Edisi Maret - April Tahun 2009 per HAL - Elsam

More documents

Recommendations

Info

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA perspektif Meninjau Pemilu sebagai Mekanisme Koreksi Oleh Widiyanto (Kontributor Aceh Feature) emilihan umum memiliki hubungan erat dengan hak asasi manusia. Seperti sepasang keka- Psih yang berjodoh, keduanya sulit dilepaskan satu dengan lainnya. Pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil serta penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi indikator penting sebuah negara untuk dikatakan demokratis. Idealnya, pemilu merupakan implementasi pelak-sanaan hak asasi manusia yang diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 25 butir a dan b. Pasal ini berbunyi, “Setiap warga ne-gara harus mem-punyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan apapun dan pembatasan yang layak, untuk: (a) ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; (b) memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, s e r t a d i l a k u k a n m e l a l u i pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menya-takan keinginan dari para pemilih. Namun perlu diingat bahwa Pemilu tanpa esensi untuk menghormati hak-hak sipil manusia diyakini menjadi sebuah praktik pemborosan prosedur demokrasi. Pemilu seperti ini pada akhirnya menghasilkan sebuah pemerintahan yang tidak memiliki Surat suara pemilu 2009 dok: yahoo.com legitimasi. Kekuasaan yang ada tidak didasarkan atas legitimasi, namun sebaliknya kekuasaan digunakan untuk mencari legitimasi. Karakter pemilu seperti ini dapat kita jumpai di negaranegara otoriter yang berarti juga terjadi sepanjang pemerintahan (Orde Baru) Soeharto. Rejim otoriter menjadikan Pemilu sebagai ritual belaka. Segala sesuatunya diatur, mulai dari persiapan, sistem, jumlah partai hingga kandidat yang ditawarkan lebih tepatnya direkayasa oleh rejim yang berkuasa. Bentuk rekayasanya dapat kita ingat lewat prasyarat “bersih lingkungan” maupun lolos penelitian khusus alias “litsus”. Dalam hal ini, masyarakat pemilih menjadi objek dan tidak memiliki posisi tawar. Pelaksanaan Pemilu yang berada dalam bayang-bayang otoritarianisme tak pernah berjalan fair meskipun slogannya mengatakan pemilu berlangsung secara “bebas”. Bebas di sini dimaknai bebas memilih dengan pilihan terbatas yakni yang tidak membahayakan kekuasaan. Pilihan yang ada adalah pilihan penguasa, bukan atas kehendak yang diingini oleh rakyat. Beruntung Pemilu yang demikian perlahan-lahan terkikis oleh arus besar reformasi 1998. Pembenahan pun dimulai dari sistem pemilu, partisipasi politik dibuka lebar, ratusan partai ikut ambil bagian dalam Pemilu, dan dibentuk satu lembaga independen penyelenggara pe m i l u . Te r j a d i l a h liberalisasi politik yang memang menjadi pra-syarat utama menuju transisi demokrasi, meninggalkan suramnya politik di bawah ketiak rejim otoriter. Pengaruh reformasi menyebabkan paradigma terhadap pemilu bergeser dari sekadar ritual dan menghasilkan pemerintahan yang kurang legitimasi menjadi sarana koreksi ter-hadap pemerintahan dan kerja lembaga perwakilan. Baik atau buruknya penerimaan rakyat terhadap pemerintah dan partai d i s a l u r k a n d a l a m p e m i l u . Masyarakat pemilih merupakan juri otonom bagi mereka yang berkuasa. Yang perlu digarisbawahi dalam tiga kali pelaksanaan pemilu paska Orde Baru adalah ada upaya sistematis dari kalangan non-negara untuk memperbaiki substansi dan juga berupaya memperbaiki hasil pemilu. Artinya, pemilu tak hanya melibatkan dua kubu saja: pemilih dan yang dipilih tetapi juga 20 EDISI MARET - APRIL TAHUN 2009
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA perspektif Kampanye Pemilu legislatif dok: Matanews.com melibatkan kelompok masyarakat yang secara politik punya tingkat kesadaran relatif baik yang berusaha mempengaruhi preferensi tertentu. Mereka memberikan panduan kritis kepada pemilih kenapa kontestan tertentu layak dipilih, sementara yang lain tidak. Kita bisa catat ini dari sejumlah kampanye, seruan, atau gerakan yang dilakukan masyarakat sipil untuk menolak politisi busuk. Terinspirasi model pergerakan Citizen Action for General Election (CAGE) di Korea Selatan pada 2000. Sejak Pemilu 2004, sejumlah lembaga non-pemerintahan mendeklarasikan gerakan anti-politisi busuk. Upaya ini dilakukan untuk menghadang politisi yang bermasalah menduduki kursi di parlemen. Peran parlemen sangat strategis karena memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan bernegara. Parlemen memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Lembaga negara ini juga terlibat dalam proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas Hak Asasi Manusia, Komisi Judisial, pemilihan hakim konstitusi, dan lembaga negara lainnya. Bermula dari politisi yang terlibat skandal korupsi, kriteria politisi busuk kemudian berkembang menjadi politisi yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, terlibat kejahatan hak asasi manusia serta kejahatan lingkungan. Gerakan anti-politisi busuk ini menemukan momentumnya ketika kran politik lebih terbuka. Kehadirannya seolah merevisi pandangan terhadap “golongan putih” atau “golput” sebagai mekanisme untuk menolak pelaksanaan pemilu yang curang. Golput muncul dan tumbuh subur karena Orde Baru memonopoli dan mengkooptasi segala urusan pemilu. Memang substansi gerakan anti-politisi busuk ini baru sebatas seruan moral. Gerakan ini menuai sejumlah perlawanan hukum. Politisi busuk sendiri dapat dengan mudah berlindung di balik aturan juridis formal yang tendensinya netral dan juga sistem pengadilan yang korup. Proseduralisme pemilu membuat para elite politik yang korup dan pelanggar hak asasi manusia memiliki hak yang sama dengan calon yang dinilai bersih. Proseduralisme tak peduli calon legislatif yang tangannya berlumuran darah ataupun berbalut kitab suci, mereka adalah sama. Sebuah filter politisi busuk sebenarnya telah diatur dalam UU Pemilu 2008. Hal ini setidaknya diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa syarat bakal calon legislatif tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Namun perso-alannya pasal ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi akhir Maret lalu. Sekarang tinggal bagaimana kita bersikap. Manakah yang akan kita pilih, calon yang paling sedikit beresiko, memilih golput, atau menyerahkan pemerintahan ke tangan penjahat hak asasi dan koruptor? Ketiga pilihan itulah yang tampaknya sedang ditimang-timang oleh masyarakat pemilih Indonesia. kepada KPU diharapkan untuk lebih baik lagi dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden yang akan datang dok: dari berbagai sumber EDISI MARET - APRIL TAHUN 2009 21
Page 1 and 2: Laporan Utama: Parlemen dan Hak Asa
Page 3 and 4: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 5 and 6: laporan utama ANALISIS DOKUMENTASI
Page 11 and 12: liputan ANALISIS DOKUMENTASI HAK AS
Page 13 and 14: liputan ANALISIS DOKUMENTASI HAK AS
Page 15 and 16: daerah ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASA
Page 17 and 18: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 19: daerah ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASA
Page 23 and 24: esensi dengan mempertimbangkan perk

Edisi Maret - April Tahun 2009 per HAL - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?