Edisi Mei -Juni Tahun 2008 per HAL - Elsam

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA 

World 

WTO Bank IMF 

GATT 

TNCs 

Pembebasan dari 

Cengkeraman Modal, 

Pembodohan, dan Impunitas 

EDISI MEI-JUNI TAHUN 2008 

www.elsam.or.id

daftar isi 

editorial 03 

laporan utama 

Sejarah bangsa ini memperlihatkan bahwa modal kolonial bangkrut 

di . pertengahan abad 18. Bangkrut kembali se-abad kemudian dan 

lagi-lagi ini terjadi di tahun 1930-an. Dalam siklus kebangkitan dan 

kebangkrutan modal, pengkhianat dan pejuang pun timbul 

tenggelam. 

laporan utama 5 - 13 

kolom tetap 

dari pembaca 4 

nasional 

14-16 

Kenaikan Harga BBM, Krisis Pangan, 

dan Tanggung Jawab Negara 

internasional 

17-18 

Penyiksaan: 

Bagaimana Mungkin Dikriminalisasi, 

Diatur Saja Belum 

daerah 

19 

perspektif 20 

resensi 22 

Program ELSAM 24 

menyamaratakan standard penilaian? Dok. Kompas 

Pembebasan dari Opresi Modal 

Globalisasi bukanlah fenomena satu dimensi, tetapi merupakan 

proses multidimensi yang melibatkan ranah kegiatan dan 

interaksi yang berbeda-beda termasuk ranah kultural. Fenomena 

globalisasi ditandai dengan ekspansi modal dan eskalasi perilaku 

konsumtif di berbagai bidang kehidupan. Globalisasi telah 

menciptakan varian penindasan kemanusiaan dalam bungkusan 

masyarakat industrial dan pasar global. 

Pembebasan dari Impunitas 

Tentara harus dibuat akuntabel atas pelanggaran hak asasi 

manusia di masa lalu dengan sebuah proses kebenaran dan 

keadilan melalui sebuah pengadilan yang bersih. Dan di masa 

depan, tentara harus ditempatkan di bawah pengawasan sipil, 

tanpa pengaruh politik dan kepentingan ekonomi apa pun. 

Tanggung jawab dari kesatuan tentara harus ditetapkan secara 

tegas, kelompok-kelompok paramiliter harus dibekukan dan 

anggota-anggotanya harus dibawa ke pengadilan untuk 

mempertanggungjawabkan kejahatan mereka. 

Guru ”Kritis” di Bawah Rejim Ujian 

Gerardus Weruin menggambarkan pembelajaran di sekolah 

bukan dalam suasana yang menyenangkan dan merdeka, tetapi 

menjadi beban dan suatu paksaan terhadap anak-anak. UN 

menjadi hal yang lebih memberatkan, mencemaskan, dan 

menakutkan anak karena menentukan kelulusan dan tamat 

belajar. 

perspektif 18-21 

Merawat Ke-Indonesiaan 

Sikap pemerintah dan kekuatan politik yang mendiamkan 

seluruh kekerasan yang terindikasi secara kuat sebagai 

pelanggaran HAM dan memiskinkan rakyat Indonesia secara 

sistematis, menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun ini belum 

ada perbedaan yang berarti antara karakter politik pemerintahan 

masa lalu dengan masa kini. Maknanya adalah elite-elite politik, 

partai politik dan pemerintah gagal merawat ke-Indonesiaan 

dalam sepuluh tahun ini.

editorial 


“Menjinakkan” Tirani Modal, 

Agenda Demokrasi yang Tertinggal 

al paling meresahkan 

m a s yarakat p a s c a 

otoritarian adalah 

p e n g k h i a n a t a n . 

HTe r b u k a ny a r u a n g 

politik segera diisi oleh kekuatan 

politik yang saling berebut kuasa, 

dan yang terpenting meninggalkan 

rakyat. Kebijakan ekonomi dan 

politik lahir dari kesepakatankesepakatan 

jangka pendek 

kekuatan politik. Perhitungan 

pertama-tama dan utama adalah 

menguasai aset ekonomi, konsesi 

dan lisensi. Perhitungan ini hingga 

tahun yang ke 10 pasca otoritarian 

belum bergeser. 

Sekarang orang membaca 

gejala di atas dengan cara lain: 

bahwa modal bukan lagi unsur 

ekonomi suatu bangsa tetapi sudah 

m e n j a d i t i r a n i . M o d a l 

m e n c e n g ke r a m p u s a t - p u s a t 

kegiatan ekonomi dan segala forum 

politik; menyusup ke ruang-ruang 

sekolah dan mengakar sejauhjauhnya 

pada tumbuh susutnya 

kepercayaan dan kebudayaan. Dia 

berkuasa atas bangsa. 

K a l a u b e g i n i r e fo r m a s i 

tampaknya cuma melahirkan 

pengkhianat dan modal yang tiran. 

Bila keduanya bertemu, maka tirani 

modal menjadi sempurna. Namun 

seketika kita membayangkan 

kesempurnaan itu, maka seketika 

itu segala komponen reformasi akan 

tersesat. Sejarah bangsa ini 

memperlihatkan bahwa modal 

kolonial bangkrut di pertengahan 

abad 18. Bangkrut kembali se-abad 

kemudian dan lagi-lagi ini terjadi di 

tahun 1930-an. Dalam siklus 

kebangkitan dan kebangkrutan 

modal, pengkhianat dan pejuang 

pun timbul tenggelam. 

Yang menjadi soal, banyak yang 

m e y a k i n i p e n t i n g n y a 

membangkitkan modal tapi sedikit 

yang mampu mengendalikannya. 

Gaung peringatan 100 tahun 

K e b a n g k i t a n N a s i o n a l 

menggemakan kebangkitan dari 

ke t e r p u r u k a n e ko n o m i d a n 

kebangkitan modal nasional. 

Sebaliknya suara tentang pembagian 

aset hanya di pinggiran. Politik 

bergerak untuk menggerakan modal 

ketimbang mengelola modal. Agenda 

perubahan atau transformasi politik 

melepaskan dirinya dari keharusan 

menata ulang modal, capital reform. 

Demikian pula kemiskinan 

sebagai konsekuensi dari gerak 

modal justru dilepaskan darinya. 

Bahkan setelah berabad hilang dari 

khazanah keilmuan, pandangan 

kemiskinan sebagai bencana 

dihadirkan kembali. Nyaris seusia 

dengan lahirnya Boedi Oetomo, 100 

tahun lalu, hasil penelitian kommisie 

van minderwaarderheid (1912- 

1914) mendorong lahirnya kebijakan 

b a n t u a n b e r a s c u m a - c u m a 

pemerintah kolonial bagi kaum 

miskin. Berton-ton beras sengaja 

didatangkan dari Burma di tahun 20- 

an, lagi-lagi karena harga gula jatuh 

di pasaran dunia. Di kemudian hari, 

j a r i n g p e n g a m a n s o s i a l 

diperkenalkan oleh Bank Dunia pada 

tahun 1997 telah diproduksi ulang 

oleh bangsa sendiri dalam program 

Bantuan Langsung Tunai (BLT), 

program cash and carry dan 

seterusnya. 

Pe m i k i r a n s e m a c a m i n i 

sesungguhnya tidak memiliki 

landasan konstitusional. Justru 

konstitusi bangsa Indonesia 

menegaskan dalam pasal 28 a, b, c, 

dan h bahwa bebas dari kelaparan 

dan kemiskinan adalah hak. Dalam 

berbagai perjanjian internasional di 

bidang HAM, hal sama juga 

diserukan. Memang masih sulit 

u n t u k m e n c a p a i ko n s e n s u s 

internasional agar kemiskinan 

ditetapkan sebagai tindakan 

kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Hak asasi manusia juga tidak secara 

khusus menyinggung soal modal. 

Namun yang pasti, dalam segala 

perjanjian internasional HAM, dan 

k h u s u s ny a b i l a m e n c e r m a t i 

perjanjian hak ekonomi, sosial dan 

budaya, amat jelas keperluannya 

untuk menjinakkan modal. Dengan 

menjadikan Negara sebagai aktor 

utama pelindung HAM, perjanjian 

internasional HAM coba menghadang 

fluktuasi gerak modal. Bila modal 

berusaha mengecilkan peran Negara, 

sebaliknya rejim HAM di bawah PBB 

justru membesarkan peran Negara. 

Rejim HAM PBB paham benar 

kekuatan modal. Resolusi dewan 

HAM PBB telah menunjuk para ahli 

d a n p e l a p o r k h u s u s u n t u k 

menangani gejala modal. Untuk 

bidang HAM dan perusahaan 

transnasional dan lainnya, Dewan 

menunjuk Mr. John Rugie. Sedangkan 

pelapor khusus di bidang hutang luar 

negeri dan pemenuhan HAM, 

khususnya hak ekonomi sosial dan 

budaya adalah Mr. Chepas Lumina. 

Global Compact yang digagas oleh 

Kofie Annan ketika menjabat sebagai 

sekretaris jendral PBB, tidak lain 

adalah langkah diplomatis menyeret 

kekuasaan modal untuk tidak 

bergerak liar sendiri, namun dalam 

kerangka hak asasi manusia. Usaha 

lain adalah menetapkan suatu 

protokol opsional bagi konvensi hak 

ekonomi sosial budaya. Bila berhasil 

maka protokol inilah yang menjadi 

unsur pemaksa penting bagi tiap 

negara untuk memastikan akses 

masyarakat pada sumber ekonomi. 

Menjinakan modal memang 

bukan pekerjaan mudah. Namun 

dapat dipastikan konsensus 

kenegaraan maupun internasional 

t i d a k p e r n a h m e n y a t a k a n 

dukungannya pada tirani modal. 

Karenanya tirani modal pada 

prinsipnya tidak diperkenankan 

hidup. 

Agung Putri 


03


Dari pembaca 

w w w . e l s a m . o r . i d 

Redaksional 

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: 

Agung Putri 

Wakil Pemimpin Redaksi: 

Amiruddin al Rahab 

Redaktur Pelaksana: 

Eddie Riyadi 

Redaktur: 

A.H. Semendawai, Eddie Riyadi, Betty 

Yolanda, Triana Dyah Pujiastuti, Otto Adi 

Yulianto, Raimondus Arwalembun 

Sekretaris Redaksi: 

Raimondus Arwalembun 

Sirkulasi/Distribusi: 

Khumaedy 

Desain & Tata Letak: 

Alang-alang 

Penerbit: 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 

(ELSAM) 

Alamat Redaksi: 

Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar 

Minggu, Jakarta 12510, 

Telepon: (021) 7972662, 79192564 

Faximile: (021) 79192519 

E-mail: 

office@elsam.or.id, asasi@elsam.or.id 

Website: 

Www.elsam.or.id. 

Redaksi senang menerima tulisan, saran, 

kritik dan komentar dari pembaca. Buletin 

ASASI bisa diperoleh secara rutin. 

Kirimkan nama dan alamat lengkap ke 

redaksi. Kami juga menerima pengganti 

biaya cetak dan distribusi berapapun 

nilainya. Transfer ke rekening 

Hai.......ASASI: 

Perkenalkan saya Erwin S Basrin bekerja di AKAR 

Foundation, salah satu NGO yang ada di Bengkulu yang 

bergerak pada isu lingkungan, HAM, PSDA dan Masyarakat 

Adat. Kami berharap bisa dikirim beberapa bacaan dari 

ELSAM (buletin dan beberapa buku publikasi) sebagai 

bagian penambahan bacaan dan kapasitas kami dalam 

melakukan beberapa pekerjaan di Bengkulu, mohon dikirim 

ke: 

AKAR Foundation 

Jl. Sukajadi No 8 Rt 7 Rw 3 Kelurahan Penurunan 

Ratu Samban-Kota Bengkulu 38223 Bengkulu 

Terima kasih 

Salam 

Erwin S Basrin 

Direktur Eksekutif 

Redaksi: 

Bapak Erwin S Basrin yang baik, terima kasih untuk 

permohonannya. Kami akan mulai mengirimkan secara rutin 

setiap penerbitan Buletin ASASI kepada lembaga bapak. 

Semoga bermanfaat bagi teman-teman di AKAR 

Foundation. 

Kami mengucapkan terima kasih atas pengiriman Buletin 

ASASI-nya. Perlu Kami beritahukan bahwa alamat 

BAKUMSU bukan di Jl. Bromo tetapi sekarang beralamat di: 

Jalan Air Bersih No. 28, Kelurahan Sudi Rejo I 

Kecamatan Medan Kota, KP 20218. 

Jika mengirimkan Buletin ASASI edisi berikutnya kepada 

kami, mohon dikirimkan ke alamat baru tersebut. Atas 

perhatian dan pengiriman buletinnya kami ucapkan terima 

kasih. 

Mangaliat Simarmata, SH 

Sekretaris Eksekutif BAKUMSU Medan 

Redaksi: 

Terima kasih untuk informasi perubahan alamatnya. Buletin 

ASASI Edisi selanjutnya akan kami kirimkan ke alamat yang 

baru. 

ELSAM Bank Mandiri Cabang Pasar 

Minggu No. 127.00.0412864-9 

Tulisan, saran, kritik, dan komentar dari teman-teman dapat 

Dikirimkan via email di bawah ini: 

asasi@elsam.or.id 


04 EDISI MEI-JUNI TAHUN 2008

laporan utama 


Pembebasan dari 

Opresi Modal 

Oleh Emile A. Laggut 

(Kadiv Litbang HAM PBHI Pusat) 

rus politik ekonomi 

global merangsek 

masuk ke Indonesia 

s e j a k a d a n y a 

k u n j u n g a n t a h a p Apertama tim IMF pada bulan Juli 

1966. Selang satu bulan 

berikutnya, agen Bank Dunia juga 

menyusul. Agenda utama kedua 

lembaga keuangan Internasional 

ini adalah memusatkan perhatian 

pada tugas jangka panjang 

k h u s u s n y a m e n i n g k a t k a n 

kapasitas produktif di Indonesia. 

P e m e r i n t a h m e n e r i m a 

kehadiran kedua lembaga ini 

dengan satu impian besar, dapat 

menstabiliasasikan kondisi hiperinflasi 

kurs rupiah yang sedang 

anjlok pada waktu itu. Presiden 

Soeharto meminta bantuan 

ekonom muda kelompok UI dan 

SESKOAD yang terdiri dari 

Wijoyo Nitisastro, Ali Wardana, M. 

Sadli, Subroto dan Emil Salim 

untuk merancang program 

“Stabilisasi dan Rehabilitasi” guna 

menghentikan laju inflansi. 

Alhasil, program ini berjalan 

efektif karena sokongan program 

pinjaman berkala dari kedua 

lembaga keuangan internasional 

tersebut. 

G u n a m e n i n d a k l a n j u t i 

program kerja sama di bidang 

e k o n o m i - p o l i t i k a n t a r a 

Pemerintah dengan kedua 

lembaga keuangan internasional 

ini, maka pada bulan November 

1 9 6 7 d i s e l e n g g a r a k a n 

“Konferensi Investasi Indonesia” 

di Jenewa. Delegasi Indonesia 

terdiri dari menteri ekonomi dan 

menteri luar negeri serta para ahli 

ekonomi terkemuka pemerintah 

dari kelompok UI dan SESKOAD 

(yang kemudian lazim dikenal 

sebagai “Mafia Berkley"). Para ahli 

ekonomi ini diberi tugas khusus 

untuk melakukan pengawasan 

dan bertanggung jawab atas 

pelaksanaan dan pengembangan 

investasi dan perdagangan global. 

Pendek kata, sejak 1967-an 

pemerintah hendak menciptakan 

stabilitas ekonomi-politik dan iklim 

usaha yang menjamin keamanan 


05

laporan utama 

i n v e s t o r a s i n g d a n 

menguntungkan sekaligus tidak 

menimbulkan kebencian dari 

kelompok-kelompok ekonom 

nasional dan pengusahapengusaha 

di tanah air. Hal ini 

dijelaskan oleh Emil Salim bahwa 

kebutuhan akan investasi asing 

sangat penting, namun terlalu 

besar untuk dipikul sendirian oleh 

pemerintah. Pernyataan ini 

didukung oleh Sri Sultan HB IX 

bahwa orang-orang Indonesia 

tidak lagi tercekam oleh 

ketakutan yang tak masuk akal 

bahwa investasi asing haruslah 

berarti dominasi “imperialisme.” 

(Winters, 1998: 84). Inilah awal 

mula cengkeraman modal dalam 

tata politik dan ekonomi 

Indonesia, yang mendapatkan 

gizi baiknya dalam globalisasi. 

Modal itu sendiri (bisnis) tidak 

d e n g a n s e n d i r i n y a j a h a t, 

demikian juga globalisasi itu 

sendiri tidak semata-mata 

negatif, tetapi kolaborasi 

keduanya melahirkan derita dan 

kejahatan di mana-mana, 

termasuk Indonesia. 

Kajian ekonomi mengenai 

globalisasi menunjukan bahwa 

fenomena globalisasi ekonomi 

muncul di saat dibentuknya 

Konferensi Bretton Woods yang 

kemudian menjadi landasan 

institusional terhadap pendirian 

t i g a o r g a n i s a s i e k o n o m i 

internasional yaitu IMF, World 

Bank dan GATT. Globalisasi 

sebagai proses ekonomi tidak 

terlepas dari proses institusiinstitusi 

politik, misalnya 

g l o b a l i s a s i e k o n o m i b i s a 

mendorong menyusutnya kontrol 

pemerintah terhadap kebijakan 

ekonomi. Kemudian penyusutan 

soal prinsip kedaulatan negara 

dan kian membesarnya pengaruh 

organisasi antar-pemerintah dan 

prospek terhadap tatanan 

pemerintahan global (global 

governance). Globalisasi sebagai 

proses kultural tidak terlepas dari 

munculnya fenomena kultur 

g l o b a l . J a d i p e n g a m a t a n 

terhadap globalisasi tidak akan 

memadai jika tidak melakukan 

pengamatan atas dimensi 

kulturalnya saja. Sebagaimana 

dinyatakan oleh sosiolog John 

Tomlinson: “Globalisasi berada di 

jantung modern, praktik-praktik 

kultural berada di jantung 

globalisasi.” 

Dengan demikian, globalisasi 

bukanlah fenomena satu dimensi, 

t e t a p i m e r u p a k a n p r o s e s 

multidimensi yang melibatkan 

ranah kegiatan dan interaksi yang 

berbeda-beda termasuk ranah 

kultural. Fenomena globalisasi 

ditandai dengan ekspansi modal 

dan eskalasi perilaku konsumtif 

diberbagai bidang kehidupan. 

Globalisasi telah menciptakan 

varian penindasan kemanusiaan 

dalam bungkusan masyarakat 

industrial dan pasar global. 

Terpaan arus globalisasi ini 

telah memicu meningkatnya 

pelanggaran HAM yang bersifat 

sistemik dan struktural, dan 

pelanggaran-pelanggaran itu sulit 

dikenal satu per satu. Ancaman itu 

muncul akibat dari kegagalan kita 

s e b a g a i b a n g s a u n t u k 

melindungi, mencegah dan 

m e m p r o m o s i k a n h a k - h a k 

ekonomi, sosial dan budaya. Hal 

ini bisa dilihat dari tingkat 

pengangguran yang tinggi, 

kemiskinan, gizi buruk, jumlah 

anak jalanan yang dilacurkan, dan 

yang terlampar dari sekolah telah 

meningkat drastis. Kaum petani 

kebanyakan tidak memiliki tanah 

l a g i a k i b a t d a r i a d a n y a 

pencaplokan tanah milik mereka. 

Begitu juga dengan kondisi 

kehidupan kaum buruh yang 

serba tidak menentu. 

Opresi Modal dan Kondisi 

buruh 

Kelompok sosial pertama yang 

langsung terkena dampak 

globalisasi dan kapitalisme global 

adalah kaum buruh baik yang 

bekerja di sektor formal maupun 

y a n g i n f o r m a l . S i s t e m 

internasionalisasi modal telah 

mengatur secara detail tentang 

keahlian, profesionalitas, potensi 

dan sumber daya, upah minimun 

yang telah menyebabkan kondisi 

buruh di Indonesia terhempas ke 

ranah kemelaratan yang tidak 

menentu. 

Ini erat kaitannya dengan 

penciptaan lapangan kerja yang 

memadai dan peningkatan kondisi 

kehidupan para buruh sesuai 

standard ketentuan-ketentuan 

k o n v e n s i I L O d a n U U 

Ketenagakerjaan. Akan tetapi, 

sampai sejauh ini kondisi buruh 

tetap saja diperlakukan seperti 

“sapi perah” oleh para pemilik 

m o d a l . H a k - h a k m e r e k a 

dieksploitasi, sementara rasio gaji 

atau upah tidak berimbang 

dengan standard kelayakan hidup. 

Belum lagi, adanya tata cara kerja 

paksa dan perlakuan diskriminatif 

antara kelompok ekspatriat dan 

pribumi, berikut sentimen soal 

kesempatan di bidang karier. 

Padahal, ada beberapa 

ketentuan Konvensi ILO yang 

fundamental, dan pemerintah 

Indonesia telah meratifikasi 

beberapa dari konvensi tersebut di 

antaranya Konvensi ILO No. 87 

tentang Kebebasan untuk 

Bergabung dan Perlindungan Hak 

untuk Berorganisasi (1948), 

Konvensi No. 98 mengenai 

Penerapan Asas Hak untuk 

B e r o r g a n i s a s i d a n u n t u k 

Berunding Bersama (1949), 

Konvensi ILO No. 29 dan 105 

tentang Penghapusan Kerja 

Paksa atau Wajib Kerja (1930), 

Konvensi No. 100 dan 111, 

m e n g e n a i K e s a m a a n 

Pengupahan antara Buruh Pria 

dan Wanita untuk Pekerjaan yang 

S e d e r a j a t d a n m e n g e n a i 

Diskriminasi dalam Hal Pekerjaan 

dan Jabatan, Konvensi N0. 138 

mengenai Usia Minimum untuk 

Diperbolehkan Masuk Kerja 

(1973), Konvensi No. 182 tentang 

Pelanggaran dan Tindakan 

Segera Penghapusan Bentuk- 

Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 

Anak, Konvensi No. 88 tentang 

Lembaga Pelayanan Penempatan 

Tenaga Kerja (1948), Konvensi 

No. 106 tentang Istirahat 

Mingguan di Perdagangan dan 

Kantor (1957) dan Konvensi ILO 

No. 144 tentang Konsultasi 

Tripartit untuk Memajukan 

Pelaksanaan Standar Perburuhan 

Internasional (1976). 

Selain ketentuan-ketentuan 

Konvensi ILO, pengaturan 



laporan utama 


maupun perlindungan hak-hak 

dan status buruh termaktub 

dalam UU No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang 

secara eksplisit memposisikan 

buruh sebagai mitra, sekaligus 

jalinan kerja yang bersifat tripartit 

antara pemilik modal, buruh dan 

pemerintah. Pada bagian IV UU 

i n i a d a k l a u s u l t e n t a n g 

Perencanaan Ketenagakerjaan 

oleh Pemerintah, di mana 

kewajiban pemerintah adalah 

menetapkan kebijakan dan 

menyusun perencanaan strategis 

bagi tenaga kerja baik itu tenaga 

kerja mikro maupun makro. 

Namun harus diakui juga bahwa 

di satu sisi UU ini jauh dari 

harapan karena melegalkan 

s i s t e m o u t s o u r c i n g y a n g 

ditentang kaum buruh. Artinya, 

perlindungan dan pengaturan 

tentang hak-hak buruh yang 

termaktub dalam konvensi ILO 

dan UU Ketenagakerjaan sama 

sekali tidak membuat hidup kaum 

buruh tertolong dan bebas dari 

belenggu kejahatan modal. 

Praktik-praktik penindasan masih 

terus berlangsung dalam sistem 

kapitalisme global. Kaum buruh 

merupakan kelompok sosial yang 

tersubordinatif dalam sistem 

ekonomi-politik yang dikelola oleh 

investor asing dengan konsep 

swastanisasi atau privatisasi 

aset-aset ekonomi negara. 

Bebas dari Opresi Modal 

Upaya pembebasan dari operasi 

modal dan bentuk-bentuk 

kejahatan modal bisa ditempuh 

dengan beberapa cara: pertama, 

konsep state-led development 

(pembangunan yang terpimpin 

oleh negara) perlu dibangkitkan 

lagi guna menghentikan laju 

kapitalisme global di bawah 

genggaman TNCs dan lembaga 

keuangan internasional. Hal ini 

selain selaras dengan prinsipprinsip 

moral dasar politik, juga 

t e r u t a m a s e j a l a n d e n g a n 

paradigma tanggung jawab politik 

yang dianut oleh hak asasi 

manusia internasional. Secara 

lebih khusus, konsep pemenuhan 

hak-hak ekonomi, sosial dan 

budaya mengandaikan peran 

n e g a r a s e c a r a l a n g s u n g 

(obligation of ressult) dan bersifat 

progressive realization; artinya 

sistem ekonomi-politik nasional 

harus di bawah pengelolan atau 

pengawasan langsung negara, 

bukannya diserahkan kepada 

pihak swasta. 

Kedua, perlu diciptakan dan 

ditegakkan aturan hukum yang 

bersifat ketat dan adil. Pemerintah 

perlu membuat kebijakan di 

bidang pembangunan ekonomi 

yang pada hakikatnya dapat 

meningkatkan kesejahteraan 

para buruh dan atau menciptakan 

sistem ekonomi politik yang 

berasaskan pada keadilan sosial 

sesuai mandat Konstitusi pasal 33 

UUD 1945, demi terwujudnya 

kesejahteraan seluruh warga 

negara. Selain itu, pemerintah 

perlu merevisi kembali seluruh 

“ k o n t r a k k a r y a ” d e n g a n 

perusahan-perusahan asing yang 

telah lama beroperasi di 

Indonesia. 

Ketiga adalah nasionalisasi 

seluruh modal (perusahaan) 

asing, khususnya TNCs dan 

MNCs. Negara-negara Amerika 

Latin seperti Bolivia, Nikaragua 

dan khususnya Venezuela yang 

bersatu di bawah lingkaran 

revolusi Bolivarian telah berhasil 

m e l a k u k a n n a s i o n a l i s a s i 

t e r h a d a p p e r u s a h a a n - 

p e r u s a h a a n a s i n g d a n 

multinasional asing. Sasarannya 

adalah menasionalisasikan 

seluruh korporat di bawah kendali 

TNCs dan menolak keterlibatan 

lembaga-lembaga keuangan 

i n t e r n a s i o n a l . Ve n e z u e l a 

merupakan salah satu negara di 

Amerika Latin yang berhasil 

membebaskan diri dari belenggu 

m o d a l d a l a m b u n g k u s a n 

kapitalisme global, globalisasi, 

dan neoliberalisme. 

Ada baiknya pemerintah 

Indonesia belajar dari negara 

Venezuela, terutama di bidang 

pembangunan ekonomi nasional 

yang sudah lama di pasung dalam 

sistem ekonomi-politiknya IMF, 

World Bank dan TNCs/MNCs. 

P e m b e l a j a r a n i t u a k a n 

menyingkap fakta-fakta betapa 

negara kita ini sudah lama dijajah 

oleh agenda imperalisme modal 

global. 

Sumber Referensi: 

G l o b a l i s a s i M e n g h e m p a s 

Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2007 

Manfred B. Steger, Globalisme, 

The New Market Ideology, (trj) 

Globalisme, Bangkitnya Ideologi 

Pasar, Yogyakarta: Lafadl, 2005. 

McChesney, Allan, Memajukan dan 

Membela Hak-Hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya, Insist: 

Yogyakarta, 2003. 

Naisbit, John, Global Paradox, 

New York: William Marrow and 

Company, Inc., 1994. 

Petras, James dan Henry 

V e l t m e y e r , G l o b a l i z a t i o n 

Unmasked, 2001, (terj) Kedok 

Globalisasi, Imperialisme Abad 21, 

Jakarta: Caraka Nusa, 2006 

Soyomukti, Nurani, Revolusi 

Bolivarian, Hugo Chaves dan 

Politik Radikal, Yogyakarta: Resist 

Book, 2007. 


07


laporan utama 

Membebaskan Indonesia 

dari Jeratan Impunitas* 

e r a p a b a n y a k 

kekerasan hak asasi 

manusia di Indonesia 

yang belum dihukum 

sejak tahun 1965? BJawabannya: “Terlalu banyak.” 

Tapi jawaban ini tidak membantu 

para aktivis hak asasi manusia 

dalam memerangi impunitas. 

Karya tulis ini menganalisis 

mekanisme-mekanisme impunitas 

d i I n d o n e s i a , m e n c o b a 

menemukan pola-pola yang 

dipakai dan memberikan 

rekomendasi bagi penentuan 

prioritas dalam mengentaskan 

impunitas. 

I m p u n i t a s a d a l a h 

“ketidakmungkinan, de jure dan de 

facto, untuk membawa para 

pelaku kejahatan dan kekerasan 

untuk mempertanggungjawabkan 

perbuatannya baik dalam proses 

persidangan pidana, perdata, 

administrasi atau disipliner karena 

mereka tidak tunduk pada 

p e n y i d i k a n y a n g b i s a 

mengarahkan mereka pada 

alasan mengapa mereka dituduh, 

ditangkap, diadili dan, jika 

ditemukan bersalah, dihukum 

dengan hukuman yang tepat, dan 

untuk melakukan reparasi bagi 

para korban.” (Orentlicher, 2005a: 

6). 

Analisis telah diatursusun 

dengan menggunakan 

metode Penilaian Dampak Hak 

Asasi Manusia (Human Rights 

Impact Assessment, HRIA), 

dengan langkah-langkah berikut: 

(1) Situasi mutakhir sebuah 

deskripsi berdasarkan laporan hak 

asasi manusia inernasional dan 

Indonesia untuk memberikan 

gambaran tentang kekerasan hak 

asasi manusia yang terjadi (2004- 

2005); (2) Konteks politik 

difokuskan pada impunitas yang 

diarahkan pada analisis pola-pola 

impunitas selama periode 1965- 

2005; (3) Sasaran perubahan 

difokuskan pada pengentasan 

impunitas dengan menggunakan 

panduan PBB yang dikembangkan 

oleh Orentlicher; (4) Isu-isu yang 

akan dimonitor mendaftar isu-isu 

di mana pola-pola impunitas 

berkonflik dengan sasaran 

perubahan yang tampak pada 

sejumlah indikator spesifik yang 

dimonitor; (5) Kesimpulan dan 

rekomendasi termasuk prioritas 

untuk perubahan dan advokasi. 

Langkah-langkah tersisa 

dari Penilaian Dampak Hak Asasi 

M a n u s i a y a n g m e n c a k u p i 

implementasi, monitoring dan 

evaluasi, hanya dapat diwujudkan 

s e t e l a h r e k o m e n d a s i - 

r e k o m e n d a s i n y a b i s a 

diimplementasikan. 

1. Situasi mutakhir 

S i t u a s i m u t a k h i r t e n t a n g 

kekerasan hak asasi manusia 

(2004-2005) telah dianalisis 

dengan mencocokan komitmen 

formal (compliance) dalam 

perjanjian-perjanjian internasional 

yang telah diratifikasi oleh 

Indonesia dengan implementasi 

dari hak-hak politik dan sipil yang 

utama. Tampak di atas kertas 

bahwa kendatipun ada janji untuk 

meratifikasi namun komitmen 

tersebut tidaklah memadai dan 

dalam praktiknya tetap terjadi 

sejumlah besar pelanggaran Hak 

Asasi Manusia (HAM) dan bahwa 

mekanisme-mekanisme yang 

mendukung impunitas itu tetap 

saja berlaku, walaupun pemegang 

tampuk pimpinan Indonesia telah 

diganti pada 1998. 

2. Konteks politik 

Dalam analisis tentang konteks 

politik, ada empat pola impunitas 

yang harus jelas: (1) aspek yang 

berkaitan dengan kekuasaan; (2) 

aspek hukum; (3) aspek kultural; 

(4) aspek internasional. 

2.1. Aspek yang berkaitan 

dengan kekuasaan 

Aspek-aspek kekuasaan terkait 

adalah aspek kekuasaan militer 

dan kepolisian yang selama 

puluhan tahun telah membentengi 

diri mereka sendiri dan yang 

masing-masingnya melanjutkan 

praktik represi. Salah satu temuan 

penting adalah bahwa tentara 

Indonesia memiliki dua cara 

menerapkan impunitas: pertama 

adalah melalui model dwifungsi 

yang memberikannya kekuasaan 

untuk merepresi para warga 

negara di tingkat akar rumput tanpa 

k o n t r o l s a m a s e k a l i d a r i 

pemerintahan dan kekuasaan 

k e h a k i m a n ; k e d u a a d a l a h 

ketertutupan yang sengaja 

dikembangkan dalam pelbagai 

kegiatan ketentaraan, kapasitas 

dan kebijakan. 

2.2. Aspek-aspek hukum 

Aspek-aspek legal dari impunitas 

dibagi atas legislasi dan praktik 

pengadilan. Undang-Undang telah 

dibuat dengan tujuan untuk 

mencegah pandangan-pandangan 

terbuka dan kritis tentang 

p e l a n g g a r a n H A M . P a r a 

profesional yudisial dalam 

penuntutan dan para hakim 

bekerja dalam iklim di mana 

penghukuman terhadap kejahatan 

hak asasi manusia adalah hal yang 

tidak mungkin. Lebih khusus, 

korupsi di lembaga kehakiman dan 

pelbagai profesi hukum lainnya 

akhirnya menghasilkan praktik 

pengimbangan kekuatan (tradeoff) 

dan “penjualan” keputusan 

dalam kasus-kasus yang dibawa 

08 

EDISI MEI-JUNI TAHUN 2008

laporan utama 


ke pengadilan. Akhirnya, sejak 

1998, sebuah proses reformasi 

hukum telah dimulai. Namun pada 

saat itu, tampaklah bahwa begitu 

b a n y a k m e k a n i s m e u n t u k 

menegakkan kedaulatan hukum 

(rule of law), dan bahwa jumlah 

yang begitu banyak itu malah 

m e n j a d i p e n g h a l a n g b a g i 

penuntutan dan penghukuman. 

2.3. Aspek kultural 

Terdapat banyak sinyal dan 

p e r n y a t a a n d a r i p e l b a g a i 

narasumber yang menunjukkan 

bahwa kultur feodalisme masih 

tetap bercokol kuat dalam 

masyarakat. Hal itu membuat 

impunitas bukan hanya mungkin, 

melainkan merupakan suatu unsur 

esensial dalam kultur masyarakat 

sekarang ini. Perilaku “asal bapak 

senang”, tidak kritis, dan sopan 

santun hipokrit merupakan ciri 

khas paling jelas dari kultur 

feodalisme. Dua jenis perilaku 

lainnya juga berkaitan erat dengan 

hal itu, yaitu kultur kekerasan 

mengatasi konflik bukan dengan 

dialog dan debat melainkan 

dengan kekerasan dan budaya 

k e m u n a f i k a n ( c u l t u r e o f 

fabrication) karena adanya 

tuntutan sopan santun dalam 

m a s y a r a k a t m a k a o r a n g 

cenderung untuk tidak menggali 

kebenaran dan menyingkapkan 

fakta-fakta. Akhirnya, ada juga 

kultur korupsi yang menerima 

begitu saja praktik-praktik korupsi 

dan memaafkan begitu saja ketika 

praktik korupsi itu terbukti. Semua 

perilaku itu secara bersama-sama 

memperkuat tindakan menutupnutupi 

ketika dihadapkan pada 

tuntutan untuk menghukum 

kejahatan hak asasi manusia. 

2.4. Aspek-aspek internasional 

Perjanjian-perjanjian internasional 

tidak mengijinkan terjadinya 

impunitas. Kendati Indonesia 

belum meratifikasi semua 

perjanjian itu, namun sudah 

tercakup dalam konsep common 

law bahwa impunitas tidak boleh 

dibiarkan hidup. Kurangnya 

implementasi atas perjanjianperjanjian 

ini, dan kurangnya 

tekanan internasional untuk 

membuat perjanjian-perjanjian itu 

diimplementasikan dengan lebih 

b a i k , t u r u t m e n y e b a b k a n 

kelanggengan impunitas. Salah 

satu masalahnya adalah cara 

yang tidak memadai tentang 

b a g a i m a n a i m p u n i t a s 

dimasukkan ke dalam perjanjianperjanjian 

itu. Masalah lainnya lagi 

adalah kurangnya komitmen 

politik (political will) untuk 

melakukan tekanan seperti itu. 

Contoh-contoh pelanggaran hak 

asasi manusia yang berkaitan 

dengan kasus 1965 dan kasuskasus 

di Timor Timur sejak 1975 

m e m p e r l i h a t k a n b a h w a 

m e k a n i s m e - m e k a n i s m e 

internasional PBB belum berjalan 

efektif sama sekali. Satu-satunya 

pengecualian adalah program 

pelepasan bagi para tahanan 

politik yang didesak oleh 

Organisasi Buruh Internasional 

( I L O ) k e p a d a p e m e r i n t a h 

Indonesia pada tahun 1976-1979. 

J u r i s d i k s i u n i v e r s a l 

m e r u p a k a n s i s t e m y a n g 

dengannya penuntutan dan 

pengadilan bisa diinisiasi oleh 

negara-negara lain dan bukan 

sekadar oleh negara di mana 

pelanggaran HAM terjadi, dan 

lebih mengarah kepada para 

pelakunya dalam kapasitas 

individual dan bukan mengarah 

pada kapasitasnya sebagai warga 

bangsa atau negara tertentu. 

Namun demikian, jurisdiksi 

u n i v e r s a l b e l u m p e r n a h 

d i t e r a p k a n d a l a m k a s u s 

Indonesia, tidak juga dalam kasus 

Timor Timur, baik dalam bentuk 

sebuah Pengadilan (Tribunal) 

Internasional maupun dalam 

bentuk penuntutan individual yang 

dilakukan di negara-negara lain. 

D a l a m h u b u n g a n 

bilateral, impunitas tidak pernah 

menjadi isu yang penting. Sejauh 

yang kita ketahui, pelanggaran 

HAM, hanya dibahas secara 

sambil lalu. Intervensi-intervensi 

diplomatik pada dasarnya 

memang tidak transparan. 

Bertahun-tahun sejak 1965, 

tampak jelas bahwa tekanan 

b i l a t e r a l a s i n g h a n y a 

mendatangkan sedikit perubahan 

dalam situasi represi yang dialami 

oleh ratusan dari ribuan orang 

yang “terlibat” dalam apa yang 

disebut sebagai kudeta gagal itu, 

dan bahkan tidak memberi 

perhatian apa pun berkaitan 

dengan impunitas. 

Persyaratan tertentu 

(conditionality) dalam hubungan 

internasional pada hakikatnya 

merupakan alat yang dipakai untuk 

menekan perubahan tertentu di 

sebuah negara berkembang oleh 

negara donor atau sekelompok 

negara donor. Persyaratan pada 

umumnya berarti menerapkan 

kekuasaan negara donor kepada 

negara penerima, dan sangat 

diragukan apakah persyaratan itu 

dapat diterima jika berkaitan 

dengan persoalan hak asasi 

manusia. Dalam kasus Indonesia, 

IGGI (Intergovernmental Group on 

Indonesia), yang setelah tahun 

1992 berubah menjadi CGI 

(Consultative Group on Indonesia), 

telah menjadi sangat enggan untuk 

mengajukan persyaratan berupa 

permintaan sebagai imbalan dari 

pemberian bantuan kerja sama, 

pinjaman dan hibah. Pada tahun 

1992, IGGI telah diganti menjadi 

CGI oleh pemerintah Indonesia 

setelah retaknya hubungan kerja 

sama antara Indonesia dan 

Belanda, karena pemerintah 

Belanda melakukan kritik terhadap 

tragedi pembantaian massal Santa 

Cruz, Dili, pada tahun 1991. 

Pemerintah Belanda kemudian 

kehilangan kursi kepemimpinan 

dalam IGGI. CGI kemudian 

dikepalai oleh Bank Dunia (World 

Bank). Perilaku pemerintah 

Indonesia dalam menghadapi 

persyaratan dalam kerja sama 

bantuan masih tetap demikian 

sejak saat itu. 

3. Sasaran perubahan 

Sasaran perubahan-perubahan 

dalam kasus ini berarti sebuah 

p r o s e s m e n u j u l e n y a p n y a 

impunitas telah diturunkan dari 

Pedoman PBB yang belum lama 

(April 2005) diadopsi, yang drafnya 

dipersiapkan oleh Prof. Orentlicher. 

Ia membagi sasaran dari suatu 

masyarakat tanpa impunitas dalam 

terminologi-hak sebagai berikut: 

(1) hak untuk mengetahui; (2) hak 

atas keadilan; (3) hak atas 

r e p a r a s i ; ( 4 ) j a m i n a n 

ketakberulangan. 

Pada dasarnya, pedoman 

tersebut berfokus pada sasaran 

perubahan dalam periode transisi 


09


laporan utama 

dari pemerintahan otoritarian 

menuju tatanan demokratis, dan 

diarahkan pada kesulitankesulitan 

menangani sejarah 

pelanggaran hak asasi manusia. 

Karena itu, dalam pedoman 

tersebut, suatu analisis impunitas 

menjadi sangat kurang dan 

prosedur-prosedur yang diajukan 

sangat pragmatis. Ketiga hak yang 

disebutkan di atas sangat esensial 

u n t u k m e n y i k a p i s e j a r a h 

impunitas, sementara yang 

t e r a k h i r , “ j a m i n a n 

ketakberulangan”, merupakan 

poin paling penting untuk 

kepentingan masa depan, yaitu 

b a g a i m a n a m e n c e g a h 

mekanisme-mekanisme impunitas 

tetap melanggeng atau kembali. 

4. Rekomendasi 

Dipandang dari perspektif 

s a s a r a n , j a m i n a n 

ketakberulangan mendapatkan 

prioritas tertinggi karena ia 

b e r h u b u n g a n d e n g a n 

pencegahan impunitas di masa 

depan. Dalam konteks ini, gugus 

prioritas tinggi yang kedua yang 

harus diambil di Indonesia untuk 

mengentaskan impunitas adalah 

soal relasi kekuasaan. Tentara 

harus dibuat akuntabel atas 

pelanggaran hak asasi manusia di 

masa lalu dengan sebuah proses 

kebenaran dan keadilan melalui 

sebuah pengadilan yang bersih. 

Dan di masa depan, tentara harus 

d i t e m p a t k a n d i b a w a h 

pengawasan sipil, tanpa pengaruh 

politik dan kepentingan ekonomi 

apa pun. Tanggung jawab dari 

kesatuan tentara harus ditetapkan 

secara tegas, kelompok-kelompok 

paramiliter harus dibekukan dan 

anggota-anggotanya harus 

dibawa ke pengadilan untuk 

m e m p e r t a n g g u n g j a w a b k a n 

kejahatan mereka. Lagi-lagi, 

sebuah pengadilan yang bersih 

sangat diperlukan. 

Semua itu di satu sisi 

merupakan keputusan politik yang 

harus diambil oleh pemerintahan 

sipil, namun selama waktu itu 

Menteri Pertahanan memerlukan 

tentara sebagai mitra koalisi untuk 

mengamankan kekuasaan. Risiko 

sebuah kudeta tetap dapat 

dibayangkan. Di sisi lain, 

keputusan-keputusan ini juga 

s a n g a t t e r g a n t u n g p a d a 

kebersihan lembaga kehakiman 

dari korupsi. Hal ini berhubungan 

erat dengan prioritas penting 

ketiga yaitu suatu perlawanan 

yang jelas dan transparan 

terhadap korupsi. Banyak komisi 

dan pengadilan, penuntut khusus 

dan legislasi harus dihubungkan 

ke dalam satu prosedur yang 

bersih yang dikepalai oleh 

Kejaksaan Agung. 

Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi menjamin suatu 

prioritas yang tinggi karena 

menyikapi masalah adalah suatu 

keharusan. Pelbagai NGO tetap 

menginginkan amendemen 

terhadap UU KKR (UU No. 27 

Tahun 2004) dengan tujuan untuk 

m e m p e r b a i k i s e j u m l a h 

kelemahan: (1) Bahwa amnesti 

d a p a t d i b e r i k a n t e r h a d a p 

kejahatan yang tidak dapat 

d i a m p u n i , s e p e r t i 

p e r t a n g g u n g j a w a b a n a t a s 

penghukuman mati di luar atau 

tanpa proses pengadilan (extrajudicial 

execution), penghilangan 

yang dipaksakan dan penyiksaan; 

(2) Bahwa pelaku seperti itu belum 

ditetapkan dan hanya dipandang 

dalam kapasitas individual dan 

bukan institusional, sementara 

kejahatan yang diidentifikasi 

seperti kejahatan perang dan 

genosida merupakan kejahatan 

yang lebih sering terjadi; (3) 

Bahwa reparasi atas korban 

hanya mungkin setelah amnesti 

diberikan kepada para pelaku; 

Dan (4) bahwa KKR adalah alat 

untuk menggantikan proses 

yudisial dan bukan, sebagaimana 

disarankan dalam Prinsip-Prinsip 

Acuan, sebagai sebuah prosedur 

tambahan. 

Dalam implementasinya, 

banyak NGO sangat tidak puas 

dengan seleksi anggota KKR, 

yang menurut mereka telah 

menghasilkan sejumlah anggota 

kandidat tanpa pengetahuan 

memadai tentang kejahatan dan 

kekerasan hak asasi manusia dan 

banyaknya jumlah anggota yang 

merupakan mantan militer. Ini 

tidak dapat “dipatahkan”. Karena 

itu, dibutuhkan monitoring ekstra 

tentang apa yang terjadi dalam 

KKR itu dan dukungan dari 

gerakan hak asasi manusia yang 

lebih luas terhadap beberapa 

“wakil” mereka yang terpilih dalam 

1 

KKR. 

A k h i r n y a , a p a y a n g 

mendesak menurut banyak 

narasumber saya adalah sebuah 

pusat dokumentasi sejarah dengan 

sejumlah gugus tugas seperti 

berikut: (1) Untuk mengidentifikasi 

isu-isu untuk penelitian kritis 

tentang pelanggaran hak asasi 

manusia di masa lalu oleh para 

sejarawan; (2) Untuk melakukan 

r i s e t t e r s e b u t d a n 

mempublikasikan hasil-hasilnya 

secara luas; (3) Untuk memberikan 

nasihat atau masukan kepada 

institusi-institusi pendidikan untuk 

melakukan perubahan dalam 

kurikulum pendidikan sejarah; Dan 

(4) untuk menstimulasi debat publik 

tentang pelanggaran hak asasi 

manusia dan pelbagai praktik 

ketidakadilan di masa lalu. 

Pusat dokumentasi yang 

benar-benar independen ini harus 

memiliki beberapa kompetensi 

minimal sebagai berikut: (1) Akses 

terhadap data pemerintahan dan 

yudisial (lembaga-lembaga 

hukum); (2) Sumber daya yang 

c u k u p u n t u k m e n j a l a n k a n 

p r i o r i t a s n y a s e n d i r i ; ( 3 ) 

Memberikan masukan tentang 

prosedur melawan pelaku oleh 

Kejaksaan Agung: (4) Dan 

memberikan masukan tentang 

pemberian ganti rugi dan reparasi 

bagi para korban oleh pemerintah. 

Sebuah riset yang aktif ke dalam, 

dan sebuah tinjauan tentang, 

pelanggaran hak asasi manusia 

harus mendukung perbaikan atas 

ketidakadilan di masa lalu. 

Penderitaan individual yang 

berkaitan dengan kebenaran dari 

pelanggaran hak asasi manusia di 

masa lalu harus diakui dalam 

konteks tinjauan itu, sebelum 

keputusan-keputusan diambil 

dalam kaitan dengan pengadilan, 

reparasi, dan amnesti. 

Catatan: 

* Tulisan ini merupakan petikan dari 

executive summary hasil penelitian Martha 

Meijer, The Scope of Impunity in Indonesia, 

Utrecht: HOM, 2006 (terj. Indonesia oleh 

Eddie Sius Riyadi, Jangkauan Impunitas di 

Indonesia, Jaringan Impunitas dan PBHI, 

2007). 

1 UU KKR dibatalkan atas dasar putusan 

Mahkamah Konstitusi, Desember 2006 

(pnrj). 

10 


laporan utama 


Guru ”Kritis” di Bawah Rejim Ujian 

Oleh T.R. Arif Faisal 

(Kordinator Eksekutif SAHdaR) 

ari Rabu tanggal 23 

April 2008, sekitar 

pukul 13.30 WIB, 

beberapa orang polisi 

berpakaian preman Hdiikuti satu regu pasukan DENSUS 

88, melompati pagar sekolah 

kemudian merangsek masuk ke 

sekolah SMA Negeri 2 Lubuk 

Pakam, Deli Serdang. Mereka 

langsung menuju sebuah ruangan 

(yang kemudian diketahui sebagai 

ruangan penyimpanan berkas 

U N ) . Ta k l a m a b e r s e l a n g 

terdengar satu letusan senjata dan 

satu orang anggota DENSUS 88 

menendang pintu diikuti yang 

l a i n n y a m e n y e r b u m a s u k 

langsung menodongkan senjata 

otomatis kepada guru yang tidak 

bersenjata sedang duduk-duduk di 

dalam ruangan, sementara 

kegiatan memperbaiki lembar 

jawaban UN siswa telah selesai 

dilaksanakan. Enam belas orang 

Guru yang berada di dalam ruang 

terkejut namun belum sempat 

hilang rasa terkejut, mereka 

dipaksa mengakui bahwa mereka 

sedang memperbaiki lembar 

jawaban dan mereka langsung di 

giring ke Mapolres Deli Serdang 

untuk dimintai keterangan sebagai 

tersangka dengan tuduhan telah 

memalsukan dokumen. 

Hari-hari berikutnya, di 

media massa baik lokal maupun 

nasional ramai memberitakannya, 

muncul perdebatan apakah guru 

sebagai pelaku sebenarnya atau 

korban dari kebijakan. Tentu saja 

kalau memakai pendekatan 

hukum pidana, dilihat sepintas, 

guru merupakan pelaku yang 

berhak dihukum karena telah 

berlaku curang melakukan 

perbaikan lembar ujian siswa, 

tetapi kalau mendalami dan 

menghayati latar belakang 

diselenggarakannya UN, terutama 

mempergunakan prinsip dan 

pendekatan pendidikan kritis, guru 

justru telah menjadi korban tanpa 

mereka sadari. Lebih jauh, kalau 

d i c e r m a t i p e n u l i s b e r a n i 

m e n g a t a k a n a d a i d e o l o g i 

tersembunyi yang menyelubungi 

rezim Ujian ini. 

Ujian Nasional atau sering 

disingkat UN mulai diterapkan 

pada tahun ajaran 2002/2003. 

Malik Fadjar yang ketika itu 

M e n d i k n a s m e n c e t u s k a n 

pelaksanaan UN untuk mengganti 

Ebtanas yang dihapus oleh 

Mendiknas yang bijaksana Yahya 

Muhaimin. Bukan mengikuti 

pendahulunya atau belajar dari 

masa lalu, Malik Fadjar justru 

memperkuat cara-cara yang gagal 

dialami oleh rezim sebelumnya 

dan kebijakan ini kemudian 

diteruskan oleh Bambang 

Sudibyo yang lebih kencang lagi 

menekankan evaluasi belajar 

harus dilaksanakan secara 

nasional, daerah dan sekolah 

harus ikut. 

Kekuasaan pemerintah 

m e n j a d i s a n g a t d o m i n a n 

sedangkan paradigma pendidikan 

y a n g m e n c e r a h k a n d a n 

membebaskan menjadi kalah. 

H.A.R. Tilaar sampai pernah 

mengemukakan bahwa memang 

b e n a r k e k u a s a a n s a n g a t 

diperlukan agar pendidikan dapat 

d i s e l e n g g a r a k a n , n a m u n 

masalahnya kemudian apabila 

kekuasaan itu justru tidak sesuai 

d e n g a n a r a h d a r i p r o s e s 

pendidikan yang sebenarnya. 

Menurutnya, proses pendidikan 

yang sebenarnya adalah proses 

pembebasan dengan jalan 

memberikan kepada peserta didik 

s u a t u k e s a d a r a n a k a n 

kemampuan kemandirian atau 

m e m b e r i k a n k e k u a s a a n 

kepadanya untuk menjadi individu. 

Kekuasaan dalam pendidikan 

berbeda dengan kekuasaan yang 

dipahami sebagaimana kehidupan 

sehari-hari. Kekuasaan dalam 

pendidikan adalah bersifat 

kekuasaan yang transformatif. 

Tujuannya ialah dalam proses 

terjadinya hubungan kekuasaan 

tidak ada bentuk subordinasi 

antara subjek dengan subjek yang 

lain. Kekuasaan yang transformatif 

bahkan membangkitkan refleksi 

dan refleksi tersebut menimbulkan 

aksi yang berorientasi advokatif. 

Di dalam proses kekuasaan 

s e b a g a i t r a n s m i t i f t e r j a d i 

sebaliknya, proses transmisi yang 

diinginkan oleh subjek yang 

memegang kekuasaan terhadap 

subjek yang terkena kekuasaan itu 

s e n d i r i y a n g b e r o r i e n t a s i 

legitimatif, dengan model ini, 

menurut Freire sebagai proses 

pelaksanaan kekuasaan untuk 

suatu aksi dari subjek yang bersifat 

robotik karena sekedar menerima 

atau dituangkan sesuatu ke dalam 

bejana subjek yang bersangkutan. 

D a l a m U N , s a n g a t 

kelihatan pendidikan dipakai 

s e b a g a i t r a n s m i s i u n t u k 

m e m a k s a k a n s e s u a t u i d e . 

Kekuatan ini bermain dengan 

paradigma, pertama, paksaan 

untuk menasionalkan evaluasi 

yang terkontrol yakni standar 

nasional pendidikan, kedua, 

m e n y a m a r a t a k a n s t a n d a r 

penilaian, tidak ada penilaian 

b e r b a s i s k e l a s s e r t a 

menghilangkan penilaian guru 

yang berinteraksi dengan siswa, 

ketiga, soal dibuat oleh 

Pemerintah Pusat bukan hasil dari 

proses belajar, keempat, daerah 

dipaksa harus tunduk dan ikut, dan 

kelima, menghidupkan industri 

percetakan. 

Dengan model ini, Tilaar 

menyebut sebagai adanya 

imprealisme pendidikan dan 

kekuasaan yang merasuk dalam 

pendidikan, hal ini dapat dilihat 


11


laporan utama 

dengan indikator seperti peserta 

didik menjadi subjek eksploitasi 

oleh suatu kekuasaaan di luar 

pendidikan dan menjadikan 

peserta didik sebagai budak dan 

alat dari penjajahan mental dari 

yang mempunyai kekuasaan. 

Menekankan pada standar dan 

seolah standar telah menjadi milik 

atau monopoli dari birokrasi 

pendidikan sehingga peserta didik 

semata-mata menjadi objek dari 

kekuasaan birokrasi. 

Kondisi ini mirip dengan 

pendidikan pada masa Kolonial 

Belanda, pernah diungkapkan 

o l e h S . N a s u t i o n b a h w a 

pendidikan kolonial Belanda yang 

bertujuan untuk mencapai 

keuntungan dari negeri jajahan 

dengan memperalat anak negeri 

jajahan, pendidikan dijadikan alat 

untuk membuat patuh dan tunduk 

pada keinginan kolonialisme. 

Seperti, pertama, penerapan 

p r i n s i p k o n k o r d a n s i y a n g 

m e m a k s a s e m u a s e k o l a h 

berorientasi mengikuti model 

sekolah di Nederland dan 

menghalangi penyesuaiannya 

dengan keadaan di Indonesia, 

kedua, kontrol sentral yang ketat 

yang menciptakan birokrasi yang 

ketat yang hanya memungkinkan 

perubahan kurikulum dengan 

persetujuan para pembesar di 

Indonesia maupun di Negeri 

Belanda. 

Terlepas dari itu, ada 

yang mengatakan bahwa UN 

memang harus ada tetapi 

diterapkan pada waktu dan tempat 

yang salah, pada saat wajah 

p e n d i d i k a n k i t a m a s i h 

memperlihatkan wajah yang buruk 

karena belum dipenuhinya 

availability dan accessibility, saat 

itu pula dilakukan standarisasi 

dengan UN, ada lagi yang 

mengatakan masih terjadi 

kesenjangan antara kaya dan 

miskin, antara daerah kaya dan 

miskin, serta antara kota dan 

desa, demikian pula kebutuhan 

kita masih berkutat dengan angka 

buta huruf yang tinggi dan 

penyediaan fasilitas penunjang 

pendidikan yang memadai, Tetapi 

kenapa UN justru dipaksa harus 

dilaksanakan. 

Hampir seluruh prinsipprinsip 

yang dianut dalam 

pendidikan baik metode maupun 

filosofinya dijungkir balikkan, 

bahkan ada yang mengatakan 

dengan istilah bahwa UN adalah 

bentuk 'pembusukan pendidikan' 

( e d u c a t i o n d e c a y ) . Ti l a a r 

menyebutnya sebagai proses 

pembodohan, untuk menunjukkan 

i n k o n s i s t e n s i k e b i j a k a n 

pendidikan, yang membingungkan 

p e l a k u p e n d i d i k a n d a n 

m e n y e s a t k a n p e n g g u n a 

pendidikan dalam hal ini anaka 

n a k , k a r e n a p e n d i d i k a n 

diselenggarakan bukan untuk 

mengajak manusia berpikir tetapi 

m e n j a d i m a n u s i a y a n g 

menghadapi kehidupan sebagai 

menghadapi teka-teki silang saja, 

tidak memberikan ruang analitis 

dan mencari alternatif yang terbaik 

dalam situasi yang dihadapi, 

sehingga tidak mengembangkan 

kemampuan rasio manusia dan 

b a h k a n m e l u m p u h k a n 

kemampuan berpikir manusia. 

Problem kemudian bukan 

guru yang salah atau murid yang 

tidak mampu mengikuti, tapi 

memang UN tidak sesuai dengan 

kondisi pendidikan yang ada, 

menyamaratakan kemajemukan 

anak dari berbagai daerah dan 

sekolah seperti memaksakan 

pikiran pembuat soal agar ikut 

kemauannya, mereka dipaksa 

harus bisa sama dengan pembuat 

kebijakan, di sisi lain, kemampuan 

guru yang beragam bahkan 

b a n y a k g u r u j u s t r u t i d a k 

menguasai apa yang di ujikan di 

UN. Lantas cara lain pun 

ditempuh, bahkan sangat ekstrim 

membentuk tim sukses (yang 

memperbaiki lembar jawaban atau 

membocorkan soal) agar anakanak 

sukses dengan predikat 

l u l u s . J a l a n i n i d i t e m p u h 

sebahagian besar guru, karena 

mau tidak mau, suka tidak suka 

kebijakan UN harus dijalankan, 

upaya-upaya “menyukseskan” 

pelaksanaan UN menjadi pilihan 

utama, memilih jalan menentang 

dianggap beresiko karena 

berhadapan dengan kekuasaan 

absolut. 

Anak-anak tidak bisa 

memilih yang terbaik bagi dirinya, 

mereka harus hidup sesuai apa 

yang telah digariskan kepada 

mereka, seolah-olah hidup telah 

ditentukan dan tidak boleh memilih. 

G e r a r d u s W e r u i n 

menggambarkan pembelajaran di 

sekolah bukan dalam suasana 

y a n g m e n y e n a n g k a n d a n 

merdeka, tetapi menjadi beban dan 

suatu paksaan terhadap anakanak. 

UN menjadi hal yang lebih 

memberatkan, mencemaskan, dan 

m e n a k u t k a n a n a k k a r e n a 

menentukan kelulusan dan tamat 

belajar. Hari-hari belajarnya 

diwarnai dengan latihan soal dan 

menghafal untuk menghadapi UN 

yang telah ditentukan oleh birokrasi 

pendidikan, tahap mengenal 

( k n o w ) , t a h a p m e m a h a m i 

( u n d e r s t a n d ) , d a n t a h a p 

m e n g u a s a i ( m a s t e r i n g ) 

ditinggalkan, prosesnya langsung 

lompat siswa harus menguasai. 

Mereka akan sulit untuk dapat 

keluar dari permasalahanpermasalahan 

yang menghalangi 

perkembangan mereka. 

Kalau kita belajar dari 

Jhon Dewey, seorang filosof 

pendidikan yang karyanya 

kemudian banyak dikutip dan 

dianut oleh para pakar pendidikan 

d i s e l u r u h d u n i a , p e r n a h 

mengemukakan di dalam karyanya 

Experience and Education, bahwa 

penekanan pengalaman dalam 

proses belajar memiliki peranan 

yang sangat penting, pengalaman 

sebagai proses belajar merupakan 

suatu proses berkesinambungan 

dari masa lalu, sekarang dan masa 

depan. Pandangan Jhon Dewey 

ini kemudian dianut oleh aliran 

pragmatisme yang kemudian 

mengajukan prinsip-prinsip yang 

sangat dikenal sebagai bentuk 

p e n o l a k a n k e p a d a s i s t e m 

p e n d i d i k a n k l a s i k y a n g 

berkembang di Amerika pada saat 

itu, penolakan pertama, mengajar 

secara formal dan berjalan rutin, 

kedua, melaksanakan kurikulum 

yang telah ditentukan terlebih 

dahulu yang menekankan kepada 

mata pelajaran dibandingkan 

kebutuhan dan minat peserta didik 

yang spontan, ketiga, Menolak 

situasi-situasi kompetitif yang 

melahirkan suasana permusuhan 

di antara peserta didik, keempat, 

proses belajar yang diarahkan 

kepada ujian, kelima, Insentif 

eksternal dalam proses belajar 

seperti hadiah dan hukuman, serta 

12 


laporan utama 


praktik-praktiik pendidikan yang 

sifatnya eksplisit sehingga tidak 

memacu proses belajar yang 

sebenarnya. 

Kembali ke pembahasan 

awal, walau pun begitu tidak 

relevannya sistem ujian masih 

diterapkan, tak habis pikir 

Mendiknas Bambang Sudibyo 

mempertahankan mati-matian UN 

harus tetap dilaksanakan, seolah 

k r i t i k d a n p e n o l a k h a n y a 

merupakan suara-suara yang 

berseliweran di sekeliling gedung 

Depdiknas. Sampai sekarang 

bahkan mungkin tahun depan tidak 

ada tanda-tanda bahwa UN bakal 

dihentikan atau diganti ke bentuk 

lain yang lebih sesuai dengan 

perkembangan filosofi pendidikan, 

walaupun berbagai bentuk 

penolakan dilakukan, bahkan 

Wapres Jusuf Kalla pernah 

m e n g a t a k a n , s i l a h k a n 

demonstrasi, tahun depan UN 

tetap dilaksanakan. Dan lebih 

kontras manakala menyukseskan 

pelaksanaan UN, harus dipaksa 

dibawah todongan senjata, di 

negara manapun di dunia ini baru 

Indonesia yang melakukan praktek 

ini. 

Di balik kukuhnya sikap 

Menteri Pendidikan Nasional yang 

mendapat dukungan dari Wakil 

Presiden R.I, ternyata ada 

sejumlah besar dana yang 

dikucurkan untuk pelaksanaan 

UN, pada tahun 2004 sebagai 

contoh, dana yang disediakan 

d a l a m A P B N s e b e s a r R p 

259.722.500.000. Jumlah tersebut 

akan semakin membengkak 

karena Pemerintah Daerah, 

Provinsi dan Kabupaten/Kota juga 

diwajibkan ikut menyediakan dana 

pendamping dalam APBD. Pada 

pelaksanaan UN April 2008, dana 

yang dihabiskan dari APBN 

mencapai Rp 572.9 milyar, itu 

belum termasuk dana pendamping 

baik yang dialokasikan pemerintah 

Provinsi, Kabupaten/Kota dan 

sekolah. Sebagai contoh misalnya 

Jawa Timur, untuk pelaksanaan 

U N p e m e r i n t a h p r o v i n s i 

menganggarkan hampir Rp 47,89 

miliar yang diambil dari APBN dan 

APBD, itu belum termasuk dana 

yang disubsidi untuk SMK sebesar 

Rp. 50 ribu per siswa. Sedangkan 

Kabupaten/Kota menganggarkan 

dalam APBD bervariasi tetapi 

jumlahnya antara Rp. 2 hingga 10 

miliar, untuk dana pendamping 

yang bersumber dari APBS seperti 

misalnya di kota Bandung 

mencapai Rp. 50 juta yang diambil 

dari uang sumbangan pendidikan 

yang kemudian dana-dana itu 

hanya dihabiskan dalam waktu 

1 

satu minggu. 

Lantas kemana danadana 

itu mengalir, yang sangat 

jelas perusahaan rekanan 

pencetak soal akan sangat 

diuntungkan, birokrasi yang 

menjadi panitia pelaksana juga 

akan sangat diuntungkan seperti 

Kadis Pendidikan Sumut, yang 

ketangkap menilep dana Rp. 1,5 

miliar untuk pelaksanaan UN 

2 

tahun 2006/2007. 

Kembali kepada peristiwa 

yang dialami guru Lubuk Pakam, 

tentu saja tidak dapat dibenarkan 

upaya memperbaiki lembar 

jawaban, tindakan ini merupakan 

sesuatu yang salah, tetapi perlu 

diingat, bahwa guru terpaksa 

melakukan itu sebab berada 

dalam tekanan rejim ujian yang 

tidak memberikan pilihan. Disadari 

oleh guru, rejim ini telah 

menggiring guru ke posisi yang 

justru menghancurkan siswa, 

setiap hari kondisi tambah buruk 

dan semakin memperburuk pula 

wajah pendidikan kita. 

R e z i m i n i t e l a h 

menggantikan peran guru dengan 

bimbingan test bahkan digantikan 

tim sukses. Guru tidak menjadi 

transformator lagi, tetapi hanya 

s e b a g a i p e n y u k s e s d a n 

panjangan hari-hari yang dilalui 

oleh siswa di ruang kelas, siswa 

telah menyerahkan nasibnya 

kepada kelulusan yang pasti 

diraih. Jelas saja menuruti rezim ini 

akan menyulitkan peran guru 

bahkan nantinya menghapus 

profesi ini, karena sudah tidak 

dibutuhkan lagi. 

Bahaya ini sudah terlihat 

dari survey yang dilakukan 

SAHdaR di beberapa sekolah di 

Medan, Deli Serdang, Tebing 

Tinggi, Langkat dan Serdang 

Bedagai, disimpulkan hampir 

sebahagian murid yakin bakal 

lulus, kalau pun tidak lulus ada 

cara lain yang dapat ditempuh, 

sedangkan dalam proses belajar 

mengajar, para murid sudah mulai 

meremehkan peran guru sebab 

mereka tetap lulus atau paling tidak 

akan dibantu tim sukses. 

Sikap yang harus diambil, 

sekolah-sekolah harus berani 

menolak untuk melaksanakan 

kemauan rejim UN dan kenapa 

tidak guru juga ikut serta sekalian 

b a h k a n b e r a d a d i d e p a n 

menentang rejim ujian ini. Sikap 

diam dan mencari jalan pintas 

sudah pasti harus disadari adalah 

tindakan yang salah dan telah 

melanggar sumpah seorang guru 

ketika berani memilih profesi ini, 

tapi kenapa justru tidak berani 

melawan malah hanya tunduk 

untuk ditindas. 

M e l i n d u n g i d a n 

membiarkan kemauan rejim UN 

tidak akan menyelamatkan guru 

tetapi justru akan menempatkan 

guru sebagai pelaku kriminal 

w a l a u p u n b u k a n p e l a k u 

sebenarnya, posisi ini akan tetap 

disandang guru sampai kapan pun 

walaupun dengan berbagai cara 

dapat lolos dari jerat hukum. 

R e j i m u j i a n t e l a h 

menempatkan guru selamanya 

berada dalam bayang-bayangnya 

sambil menikmati penghasilan 

yang melimpah sebagai pelaku 

yang sebenarnya dari kejahatan 

ini, penilaian buruk akan tetap 

d i b e b a n k a n k e p a d a g u r u . 

Kekritisan guru yang pernah ada, 

kini hanya tinggal menjadi guru 

yang sedang kritis di bawah 

tekanan rejim ujian. 

Lantas melihat situasi 

begitu kukuhnya kekuatan yang 

menguasai pendidikan, banyak 

aktivis Gerakan Pendidikan Rakyat 

mengkampanyekan pendidikan 

alternatif dengan metode dan 

filosofi pendidikan kritis yang 

memerdekakan, tetapi menurut 

penulis yang kita butuhkan dan 

yang harus kita lakukan saat ini 

bukan hanya sekedar pendidikan 

y a n g m e m e r d e k a k a n t a p i 

memerdekakan pendidikan harus 

menjadi prioritas utama. 

1.Diolah dari berbagai sumber 

2.ibid 


13


nasional 

Kenaikan Harga BBM, Anggaran, 

dan Tanggung Jawab Negara 

Oleh Triana Dyah & Otto Adi Yulianto 

(Pustakawati di ELSAM & Deputi Direktur Bidang Urusan Internal) 

eputusan pemerintah 

untuk menaikkan 

harga bahan bakar 

minyak (BBM) di 

dalam negeri per 24 KMei 2008 diambil sebagai akibat 

pemerintah kewalahan dengan 

meningkatnya subsidi untuk 

BBM, yang menekan sisi 

pengeluaran dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) tahun 2008. Kenaikan 

alokasi subsidi BBM 

sehingga jauh melampaui 

jumlah yang dianggarkan 

tersebut dikarenakan oleh 

kenaikan harga minyak 

d u n i a d i p a s a r 

internasional, yang makin 

jauh melampaui asumsi 

harga minyak dalam APBN. 

Keputusan ini bisa jadi akan 

menyelamatkan APBN, 

instrumen yang konon 

u n t u k m e n c i p t a k a n 

kesejahteraan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 

Dikatakan “konon” karena 

hal ini lebih sebagai 

normativitas yang masih 

perlu diuji secara empirik. 

Dalam perkara APBN ini, 

tentunya aspek tujuan lebih 

utama dari aspek instrumennya, 

apalagi bila masih “konon”. 

Kenaikan harga BBM bisa jadi 

akan menyelamatkan aspek 

instrumen (APBN), namun 

bagaimanakah dengan aspek 

tujuannya? 

D e n g a n m e m p e r 

timbangkan aspek tujuannya 

tersebut, kebijakan pemerintah 

yang menaikkan harga BBM di 

dalam negeri ini perlu ditinjau: 

apa implikasinya kenaikan harga 

BBM ini terhadap kesejahteraan 

sosial bagi warga negara 

Indonesia, terutama mereka yang 

saat ini dikategorikan sebagai 

kelompok miskin dan nyaris 

miskin? Apa implikasi dari 

kebijakan menaikkan harga BBM 

ini terhadap kesejahteraan sosial 

bagi warga negara di saat krisis 

p a n g a n d u n i a s e d a n g 

berlangsung? Apa kaitannya 

kebijakan dan peristiwa ini 

dengan persoalan tanggung 

jawab negara akan kesejahteraan 

sosial bagi warga negaranya, 

khususnya berkenaan dengan 

aspek pemenuhan hak ekonomi, 

sosial, dan budaya? 

Mengapa Harga BBM Naik? 

Mengapa harga minyak dunia 

n a i k ? P e n y e b a b y a n g 

fundamental, terjadi penurunan 

pasokan minyak dunia saat ini 

karena adanya sejumlah kejadian 

yang menghambat produksi dan 

distribusi minyak di beberapa 

negara penghasil minyak. 

Misalnya di Negara Sudan akibat 

adanya peristiwa bentrokan 

bersenjata yang menyebabkan 

proses produksi dan distribusi 

minyak di sana terganggu. 

Penyebab lainnya adalah faktor 

spekulasi. Makin berkurangnya 

ketersediaan dan proyeksi 

produksi minyak bumi ke depan 

dibanding dengan proyeksi 

kebutuhannya yang makin 

meningkat telah menjadikan 

minyak menjadi salah satu 

komoditi untuk kepentingan 

s p e k u l a s i . M i n y a k 

merupakan sumber daya 

alam yang tidak dapat 

diperbaharui, sementara 

dari sisi permintaan terus 

meningkat seiring dengan 

m a k i n p e s a t n y a 

pertumbuhan industri dunia, 

s e p e r t i y a n g t e r l i h a t 

misalnya di Cina dalam 

kurun 10 tahun terakhir ini. 

Aksi para spekulan minyak 

tersebut amat menentukan 

dan berdampak pada naik 

turunnya harga minyak 

dunia. Kenaikan harga minyak 

dunia yang terjadi saat ini juga 

tidak bisa dilepaskan dari ulah 

para spekulan tersebut. 

Mengapa pemerintah 

kewalahan? Harga minyak dunia 

yang terus meningkat hingga 

melampaui dan makin menjauh 

dari harga US$ 95 per barel 

( p a t o k a n A P B N 2 0 0 8 ) , 

mengakibatkan peningkatan yang 

signifikan bagi pos pengeluaran 

APBN, khususnya pos subsidi 

BBM. Peningkatan pengeluaran 

14 


nasional 


untuk subsidi BBM yang jauh 

melampaui anggarannya ini 

berakibat akan mengganggu 

desain sisi pengeluaran APBN 

saat ini. Sementara dari sisi 

p e n d a p a t a n , k e n a i k a n 

pendapatan pajak akibat dari 

kenaikan harga minyak tersebut 

tidak signifikan bila dibanding 

dengan sisi pengeluaran untuk 

subsidi BBM. Alokasi dana 

subsidi BBM tahun 2008 adalah 

sebesar Rp 75,6 trilyun, dengan 

asumsi harga minyak per barel 

sebesar US$ 95 dan konsumsi 

sebanyak 35,4 juta kiloliter 

dengan konversi 1 kiloliter sama 

dengan 6,29 barel . Sementara 

saat ini (26 Mei 2008) harga 

minyak per barel sudah mencapai 

sebesar US$ 124, 95 Dengan 

jumlah konsumsi yang sama, 

diperkirakan subsidi BBM akan 

menjadi sebesar Rp 141 trilyun. 

S e m e n t a r a s e k a d a r 

perbandingan saja, pendapatan 

minyak bumi pada 2007 hanya Rp 

5 5 , 5 3 t r i l y u n . D e n g a n 

mempertimbangkan adanya 

tekanan yang besar terhadap 

APBN ini maka pemerintah 

kemudian berusaha menekan 

d a n m e n g u r a n g i p o t e n s i 

kenaikan alokasi dana bagi 

subsidi BBM dalam APBN dengan 

menaikkan harga BBM di dalam 

negeri. 

Dampak Kenaikan Harga BBM 

Kenaikan harga BBM di dalam 

negeri akan menyelamatkan 

APBN dari tekanan. Dari APBN 

yang selamat ini pemerintah 

k e m u d i a n m e m b e r i k a n 

kompensasi sebagai pengganti. 

Bentuknya berupa dana bantuan 

langsung tunai (BLT) sebesar Rp 

100.000 per bulan/keluarga 

miskin yang diberikan sekaligus 

untuk tiga bulan. Keefektifannya 

dalam meredam dampak buruk 

yang dialami warga negara akibat 

kenaikan harga BBM ini belum 

t e r l i h a t . D i t a h u n - t a h u n 

sebelumnya, juga pernah 

dilakukan sejumlah program 

kompensasi (misalnya jaring 

pengaman sosial, beras untuk 

rakyat miskin (raskin), juga BLT), 

namun ternyata tetap saja angka 

kemiskinan bertambah. Menurut 

data Badan Pusat Statistik (BPS), 

angka kemiskinan seluruh 

Indonesia pada tahun 2004 

sebesar 36,1 juta jiwa dan tahun 

2008 justru meningkat menjadi 38 

juta jiwa. Dari APBN yang 

tergerus, hal apakah yang mampu 

dilakukan oleh pemerintah saat ini 

yang dapat melampaui apa yang 

pernah dilakukan sebelumnya? 

K o m p e n s a s i t i d a k 

signifikan, namun implikasi 

langsung kenaikan harga BBM 

tersebut bagi warga negara 

kebanyakan langsung terasa. 

Kenaikan harga minyak akan 

berdampak meningkatkan jumlah 

orang yang kehilangan mata 

pencaharian dan pekerjaan. 

Nelayan akan makin berat dan 

jarang melaut. Pabrik akan 

m e l a k u k a n e f i s i e n s i d a n 

pengurangan produksi yang 

berdampak pada meningkatnya 

pengangguran. Pekerjaan di 

sektor domestik juga terimbas, 

pekerja rumah tangga dan baby 

sitter di-PHK demi pengetatan 

anggaran. 

Kenaikan harga minyak 

akan menghasilkan multiflier 

effect. Inflasi, efek domino 

kenaikan harga, termasuk juga 

kebutuhan pokok. Kenaikan 

h a r g a - h a r g a j u g a a k a n 

m e n g u r a n g i k e m a m p u a n 

k a l a n g a n m i s k i n d a l a m 

mengakses pendidikan dan 

kesehatan. Terlebih di saat 

p e r s o a l a n k e s e h a t a n d a n 

pendidikan, yang seharusnya 

menjadi tanggung jawab negara, 

k i n i d i s e r a h k a n k e p a d a 

mekanisme pasar. Inflasi ini amat 

memberatkan bagi kehidupan 

banyak warga, terutama dari 

kalangan miskin dan nyaris 

miskin, terlebih bila mereka 

berpendapatan sangat minim dan 

tetap. Apalagi bagi mereka yang 

menganggur atau kemudian 

menjadi penganggur akibat 

tempatnya bekerja tutup atau 

mengurangi produksi akibat krisis 

ini. 

Kemampuan dan Kemauan 

Pemerintah 

Dalam kasus kenaikan harga BBM 

dan krisis pangan ini, tampak 

bahwa keterbatasan pendapatan 

n e g a r a t e l a h m e n j a d i k a n 

pemerintah juga terbatas dalam 

bertindak. Dengan wilayah negara 

yang luas dan kaya akan sumber 

daya alam, mengapa pendapatan 

negara masih relatif kecil bila 

d i b a n d i n g k a n d e n g a n 

potensinya? Salah satu yang 

utama, yang mengelola dan 

menikmati untung banyak dari 

sumber daya alam yang berlimpah 

tersebut, termasuk minyak bumi, 

adalah multi national corporation 

( M N C ) , b u k a n n e g a r a c q 

pemerintah Indonesia. MNC, juga 

perusahaan minyak domestik, 

sebagai kontraktor sangat 

dimanjakan oleh pemerintah 

dengan pemberian berbagai 

macam insentif (Pri Agung 

Rakhmanto, 2007). Mulai dari 

p e n i a d a a n k e w a j i b a n 

menyediakan/menjual minyak 

untuk keperluan dalam negeri 

( D M O ( D o m e s t i c M a r k e t 

Obligations) holiday), batasan 

cost recovery hingga 120%, 


15

nasional 

dberikannya investment credit 

bagi barang capital, hingga pola 

bagi hasil hingga 0:100, di mana 0 

untuk pemerintah 100 untuk 

kontraktor, misalnya dalam 

kontrak Blok Natuna D-Alpha, di 

mana 0% untuk pemerintah dan 

100% untuk ExxonMobil. Dalam 

hal minyak, pemerintah hanya 

dapat pajak dan persenan bagi 

hasil saja sehingga perolehannya 

juga relatif kecil. Sementara 

pendapatan pajak, tidak hanya 

dari perusahaan yang berkaitan 

dengan sumber daya alam, masih 

belum optimal. Selain karena 

sistem perpajakannya, juga 

masih besarnya kebocoran 

dalam pendapatan pajak ini. 

Te r m a s u k d a r i a d a n y a 

penyelundupan minyak. 

Sementara dari sisi 

pengeluaran, digerus oleh alokasi 

untuk membayar bunga dan 

cicilan utang, baik utang dalam 

negeri maupun luar negeri. Juga 

oleh kebocoran dan pemborosan 

a n g g a r a n . S u b s i d i m a k i n 

berkurang dan menjadi prioritas 

kesekian bila dibandingkan 

dengan pengeluaran untuk 

membayar hutang maupun pospos 

pengeluaran departemen 

yang sebenarnya dapat dihemat. 

A d a p r o b l e m d e n g a n 

kemampuan dan kemauan politik 

dari pemerintah dan rezim. Di 

mana tanggung jawab negara? 

Tanggung Jawab Negara 

Kenaikan harga BBM dan krisis 

pangan telah mengancam hak 

Ekosob warga negara, yang 

sejatinya menjadi tanggung jawab 

negara dalam pemenuhannya. 

Keterbatasan APBN, baik dari 

segi pendapatan maupun sisi 

alokasi pengeluarannya, tidak 

dapat menjadi dalih/alasan 

karena tanggung jawab tersebut 

dapat dilakukan secara progresif. 

Meningkatkan pendapatan bagi 

APBN dengan berperspektif 

k e r a k y a t a n d a n k e a d i l a n 

merupakan tanggung jawab 

pemerintah, bukan dalih untuk 

menutupi ketidakmampuan 

dalam memenuhi tanggung jawab 

lainnya. Pemerintah perlu 

memikirkan strateginya secara 

transparan dan bijak. 

Demikian juga alokasi 

bagi sisi pengeluarannya. 

Kesejahteraan sosial, khususnya 

bagi mereka yang miskin dan 

nyaris miskin, merupakan 

perspektifnya. Review atas pos 

pengeluaran APBN, khususnya 

menyangkut pembayaran utang 

dan pemborosan pengeluaran, 

perlu dilakukan. Alokasi bagi 

usaha pemenuhan hak ekonomi, 

sosial, dan budaya wajib menjadi 

prioritas. Ini bukan sekadar soal 

kemampuan, namun juga soal 

kemauan rejim yang memerintah. 

APBN perlu kuat, sustainable dari 

sisi pendapatan dan bijak dari sisi 

pengeluaran. APBN yang kuat, 

tahan dari goncangan yang 

berasal dari faktor eksternal, 

termasuk harga minyak dunia. 

APBN yang bijak, berperspektif 

kesejahteraan sosial serta 

m e m p r i o r i t a s k a n u s a h a 

pemenuhan hak ekonomi, sosial, 

d a n b u d a y a d a r i w a r g a 

negaranya. 

Catatan Penutup 

Berkenaan dengan problem saat 

ini, yakni keputusan pemerintah 

menaikkan harga BBM di dalam 

negeri, terlebih di saat krisis 

pangan dunia, merupakan 

kebijakan yang tidak hanya tidak 

populer namun memang benarbenar 

tidak bijak karena secara 

faktual memberikan implikasi 

buruk terhadap kondisi hak 

Ekosob kebanyakan warga 

negara, di mana seharusnya untuk 

pemenuhannya justru menjadi 

tanggung jawab negara. Proyek 

penyelamatan APBN saat ini tidak 

seharusnyalah dengan menekan 

pos subsidi BBM yang memang 

m a s i h d i b u t u h k a n o l e h 

kebanyakan warga negara untuk 

survival, namun dengan mengkaji 

ulang pos pengeluaran untuk 

pembayaran utang (yang dapat 

d i j a d w a l u l a n g m a u p u n 

dihapuskan) dan pengeluaran 

yang bukan prioritas dan lebih 

m e r u p a k a n p e m b o r o s a n , 

misalnya yang ada dalam 

anggaran-anggaran di sejumlah 

departemen. 

Untuk jangka menengah 

dan panjang, selain berusaha 

menyusun alokasi anggaran demi 

kesejahteraan sosial, mengkaji 

ulang persoalan pembayaran 

u t a n g , s e r t a m e n g u r a n g i 

/menghapuskan pemborosan dan 

kebocoran anggaran, pemerintah 

p e r l u m e n i n g k a t k a n s i s i 

pendapatan negara melalui 

berbagai kebijakan dan strategi 

yang demokratis dan memenuhi 

aspek keadilan, misalnya, 

penguatan Pertamina yang 

menguasai hajat hidup orang 

banyak sehingga selain berfungsi 

sebagaimana seharusnya juga 

tidak merugi namun justru 

memberikan pendapatan bagi 

negara, mengkaji pajak progresif. 

Akuntabilitas sisi pendapatan dan 

pengeluaran dari APBN tersebut 

merupakan tanggung jawab 

negara, cq pemerintah (dan DPR). 

APBN yang kuat dan bijak 

merupakan instrumen penting 

bagi negara cq pemerintah yang 

bermartabat dalam memenuhi 

t a n g g u n g j a w a b n y a a k a n 

p e m e n u h a n h a k E k o s o b 

warganya. ***** 




Penyiksaan: 

Bagaimana Mungkin Dikriminalisasi, 

Diatur Saja Belum 

Oleh Betty Yolanda 

(Staf di ELSAM) 

internasional 

enyiksaan adalah 

sebuah kejahatan 

serius berdasarkan 

hukum internasional 

(serious crime) yang Pdisejajarkan dengan kejahatankejahatan 

serius lainnya seperti 

pembajakan, perbudakan, 

kejahatan perang, kejahatan 

terhadap perdamaian, kejahatan 

terhadap kemanusiaan, dan 

genosida. Hal ini ditegaskan 

dalam Prinsip 2 Princenton 

1 

Principles. 

Sebagai salah satu 

Negara Pihak pada Konvensi 

Menentang Penyiksaan dan 

Perlakuan atau Penghukuman 

L a i n y a n g K e j a m , Ti d a k 

Manusiawi dan Merendahkan 

Martabat (Konvensi Menentang 

Penyiksaan atau Konvensi), 

Indonesia berkewajiban untuk 

menyerahkan laporan atas 

implementasi terhadap Konvensi 

kepada Komite Menentang 

Penyiksaan (Komite). Pada tahun 

2001, Pemerintah Indonesia telah 

menyerahkan laporan awalnya 

(initial report) kepada Komite, 

yang kemudian diikuti dengan 

penyerahan laporan periodik 

kedua (second periodic report) 

pada bulan September 2005. 

N a m u n , l a p o r a n k e d u a 

Pemerintah baru mendapat 

kesempatan untuk pembahasan 

pada awal Mei 2008. 

Pada tanggal 28 April-16 

Mei 2008, Komite Menentang 

P e n y i k s a a n t e l a h 

menyelenggarakan sesinya yang 

2 

ke-40 di Jenewa, Swiss. 

Sebanyak delapan laporan 

Negara-Negara Pihak dibahas 

dalam sesi tersebut, termasuk 

laporan Australia, Swedia, 

Islandia, Aljazair, Indonesia, 

Zambia, Macedonia, dan Kosta 

Rika. Indonesia mendapat giliran 

pembahasan pada tanggal 6-7 

Mei 2008. 

Selama 2 (dua) hari 

P e m e r i n t a h d i b e r i k a n 

k e s e m p a t a n u n t u k 

mempresentasikan laporan dan 

j a w a b a n a t a s D a f t a r 

Permasalahan (List of Issues) 

yang dikeluarkan oleh Komite 

pada bulan Desember 2007. 

Apabila tidak puas dengan 

jawaban yang diberikan, para 

anggota Komite berhak untuk 

m e n g a j u k a n p e r t a n y a a n - 

pertanyaan tambahan, bahkan 

jika topik yang diangkat bukan 

merupakan bagian dari Daftar 

Permasalahan, atau pun tercakup 

d a l a m l a p o r a n N e g a r a . 

Kesempatan ini digunakan oleh 

Felice Gaer (Pelapor untuk 

Indonesia), Claudio Grossman 

(Wakil Pelapor), dan beberapa 

anggota Komite lainnya untuk 

k e m b a l i m e m p e r t a n y a k a n 

beberapa isu krusial, antara lain, 

ketiadaan definisi penyiksaan 

dalam KUHP; pemberian amnesti 

untuk kejahatan serius; kekerasan 

terhadap para pembela hak asasi 

m a n u s i a ; p e m b e r l a k u a n 

peraturan-peraturan daerah yang 

diskriminatif; lamanya masa 

p e n a h a n a n ; p r a k t i k s u n a t 

perempuan; dan rendahnya usia 

pertanggungjawaban pidana 

3 

anak. 

S e p e r t i h a l n y a 

P e m e r i n t a h , o r g a n i s a s i - 

organisasi non-pemerintah 

(ORNOP) dan Komisi Nasional 

Hak Asasi Manusia (KOMNAS 

HAM) juga mendapat kesempatan 

untuk berdialog dengan Komite. 

Sejak tahun 2004 Komite 

menerapkan sebuah prosedur 

baru, yakni menjadwalkan, di 

dalam agenda kerjanya, masingmasing 

1 (satu) jam pertemuan 


17


internasional 

resmi dengan ORNOP dan 

KOMNAS HAM yang telah 

menyerahkan laporan-laporan 

alternatif sebagai tandingan 

terhadap laporan Pemerintah. 

Sungguh disayangkan, hanya 

karena alasan administratif 

KOMNAS HAM berhalangan 

hadir pada sesi Komite yang ke- 

40 tersebut. 

Selain laporan periodik 

P e m e r i n t a h , K o m i t e j u g a 

menerima 6 laporan alternatif dari 

Amnesty International; Asian 

Legal Resource Centre (ALRC); 

Komnas Perempuan; laporan 

bersama Sekretariat Keadilan 

dan Perdamaian (SKP) Jayapura, 

Imparsial, Progressio Timor 

Leste, Sinode GKI Papua, dan 

Franciscans International; dan 

Kelompok Kerja untuk Advokasi 

Menentang Penyiksaan (Pokja 

Anti Penyiksaan) yang bekerja 

sama dengan Association for the 

Prevention of Torture (APT) dan 

World Organisation against 

Torture (OMCT). 

Dari 50 pertanyaan yang 

diajukan oleh Komite dalam 

D a f t a r P e r m a s a l a h a n , 

Pemerintah, yang diwakili oleh 

kurang lebih 30 orang delegasi 

dari berbagai departemen terkait, 

memberikan informasi yang 

s a n g a t m i n i m m e n g e n a i 

beberapa isu, antara lain isu 

mengenai kerangka hukum; 

agama (Ahmadiyah); impunitas; 

perda-perda Syariah; otonomi 

daerah; dan kekerasan terhadap 

perempuan. 

Dalam hal kerangka 

hukum, nampaknya Pemerintah 

tetap berpegang teguh bahwa 

meskipun definisi mengenai 

penyiksaan belum diatur dalam 

K U H P , p a s a l - p a s a l 

penganiayaan sudah cukup 

memadai karena penganiayaan 

sudah mencakup kekerasan fisik. 

Padahal, definisi penyiksaan 

yang dimaksud dalam Pasal 1 

Konvensi tidak hanya mencakup 

“kekerasan fisik” tetapi juga 

“penderitaan atau rasa sakit yang 

hebat secara mental”. Beralih ke 

isu perempuan, khususnya sunat 

perempuan, Pemerintah menilai 

b a h w a s u n a t p e r e m p u a n 

merupakan praktik yang sudah 

b e r l a n g s u n g l a m a d a n 

merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari adat-istiadat 

masyarakat, bukan sebagai 

tindakan diskriminatif dan tidak 

manusiawi. 

Setelah berdialog dengan 

Pemerintah dan beberapa 

stakeholder lainnya, Komite 

akhirnya mengeluarkan sebuah 

k e s i m p u l a n o b s e r v a s i 

(concluding observation) pada 

tanggal 16 Mei 2008. Kesimpulan 

ini tidak hanya menyoroti aspeka 

s p e k p o s i t i f t e t a p i j u g a 

mengangkat masalah-masalah 

yang dinilai masih sangat 

m e m p r i h a t i n k a n s e r t a 

m e m b e r i k a n r e k o m e n d a s i 

mengenai langkah-langkah yang 

harus diambil untuk perbaikan. 

J i k a d i b a n d i n g k a n 

dengan kesimpulan observasi 

4 

Komite tahun 2001, kesimpulan 

observasi Komite atas laporan 

periodik kedua Indonesia ini 

d i n i l a i s a n g a t k e r a s d a n 

mengakomodasi pelbagai isu 

penting yang sebelumnya tidak 

t e r s e n t u h , a n t a r a l a i n 

penggunaan statemen yang 

diperoleh dengan penyiksaan 

dalam pemeriksaan perkara; 

perda-perda diskriminatif; sunat 

perempuan; kekerasan dalam 

rumah tangga; sistem peradilan 

pidana anak; pengungsi internal 

(internally displaced persons); 

kekerasan terhadap Ahmadiyah; 

perdagangan perempuan dan 

anak; buruh migran perempuan; 

penyelidikan dan penuntutan 

Kejaksaan Agung yang tidak 

efektif terhadap kasus-kasus 

pelanggaran berat hak asasi 

manusia; dan mekanisme 

monitoring terhadap pelbagai 

fasilitas penahanan. 

Dari 44 rekomendasi, 

Komite meminta Pemerintah 

Indonesia untuk menyediakan 

informasi, dalam jangka waktu 

satu tahun, atas 6 rekomendasi 

y a n g t e r k a i t d e n g a n i s u 

penyiksaan dan perlakuan 

sewenang-wenang yang meluas 

dan upaya perlindungan yang 

tidak memadai bagi para tahanan 

di kantor polisi; perda-perda 

diskriminatif; pengungsi internal; 

kekerasan terhadap Ahmadiyah; 

perdagangan perempuan dan 

anak; buruh migran perempuan; 

dan independensi Komnas HAM. 

Sepanjang sejarah, baru 

kali ini Komite secara tegas 

meminta Pemerintah untuk 

bekerja sama dengan dunia 

internasional untuk menyelidiki, 

menuntut dan mengekstradisi 

Kolonel Burhanuddin Siagian 

yang telah mendapat red notice 

(surat penangkapan) dari Interpol 

atas pelanggaran berat hak asasi 

manusia di Timor-Timur pada 

tahun 1999. 

Semua masalah tersebut 

di atas perlahan-lahan akan dapat 

diatasi jika Pemerintah mau 

s e g e r a m e n g k r i m i n a l i s a s i 

penyiksaan dalam KUHP yang 

adalah payung hukum dari semua 

peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. Memang, definisi 

penyiksaan sudah dimasukkan ke 

dalam RUU KUHP, namun entah 

k a p a n P e m e r i n t a h a k a n 

mensahkan RUU KUHP tersebut. 

Catatan: 

1.Princenton Principles, Principle 2: 

Serious Crimes Under International 

Law, butir (1) berbunyi: “For purposes 

of these principles, serious crimes 

under international law include: (1) 

piracy; (2) slavery; (3) war crimes; (4) 

crimes against peace; (5) crimes 

against humanity; (6) genocide; and (7) 

torture.” 

2.Untuk mengakses semua dokumen 

yang relevan dengan sesi ke-40 

Komite Menentang Penyiksaan 

s i l a k a n k u n j u n g i 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/ 

cat/cats40.htm. 

3.Silakan lihat Siaran Pers Komite 

Menentang Penyiksaan tanggal 7 Mei 

2008, 

Http://www.unog.ch/unog/website/ne 

ws_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/ 

54E3118EC5178635C12574420041 

CFBF?OpenDocument. 

4.CAT/C/XXVII/Concl.3, 22/11/2001, 

d a p a t d i a k s e s d i 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Sy 

mbol)/1853a70025ce7646c1256b110 

04f0a2b?Opendocument 

18 



Menuju Pembentukan 

Pengadilan HAM dan KKR Aceh 

(Review dari awal tahun 2008 Sekarang) 

Oleh Raimondus Arwalembun 

(Staf Publikasi ELSAM) 

daerah 

engapa pembentukan 

Pengadilan HAM dan 

KKR Aceh seperti yang 

tertuang dalam MoU 

H e l s i n k i y a n g Mditandatangani oleh Pemerintah 

Republik Indonesia dan Gerakan 

Aceh Merdeka belum terwujud? 

Siapakah yang bertanggung jawab 

terhadap proses pembentukannya? 

Kalau pemerintah pusat yang 

bertanggung jawab, apa bentuk 

t a n g g u n g j a w a b n y a d a l a m 

mengupayakan pembentukan 

Pengadilan HAM dan KKR Aceh? 

Pertanyaan-pertanyaan di 

atas merupakan penuntun bagi kita 

untuk melihat sampai sejauh 

m a n a k a h p e m e r i n t a h p u s a t 

menjalankan kewajibannya dalam 

m e w u j u d k a n p e m b e n t u k a n 

Pengadilan HAM dan KKR Aceh. 

Inilah yang dituntut oleh rakyat Aceh, 

tanggung jawab negara dalam 

melaksanakan kewajibannya itu. 

Menurut hemat penulis, dalam 

proses pembentukan Pengadilan 

HAM dan KKR Aceh, pemerintah 

terkesan mengabaikan kewajibannya 

itu. Ini terlihat ketika bulan Desember 

2006 yang lalu, Mahkamah Konstitusi 

(MK) mencabut UU No. 27/2004 

tentang Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi. Pertanyaan yang 

m u n c u l a d a l a h : a p a k a h 

pembentukan Pengadilan HAM dan 

KKR Aceh dapat diwujudkan setelah 

KKR Nasional dicabut oleh MK 

karena dinilai bertentangan dengan 

UUD 1945? Lepas dari jawaban atas 

pertanyaan di atas, di tahun ini 

(2008), suara-suara yang menuntut 


KKR Aceh terus menggema. Berikut 

adalah beberapa data terakhir 

perkembangan isu Pengadilan HAM 

dan KKR Aceh yang dihimpun dari 

berbagai sumber: 

? Pada tanggal 22 Januari 2008, 

Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh 

meminta DPR mendesak pemerintah 

menuntaskan pelanggaran hak asasi 

m a n u s i a d i A c e h , m e r e k a 

mengusulkan dibentuknya Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) 

Aceh. Menurut Rafendi Djamin 

(Koordinator Human Rights Working 

Group), semangat pembentukan 

pengadilan HAM dan KKR Aceh 

adalah menghentikan kekerasan 

yang terjadi di Aceh, jadi dicabutnya 

UU KKR Nasional oleh Mahkamah 

K o n s t i t u s i s e h a r u s n y a t i d a k 

membatalkan pembentukan KKR 

Aceh sebab dasar pembentukan KKR 

Aceh adalah UU 11/2006 tentang 

Pemerintahan Aceh; 

? Tanggal 16 April 2008, CoSPA 

(Commission on Sustaining Peace in 

Aceh) mendesak pemerintah pusat 

m e m p e r c e p a t p e m b e n t u k a n 

pengadilan HAM dan KKR untuk 

Aceh. Menurut Ir Azwar Abubakar MM 

(Pimpinan Pertemuan CoSPA), 

Pengadilan HAM dan KKR Aceh 

merupakan amanat MoU Helsinki 

serta Undang-Undang Pemerintahan 

Aceh yang belum terealisasi. Selain 

itu, dalam rilis komisi yang 

ditandatangani pemimpin pertemuan 

CoSPA, Azwar Abubakar, dinyatakan, 

pembahasan draf peraturan daerah 

atau qanun Dewan Perwakilan 

Rakyat Aceh mengenai KKR 

sebaiknya dilakukan setelah RUU 

KKR di tingkat nasional disahkan 

m e n j a d i u n d a n g - u n d a n g . 

Pembentukan qanun mengenai KKR 

Aceh yang dilakukan sebelum UU 

KKR disahkan dikhawatirkan akan 

bertentangan dengan peraturan 

perundangan di atasnya; 

? Tanggal 29 April 2008, dalam 

rapat yang digelar di Sekretariat 

Forbes Damai Aceh, Kompleks 

Taman Ratu Safiatuddin, Banda 

Aceh, anggota Forbes Damai Aceh 

sepakat untuk membahas rancangan 

qanun (raqan) Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi (KKR). Tugas tersebut 

nantinya akan dilaksanakan Badan 

Narasumber Damai Aceh atau Aceh 

Peace Resouces Center (APRC); 

? Tanggal 1 Mei 2008, Sedikitnya 

40 pakar, akademisi dan praktisi 

d i l i b a tkan p e merintah d a l a m 

menyusun satu draft rancangan 

qanun (Raqan) tentang Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). 

Dua orang di antaranya adalah pakar 

asal Jerman. Tim pra rancangan 

qanun KKR dibentuk melalui 

k e p u t u s a n G u b e r n u r N o . 

188.342/37/2008 tanggal 8 April 2008 

terdiri 40 personil. Tim ini bertugas 

mencari bahan masukan untuk 

pembentukan komisi kebenaran dan 

rekonsiliasi, baik dari nilai-nilai 

universal maupun kearifan lokal serta 

norma-norma agama; 

? Pada tanggal 07 Mei 2008, 

dalam kunjungannya, Ketua Crisis 

Management Initiative (CMI) dan 

Interpeace Peacebuilding Alliance 

Martti Ahtisaari mempertanyakan 

komitmen Presiden Susilo Bambang 

Yu d h o y o n o t e n t a n g K o m i s i 

Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) 

Aceh yang kini mandeg. 

F a k t a - f a k t a d i a t a s , 

sesungguhnya hendak menunjukkan 

kepada kita bahwa penyelesaian 

pelanggaran HAM masa lalu di Aceh 

sebenarnya merupakan persoalan 

mendesak yang harus segera 

d i p i k i r k a n k e m b a l i . A r t i n y a , 


KKR Aceh sebagaimana diamanatkan 

dalam MoU Helsinki harus segera 

diwujudkan. Tapi apakah ini mungkin? 

Menurut hemat penulis, walau pun 

dasar pembentukan KKR Aceh adalah 

UU 11/2006 tentang Pemerintahan 

Aceh, namun pembentukannya akan 

sulit terwujud kalau pemerintah pusat 

tidak serius untuk mencari atau 

membentuk kembali UU KKR 

Nasional yang telah dibatalkan MK 

pada bulan Desember 2006 yang lalu. 

Kalau faktanya demikian, berarti 

negara, dalam hal ini “tidak mampu” 

melaksanakan kewajibannya. 

Pertanyaan kritisnya adalah: kalau 

negara “tidak mampu,” apakah 

m a s y a r a k a t A c e h m a m p u 

mewujudkannya? Semoga....! 


19


perspektif 

Merawat Ke-Indonesiaan 

Oleh Amiruddin al Rahab 

(Pengamat Politik dan HAM di ELSAM) 

20 

erakhirnya bulan Mei 

dalam setiap tahun 

s e t e l a h g e r a k a n 

reformasi terjadi, 

Bterasa ada satu hal 

yang bolong di dalamnya. Yaitu 

mengkerdilnya ke-Indonesiaan 

serta menjauhnya perubahan ke 

arah yang baik. 

Dalam situasi seperti itu, 

apa makna Kebangkitan 

Nasional yang ke 100 

tahun sekarang ini? 

Kebangkitan Nasional 

hanya bermakna jika 

p e r i n g a t a n n y a t i d a k 

d i t e m p a t k a n p a d a 

kenangan, melainkan 

pada tekad untuk merawat 

ke-Indonesian 100 tahun 

k e d e p a n . G e r a k a n 

reformasi sesunguhnya 

adalah upaya terusmenerus 

untuk merawat 

ke-Indonesiaan agar 

keluar dari kehancuran 

a k i b a t d i m a n g s a 

otoriterianisme. 

Yang diharapkan 

setelah jatuhnya rezim 

militer Soeharto adalah 

t e r w u j u d n y a k e - 

I n d o n e s i a a n y a n g 

menghargai kemanusian 

dan hak asasi manusia dengan 

memenuhi keadilan bagi mereka 

yang menjadi korban, baik korban 

akibat kedurjanaan politik mau 

pun akibat struktur ekonomi yang 

tidak adil. Seiring dengan itu juga 

memberikan ganjaran yang 

setimpal kepada mereka yang 

m e n j a d i p e n y o k o n g d a n 

penganjur segala bentuk politik 

kerdujanaan di masa lalu itu. 

Singkat kata, ke-Indonesian yang 


baru adalah ke-Indonesian yang 

menentukan batas antara politik 

kedurjanaan dengan politik yang 

menghargai kemanusian dan hak 

asasi manusia (civility politic). 

Akibat tidak pernah 

jelasnya garis demarkasi antara 

politik kedurjanaan dengan politik 

k e a d a b a n m e m b u a t k e - 

Indonesian kini kian compangcamping. 

Hal itu tampak dari 

mengap-mengapnya rakyat di 

Sidoarjo yang ditelan lumpur 

Lapindo, mengigilnya Jamaah 

Ahmadiah akibat dimangsa oleh 

e g o i s m e k e a g a m a a n , 

menjeritnya rakyat yang papa 

akibat dijerat harga BBM yang 

melambung tinggi. Penjarahan 

hutan dan bencana alam 

mendera setiap saat hampir di 

seantero nusantara. Singkatnya, 

rakyat dibiarkan terkapar tanpa 

pangan dan keamanan diri oleh 

para elit di semua level. 

Sementara para petinggi partai 

politik hanya sibuk bersolek 

dengan beragam iklan menjual diri 

sambil mengagahi ke-Indonesian 

sedemikian rupa. Pemimpinpemimpin 

di daerah sibuk 

berternak kabupten/kota baru 

demi menyulap keuangan negara 

dan mengobral segala 

potensi daerah dengan 

harga murah demi PAD. 

Dalam situasi seperti ini, 

d e m o k r a s i y a n g k i n i 

dikembangkan terasa tidak 

mampu menjadi sarana 

u n t u k m e n e g u h k a n 

keadilan. Bahkan banyak 

p i h a k y a n g m e n i l a i 

d e m o k r a s i y a n g k i n i 

b e r k e m b a n g j u s t r u 

m e m p e r m u d a h p a r a 

penyokong rezim lama 

untuk bersalin rupa menjadi 

penganjur demokrasi dan 

sekaligus memperkudanya. 

Para penyokong rezim lama 

ini malah dengan gagah 

berani dan merasa tanpa 

dosa mengemukakan mari 

kita melihat ke depan 

dengan melupakan masa 

lalu. Singkatnya masalah 

kekinian jauh lebih mendesak 

untuk diselesaikan, ketimbang 

menguak luka lama. Padahal, 

langkah melupakan begitu saja, 

akan menjadi preseden buruk bagi 

p o l i t i k d a n h u k u m d a l a m 

merekonstruksi ke-Indonesiaan 

yang baru. Artinya, dengan 

melupakan, pemerintah seakan 

memberikan sinyal lampu hijau 

kepada semua pihak yang dulu 

melakukan dan bertanggung

perspektif 


jawab atas politik kedurjanaan 

untuk terus merasa benar dan 

b a h k a n k e k e r a s a n b o l e h 

dipraktekan kembali dalam 

menjalankan politik kenegaraan. 

Toh semuanya bisa dilupakan 

dan dimaafkan. 

Di era Soeharto, ke- 

Indonesiaan hadir di Aceh 

menebar maut, di Papua begitu 

diskriminatif, di Maluku dan Poso 

memendam segregasi agama, di 

K a l i m a n t a n m e n g a n d u n g 

prasangka etnis serta di Jawa 

mengadung kecemburuan kelas 

sosial yang menajam. Artinya 

konstruksi ke-Indonesiaan yang 

dikonstruksikan oleh rezim 

militer-golkar Soeharto begitu 

bermasalah bagi ke-Indonesian 

kita sebagai bangsa. Karena ke- 

Indonesian rezim militer-golkar 

Soeharto terlalu pencemburu 

pada daerah sehingga berwatak 

menyerang-yerang, terlalu rakus 

sehingga menyedot semua yang 

ada di daerah ke pusat, terlalu 

b e n g i s s e h i n g g a m u d a h 

memvonis warganya menjadi 

sesat, ekstrem, separatis, OTB 

bahkan GPK, serta terlalu suka 

menggadaikan semua SDA. 

S i n g k a t n y a , s i k a p 

pemerintah dan kekuatan politik 

yang mendiamkan seluruh 

kekerasan yang terindikasi 

secara kuat sebagai pelanggaran 

HAM dan memiskin rakyat 

Indonesia secara sistematis, 

menunjukan bahwa dalam 

sepuluh tahun ini belum ada 

perbedaan yang berarti antara 

karakter politik pemerintahan 

masa lalu dengan masa kini. 

Maknanya adalah elit-elit politik, 

partai politik dan pemerintah 

gagal merawat ke-Indonesiaan 

dalam sepuluh tahun ini. 

Akibatnya aksi-aksi kekerasan 

terus terjadi, kemiskinan tetap 

menjerat leher rakyat Indonesia 

dan SDA Indonesia diobral muruh 

kepada pihak asing demi rente. 

Beranjak dari fenomenf 

e n o m e n s e p e r t i i t u , 

sesunguhnya pengungkapan 

kebenaran akan watak rezim 

masa lalu dalam bidang ekonomi 

dan politik sunguh harus kita 

pikirkan matang sekarang ini 

sebagai cara kita merawat ke- 

Indonesiaan secara baru demi 

100 tahun ke depan. Indonesia 

100 tahun kedepan adalah 

Indonesia yang bisa menjadi 

taman sari bagi kehidupan 

bersama yang lebih baik. 

Kalau dipertanyakan 

mengapa ke-Indonesia perlu 

dirawat? Jawabannya adalah 

untuk mencegah disintegrasi 

bangsa. Mengapa bangsa 

t e r a n c a m d i s i n t e g r a s i ? 

Sebenarnya jawaban yang 

mendasar adalah karena tidak 

ada ruang bagi kehidupan 

bersama yang lebih baik. Namun, 

e l i t e N e g a r a s e r i n g 

menyembunyikan atau tak cukup 

kesatria untuk mengakui adanya 

s i k a p y a n g m e n g a n c a m 

kehidupan bersama itu dalam 

mengelola negara. Oleh karena 

itu, segala watak ke-Indonesiaan 

yang dibangun oleh rezim 

Soeharto, mesti kita ubah jika ingin 

Indonesia masih ada 100 tahun 

lagi. 

Oleh karena itu merawat 

ke-Indonesia demi 100 tahun ke 

depan, perlu diambil langkahlangkah 

yang memberikan 

kepastian akan dipenuhinya hak 

warga negara untuk tahu tentang 

apa yang terjadi di masa lalu (right 

to know) dan hak atas keadilan 

(right to justice) serta hak untuk 

berpartisipasi secara politik (right 

to participate) dan hak atas 

informasi (right to information) . 

Atau dalam ungkapan 

para ahli hukum rule of law harus 

ditegakan. Sebab tanpa rule of 

law, komitmen untuk memperbaiki 

akibat dari kedurjanaan politik 

atau kesalahan pengelolaan 

ekonomi negara tidak akan ada. 

Atau bagaimana saat ini 

kita memaknai ke-Indonesiaan 

kita tanpa adanya pengakuan 

akan kebenaran di masa lalu yang 

telah mengoyahkan seluruh sendisendi 

pondasi kebangsaan dan 

kenegaraan yang bernama 

Indonesia ini? Atau apa makna 

menjadi Indonesia saat ini, ketika 

kita terpencar ke dalam puak-puak 

etnis dan agama begitu mudah, 

bahkan saling membunuh dalam 

ikatan ke-Indonesiaan? Maka dari 

itu merawat ke-Indonesiaan, 

berarti merawat kemanusian kita. 

Semoga. 


21


resensi 

Mahkamah Pidana Internasional: 

Statuta Roma, Hukum Acara, 

dan Unsur-Unsur Kejahatan 

Oleh Ikhana Indah 

(Staf ELSAM) 

Judul Buku : Mahkama Pidana Internasional: Statuta Roma, 

Hukum Acara, dan Unsur-Unsur Kejahatan 

Pengantar : Agung Yudhawiranata 

Penerbit : ELSAM 

Tahun : 2007 

Data Fisik : 384 hlm 

“ 

elanggaran berat hak 

asasi manusia yang 

d i l a k u k a n o l e h 

N e g a r a m e l a l u i 

aparat negaranya Psupaya dibawa ke Mahkamah 

Internasional agar pelakunya 

diadili.” Atau “… bawa kasus 

pelangaran hak asasi manusia ke 

Mahkamah Internasoional…!” 

Pendapat yang sering muncul 

adalah bahwa Mahkamah 

Internasional dapat menangani 

kasus pelanggaran berat hak 

asasi manusia yang dilakukan 

oleh negara. Padahal jurisdiksi 

M a h k a m a h I n t e r n a s i o n a l 

hanyalah sengketa antar Negara, 

dan bukan antara Negara dengan 

warga negaranya. 

Jika akan membawa 

kasus pelanggaran berat hak 

asasi manusia yang dilakukan 

oleh Negara melalui aparat 

negaranya, maka seharusnya 

Mahkamah Pidana Internasional 

adalah lembaga yang tepat. 

Karena jurisdiksi Mahkamah 

Pidana Internasional adalah 

kejahatan paling serius yang 

menjadi perhatian masyarakat 

internasional. Kejahatan tersebut 

antara lain adalah genosida 

(pemusnahan etnis); kejahatan 

t e r h a d a p k e m a n u s i a a n ; 

kejahatan perang; dan kejahatan 

agresi. 

D i t e n g a h - t e n g a h 

tuntutan penyelesaian masalah 

pelanggaran berat hak asasi 

manusia, maka pemahaman 

mengenai perangkat hak asasi 

manusia, terutama di tingkat 

Internasional sangat diperlukan. 

Hal inilah yang mendorong 

ELSAM untuk menterjemahkan 

dan menerbitkan Statuta Roma 

u n t u k M a h k a m a h P i d a n a 

Internasional. Diharapkan, 

penerbitan buku ini dapat 

memberikan kontribusi dalam 

perumusan perangkat hukum hak 

asasi manusia di Indonesia. 

Buku ini adalah edisi 

revisi dari buku Statuta Roma 

yang terbit pada tahun 2000. Jika 

pada edisi sebelumnya hanya 

menjelaskan mengenai Statuta 

Roma, maka pada edisi kali ini, 

penyempurnaan dilakukan 

dengan memasukkan Hukum 

Acara dan Pembuktian serta 

Unsur-unsur Kejahatan. Secara 

keseluruhan, buku ini dibagi 

menjadi 3 bagian utama. 

Bagian pertama adalah 

Statuta Roma, yang menjelaskan 

tentang definisi dari Mahkamah 

Pidana Internasional; berbagai 

kejahatan yang masuk dalam 

jurisdiksi Mahkamah Pidana 

Internasional seperti Kejahatan 

Genosida; Kejahatan terhadap 

Kemanusiaan; Kejahatan Perang 

dan Kejahatan Agresi. Dan untuk 

lebih detailnya, penjabaran dari 

m a s i n g - m a s i n g k e j a h a t a n 

tersebut terdapat dalam beberapa 

pasal. Bagian ini menjelaskan 

m e n g e n a i j u r i s i d i k s i d a n 

bagaimana prosedur beracara di 

Mahkamah Pidana Internasional. 

Selain itu, bagian ini juga yang 

m e n j a w a b k e k h a w a t i r a n 

b e b e r a p a N e g a r a b a h w a 


akan mengintervensi hukum 

nasional dari masing-masing 

Negara. Menurut Statuta Roma, 

kekhawatiran tersebut tidaklah 

tepat, karena prinsipnya adalah 


akan berlaku jika pengadilan 

nasional tidak mau dan tidak 

22 


m a m p u m e n g a d i l i s u a t u 

p e l a n g g a r a n t e r h a d a p 

kemanusiaan. Dan tujuan dari 


a d a l a h u n t u k m e n d o r o n g 

keefektifan dari pengadilan 

n a s i o n a l . H a l i n i j u g a 

disampaikan kembali di bagian 

kata pengantar (hal xix). 

Bagian kedua yaitu 

Hukum Acara dan Pembuktian. 

Bagian ini menjelaskan mengenai 

bagaimana prosedur beracara 

dan pembuktian yang lebih 

mendalam dari apa yang sudah 

diatur dalam Statuta Roma. 

Misalnya berbagai ketentuan 

yang mengatur mengenai 

komposisi dan administrasi 

mahkamah, seperti bagaimana 

sidang pleno, pengambilan 

sumpah hingga unit korban dan 

saksi bekerja. Bagaimana 

prosedur persidangan hingga 

upaya banding dan peninjauan 

kembali. Bagian ini menjelaskan 

pula bagaimana cara kerja hakim, 

penuntut umum, wakil penuntut 

umum serta panitera dalam 

Mahkamah Pidana Internasional. 

Intinya, bagian kedua ini 

m e n j e l a s k a n b a g a i m a n a 

administrasi keadilan bekerja. 

B a g i a n k e t i g a 

menjelaskan mengenai Unsur- 

Unsur Kejahatan. Disebutkan 

bahwa unsur-unsur kejahatan 

yang diuraikan akan membantu 

mahkamah dalam menafsirkan 

dan menerapkan pasal 6, 7, dan 8 

(hal 309). Seluruh unsur-unsur 

dari masing-masing kejahatan 

disebutkan detail dan jelas. 

Pelakunnya membunuh 

satu atau lebih orang; orang yang 

dibunuh itu berasal dari suatu 

bangsa tertentu, kelompok etnis 

atau agama tertentu; pelakunya 

m e m a n g b e r n i a t u n t u k 

menghancurkan, baik seluruh 

maupun sebagian bangsa, etnis, 

ras atau agama tertentu; dan 

tindakan tersebut terjadi dalam 

konteks tindakan yang tidak pasti 

saja berakibat pada kehancuran 

terhadap kelompok tersebut..” ini 

adalah salah satu unsur-unsur 

yang disebutkan dalam kejahatan 

genoosida dengan pembunuhan. 

Bagian ini menjadi sangat 

penting karena menjelaskan 

dengan detail dan jelas unsurunsur 

kejahatan yang masuk 

dalam jurisdiksi Mahkamah 

Pidana Internasional. Artinya, 

pembaca benar-benar dapat 

memahami kejahatan seperti apa 

yang dapat dibawa ke Mahkamah 

Pidana Internasional, sehingga 

pendapat-pendapat seperti yang 

dikutip di awal tulisan ini tidak 

akan terjadi lagi. 

D a l a m k o n t e k s 

Indonesia, UU No. 26 tahun 2000 

mengenai pengadilan hak asasi 

manusia telah mengadopsi 

sebagian dari Statuta Roma, 

walaupun dalam beberapa hal 

juga tidak sesuai dengan Statuta 

Roma. Tujuan dari Statuta Roma 

adalah untuk memberikan 

perlindungan dan jaminan 

penghukuman bagi kejahatan 

resensi 

terhadap kemanusiaan, kejahatan 

perang dan juga genosida, 

d e n g a n m e n g u t a m a k a n 

mekanisme hukum nasional. 

Tetapi di lain sisi, perlindungan hak 

asasi manusia di Indonesia juga 

belum berjalan dengan maksimal. 

A r t i n y a , k i t a ( I n d o n e s i a ) 

memerlukan Statuta Roma guna 

menegakkan Hukum Hak Asasi 

Manusia, maka meratifikasi 

Statuta Roma adalah pilihan yang 

tepat dan mendesak. 

Dengan hadirnya buku ini, 

diharapkan dapat membantu dan 

m e m b e r i k a n p e m a h a m a n 

mengenai hukum hak asasi 

m a n u s i a , d a n j u g a d a p a t 

mendorong Indonesia untuk 

segera meratifikasi Statuta Roma. 

Selamat membaca.....

Beberapa Program ELSAM ke Depan 

(Juli - Agustus 2008) 

Oleh Raimondus Arwalembun 

(Staf Publikasi ELSAM) 

ada tanggal 28-29 

J u l i 2 0 0 8 

m e n d a t a n g , 

E L S A M a k a n 

m e n g a d a k a n P“Seminar & Workshop 

Kekerasan Komunal.” 

Kegiatan yang akan diadakan 

di kota Pontianak, Kalimantan 

Barat ini bertujuan untuk: (1) 

Bersama seluruh elemen 

masyarakat mencari jalan 

k e l u a r d a r i k e b u n t u a n 

p e n y e l e s a i a n m a s a l a h 

kekerasan yang terjadi di 

Kalimantan Barat khususnya 

maupun Indonesia; (2) 

Mengembangkan ide-ide 

p e n y e l e s a i a n k a s u s 

kekerasan; (3) mendiskusikan 

d a n k e m u d i a n 

merekomendasikan langkahlangkah 

yang bisa diambil oleh 

pemerintah daerah dalam 

pencegahan kekerasan dalam 

bentuk pokok-pokok pikiran 

hasil seminar dan lokakarya. 

Adapun tema dari seminar ini 

a d a l a h : K e k e r a s a n 

komunal sebagai sisi 

gelap demokrasi. Seminar 

ini akan dihadiri oleh pembela 

hak asasi manusia, akademisi, 

a p a r a t P e m d a , a p a r a t 

penegak hukum, Perwakilan 

Komnas HAM Kalimantan 

Barat, dan tokoh masyarakat. 

Pada tanggal 5-7 

Agustus 2008 mendatang, 

ELSAM akan mengadakan 

“Konferensi Warisan 

O t o r i t a r i a n i s m e : 

Demokrasi Indonesia di 

Bawah Tirani Modal.” 

K o n f e r e n s i y a n g a k a n 

diselenggarakan di Jakarta 

(FISIP UI) ini bertujuan untuk: 

( 1 ) m e m b i c a r a k a n , 

merumuskan, menyimpulkan 

langkah perlawanan terhadap 

tirani modal, sebagai bagian 

dari usaha membangun 

gerakan di kalangan akademik 

d e n g a n p r a s y a r a t 

pembangunan organisasiorganisasi 

komunitas. (2) 

memberi gambaran politik 

tentang kerja modal dalam 

berbagai bidang kehidupan 

dan atau mekanisme kerja 

modal sebagai kekuatan 

politik. (3) memberikan 

rancangan pemikiran bagi 

perumusan kebijakan publik 

y a n g b e r p i h a k p a d a 

masyarakat. Konferensi ini 

diarahkan pada kelompokkelompok 

intelektual atau 

kaum muda di berbagai 

bidang, khususnya kalangan 

intelektual sosial yang bekerja 

di organisasi-organisasi non 

pemerintah dan lembagalembaga 

akademik, serta para 

penggiat seni dan seniman 

mandiri di berbagai komunitas. 

Setelah melaksanakan 

dua kegiatan (Seminar dan 

Konferensi) di atas, pada 

tanggal 27 Agustus 2008, 

ELSAM akan Merayakan 

“Hari Ulang Tahun”-nya 

yang ke 15. Dalam rangka 

merayakan hari jadinya ini, 

E L S A M b e r e n c a n a 

mengadakan serangkaian 

acara yang secara ekplisit dan 

implisit merefleksikan kerjakerja 

advokasi HAM selama 

kurun waktu 15 tahun terakhir 

dan juga untuk menguatkan 

gerakan advokasi HAM di 

Indonesia. Adapun perayaan 

Hari Ulang Tahun ELSAM ini 

akan diadakan di Teater Kecil 

TIM (Taman Ismail Marzuki). 

Di penghujung bulan 

Agustus (tepatnya tanggal 14 

Agustus 03 September 2008), 

ELSAM akan mengadakan 

“ K u r s u s H A M u n t u k 

Pengacara XII.” Kegiatan 

yang akan diselenggarakan di 

GG House Happy Valley 

(Cipayung Bogor) ini bertujuan 

u n t u k m e n i n g k a t k a n 

kemampuan pengacara dan 

pekerja hak asasi manusia 

dalam rangka memajukan dan 

melindungi hak asasi manusia. 

Kursus ini diperuntukkan bagi 

mereka yang melakukan kerjak 

e r j a a d v o k a s i k a s u s 

p e l a n g g a r a n h a k a s a s i 

manusia, baik melalui jalur 

litigasi maupun non litigasi 

(seperti yang dilakukan 

k a l a n g a n p e n g a c a r a ; 

pengacara publik; asisten 

pengacara; dan para legal). 

Seperti yang sudah-sudah, 

jumlah peserta dibatasi hingga 

25 orang yang berasal dari 

berbagai wilayah Indonesia 

d e n g a n m e m p e r h a t i k a n 

pertimbangan gender.

Edisi Mei -Juni Tahun 2008 per HAL - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?