peranan kepolisian dalam mengatasi konflik perkebunan di ... - Elsam

PERANAN KEPOLISIAN DALAM
MENGATASI KONFLIK PERKEBUNAN
DI INDONESIA
OLEH :
KOMBES POL.DRS. TAVIP YULIANTO M.SI.
(KABAGMITRA DIVHUMAS POLRI)
ACARA DISKUSI DENGAN TEMA “KONFLIK PERKEBUNAN:
KONSISTENSI BISNIS DAN HAM”
JAKARTA, 28 JUNI 2012

PENDAHULUAN
• SEBAGAI NEGARA HUKUM, TUJUAN KEMERDEKAAN SEJAK BERDIRINYA
NKRI DLM PEMBUKAAN UUD 45 ALINEA KEDUA l KEMERDEKAAN, BERSATU,
BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR.
• DIJABARKAN DALAM PASAL 33 AYAT (3) UUD 45 YG MENEGASKAN
PENGUASAAN SUMBER DAYA AGRARIA TERMASUK DIDALAMNYA TANAH,
MENCAKUP BUMI,AIR, KEKAYAAN ALAM YG TERKADUNG DIDALAMNYA
DIKUASAI OLEH NEGARAYG DITUJUKAN UNTUK KEMAKMURAN SELURUH
RAKYAT INDONESIA.
• BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MAUPUN PERATURAN
PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN DAN PEMBAGIAN
KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH SUDAH ADA NAMUN KONFLIK/
SENGKETA PERTANAHAN (PERKEBUNAN) MASIHTERJADI DI MASYARAKAT.
• POLRI SEBAGAI APARAT PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2002 DITUNTUT IKUT BERPERAN MENGATASI KONFLIK/
SENGKETA PERTANAHAN AGAR TIDAK BERKEMBANG MENJADI GANGGUAN
KAMTIBMAS, APALAGI MENIMBULKAN KORBAN BAIK MATERIIL MAUPUN
KORBAN JIWA.

SUMBER KONFLIK
• MUNCULNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KELEMBAGAAN
SECARA SEKTORAL PASCA DIBERLAKUKANNYA UUPA ( UU NO.5/1960)
ANTARA LAIN : UU KEHUTANAN, UU SUMBERDAYA AIR, UU PERKEBUNAN,
UU PERTAMBANGAN DLL.
• UU NO.32/2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH TIDAK MEMASUKAN BIDANG
PERTANIAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN, SEDANGKAN UU NO.18/2004 TTG
PERKEBUNAN SUDAH ADA MENIMBULKAN KERANCUAN KEWENANGAN DI
DAERAH. PELUANG DAERAH DALAM HAL PENGELOLAAN SUB SEKTOR
PERKEBUNAN PADA PASAL 7 UU NO.8/2004 (PERENCANAAN).
• BELUM DILAKS. PENDAFTARAN TANAH DI SELURUH INDONESIA SHG. BELUM
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM THD PEMEGANG HAK ATAS TANAH.
• PERUSAHAAN HANYA MEMLIKI IJIN LOKASI DAN IJIN USAHA TANPA ADA
HGU, MOTIVNYA UTK CARI PINJAMAN DI BANK DIPAKAI USAHA DITEMPAT
LAIN
• KURANGNYA KOORDINASI PEMDA, INSTANSI TERKAIT DAN APARAT
KEAMANAN.

PERSOALAN YG MUNCUL
• SENGKETA/KONFLIK PERTANAHAN THN. 2011
SELUAS 472.084,44 HEKTAR MELIBATKAN 69.975 KK
• THN 2012 TERJADI 163 KASUS
- 97 KASUS PERKEBUNAN
- 36 KASUS KEHUTANAN
- 21KASUS
- 8 KASUS PERTAMBANGAN
- 1 KASUS TAMBAK
• UNJUK RASA ANARKHIS
• BENTROKAN DENGAN APARAT
• PELANGGARAN HAM

PERAN DAN TUGAS POLRI
• UU NO.2 TAHUN 2002 PASAL 5 “ KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA MERUPAKAN ALAT NEGARA YANG BERPERAN DALAM
MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT,
MENEGAKKAN HUKUM SERTA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ,
PENGAYOMAN, DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DALAM
RANGKA TERPELIHARANYA KEAMANAN DALAM NEGERI.”
• TUGAS POKOK POLRI ( DALAM PASAL 13) DISEBUTKAN :
“ TUGAS POKOK POLRI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ADALAH :
A. MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
B. MENEGAKKAN HUKUM, DAN
C. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN,PENGAYOMAN DAN PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT.

KEBIJAKAN PENANGANAN
KONFLIK PERKEBUNAN
• PENINGKATAN DETEKSI DINI
• UTAMAKAN PENCEGAHAN (PRE-EMTIF)
• BANGUN KEMITRAAN
• KEDEPANKAN INSTANSI BERWENANG (PEMDA, BPN)
• TINDAKAN REPRESIF DLM RANGKA GAKKUM
• JUNJUNG TINGGI HAM

UPAYA-UPAYA POLRI MENANGANI
SENGKETA PERKEBUNAN
• PRE-EMTIF : - DETEKSI SUMBER KONFLIK (MAPING)
- KEMITRAAN /POLMAS DLM RANGKA PROBLEM SOLVING
- KOORD. LINTAS INSTANSI
• PREVENTIF : - PENGAMANAN LOKASI
- PATROLI
- PENGGALANGAN, CEGAH BENTROKAN FISIK
• REPRESIF : - PENEGAKKAN HUKUM , BERLANDASKAN HAM

PENUTUP
• MASALAH AGRARIA/PERKEBUNAN TIDAK AKAN
TERJADI KONFLIK BILA ADA KEPASTIAN HUKUM HAK
ATAS TANAH
• TERJADINYA GANGGUAN KAMTIBMAS AKAN
MENURUNKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT HARUS
DICEGAH SECARA DINI
• PERAN POLRI SEBAGAI APARAT PEMERINTAH YG
BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG KAMTIBMAS
DITUNTUT UNUTK LEBIH PROAKTIF MENANGANI
POTENSI KONFLIK DI DAERAH
• PERLUNYA KERJASAMA SEMUA PIHAK DALAM
PENANGANAN KONFLIK PERKEBUNAN.