Edisi Maret - April Tahun 2009 per HAL - Elsam

More documents

Recommendations

Info

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA laporan utama men hanya memiliki fungsi seremonial sedangkan wewe nang DPD hanya memberi usulan undang-undang. Dengan demi kian, DPR adalah lembaga yang memiliki fungsi parlementer dalam ketatanegaraan kita. Dengan posisinya yang sede mikian penting wajar jika pada masa sekarang perhatian publik banyak tertuju pada lembaga ini. Fungsi lain dari DPR yang banyak dilupakan orang adalah fungsi perwakilan. Dalam arti ini tentu fungsi perwakilan sudah inheren dan tidak perlu dipertegas lagi. Fungsi inilah yang seharusnya menjadi landasan anggota legislatif dalam melakukan semua fungsi-fungsi lainnya. Dengan kata lain, kepentingan dan kehendak rakyat adalah harga mati yang tidak bisa dibatalkan dengan alasan apapun dalam kerja-kerja DPR. Inilah gagasan yang diusung para pemikir modern, baik yang betumpu pada teori kontrak (Hobbes, Locke, Rousseau) maupun teori negara integral (baca: negara sebagai orga nisme) seperti yang dianut Hegel. Meskipun sering dituduh sebagai penganjur totalitarianisme karena mengajukan teori negara sebagai 'substansi' warga negara, Hegel sebenarnya sangat memegang teguh prinsip bahwa kehendak rakyat, individuindividu adalah prinsip yang tidak dapat dilanggar dalam penye lenggaraan sebuah kekuasaan. Jika diikatakan secara normatif, maka kepentingan negara harus sesuai dengan kepentingan individu-individu yang hidup di dalamnya. Mekanisme bagai mana mewujudkan kehen-dak rakyat itu adalah melalui lembaga perwakilan yang kini terdapat hampir di semua negara di dunia dengan nama yang tidak sera gam. Dengan demikian gagasan hak asasi manusia juga sangat - terkait erat dengan ideal demo krasi. Demokrasi dibangun atas gagasan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengatur kehidupannya sendiri. Gagasan ini terwujud ketika orang tersebut berpartisipasi dalam kehidupan publik secara bebas dan bermartabat. Konsekuensi dari pengakuan atas kesamaan hak dalam kehidupan publik adalah bahwa tidak ada satu orang atau lembaga pun yang 2 memiliki wewenang tanpa batas. Untuk itu, kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan mutlak diperlukan supaya sang Leviathan (meminjam metafora Hobbes) tidak bertindak sesuka hati. Institusi perwakilan menjadi pusat dari demokrasi. Dengan penjelasan di atas jelaslah sudah bahwa tuntutan penegakan hak asasi manusia sudah inheren dalam setiap teoritisasi penyelenggaraan kekuasaan. Legitim atau tidaknya seseorang atau lembaga kekuasaan akan terukur dari sejauh mana orang atau lembaga tersebut mengupayakan perlin dungan ter-hadap hak-hak warga negaranya. Seiring dengan relasi sosial yang semakin kompleks dan desakan akan kepastian hukum yang kuat, perbincangan hak asasi manusia memang sudah jauh dari kondisi yang dipikirkan para pemikir modern awal. Sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dan disusul kemudian dengan Kovenan Hak Sipol dan Ekosob 1966 serta sejumlah persetujuan lainnya, hak asasi manusia sudah mejadi bahasa hukum positif. De facto hak asasi manusia sudah menjadi aturan main komunitas inter-nasional dan pekerjaan yang kini menyibukkan para penegak hak asasi manusia. Karena itu yang harus ditindak lanjuti sekarang adalah bagai mana agar hak asasi manusia sebagai aturan main itu lebih efektif dan lebih meluas ditegakan termasuk di dalamnya merinci mana yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan yang tidak, serta bagaimana menyesuaikan aturan lokal dengan aturan inter nasional. Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana DPR dalam posisinya yang strategis itu dapat berperan serta dalam memberi perlindungan hak asasi Para wakil rakyat ini sebagai ujung tombak dilahirkannya Undang-undang yang berbasis Hak Asasi Manusia dok: matanews.com manusia? Apa saja yang harus dimiliki oleh anggota dewan agar bisa berperan aktif dalam upaya tersebut dan bagaimana meningkatkan kemampuan mereka dalam mengawal dan juga mengimplementasikan nilai-nilai hak asasi manusia ke arah yang lebih baik? Jawaban ini akan dirangkai dengan kasus yang terjadi pada DPR 2004-2009. Hak Asasi Manusia sebagai Paradigma Upaya untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia tidak pernah tercapai jika hak asasi manusia itu sendiri tidak menjadi paradigma dalam kerja-kerja politik DPR. Namun menjadikan hak asasi manusia sebagai orientasi kerja tidak memadai ketika pemahaman akan sejumlah instrumen hak asasi menusia berikut prosedur untuk mengadvo kasinya tidak dimiliki oleh para anggota dewan. Dengan kata lain, pemahaman yang me-madai atas semua instrumen hak asasi manusia mutlak diperlukan oleh 3 para anggota dewan. Sebagai paradigma, hak asasi manusia juga harus meresapi semua fungsi yang diemban DPR. Sebagaimana sudah disebutkan di atas bahwa DPR kita memiliki tiga fungsi pokok (menyusun sekaligus menetapkan undang-undang, menyusun anggaran, dan pengawasan), maka dalam penyusunan sebuah undang-undang, misalnya, seorang anggota dewan harus tahu benar konsekuensi dari undang-undang yang disusunnya pada masyarakat luas. Jika hak asasi manusia sudah sedemikian 06 EDISI MARET - APRIL TAHUN 2009
laporan utama ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA ter-internalisasi dalam diri anggota dewan maka kasus pelolosan undang-undang ter tentu yang merugikan masyarakat (misalnya: Undang-undang migas, BHP, air, penanaman modal) tidak akan pernah terjadi. Hal yang sama juga terjadi pada fungsi anggaran dan penga wasan. Dalam fungsi anggaran ada beberapa perta-nyaan yang bisa menjadi pe-gangan anggota dewan seperti apakah anggaran yang dibuat itu sudah proporsional (dalam arti sesuai dengan rasa keadilan)? Apakah anggaran untuk mema-jukan kesejahteraan masyarakat seperti anggaran untuk kesehatan, pembangunan sekolah dan perpustakaan, perumahan rakyat, lebih besar daripada ongkos untuk merugikan masyarakat? Begitu juga dengan fungsi pengawasan. Seiring dengan reformasi birokrasi dan membaiknya saluran politik baik di level pemerintah maupun di masyarakat, DPR lebih punya banyak sokongan untuk mengawasi presiden dan perangkat kerjanya. Hak angket dan interpelasi adalah dua hak yang dimiliki DPR selain hak bertanya. Terlepas dari hasil akhir pengajuan kedua hak tersebut, DPR sekarang bisa mengajukan tuntutannya kapan saja dan di mana saja karena setelah reformasi DPR lebih kuat dibandingkan dengan rejim terdahulu (Orde Baru). Tetapi apakah dengan posisinya yang demikian kuat itu, DPR sudah berbuat banyak hal dalam kaitannya dengan hak asasi manusia? Jawabannya tidak. Dalam studi yang dilakukan Elsam 4 (Elsam, 2008) terhadap kinerja DPR periode 2004-2009 menunjukkan bahwa baik fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan dari DPR masih jauh dari harapan. Pada fungsi legislasi, dari 35 undang-undang yang berelasi kuat dengan hak asasi manusia (di dalamnya termasuk undangundang pornografi, kewarganegaraan, administrasi kependudukan), ada 19 undang-undang yang dikategorikan sejalan dengan hak asasi manusia sementara sisanya tidak sejalan. Nampak bahwa DPR sangat memper-hatikan nasib hak asasi manusia di mana jumlah undangundang yang sejalan dengan hak asasi manusia lebih banyak . Namun demikian, dari 19 undangundang yang masuk kategori sejalan dengan hak asasi manusia itu, 9 di antaranya adalah undangundang pengesahan konvensi internasonal dan satu penge sahan Perpu. Dengan demikian hanya 9 undang-undang yang sebenarnya murni kerja DPR. Sementara itu, undang-undang yang masuk kategori tidak sejalan dengan hak asasi manusia yang murni kerja DPR berjumlah 12 karena dua undang-undang lainnya merupa-kan undangundang pengesahan Perpu. Dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa kerja DPR kita masih jauh dari paradigma hak asasi manusia. Lalu bagaimana dengan fungsi pengawasan? Dari 10 usulan hak angket yang diajukan, hanya dua di antaranya yang disetujui anggota dewan sementara sisanya kandas di tengah jalan. Hal ini tentu saja sangat disayangkan mengingat kasus yang diangketkan itu banyak yang terkait langsung dengan hak-hak warga negara, khususnya yang masuk dalam rumpun hak Ekosob seperti kasus impor beras, kenaikan harga BBM, dan lelang gula ilegal yang banyak merugikan petani dalam negeri. Dari data laporan penelitian ini secara singkat dapat dikatakan bahwa upaya DPR dalam memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia masih belum maksimal. Harapan Penelitian Litbang Kompas melaporkan bahwa profil tingkat pendidikan calon anggota DPR saat ini mengalami peningkatan kualitas dibandingkan anggota legislatif pada 2004. Di Pemilu 2009 ini, ada delapan dari 10 caleg tercatat berpendidikan sarjana. Jumlah sarjana mencapai 5.000 orang, pascasarjana sebanyak 1.599, 5 dan doktor sebanyak 281 orang. Jika data-data ini benar berarti kita akan diwakili oleh orang-orang terdidik. Terkait dengan upaya DPR untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia datadata ini sedikit mengurangi rasa pesimis kita akan kualitas pemahaman mereka akan sejumlah instrumen HAM internasional serta adopsinya dalam konstitusi kita. Meski tidak ada hubungan sebab akibat yang linear, setidaknya kabar baik ini tidak membuat kita hilang harapan pada proses politik yang seringkali membawa kita pada situasi bosan yang rutin. Keterangan 1.L i h a t : h t t p : / / w w w. i p u . o r g / d e m - e/guide.htm, Parliament and Democracy in the Twenty-First Century, Inter- Parliamentary Union, 2006, hlm. 4. 2.Untuk penjelasan lebih jauh mengenai kaitan antara HAM dan demokrasi lihat: Cherif Bassiouni, “Toward a Universal Declaration on the Basic Principles of Democracy: From Principles to Realization” dalam Democracy: its Principles and Achievment, Inter- Parliamentary Union, 1998, hlm. 1-20. 3.Lihat: Human Rihts: a Handbook for Parliamentarians, Inter-Parliamentary Union, 2005, hlm. 63-146. 4.Data yang diambil dalam tulisan ini masih terbatas pada data penelitian yang dilakukan Elsam hingga bulan Oktober 2008, sementara hingga akhir januari 2009 Elsam masih melanjutkan penelitian dengan memasukkan beberapa undang-undang terkait lainnya. Jumlah undang-undang yang sejalan dan tidak sejalan dengan hak asasi manusia tentu akan bertambah. Namun demikian, penambahan itu tidak terlalu signifikan mengingat jumlah undang-undang yang ditambahkan tidak seberapa. Hasil penelitian itu masih dalam proses penerbitan. 5.Lihat, Harian Kompas, Senin, 9 Februari 2009. EDISI MARET - APRIL TAHUN 2009 07
Page 1 and 2: Laporan Utama: Parlemen dan Hak Asa
Page 3 and 4: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 5: laporan utama ANALISIS DOKUMENTASI
Page 9 and 10: laporan utama ANALISIS DOKUMENTASI
Page 11 and 12: liputan ANALISIS DOKUMENTASI HAK AS
Page 13 and 14: liputan ANALISIS DOKUMENTASI HAK AS
Page 15 and 16: daerah ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASA
Page 19 and 20: daerah ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASA
Page 23 and 24: esensi dengan mempertimbangkan perk

Edisi Maret - April Tahun 2009 per HAL - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?