asasi edisi januari-februari 2013 - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Perusahaa n Perkebun an Merampas Hak-h ak Ata s Tana h Masyarakat Perampasa n laha n d an pembatas an akses masyarakat adat terhadap hut an merup akan pelanggara n ha k asas i manusi a ya ng bias a terjad i d an dilak ukan ol eh perusahaa n perkebunan kelapa sawit d i Kalimanta n. Kriminalisas i merupaka n jalan terakhir yan g digunaka n perusahaan perkebun an untuk mered am perlawanan yang dilakukan masyarak at. Deng an berb ekal izin prinsi p ata u izi n usaha perkebuna n , seca ra semena-mena perusahaa n perkebun an merampa s da n menggusur tana h da n tana m tumbuh mili k masyaraka t. Di Kampun g Silat Hul u , Des a Banta n Sar i, Kecamatan Mara u , Kabupat en Ketapan g, Kalimantan Barat, PT Bang un Nus a Mandiri (BNM) y ang merupakan anak perusaha an PT. Sinar Ma s Gru p, melakuka n penggusura n d an perusakan wilaya h adat Sila t Hulu selua s 350 h a. Areal yang digusur adala h are al perladanga n, kebu n ka ret, keb un buah-buaha n da n d ua bu ah kubu ran . Padah al are al perladanga n, keb un ka ret , kebu n buah-buaha n memilik i kaitan ya ng erat dalam kehidupa n man usia ba ik secara sosia l, ekonom i maup un kebudayaa n. Terleb ih lag i kubu ran . Bagi masya rakat ada t, kubura n ( terutam a bahan-bah an ritualny a) termasu k dalam tradi si adat kematia n yan g merupaka n tradis i yan g bernilai tingg i. Keberadaa n da n perlindunga n terhada p lokas i kuburan i ni diangg ap sebag ai bagia n dar i penghormatan terakhir terhad ap ro h para leluhu r. Di lokas i perkuburan in i biasany a tumb uh pohon-poh on b esar, karena ba gi masya rakat ad at, 9 tana h perkubu ran sang at dijaga d an dihormati. Di Des a Biru Ma ju Kecamat an Telawan g, Kabupat en Kotawaringin Timu r, Kalimanta n Tenga h, PT . Buan a Art ha Sejahter a (PT. BAS) , yang ju ga merupaka n Sinar Mas Grou p, masuk k e tana h warg a Des a Biru Ma ju dan mengklaim seluru h tana h yang suda h digarap warg a Bi ru Maj u. Dasar klai m PT . BAS tersebu t disandarka n pad a Surat Iji n Prinsip (dukunga n Pri nsip) dar i Bupa ti Kotawaring in Timu r, tertangg al 21 Februa ri 2004. Selanjutnya dengan melibat kan apara t keam anan , Kepolisian mau pun TNI, PT. B AS mengusir paksa warga Desa Bi ru Ma ju, merataka n semua tanama n milik merek a deng an bulld ozer da n merusa k semua tand a batas, termasuk patok-pato k bat as tana h hingg a semuanya pu n r ata deng an tanah. Dua kasu s d i ata s merupakan gambara n umu m dari burukn ya pembangunan perkebunan kelapa sawi t di Kalimantan. Belu m lag i keker asan dan kriminalisas i yang mengant arkan masyarakat Kalimanta n ke penjara sebagai aki bat dar i 10 perlawan an terhada p perusahaa n perkebuna n . Penutup Dalam kaitan ini, pelanggaran hak asasi manusia terjadi sebagai akibat tidak dilakukannya prevensi terhadap dampak negatif dari pembangunan perkebunan kelapa saw it. Situas i ini diperparah dengan tidak adanya mekanism e penindakan dan penghukuman terhadap aparat keamanan yang terlibat, terutama yang membantu perusahaan- dalam konflik-konflik agraria. perkebunan Demikian juga dengan berkurangnya luas hutan dan rusaknya hutan Kalimantan yang gagal dicegah dan diperbaiki oleh Pemerintah telah mengakibatka n m emburuknya kualitas lingkungan hidup di Kalimantan. Untuk itu, menyiapkan mekanisme pengaduan dan penyelesai an konflik yang terarah dan terpad u yan g menyentuh substansi dasar dalam upaya penyelesaia n konflik agraria dan sumberdaya alam di Kalimantan merupakan ha l mutlak yang harus dilakuka n Pemerintah. Penegakan hukum terhadap seti ap aparat yang berpihak kepada Perusahaan dan menghentikan setiap perizinan yang berkontribusi pada kura ng dan rusaknya hutan Kalimantan merupakan hal penting lainnya yang harus dilakukan Pemerintah. Keterangan 1 Wahyu Wagiman, Privilese Perusahaan Perkebunan dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia, Jurnal Sawit Watch 2012 2. http://www.datacon.co.id/Sawit-2011ProfilIndustri.html 3. Green Peace mencatat penurunan ini diakibatkan oleh banyaknya HPH [Hak Penguasaan Hutan] dan Perkebunan Kelapa Sawit, http://www.bisnis.com/articles/hutankalimantan-walhi-catat-sangat-kritis 4. http://raisaziznewspaper.wordpress.com/2012/10/14/90- perkebunan-kelapa-sawit-di-kalimantan-mengorbankanhutan/ 5. Pembangunan Perkebunan Sawit di Perbatasan Indonesia- Malaysia : Diskriminasi Rasial Terhadap Masyarakat Adat, Tim Advokasi Sawit Perbatasan, 2009 6. http://amankalimantantengah.blogspot.com/2012/09/67- konflik-agraria-sepanjang-2011.html 7. 31 Titik Konflik Agraria Anca m Kisruhkan Kalsel, http://www.mediaindonesia.com/read/2012/10/10/355857/12 7/101/31-Titik-Konflik-Agraria-Ancam-Kisruhkan-Kalsel 8. Siaran Pers Walhi Kalteng, 29 January 2012 9. Pledooi Andi-Japin di Pengadilan Negeri Ketapang, 8 Februari 2011 10. Vitalis Andi, Japin, Syahrani, Aleng, ameng dan Andi Kalimantan Barat, serta Purnomo dan Mulyani Handoyo Kalimantan Tengah dan banyak lagi yang lainnya yang pernah merasakan penjara sebagai akibat dari perjuangan melawan perusahaan perkebunan. Data diambil dari PILNET. ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA 22 ASASI EDISI JANUARI-PEBRUARI 2013
Menelusur Peta Penghilangan Paksa resensi Oleh Lilik Hs (Staf pada Perkumpulan Praxis) Judul Buku : Pulangkan Mereka! Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia Tim Penulis : Anak Agung Gde Putra, Ari Yurino, E. Rini Pratsnawati, Muhammad Arman, Mohamad Zaki Hussein, Razif, Nashrun Marzuki, Nasrun, Otto Adi Yulianto, Paijo, Roro Sawita, Th. J. Erlijna, Wahyudi Djafar, Zainal Abidin Penyunting : M. Fauzi Ilustrasi : Arip Hidayat Kolasi : xvi, 467 halaman Impresum:Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2012 ISBN : 978-979-8981-43-2 Penerbit : ELSAM, 2012 embuka 2013, Jenderal Efrain Rios Montt, 86 tahun, terduduk kelu di kursi terdakwa. Mantan Jenderal Angkatan Darat MGuatemala itu diadili atas tuduhan pembunuhan massal saat berkuasa pada 1982 - 1983. Investigasi Komisi Pencari Kebenaran Guatemala mencatat tak kurang dari 200 ribu penduduk sipil terbunuh. Untuk pertama kalinya, kasus genosida disidangkan di negeri itu. Di Argentina, pada akhir 2012 digelar sebuah pengadilan besar-besaran terhadap pelaku kejahatan HAM selama periode kediktatoran militer tahun 1976 - 1983. Dalam jangka setahun mereka telah mengadili 400 penjahat HAM, termasuk pucuk pimpinannya, Jenderal Jorge Videla yang diganjar hukuman seumur hidup. Sayangnya, pengadilan atas pelanggaran HAM masa lalu itu terjadi nun jauh di Amerika Tengah dan Amerika Latin. Di Indonesia, alih-alih mengadili penjahat kemanusiaan, keberanian mengakui adanya pelanggaran HAM saja masih jauh panggang dari api. Negeri ini masih terjerembab dalam reputasi jeblok dalam impunitas pelanggaran HAM. Buku terbitan ELSAM setebal 467 halaman ini menelusur rantai praktik penghilangan paksa yang berlangsung semasa rezim otoriter Orde Baru. Jika selama ini kita lebih banyak disuguhi angka-angka jumlah korban yang ditahan, dibunuh dan dihilangkan, buku ini menyajikan kepingan peta penghilangan paksa yang tersusun runtut, padat dan terperinci. Pada bab Pendahuluan disebutkan bahwa berbagai laporan baik yang dihasilkan oleh lembagalembaga negara maupun yang disusun oleh masyarakat sipil menyebut beragam kasus/peristiwa pelanggaran paksa sebagai kasus individual yang terpisah. Laporan-laporan tersebut menjelaskan tentang siapa pelaku, korban, motif, dan juga tujuan penggunaan cara-cara penghilangan paksa. Ini memunculkan berbagai pertanyaan penting misalnya mengapa penggunaan metode penghilangan paksa terus dilanggengkan? Apa motif atau tujuan praktik praktik penghilangan paksa? Bagaimana mereka melakukan kejahatan tersebut? (hal. 3). Terbagi dalam 12 kisah, buku berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Terentang dari kurun dan konteks peristiwa yang berbeda, mulai dari peristiwa 1965, Tanjung Priok, Lampung, Aceh, Papua, Timor Leste hingga penghilangan aktivis 1997/1998. Penangkapan Harjosarono Sebagian besar narasi peristiwa 1965 berkutat pada latar konflik politik di tingkat elit atau berhenti pada jejak tragis dan perjuangan para penyintas. Tak banyak mengungkap aktivitas politik hingga level terbawahyang menjadi dasar eksekusi mereka. Di Boyolali, Jawa Tengah, sasaran utama penghilangan paksa adalah pamong desa, yakni para lurah, juru tulis, kepala dusun, yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) serta pimpinan ormas kiri. Harjosarono adalah lurah yang disegani masyarakat. Ia yang tergabung dalam PPDI, giat menggerakkan pembangunan di wilayahnya. Kharisma sebagai pemimpin desa itu lantas menyeretnya sebagai target pertama penangkapan. Harjosarono dibunuh, dan mayatnya digeletakkan di
Page 1 and 2: www.elsam.or.id KONDISI HAM MEMASUK
Page 3 and 4: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 21: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU

asasi edisi januari-februari 2013 - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?