peranan kepolisian dalam mengatasi konflik perkebunan di ... - Elsam
peranan kepolisian dalam mengatasi konflik perkebunan di ... - Elsam
peranan kepolisian dalam mengatasi konflik perkebunan di ... - Elsam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
SUMBER KONFLIK<br />
• MUNCULNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KELEMBAGAAN<br />
SECARA SEKTORAL PASCA DIBERLAKUKANNYA UUPA ( UU NO.5/1960)<br />
ANTARA LAIN : UU KEHUTANAN, UU SUMBERDAYA AIR, UU PERKEBUNAN,<br />
UU PERTAMBANGAN DLL.<br />
• UU NO.32/2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH TIDAK MEMASUKAN BIDANG<br />
PERTANIAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN, SEDANGKAN UU NO.18/2004 TTG<br />
PERKEBUNAN SUDAH ADA MENIMBULKAN KERANCUAN KEWENANGAN DI<br />
DAERAH. PELUANG DAERAH DALAM HAL PENGELOLAAN SUB SEKTOR<br />
PERKEBUNAN PADA PASAL 7 UU NO.8/2004 (PERENCANAAN).<br />
• BELUM DILAKS. PENDAFTARAN TANAH DI SELURUH INDONESIA SHG. BELUM<br />
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM THD PEMEGANG HAK ATAS TANAH.<br />
• PERUSAHAAN HANYA MEMLIKI IJIN LOKASI DAN IJIN USAHA TANPA ADA<br />
HGU, MOTIVNYA UTK CARI PINJAMAN DI BANK DIPAKAI USAHA DITEMPAT<br />
LAIN<br />
• KURANGNYA KOORDINASI PEMDA, INSTANSI TERKAIT DAN APARAT<br />
KEAMANAN.