05.05.2015 Views

peranan kepolisian dalam mengatasi konflik perkebunan di ... - Elsam

peranan kepolisian dalam mengatasi konflik perkebunan di ... - Elsam

peranan kepolisian dalam mengatasi konflik perkebunan di ... - Elsam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SUMBER KONFLIK<br />

• MUNCULNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KELEMBAGAAN<br />

SECARA SEKTORAL PASCA DIBERLAKUKANNYA UUPA ( UU NO.5/1960)<br />

ANTARA LAIN : UU KEHUTANAN, UU SUMBERDAYA AIR, UU PERKEBUNAN,<br />

UU PERTAMBANGAN DLL.<br />

• UU NO.32/2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH TIDAK MEMASUKAN BIDANG<br />

PERTANIAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN, SEDANGKAN UU NO.18/2004 TTG<br />

PERKEBUNAN SUDAH ADA MENIMBULKAN KERANCUAN KEWENANGAN DI<br />

DAERAH. PELUANG DAERAH DALAM HAL PENGELOLAAN SUB SEKTOR<br />

PERKEBUNAN PADA PASAL 7 UU NO.8/2004 (PERENCANAAN).<br />

• BELUM DILAKS. PENDAFTARAN TANAH DI SELURUH INDONESIA SHG. BELUM<br />

MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM THD PEMEGANG HAK ATAS TANAH.<br />

• PERUSAHAAN HANYA MEMLIKI IJIN LOKASI DAN IJIN USAHA TANPA ADA<br />

HGU, MOTIVNYA UTK CARI PINJAMAN DI BANK DIPAKAI USAHA DITEMPAT<br />

LAIN<br />

• KURANGNYA KOORDINASI PEMDA, INSTANSI TERKAIT DAN APARAT<br />

KEAMANAN.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!