyalah berupa keputusan penguasa pada tingkat Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden, atau bahkan hanya tingkat keputusan instansi di mana
intelijen itu bernaung. Hal ini sangat tidak sesuai dengan mandat yang diberikan kepada
institusi intelijen sebagai pengumpul dan penganalisis informasi keamanan nasional yang
tidak saja menentukan kebijakan nasional keamanan nasional, juga menentukan pemenuhan
hak hidup, serta HAM yang lain.
Ketiadaan aturan yang jelas dan tegas tentang intelijen, dengan peran besar, sangat
berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Sejarah telah membuktikan bagaimana
penyalahgunaan terjadi, baik intelijen telah disalahgunakan oleh penguasa maupun
penyalahgunaan yang dilakukan oleh aparat intelijen sendiri. Bahkan, penyalahgunaan yang
justru merugikan warga negara dan masyarakat tersebut tidak pernah dapat terungkap dan
para pelakunya pun hingga kini belum dapat dimintai pertanggungjawaban.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara
Hukum. Salah satu prinsip dari negara hukum adalah asas legalitas atau pemerintahan
dijalankan berdasarkan aturan hukum. Oleh karena itu setiap tindakan negara dan setiap
lembaga yang menjalankan tindakan tersebut harus memiliki dasar hukum. Pengaturan
sebagai dasar hukum tidak hanya berfungsi memberikan legitimasi atas keberadaan lembaga
dan tindakan yang dilakukan berdasarkan wewenang yang dimiliki, melainkan memberikan
jaminan bahwa kelembagaan dan wewenang yang diberikan akan dapat mencapai tujuan
yang dikehendaki. Pengaturan juga berfungsi sebagai batasan agar lembaga dan wewenang
yang dimiliki tidak mudah disalahgunakan selain dari untuk tujuan yang ditetapkan.
Sebagai negara hukum, prinsip penting lain adalah perlindungan HAM. Oleh karena itu
tujuan sesungguhnya dari keberadaan intelijen negara adalah agar negara dapat membuat
keputusan keamanan nasional yang cepat dan tepat, sehingga eksistensi dan kemampuannya
dalam menjalankan pemerintahan untuk memenuhi HAM tidak terganggu, maupun untuk
melindungi keamanan warga negara secara langsung. Dengan tujuan tersebut, tentu saja
intelijen tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap HAM. Apalagi kebal terhadap
pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan.
Dari perpektif demokratis, adanya pengaturan intelijen pada level undang-undang mutlak
diperlukan. Fungsi yang dijalankan oleh intelijen menentukan pemenuhan HAM, terutama
hak atas rasa aman dari segala bentuk ancaman. Keamanan adalah barang publik sehingga
adalah hak publik untuk ikut menentukan bagaimana hak atas keamanan harus dipenuhi dan
menjaga agar tidak terjadi pelanggaran atas hak tersebut. Partisipasi publik hanya mungkin
ada apabila terdapat pengaturan yang pembentukannya bersifat demokratis, baik melalui
wakil rakyat maupun aspirasi dan diskursus publik. Oleh karena itu, pengaturan tentang
intelijen harus dalam bentuk undang-undang.
59

Namun demikian, argumentasi tentang perlunya pengaturan intelijen dalam undang-undang
tidak boleh menjadikan kecerobohan, sehingga undang-undang yang terbentuk menjadi
undang-undang yang asal jadi, hanya memberikan legitimasi keberadaan intelijen dengan
mengesampingkan prinsip-prinsip penting yang menentukan tercapai/tidaknya fungsi
intelijen yang mampu mendukung keamanan nasional dan pemenuhan HAM. Oleh karena
itu, pengaturan tentang intelijen harus merupakan pengaturan yang bersifat ideal,
memperbaiki kekeliruan dan kelemahan institusi intelijen masa lalu. Adanya pengaturan baru
harus mampu menjadi kekuatan pengubah dunia “hitam” intelijen di Indonesia.
Dunia intelijen bukan merupakan hak eksklusif dari komunitas intelijen. Untuk
mengembangkan intelijen yang profesional dalam masyarakat demokratis dan menghormati
HAM berbagai kajian akademis telah dilakukan. Berdasarkan hasil kajian teoritik yang
dilakukan oleh Pacivis-UI, terdapat paling tidak 6 (enam) aspek intelijen yang harus
dirumuskan di dalam pengaturan intelijen melalui undang-undang, yaitu hakekat, kegiatan,
organisasi, anggota, produk, dan pengawasan . 107
7.1 Hakekat Intelijen
Intelijen pada hakekatnya adalah hal yang berkaitan dengan informasi yang diperlukan bukan
sebagai tujuan, melainkan sebagai bahan atau instrumen untuk pengambilan keputusan.
Intelijen dapat dilihat sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi, informasi
sebagai produk, dan organisasi yang menanganinya. Oleh karena itu aktivitas intelijen yang
utama adalah mengumpulkan dan mencari informasi, mengevaluasi informasi,
mengintegrasikan, menganalisis, menyimpulkan, dan memperkirakan dinamika keamanan
nasional dengan menggunakan metode yang ilmiah. 108
Intelijen adalah bagian dari sistem keamanan nasional yang merupakan unsur pelaksana
pemberi input, dan bukan pengambil keputusan kebijakan keamanan nasional. Bahkan untuk
dapat memberikan informasi yang obyektif, harus terdapat jarak proporsional antara intelijen
dan pengambil keputusan kebijakan nasional agar informasi yang diberikan tidak hanya
menuruti keinginan dari pembuat kebijakan tersebut.
Agar dapat bekerja secara cepat dan tepat, salah satu karakter intelijen adalah kerahasiaan
dalam bekerja. Hal ini merupakan keharusan karena hakikat intelijen sebagai penyuplai
informasi keamanan nasional. Kerahasiaan diperlukan agar kebijakan keamanan nasional atau
tindakan pencegahan berdasarkan informasi deteksi dini intelijen tetap mutakhir sesuai
dengan ancaman yang akan terjadi dan mampu mencegah terjadinya pendadakan ancaman
keamanan nasional.
Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional yang berperan sebagai sistem peringatan dini
dan pencegahan pendadakan strategis untuk melindungi keamanan nasional, intelijen
memiliki ciri sebagai institusi sipil, netral secara politik, tidak otonom, dibentuk berdasarkan
undang-undang, tunduk kepada hukum dan kendali demokratis, memiliki anggaran yang
sepenuhnya berasal dari negara, bersifat akuntabel dan waspada. Hanya intelijen yang
memiliki ciri-ciri inilah yang akan mampu menjadi intelijen yang profesional. Sedangkan
ciri-ciri intelijen yang tidak akan efektif mengejawantahkan hakikat dirinya adalah intelijen
107 Andi Widjajanto (ed.), Menguak Tabir Intelijen “Hitam” Indonesia, (Jakarta: Pacivis-UI, 2006), hlm. 9-64.
108 David L, Carter, Law Enforcement Intelligence: A Guide for State, Local, and Tribal Law Enforcement
Agencies, (Michigan State University, 2004), dalam Ibid, hlm. 11.
60

yang memiliki ciri institusi militeristik, menjadi alat politik rezim, bersifat otonom, ekstra
konstitusional, kebal hukum, tidak tunduk pada kendali demokratis, dapat mencari sumber
dana sendiri di luar anggaran negara, serta tanpa pengawasan yang efektif. 109
7.2 Kegiatan
Sesuai dengan hakikat intelijen sebagai hal sesuatu yang terkait dengan informasi, maka
kegiatan utama intelijen adalah mulai dari pengumpulan informasi hingga memproduksi
informasi. Informasi merupakan produk intelijen yang akan disampaikan kepada pengguna,
yaitu Presiden yang memiliki otoritas memutuskan kebijakan dan tindakan keamanan
nasional.
Dalam perkembangannya, kegiatan intelijen dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu
pengumpulan informasi (collection), analisis informasi (analysis), operasi rahasia (covert
operation), dan kontra-intelijen (counterinteligence). Pengumpulan informasi adalah kegiatan
memperoleh informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Informasi dapat diperoleh
dari sumber yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum, maupun melalui caracara
tertentu seperti spionase, penyadapan komunikasi, maupun cara lain yang melibatkan
instrumen tertentu. Informasi yang dikumpulkan tentu saja bukan informasi yang diperlukan
untuk keperluan intelijen itu sendiri, melainkan informasi yang diperlukan sesuai dengan
kebutuhan pemegang kebijakan keamanan nasional.
Informasi yang dikumpulkan pada prinsipnya merupakan data mentah dari berbagai sumber.
Kegiatan intelijen selanjutnya adalah melakukan analisis agar data dan informasi yang
diperoleh menjadi produk informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan. Kegiatan analisis
dapat meliputi verifikasi dan validasi, klasifikasi, evaluasi, serta menyatukan dan
menghubungkan berbagai informasi parsial. Hasil analisis menjadi dasar penilaian terhadap
suatu peristiwa, perkiraan, serta penilaian atas maksud, kapasitas, dan tindakan yang akan
dilakukan pihak lawan.
Analisis informasi dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah berbasis data yang
obyektif, secara komprehensif, preskriptif-analitis yang original sehingga mampu menyajikan
informasi terkini dan perkiraan skenario yang validitas dan reliabilitasnya teruji.
Kegiatan intelijen selanjutnya yang masih terkait dengan informasi adalah kontra intelijen.
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengimbangi atau menanggapi
kegiatan intelijen atau kekuatan luar yang mengancam keamanan negara berdasarkan
informasi yang telah diperoleh. Tujuan utama kontra intelijen adalah untuk melindungi
keamanan nasional dari aktivitas intelijen lain dalam berbagai bentuk. Bentuk kontra intelijen
yang pada umumnya dilakukan antara lain adalah upaya untuk mencegah kemampuan musuh
dalam mengumpulkan informasi misalnya menutup sumber informasi atau memberikan
informasi yang keliru, mencegah dinas-dinas intelijen asing melakukan infiltrasi atau
melakukan aktivitas spionase, subversi, terorisme, dan sabotase.
Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa kegiatan kontra intelijen hanya dapat dilakukan
terhadap kekuatan intelijen asing atau kekuatan asing lainnya, bukan ditujukan terhadap
warga negara atau kekuatan nasional lainnya. Kontra intelijen dapat bersifat pasif maupun
aktif. Kontra intelijen pasif meliputi aktivitas mengidentifikasi orang dan membatasi akses
109 Ibid., hlm 13-14.
61

mereka terhadap materi informasi yang terklasifikasi. Kontra intelijen aktif adalah tindakan
balasan (counter-measure) untuk menetralkan musuh dan aktivitasnya.
Kegiatan intelijen yang keempat merupakan kegiatan yang bersifat terbatas dan sedikit
berbeda dengan ketiga kegiatan sebelumnya. Kegiatan ini adalah kegiatan operasi rahasia
sebagai tindakan aktif yang tidak hanya terkait dengan informasi, tetapi ditujukan untuk
mempengaruhi suatu peristiwa secara langsung. Dalam operasi rahasia ini, intelijen menjadi
alat kebijakan nasional, khusus dan terbatas pada kebijakan luar negeri, yang ditujukan
kepada pemerintahan negara lain, masyarakat tertentu di negara lain, ataupun kepada
kelompok tertentu di luar negara sendiri. Operasi rahasia dapat dilakukan dalam berbagai
bentuk mulai dari propaganda hingga tindakan paramiliter, namun disertai kemampuan
mengaburkan pemerintah dengan alasan yang rasional (plausible denial).
Dalam melakukan kegiatan, intelijen harus tunduk pada prinsip demokrasi dan HAM, serta
dilakukan secara cepat dan akurat (velox et exactus). Untuk memenuhi hal tersebut, intelijen
harus memiliki standart operating procedures (SOP) yang melibatkan penggunaan technical
inteligence dan human inteligence, memiliki sistem validasi dan pengujian reliabilitas, dan
memiliki sistem penyimpanan informasi. Selain itu kegiatan tersebut harus dilakukan
berdasarkan kewenangan yang diatur secara jelas dan tegas secara hukum, dan dalam
pelaksanaannya didasarkan pada mekanisme otorisasi. Sebaliknya intelijen yang bertentangan
dengan prinsip demokrasi dan HAM ditandai dengan metode menangkap dan menyadap,
melakukan pelanggaran HAM, memanipulasi atau merekayasa informasi, tidak memiliki
mekanisme validasi dan penyimpanan informasi sehingga bersifat subyektif, serta tidak
memiliki legalitas hukum dan mekanisme otorisasi sehingga dapat melakukan cara-cara yang
melanggar HAM dalam menjalankan fungsinya. 110
7.3 Organisasi
Penyusunan kerangka organisasi intelijen tentu harus didasarkan pada hakikat intelijen dan
kegiatan yang dilakukan. Hal penting dalam hakekat intelijen adalah sebagai institusi negara
yang menyediakan informasi untuk pengambilan kebijakan keamanan nasional yang tunduk
kepada supremasi sipil, prinsip demokrasi, dan penghormatan HAM. Sedangkan hal penting
yang harus diperhatikan dari sisi kegiatan intelijen adalah sifatnya sebagai unsur pelaksana
dan bukan pengambil kebijakan, aktivitas yang harus dijalankan dengan keahlian tertentu
sesuai dengan wilayah kegiatan.
Berdasarkan pertimbangan hakekat dan kegiatan yang dilakukan, terdapat lima konsep yang
menentukan pembentukan organisasi intelijen berdasarkan hasil kajian Pacivis UI, yaitu (1)
diferensiasi struktrur dan spesialisasi fungsi; (2) koordinasi dan interdependensi; (3)
akuntabilitas anggaran dan kegiatan; (4) institusionalisasi berupa standarisasi dan code of
conduct; dan (5) mekanisme proteksi informasi. 111
Di dalam organisasi intelijen harus terdapat diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi.
Diferensiasi struktur dimaksudkan untuk menguatkan rentang kendali dan membagi
wewenang secara berimbang dalam organisasi intelijen untuk mencegah terjadinya akumulasi
kekuasaan atas intelijen yang sangat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan. Sedangkan
spesialisasi fungsi dimaksudkan agar intelijen dapat menjalankan tugas secara efektif dan
110 Ibid., hlm 20.
111 Ibid., hlm 30.
62

profesional sesuai dengan wilayah kerja. Profesionalisme hanya mungkin dibangun jika
intelijen memiliki satu fungsi yang tegas dan jelas serta tidak melakukan kegiatan lain yang
tidak relevan dengan hakekatnya sebagai intelijen.
Diferensiasi struktur dan spesialisasi ditandai dengan lima karakter organisasi. 112 Pertama,
komunitas intelijen terbagi menjadi dinas-dinas intelijen yang secara organisasi terpisah
sesuai dengan ruang lingkup atau wilayah kegiatan yang dimiliki. Pembagian ini diperlukan
karena setiap ruang lingkup memiliki karakter informasi serta aturan hukum yang berbeda.
Antara intelijen luar negeri dengan intelijen dalam negeri dan intelijen militer memiliki
perbedaan dari sisi jenis informasi yang harus dikumpulkan dan dianalisis, karakter ancaman
keamanan yang dihadapi, maupun batasan kegiatan yang dapat dilakukan. Oleh karena itu,
Pacivis merekomendasikan komunitas intelijen terbagi menjadi emapat dinas intelijen
berdasarkan area kerja, yaitu intelijen dalam negeri, intelijen luar negeri, intelijen militer, dan
intelijen yustisia/instansional.
Diferensiasi dan spesialisasi fungsi juga harus dijalankan dalam setiap dinas intelijen itu
sendiri. Hal ini sangat diperlukan agar intelijen dapat menghasilkan informasi yang benarbenar
cepat dan tepat. Aktivitas pengumpulan, analisis, hingga kegiatan kontra intelijen dan
operasi rahasia tidak dapat disatukan. Di samping tidak efektif, penyatuan dapat
mengakibatkan produk informasi yang disajikan tidak tepat. Oleh karena itu karakter kedua
diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi adalah di dalam setiap dinas intelijen terdapat
pemisahan fungsi pengumpulan informasi, analisis, kontra intelijen dan operasi rahasia.
Untuk membangun intelijen yang efektif dan menjaga sifat kerahasiaan intelijen, harus
terdapat kompartementasi vertikal dan horisontal wilayah kerja baik di dalam maupun luar
negeri. Namun kompartemen ini tidak dibentuk secara baku apalagi mengikuti struktur
pemerintahan. Kompartemen dibentuk berdasarkan dinamika lingkungan strategis dan
analisis ancaman. Inilah yang menjadi karakter kelima dari deferensiasi struktur dan
spesialisasi fungsi.
Konsep kedua organisasi intelijen ideal adalah koordinasi dan interdependensi. 113 Koordinasi
dan interdepensi meliputi koordinasi dan interdepensi produk, koordinasi dan interdependensi
lembaga, serta koordinasi dan interdepensi kegiatan. Koordinasi dan interdependensi produk
diperlukan karena untuk menyajikan informasi yang tepat dan lengkap di satu sisi
memerlukan sumber dan data informasi yang banyak dan bervariasi yang mungkin diperoleh
dari beberapa dinas intelijen yang berbeda, dan di sisi lain informasi tersebut harus diuji
validitasnya sehingga tidak akan menghasilkan penilaian yang salah. Oleh karena itu
diperlukan standar yang sama antar dinas intelijen terkait dengan sistem pelaporan dan
analisis informasi.
Koordinasi dan interdependensi produk tentu membutuhkan adanya koordinasi dan
interdependensi lembaga, yang juga diperlukan untuk memastikan berjalannya fungsi
intelijen yang lain, serta menjamin pengembangan kapasitas dan akuntabilitas organisasi
intelijen. Koordinasi dipegang oleh lembaga atau badan tertentu yang memiliki akses
langsung terhadap pengambil kebijakan nasional, namun terpisah dari struktur organisasi
intelijen itu sendiri.
112 Ibid.
113 Ibid., hlm 32-34.
63

Koordinasi dan interdependensi juga harus dilakukan antar dinas intelijen dalam guna
mendukung dan menjalankan kegiatan. Hal ini membutuhkan adanya saluran komunikasi
yang tidak saling menegasikan, koordinasi dan verifikasi, serta mekanisme pelaksanaan
operasi bersama.
Konsep organisasi intelijen ideal yang ketiga adalah akuntabilitas anggaran dan kegiatan. 114
Akuntabilitas merupakan ciri dari institusi di negara-negara demokrasi berdasarkan
pemahaman bahwa semua kekuasaan yang dimiliki oleh negara berasal dari rakyat sehingga
harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Tentu saja akuntabilitas dimaksud sesuai
dengan karakter intelijen sehingga perlu mekanisme khusus yang menjamin akuntabilitas
dengan tetap tidak mengganggu hakikat dan kegiatan intelijen.
Sebagai alat negara, seluruh anggaran intelijen harus berasal dari anggaran negara. Tidak
boleh ada anggaran yang didapat di luar anggaran negara dan intelijen tidak boleh mencari
maupun menerima anggaran di luar anggaran negara karena akan mengganggu bahkan
merusak tujuan dan kegiatan intelijen.
Untuk menjamin akuntabilitas kegiatan, terdapat enam hal yang diperlukan, yaitu; (1)
prosedur penugasan yang baku dan bukan personal; (2) mekanisme deklasifikasi karena
waktu dan apabila ada penyalahgunaan kekuasaan; (3) prosedur otorisasi kewenangan khusus
disertai dengan mekanisme penyampaian keberatan; (4) mekanisme pertanggungjawaban
pelaksanaan kewenangan khusus; (5) mekansme pelaporan secara tertulis; dan (6) sistem
dokumentasi dan pengarsipan. 115
Untuk memenuhi ideal organisasi yang keempat, yaitu institusionalisasi, komunitas intelijen
harus disusun menurut standarisasi tertentu dan memiliki code of conduct bersama yang dapat
ditegakkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Standarisasi meliputi standarisasi
prosedur kerja, pelaporan, operasi, produk, penyaluran produk, dan dokumentasi atau
pengarsipan. Standarisasi diperlukan agar informasi dari berbagai sumber intelijen dapat
saling diverifikasi dan saling mendukung. Sedangkan code of conduct diperlukan agar dinas
intelijen dan apartanya dalam menjalankan tugas tidak menyalahgunakan wewenang dan
melanggar aturan hukum. Code of conduct meliputi ketaatan kepada konstitusi dan hukum;
penghormatan terhadap prinsip demokrasi, HAM, dan kebebasan sipil; netralitas,
imparsialitas dan non-partisan; serta profesional, efektif, dan efisien. 116
Konsep kelima, organisasi intelijen yang ideal harus memiliki mekanisme proteksi, akses,
diseminasi, serta deklasifikasi dan terminasi informasi. Apabila mekanisme ini tidak dimiliki
akan terjadi penyebaran informasi yang merusak kerahasiaan informasi intelijen. Mekanisme
ini juga dimaksudkan untuk memproteksi informasi agar dapat menjalin kerjasama dengan
intelijen negara lain. 117
7.4 Anggota
Pacivis UI mengidentifikasi enam hal terkait dengan konsepsi keanggotaan intelijen, yaitu
klasifikasi anggota, proses rekruitmen, pembinaan, perlindungan, hak dan kewajiban, serta
114 Ibid., hlm 34-36.
115 Ibid., hlm 35.
116 Ibid., hlm 36.
117 Ibid., hlm 37.
64

sanksi. 118 Keanggotaan dapat diklasifikasikan menjadi analis dan pelaksana, yang masingmasing
juga disusun secara berjenjang dan berpuncak pada pimpinan tertinggi intelijen.
Untuk pelaksanaan operasi khusus dibentuk tim ad hoc dengan pejabat tertentu sebagai
penanggungjawab operasi. Anggota intelijen terdiri dari beberapa klasifikasi yang cara
perekrutannya dibedakan, antara lain melalui perekrutan terbuka, talent scouting, lolos butuh,
dan rekruitmen tertutup. Untuk menghasilkan anggota yang profesional dan berstandar,
pembinaan dilakukan secara terpusat oleh lembaga intelijen tertentu sebagai koordinator
dengan sistem akreditasi kualitas pembinaan.
Anggota intelijen mendapatkan perlindungan institusi baik terkait dengan identitas maupun
tugas yang dijalankan. Negara juga memiliki kewajiban menemukan atau mengembalikan
agen yang tewas atau dinyatakan hilang, serta memberikan kompensasi kepada agen yang
luka dalam menjalankan tugas. Namun perlindungan identitas dan kegiatan dapat dibuka jika
diperlukan untuk proses penegakan hukum yang terjadi dengan cara penyalahgunaan
wewenang intelijen. Anggota intelijen juga memiliki hak mengajukan nota keberatan
terhadap perintah atasan yang dipandang melebihi wewenang atau melanggar hukum dan
HAM.
Setiap anggota intelijen harus dijamin haknya, terutama hak atas kesejahteraan sehingga
secara penuh dapat menjalani profesinya, hak pengembangan karier, dan hak atas
perlindungan. Sebaliknya, anggota intelijen juga memiliki kewajiban, terutama mematuhi
kode etik dan larangan profesi, baik terkait dengan status maupun aktivitas yang dilakukan.
Untuk mewujudkan anggota intelijen yang profesional, aturan harus ditegakkan dengan
memberikan sanksi. Anggota intelijen bukan manusia yang kebal hukum, bahkan
profesionalisme intelijen menuntut penegakan aturan dengan mengenakan sanksi atas
pelanggaran, baik sanksi profesi maupun sanksi hukum. Impunitas terhadap pelanggaran
yang dilakukan oleh aparat intelijen pada akhirnya hanya akan menyebabkan tidak
profesionalnya aparat intelijen dan mendorong terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan
yang lain.
7.5 Produk
Seluruh informasi intelijen harus melalui mekanisme sistematis yang menjamin pihak-pihak
yang menjadi konsumen produk intelijen dapat menerima informasi itu. Studi Pacivis UI
merumuskan siklus sebagai berikut. 119
1. Perencanaan: meliputi masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi
pembuat kebijakan, serta arahan mengenai bagaimana menjalankan intelijen.
Kebutuhan informasi sesuai dengan kondisi keamanan nasional dibuat oleh pengguna.
Hal ini akan ditindaklanjuti oleh pimpinan intelijen untuk melaksanakannya.
2. Pengumpulan informasi: dari sumber-sumber terbuka, tertutup, elektronik, satelit
maupun terklasifikasi.
3. Pengolahan: pengurangan data dalam berbagai format menjadi potongan-potongan
data yang berguna, membuat informasi intelijen ke dalam bentuk yang mudah
dimengerti.
4. Analisis: penyatuan dan penilaian data, mencakup peer review dan supervisory review.
118 Ibid., hlm 40-47.
119 Ibid., hlm 49-58.
65

5. Diseminasi: memberikan produk yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pengguna
yaitu pembuat kebijakan yang dapat berupa (1) current intelligence, yang menganalisa
kejadian aktual; (2) estimative intelligence, yang menganalisa dan memprediksi
kejadian yang akan datang; (3) warning intelligence, yang memberikan peringatan
tentang sesuatu yang akan terjadi; (4) research intelligence, yang memberikan kajian
mendalam tentang suatu isu; (5) scientific and technical intelligence, yang
memberikan informasi tentang teknologi asing.
Untuk menjalankan siklus ini, jarak antara komunitas intelijen dengan pimpinan negara harus
fungsional, yaitu cukup jauh untuk menjaga agar komunitas intelijen tidak menjadi alat
kekuasaan pembuat kebijakan, dan cukup dekat untuk memungkinkan komunikasi dua arah
sehingga komunitas intelijen dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan pembuat kebijakan
dapat memperoleh informasi yang cukup. Karakter ini akan membuat dinas intelijen
bertindak sepenuhnya berdasarkan data, tanpa harus khawatir bagaimana produknya nanti
akan mempengaruhi proses kebijakan. Selain itu juga membantu menghilangkan
kecenderungan untuk menyalahkan atau menolak analis-analis intelijen yang memberikan
informasi tidak diinginkan atau tidak mendukung kebijakan.
7.6 Pengawasan
Sebagai lembaga dalam negara demokrasi, intelijen harus tunduk pada pengawasan yang
dibutuhkan untuk memastikan intelijen menjalankan fungsinya dengan baik dan mencegah
terjadinya penyimpangan. Pengawasan intelijen menjadi suatu permasalahan tersendiri
mengingat karakter rahasia yang dimiliki intelijen serta pada umumnya mendapatkan
resistensi dari komunitas intelijen, terutama di negara-negara yang baru mengalami
demokratisasi.
Pacivis UI merumuskan beberapa bentuk pengawasan terhadap intelijen. Pertama, di dalam
intelijen yang ‘ideal’ harus memiliki pejabat setingkat menteri yang mengkoordinir dinasdinas
intelijen dan bertanggungjawab secara politik. Kedua, adanya mekanisme pengawasan
berlapis dari sisi internal, eksekutif, parlemen, dan publik. Ketiga, pengawasan internal
dilakukan melalui mekanisme pengawasan melekat dan penetapan standard operating
procedures. Keempat, pengawasan eksekutif dilakukan melalui mekanisme penugasan dan
pelaporan. Kelima, pengawasan parlemen dilakukan melalui mekanisme anggaran dan
adanya subkomisi (select committee) di parlemen. Keenam, pengawasan publik dilakukan
melalui mekanisme penampungan keluhan warga melalui lembaga-lembaga sampiran negara
serta organisasi-organisasi masyarakat sipil. 120
Intelijen juga harus tunduk pada pengawasan dan memiliki akuntabilitas hukum. Hal ini
berupa (1) kegiatan intelijen ‘ideal’ bersumber pada wewenang yang dimandatkan oleh
undang-undang; (2) memiliki otorisasi tertulis dari koordinator seluruh dinas intelijen dalam
menjalankan kewenangan khusus; (3) memiliki saluran tunggal dalam menyampaikan produk
intelijen kepada pengguna akhir; (4) menggunakan kewenangan khusus berdasarkan otorisasi
tertulis yang dikeluarkan oleh penegak hukum. Dari sisi anggaran mekanisme pengawasan
anggaran intelijen dilakukan melalui penetapan anggaran dan pengawasan oleh parlemen atas
penggunaan anggaran, serta mekanisme audit oleh lembaga pemeriksa keuangan.
120 Ibid., hlm 59-63.
66

BAB VII
KESIMPULAN
1. Reformasi intelijen harus diletakkan dalam sistem politik kenegaraan yang demokratis.
Dimana di dalamnya mengharuskan adanya pengakuan intelijen untuk tunduk dan patuh
terhadap otoritas politik (prinsip supremasi sipil), adanya pertanggungjawaban yang jelas
dalam menjalankan fungsi dan tugasnya (prinsip akuntabilitas), keterbukaan (transparansi)
dan pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan HAM, khususnya pengakuan terhadap
hak-hak mendasar yang tergolong dalam rumpun hak yang sifatnya tidak dapat ditunda (nonderogable
rights).
2. Reformasi intelijen pertama-tama dan utama dilakukan melalui pembentukan undangundang
intelijen sebagai payung hukum bagi Intelijen yang mencakup tentang hakekat dan
tujuan intelijen; ruang lingkup intelijen; tugas, fungsi serta wewenang intelijen; organisasi
dan prinsip-prinsip pengaturan kedinasan, termasuk hubungan antar dinas; pembiayaan
kegiatan dan dinas intelijen; mekanisme pengawasan terhadap kegiatan, operasi dan dinas
intelijen.
3. Pembentukan undang-undang intelijen itu harus dapat menjaga keseimbangan antara
kebutuhan negara untuk tetap menjamin dan melindungi kebebasan masyarakat sipil dan hak
asasi manusia di satu sisi dan menjaga serta melindungi keamanan nasional disisi lain.
4. RUU Intelijen yang saat ini di bahas di parlemen memiliki banyak permasalahan yang
dapat mengganggu kehidupan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia maupun
penegakan hukum itu sendiri. Hal itu dapat dilihat dari identifikasi masalah-masalah dalam
RUU Intelijen sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI di atas.
5. Kami meminta dan mendesak agar parlemen menunda pengesahan RUU Intelijen dalam
waktu dekat ini mengingat masih banyaknya permasalahan yang terdapat dalam RUU
Intelijen. Adalah sangat bijak apabila parlemen dan pemerintah untuk melakukan sosialisasi
ke masyarakat secara lebih luas tentang RUU Intelijen sambil secara bersamaan
menyempurnakan draft RUU Intelijen yang didasarkan pada masukan dan pandangan
masyarakat itu.
67

SUMBER BACAAN
Buku, Jurnal dan Laporan Penelitian
Arganata, H. Emon Rivai (1998), Intelijen Bisnis, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Araf, Al, dkk (eds.) (2003), Terorisme: Defenisi, Aksi dan Regulasi, Jakarta: Imparsial.
Azhar, Haris dan Syamsul Alam Agus (2005), Poso, Wilayah yang Dikonflikkan,
Jakarta/Palu: KontraS.
Carter, David L. (2004) Law Enforcement Intelligence: A Guide for State, Local, and Tribal
Law Enforcement Agencies, Michigan State University
Dulles, Allan (1965), The Craft of Intelligence, New York: Signet Book
ELSAM (2003), Meningkatnya Kekuasaan Eksesif Militer: Kajian Atas Draft RUU TNI,
Draft RUU Intelijen, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Jakarta:
ELSAM
ELSAM (2011), Menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai Pilar Pengaturan Intelijen: Kajian
Atas Draft RUU Intelijen, Jakarta: ELSAM
Holsti, Kalevi J., Peace and War: Armed Conflict and International Order 1648-1989,
Cambridge: CUP.
ICTJ, Kajian terhadap Laporan Komite Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor
Leste tentang Kejahatan yang Terjadi pada Tahun 1999, (2009), Jakarta: ICTJ.
KKP (2008), Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste,
Jakarta: KKP
Komnas HAM, Laporan Lengkap Hasil Penyelidikan Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok (KP3T) (2000), Jakarta: Komnas
HAM.
Komnas HAM, Ringkasan Eksekutif Tim adhoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989, (2008), Jakarta: Komnas HAM.
KontraS (2005), Operasi Pemulihan Keamanan di Poso dan Kekerasan yang Terpelihara,
Jakarta: KontraS.
KontraS (2006), Aceh Damai dengan Keadilan, Jakarta: KontraS
Kurnarto (1999), Intelijen: Pengertian dan Pemahamannya, Jakarta: PT.Cipta Manunggal
Kunarto (2001), Intelijen Polri, Jakarta: Cipta Manunggal
Otto Syamsuddin Ishak, Sang Martir Teungku Bantaqiah, (2003), Jakarta: Yappika
Prihatono, T. Hari (ed.) (2006), Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional, Jakarta:
Propatria Institute
Rabasa, Angel dan John Haseman, The Military and Democracy in Indonesia – Challenges,
Politics, and Power (2002), Santa Monica: RAND
Scheinin, Martin (2010), Compilation of Good Practices on Legal and Institutional
Frameworks and Measures that Ensure Respect for Human Rights by Intelligence
Agencies while Countering Terrorism, including on their Oversight, UN Human Rights
Council
68

Subijanto, Prof. Dr. Bijah (2003), Restorasi Intelijen; Memperkuat Korporat Memperkuat
Sistem Nasional, Jakarta: Penerbit Jati Diri
Tim Imparsial (2005), Evaluasi Kinerja BIN di masa transisi dan catatan untuk Reformasi,
Jakarta: Imparsial.
Tim Imparsial, (2010), Perebutan Kuasa Intelijen, Jakarta:Imparsial
Tim Penyusun Kamus (1990), Pusat Pembinaan dan Pengambangan Bahasa, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Tsang, Steve (ed.) (2007), Intelligence and Human Rights in the Era of Global Terrorism,
London: Praeger Security International
Widjajanto, Andi (ed.) (2006), Menguak Tabir Intelijen “Hitam” Indonesia, Jakarta: Pacivis-
UI
Widjajanto, Andi (ed), Negara, Intel, dan Ketakutan, (2006), Jakarta: Pacivis UI
Widjajanto, Andi, Cornelis L., Makmur K. (2006), Intelijen:Velox et Exactus, Jakarta:Pacivis
Widjajanto, Andi dan Artanti Wardhani (2008), Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004,
Jakarta: Pacivis
Perundangan, Draf Perundangan dan Catatan Peradilan
Draft RUU Pokok-pokok Intelijen, 5 September 2003
German Criminal Code, G10 Act, sect. 3b; sects. 53 and 53a
Ifdhal Kasim, Kewenangan Penyadapan dan Perlindungan Atas Hak Privasi, Keterangan
Ahli Tertulis untuk Perkara No 5/PUU-VIII/2010 pada Mahkamah Konstitusi. Lihat juga
M. Fajrul Falaakh, Penyadapan atas Hak Pribadi Berkomunikasi, Keterangan Ahli Tertulis
untuk Perkara No 5/PUU-VIII/2010 pada Mahkamah Konstitusi.
Putusan MK No. 006/PUU-I/2003
Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006
Putusan MK No. 05/PUU-VIII/2010
Surat Kabar dan Majalah
Forum Keadilan, edisi 14 Maret 2004
Gatra, 12 Maret 2004
Indopos, 8 Juni 2004
Kompas, 3 Februari 2003
Kompas, 20 Februari 2003
Kompas, 10 Agustus 2003
Kompas, 5 Maret 2005
Kompas, 29 Juni 2005
Kompas, 26 Juli 2005
Kompas, 28 April 2010
Koran Tempo, 20 Desember 2003
Majalah Tempo, edisi 12 Januari 2004
Merdeka, 12 Agustus 1982
Majalah Tempo, 25 Juli 1998
Majalah Tempo, 21 Maret 2004
Media Indonesia, 15 Januari 2005
69

Media Indonesia, 14 Februari 2005
Media Indonesia, 21 Mei 2005
Pelita, 10 Maret 2004
Radar Sulteng, 16 Oktober 2004
Republika, 27 Mei 2010
Sampari, edisi 2 Februari 2006
Sinar Harapan, 11 Januari 1982
Sinar Harapan, 22 Juli 1983
Telik Sandi, volume I, No. 1 Juni 2006
Tempo Interaktif, 14 Juli 2005
Internet
Detik, “Foto ‘Penembakan’ SBY; Permadi: Itu Foto Latihan Perang Kasus Poso”
www.detiknews.com/read/2009/07/21/161343/1168849/10/
Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces, Switzerland: Intelligence Services
and Democracy, dalam http://www.dcaf.ch/_docs/WP13.pdf
Headquarters Department of Army, United States: Inteliigence, dalam
http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm2-0.pdf
Human Rights Watch: Indonesia’s Draft Law on Intelligence: A Threat To the nation?, dalam
http://ejp.icj.org/IMG/HRWIndonesiaBINbill.pdf
Intelligence in a Constitutional Democracy: Final Report to the Minister for Intelligence
Services MR Ronnie Kasrils MP- South Africa, dalam
http://www.mg.co.za/uploads/final-report-september-2008-615.pdf
John Helmi Mempi-Umar Abduh, Sejarah Dinas Intelijen Indonesia,
http://swaramuslim.net/galery/more.php?id=A5783_0_18_0_M
Laporan OHCHR dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2006. Lihat Pemberitahuan Pers pada
website
OHCHR:
http://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=5657&LangID=E
Vivanews, “Ledakan di JW Marriot dan Ritz Carlton: Prabowo Tidak Terima Pernyataan
SBY”, http://politik.vivanews.com/news/read/76053
70