asasi 2011.pdf - Elsam

IntervensiTerhadap LegislasiEDISI JANUARI-FEBRUARI 2011www.elsam.or.id

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAlaporan utamaProlegnas 2011, Sekedar Daftar RUU?TA. Legowo(FORMAPPI)Setelah gagal memenuhi target 70 RUU untukdiselesaikan pada masa sidang 2010, DPRdan Pemerintah kembali menetapkan target70 RUU untuk diselesaikan pada masa sidang2011. Paling kurang dua pertanyaan muncul daripenetapan target 70 RUU dalam Prolegnas (ProgramLegislasi Nasional) 2011 itu. Pertama, RUU apa sajayang masuk dalam target itu; dan kedua, apa maknadari penentuan target itu bagi kemajuan kemajuandemocratic governance di Indonesia. Tentu saja,dibalik dua pertanyaan itu ada satu pertanyaan besaryaitu: adakah perubahan mendasar dalam strategilegislasi nasional yang dapat memastikan 70 RUU itudiselesaikan sesuai rencana?Sebagai catatan awal, 70 RUU dalam Prolegnas2011 berupa daftar judul RUU saja. Ini artinya, belumsemua RUU telah dilengkapi dengan naskah akademikdan draft RUU; dua syarat utama yang harus disiapkanagar suatu RUU dapat dibahas dalam proses legislasidi DPR. Tentu saja, inisiator RUU harus melengkapikedua syarat tersebut.Dari sisi inisiator, daftar RUU Prolegnas 2011dapat dikelompokan dalam dua kategori: pemerintahdan DPR. Dalam hal ini, terdapat 37 RUU yang(direncanakan akan) berasal dari inistiatif DPR; dansisanya sebanyak 33 RUU berasal dari inisiatifpemerintah. Dari 37 RUU inisatif DPR itu 18merupakan RUU Perubahan atas UU yang pernahada, dan 19 RUU baru. Sementara itu, dari 33 RUUinisiatif Pemerintah 12 merupakan RUU Perubahan,dan 21 adalah RUU baru. Dengan demikian, separohlebih dari 70 RUU adalah RUU Perubahan.Dari sisi pembindangan, 70 RUU itu dapatdikelompokkan dalam bidang-bidang berikut ini:hukum 7 RUU, pemerintahan 6 RUU, kelembagaannegara 5 RUU, badan usaha dan perdagangan 9 RUU,pengaturan wilayah 4 RUU, keuangan dan perbankan7 RUU, social 4 RUU, pertahanan dan keamanan 1RUU, sumber daya alam 2 RUU, pangan dan pertanian2 RUU, kesehatan 6 RUU, ketenagakerjaan 3 RUU,informasi dan teknologi 3 RUU, pembentukanpengadilan/badan peradilan 2 RUU, perempuan 1RUU, transportasi 1 RUU, dan lainnya ada 7 RUU.Data di atas memperlihatkan bahwa jumlah RUUinisiatif DPR lebih banyak dari pada jumlah RUUinisiatif pemerintah. Ini dapat menandakan bahwasampai batas tertentu DPR telah (berkomitmen) untukmerealisasikan hak inisiatif-nya sebagai badanpembuat undang-undang sebagaimana diamanatkanoleh UUD 1945.Focus pembidangan menunjukkan perhatianyang relatif lebih besar pada bidang hukum,pemerintahan, kelembagaan negara, badan usahadan perdagangan serta keuangan dan perbankan daripada bidang-bidang lain seperti bidang sosial,informasi dan teknologi, dan perlindungan petani. Totalkeseluruhan RUU pada lima bidang utama itu lebih dariseparoh RUU Prolegnas 2011, yaitu: 33 RUU. Mungkinsekali, seperti dijelaskan oleh Ignatius Mulyono (2010),Ketua Badan Legislasi DPR, prioritas seperti itudidasarkan pada, salah satu di antara beberapa hallainnya, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011 yangbertemakan “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi YangBerkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tatakeloladan Sinergi Pusat Daerah.”Prioritas seperti itu bisa berpengaruh terhadappercepatan penyelesaian RUU pada bidang-bidanglain di luar lima bidang tersebut. RUU seperti RUUPengadilan HAM, Perubahan RUU Penyiaran, RUUPerlindungan Petani, RUU Pangan, RUU KerukunanUmat Beragama, RUU Bantun Hukum, RUUPengadaan Tanah untuk Pembangunan prosespembahasannya bisa harus menunggu RUU yangsecara langsung tercakup dalam tema RKP di atas.Dengan demikian, RUU yang mempunyai kaitandengan hak-hak kewarganegaraan meski masukdalam prioritas Prolegnas 2011 belum tentu akanmendapatkan perhatian yang sama pentingnyadengan RUU yang masuk dalam lima bidang tersebutdi atas. Apakah ini cerminan dari dominasi kepentinganmodal dan kuasa atas kepentingan sosial dankewarganegaraan, tentu menjadi suatu pertanyaanyang bisa dan harus diperdebatkan.Sebagian dari 70 RUU Prolegnas 2011 berasal darisisa Prolegnas 2010. Seperti diketahui, hanya 16 UUdihasilkan pada 2010, padahal target Prolegnas 2010adalah 70 RUU. Ini artinya, sebagian besar dariProlegnas 2011 merupakan limpahan sejumlah RUUProlegnas 2010 yang tidak berhasil diselesaikan.Menjadi pertanyaan,bagaimana bisa terjadi prioritasRUU dapat tertunda? Dan, jika sekali tertunda,tumpukan hutang RUU akan semakin banyak. Sejumlahfaktor jelas memberi pengaruh terhadap pencapaiantarget Prolegnas.Pertama, komitmen bersama antara DPR danPresiden. Jika tidak ada komitment yang sama diantara mereka dapat dipastikan Prolegnas, bahkanyang sedikitpun jumlahnya, tidak bakal tercapai targetrealiasinya.Kedua, jika pun komitmen ada tetapi kondisipolitik jauh dari semangat dan suasana “berpolitik”untuk memenuhi dan melayani kepentingan rakyat(demos), maka yang akan terjadi hanyalah tawarmenawarpolitik untuk pemenuhan kepentingan elitisyang bersifat menguntungkan diri sendiri atau palingjauh kelompok-kelompok tertentu saja. Dan, kalaupunEDISI JANUARI-FEBRUARI 201105

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAlaporan utamakarena kepentingan sempit ini dapat menghasilkan UU,kualitas UU itu pantas untuk dipertanyakan.Ketiga, Jika komitmen ada dan suasana “berpolitik”relatif mendukung tetapi kapasitas lemah atau bahkantidak ada, pencapaian target Prolegnas juga akan jauhdari harapan untuk dapat dipenuhi. Kapasitas ini bukanhanya kemampuan menerjemahkan kepentingan dankebutuhan umum dalam pasal-pasal suatu RUU yangvisioner, rinci, jelas dan tegas, tetapi juga kemampuanteknis untuk mengatur berbagai keperluan yangmendukung perumusan rancangan itu. Termasuk jugadalam kapasitas ini adalah kemampuan menyediakannaskah akademik yang komprehensif dan dapatdipertanggungjawabkan susbtansinya.Keempat, faktor penting terakhir adalah dukunganatau sebaliknya penolakan masyarakat. RUU yangsecara substantive controversial yang mendatangkansikap pro dan kontra yang kuat di antara kelompokkelompokmasyarakat cukup memberi pengaruhterhadap pencapaian proses legislasinya. Termasukdalam faktor ini adalah kepentingan-kepentingan socialmaupun ekonomi yang kuat dari luar lingkungan DPRmaupun partai politik.Kompleksitas pembahasan suatu proses legislasiditunjukkan oleh Sebastian Salang (2010) yangmenyatakan bahwa pembahasan RUU Otoritas JasaKeuangan (OJK) diwarnai oleh perang kepentingankekuatan-kekuatan besar yang langsung maupun tidaklangsung berpengaruh bukan hanya terhadap lamawaktu pembahasan tetapi juga kualitas hasilpembahasan. Dan, dapat diduga, untuk RUU seperti inidiwarnai oleh berbagai strategi yang diterapkan olehbanyak kepentingan. Paling kurang dapat diidentifikasitiga macam strategi, yaitu: strategi bumi hangus,strategi mengulur waktu, dan strategi menitip ataumenghilangkan pasal baik dalam RUU atau bahkanketika sudah disyahkan menjadi UU.Jika pengalaman tahun 2010 dijadikan patokan,kemampuan legislasi DPR hanyalah 4 UU per masasidang. (FORMAPPI: 2010; bdk. PSHK: 2010) Tetapidengan kesiapan sejumlah RUU sebagai limpahan dariProlegnas 2010, seperti RUU Perubahan atas UUtentang Penyelenggara Pemilihan Umum, RUUPerubahan atas UU tentang Pemilihan Umum, danbeberapa RUU lainnya, terdapat peluang untukmempercepat pembahasan RUU-RUU tersebut. Dan,jika setiap Komisi dan Badan DPR dapatmenyelesaikan paling kurang 2 UU dalam tahun kerja2011, maka terbuka peluang bagi DPR untukmenyelesaikan pembahasan paling kurang 30 RUUmenjadi UU. Dengan pencermatan ini, DPRmempunyai peluang untuk memperbesar jumlahpencapaian Prolegnas 2011 dibandingkan denganpencapaian Prolegnas 2010.Di antara 70 RUU Prolegnas 2011, beberapa RUUdapat diperkirakan akan menarik banyak perhatianmasyarakat baik karena beragam alasan. Misalnya,RUU bidang Pemerintahan dan Kelembagaan negara(politik) yang meliputi antara lain: RUU Perubahan atasUU Penyelenggara Pemilu, RUU Perubahan atas UUPemilu legislatif, RUU Perubahan atas UU PemilihanPresiden, dan RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah,akan mengkait dengan berbagai kepentingan, yaitu:partai politik besar, partai politik kecil, tokohperorangan, kuasa pemerintah pusat, kedaulatanmasyarakat pemilih, dan mungkin juga pengusahabesar pada tingkat nasional maupun daerah.Contoh lain adalah RUU bidang Keuangan danPerbankan serta bidang Badan Usaha danPerdagangan (ekonomi), yang terdiri dari, antara lain:RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan,RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji, RUUtentang Perubahan atas UU tentang Pasar Modal, RUUtentang Perdagangan, RUU Perubahan atas UUtentang Hak Cipta, RUU tentang Badan Usaha MilikDaerah, dan RUU tentang Hak Kekayaan Industri.Pembahasan atas RUU ini akan mengkaitkan DPR danPemerintah dengan kepentingan modal, industry,usaha daerah, dan mungkin juga kepentingan tenagakerja.Sementara itu RUU bidang social dan hakkewarganegaraan yang semestinya didorong untukmenjadi prioritas utama karena kepentingannya bagipemenuhan hak-hak dasar warga negara sertakeharmonisan hubungan social masyarakat terdiri dari,antara lain: RUU Perubahan atas UU tentangPengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), RUU tentangPerlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU tentangPenanganan Konflik Sosial, dan RUU tentangKerukunan Umat Beragama.Catatan di atas menyatakan pada dasarnya bahwaProlegnas umumnya, dan target 70 RUU pada tahun2011 khususnya, memang penting paling kurangsebagai informasi public, yang menunjukkan apa sajaRUU yang direncanakan untuk dibahas dalam suatukurun waktu tertentu. Tetapi harus disadari, Prolegnasbukan merupakan capaian legislasi, melainkan barusekedar daftar RUU. Dari pengalaman juga diketahui,ada RUU yang tidak masuk dalam Prolegnas tetapiternyata mendapat prioritas utama untuk diselesaikan.Karena itu, Prolegnas akan benar-benar memberi artibagi perkembangan, percepatan dan pemantapan gooddemocratic governance di Indonesia hanya jika targettargetkuantitatif dan substantifnya dipenuhi dengandisiplin dan berwawasan. Ini juga mempersyaratkankeberanian untuk mengesampingkan kepentingankepentingansempit, sesaat dan pribadi serta kelompokdalam realisasinya.RujukanSebastian Salang, 2010, “Transaksi di BalikPembahasan RUU,” Kompas, 23 Desember.Ignatius Mulyono, 2010, “Kebijakan PenyusunanProlegnas RUU Prioritas Tahun 2011,” Makalahdisampaikan pada Rapat Pembahasan TahunanProgram Legislasi Nasional Tahun 2010, BadanPembinaan Hukum Nasional dan KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia, Bogor, 12 – 14Oktober.FORMAPPI, 2010, Satu Tahun Kinerja DPR:Kepercayaan Publik Yang Teringkari, Jakarta:FORMAPPI, 30 September.PSHK, 2010, Catatan PSHK tentang KinerjaLegislasi DPR 2004 – 2009 Rekam Jejak MengaturKekuasaan, Jakarta: PSHK.06EDISI JANUARI-FEBRUARI 2011

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIALampiran : Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun Anggaran 2011EDISI JANUARI-FEBRUARI 201107

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAlaporan utamaPrioritas HAM dalam AgendaProgram Legislasi Nasional 2011Oleh Puri Kencana Putri(Biro Penelitian Eksekutif Nasional Federasi KontraS)Sesuai dengan mandat tugasnya yang tercantumdalam Pasal 15 dan 16 UU No. 10 Tahun 2004tentang Tata Cara Penyusunan PeraturanPerundang-undangan, Paripurna DPR RI telahmenyelesaikan daftar agenda Program LegislasiNasional (Prolegnas) 2011, pada 14 Desember 2010silam. Paripurna berhasil menyusun 70 RancanganUndang-Undang (RUU) utama dan lima daftarrancangan perundang-undangan kumulatif terbuka yangberisi pengesahan perjanjian internasional; akibatkeputusan Mahkamah Konstitusi; AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN); pembentukanwilayah provinsi, kabupaten/kota dan penetapanperaturan pemerintah pengganti undang-undangmenjadi undang-undang.Kita bisa sama-sama memeriksa, dari 70 RUUutama, terdapat 12 RUU yang bertautan erat denganagenda penegakan hak asasi manusia. Kedua belasRUU itu meliputi; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HakAsasi Manusia, RUU tentang Kesetaraan Gender, RUUtentang Kerukunan Umat Beragama, RUU tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia di Luar Negeri, RUU tentang PerlindunganPekerja Rumah Tangga, RUU tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentangOrganisasi Kemasyarakatan, RUU tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentangKejaksaan Republik Indonesia RUU tentangPenanganan Konflik Sosial, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), RUU tentangKomisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), RUU tentangRahasia Negara, RUU tentang Keamanan Nasional.Beberapa RUU di atas bahkan telah masukberulang kali dalam Prolegnas sebelumnya. Sebut sajaRUU KUHP, RUU Rahasia Negara, RUU KeamananNasional dan RUU tentang Perlindungan PekerjaRumah Tangga. Kenyataan ini menunjukkan bahwaPemerintah dan DPR belum mampu merealisasikankebijakan prioritas regulasi yang telah keduanya susunsendiri. Prioritas kebijakan menjadi satu esensi pokokuntuk memaksimalkan implementasi Pasal 8 UU No. 39tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama dalamrangka, “perlindungan, pemajuan, penegakan danpemenuhan hak asasi manusia terutama menjaditanggung jawab pemerintah.”Secara khusus, elemen masyarakat sipil memilikikewajiban untuk mendorong Pemerintah dan DPRdalam menerapkan prinsip-prinsip HAM internasionalpada perkakas regulasi domestiknya. Eksistensi dariprinsip-prinsip HAM internasional itu akan mempertegaskewajiban negara dalam ranah pemuasan HAM kepadasetiap warga negaranya.Tulisan ini akan mencoba membantu melihat petakonfigurasi penyusunan RUU, terutama yang terkaitlangsung dengan persoalan penegakan HAM diIndonesia. Diawali dengan paparan mengenai problempenentuan Prolegnas kemudian dilanjutkan denganpemetaan RUU yang masuk dalam Prolegnas 2011 yangperlu dikawal, disertai argumen yang melatarinya.Problem Penentuan Prioritas ProlegnasAda beberapa RUU yang semestinya masuk ke dalamagenda prioritas Prolegnas 2011, namun sayangnyatidak mendapat posisi prioritas. Hal ini disebabkan pintubagi penentuan Prolegnas berada di tangan Pemerintahdan DPR. Hanya kedua institusi inilah yang memilikikewenangan dalam menentukan RUU prioritas. Meskibanyak RUU yang sesungguhnya dianggap lebihmendesak, namun bila Pemerintah dan DPR takmemasukkannya, maka rancangan tersebut takmungkin masuk daftar prioritas. Sebut misalnya,pertama, revisi RUU Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer. Revisi UU ini sudah memakan waktukurang lebih lima tahun untuk menyusun drafnya.Namun hingga sekarang proses pembahasan belumtuntas. Bahkan proses finalisasi revisi RUU ini tidakdilanjutkan pada agenda Prolegnas 2011. Kondisi inijelas memperburuk atmosfer penegakan HAM diIndonesia.Dalam catatan penegakan HAM, sistem peradilanmiliter kita masih memiliki permasalahan. Ada tiga pokokpermasalahan krusial yang harus segera dipecahkanyakni, ketiadaan konsep tata kelola fair trial,independensi peradilan, dan ketiadaan mekanismeakuntabilitas dalam dalam proses penyidikan. Tiga hal initidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum PidanaMiliter (KUHPM). Dengan ketiadaan tiga prinsip tersebut,sulit kiranya untuk membayangkan upaya korban dalammeraih rasa keadilan atas kasus-kasus pelanggaranHAM yang melibatkan aktor TNI di dalamnya. Dalamkonteks ini, kita bisa merujuk contoh kasus tindakkekerasan aktual, seperti yang terjadi di Alas Tlogo(2007) dan video penyiksaan di Papua (2009). Paraterdakwa hanya mendapatkan vonis ringan atas tindakindispliner saja. Hal ini seharusnya menjadi dasar kuatuntuk memasukkan perubahan RUU Peradilan Militermasuk dalam Prolegnas 2011.Kedua, ratifikasi Konvensi PencegahanPenghilangan Orang Secara Paksa. Ratifikasi konvensiini merupakan rekomendasi Pansus Orang Hilang DPRRI periode 2004-2009 lalu yang disampaikan kepadaPresiden SBY, akhir 2009. Salah satu langkah positifperlu diapresiasi saat Menteri Luar Negeri MartyNatalegawa, mewakili Pemerintah Indonesia, akhirnya08EDISI JANUARI-FEBRUARI 2011

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAmenandatangani konvensi di New York, medio Agustus2010. Keputusan ini tepat untuk mempercepat prosesratifikasi. Akan tetapi, ketiadaan prioritas pengesahandalam Prolegnas 2011 justru menghambat agendapencegahan praktik penghilangan paksa di Indonesia.Termasuk upaya hukum untuk melakukan persekusi.Ketiga, ratifikasi Statuta Roma tentang MahkamahPidana Internasional (International Criminal Court) .Dengan meratifikasi Statuta Roma, berarti memperkuatkapasitas negara untuk mengurangi praktik impunitas dimasa depan. Statuta Roma adalah mekanismekomplementer yang harus dipahami secara prinsipildalam ruang standar-standar HAM internasional. Akantetapi, proses ratifikasi Statuta Roma tentangMahkamah Pidana Internasional gagal dilaksanakanpada 2008. Saat itu hambatan yang sangat dirasakanadalah kurangnya koordinasi dan kesepakatan antarkementerian teknis (Kementerian Luar Negeri,Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Hukum danHAM), minimnya pemahaman mengenai ICC danmandatnya.Tidak masuknya ketiga RUU penting yang terkaitdengan HAM dalam Prolegnas 2011 menyisakanpertanyaan mengenai bagaimana penentuan prioritasoleh Pemerintah maupun DPR. Selama ini memangtidak dikenal secara terbuka mekanisme penentuannya.Padahal dalam hal ini, Prolegnas—lebih kuat lagi sampairealisasi UU yang disahkan—menjadi salah satu tolokukur komitmen Pemerintah maupun DPR terhadappemajuan HAM.Pentingnya Mengawal RUU Prioritas(1) Memperjuangkan Agenda Keadilan danKebenaranHal lain yang tak kalah penting adalah mengawal prosesrevisi UU yang terkait dengan HAM. Tentu saja RUUyang dimaksud sudah masuk dalam Prolegnas, sepertiUU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, RUUtentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentangKejaksaan Republik Indonesia, dan RUU tentang KomisiKebenaran dan Rekonsiliasi.Menyempurnakan UU No. 26 Tahun 2000 tentangPengadilan HAM diharapkan dapat memecahkebuntuan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAMmasa lalu. Memperkuat dan memperbaiki sektorpenegak judisial seperti penyidik, penyelidik, jaksapenuntut dan Hakim Pengadilan HAM juga menjadikebutuhan layak prioritas demi penuntasan perkarapelanggaran HAM berat dan memberikan rasa keadilankepada korban. Selain itu, perbaikan UU ini sangatdiperlukan guna mengakhiri praktik lempar tanggungjawab antara Komnas HAM, Kejaksaan Agung, DPR RIdan Presiden.Masuknya RUU tentang Komisi Kebenaran danKebenaran (KKR) dalam Prolegnas 2011 harus disikapidengan obyektif, paskapembatalan RUU KKR No. 27Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006.Semangat menghadirkan keadilan dan kebenaran,dengan bertumpu pada pemulihan hak-hak korban,harus dilandasi pada penerapan standar-standar HAMinternasional. Agar mekanisme KKR tidak menjadimedium pembenar atas praktik impunitas gaya baru.(2) Jaminan Kebebasan Sipil dan PerlindunganKelompok MinoritasAdalah kewajiban kita bersama untuk terusmenghidupkan ruang-ruang kebebasan sipil. Termasukdi dalamnya dengan melindungi hak-hak kelompokminoritas untuk mengekspresikan kebebasan. Dalamhal ini, RUU Kesetaraan Gender, RUU Rahasia Negara,RUU Penanganan Konflik Sosial, RUU PerlindunganPekerja Rumah Tangga dan RUU Kerukunan UmatBeragama harus mampu menjamin kesepakatan di atas.Jaminan kebebasan sipil dan perlindungan kelompokminoritas ini harus juga meliputi kondisi-kondisi diwilayah konflik, publik dan ruang-ruang privat. KeempatRUU di atas juga tidak dibenarkan untuk dijadikan alatlegitimasi untuk memperluas praktik diskriminasi danintoleransi di tengah masyarakat.(3) Mempertegas Agenda Reformasi SektorKeamananMuatan RUU Intelijen Negara telah dibahas sejak tahun2002, namun kualitas draf jauh dari kata sempurna. DrafRUU belum memasukkan mekanisme koreksi(corrective measures). Padahal, mekanisme koreksi inibisa digunakan untuk memperkuat sistem pengawasaneksternal institusi-institusi intelijen, khususnya BadanIntelijen Negara (BIN). Mekanisme koreksi juga harusdihidupi dengan prinsip-prinsip khusus, seperti prinsipindependensi, ketahanan integritas dan keadilan yangbisa menjamin berjalannya sebuah mekanisme koreksi.Bahkan di dalam mekanisme koreksi dapat diaturpenerimaan mekanisme keluhan dari seseorang yangdiduga kuat menjadi korban atas praktik intelijen. Selainitu, draf RUU Intelijen Negara yang terakhir juga belummemasukkan mekanisme pemulihan hak-hak korbandalam bentuk rehabilitasi, kompensasi, restitusi danjaminan ketidakberulangan kasus serupa di masadepan. Jaminan-jaminan semacam ini laiknya hadirguna mempertegas agenda reformasi sektor keamanan,khususnya dalam ruang akuntabilitas intelijen kita.(4) HAM dalam Kitab Undang-Undang HukumPidanaRUU KUHP bisa dianggap sebagai salah satu RUUtulang punggung dari penerapan prinsip-prinsip HAMinternasional. Meski RUU ini telah bolak-balik masukdalam papan agenda Prolegnas, namun tidakmenyurutkan masyarakat sipil untuk terus mendorongPemerintah dan DPR dalam mensinkronisasikanprinsip-prinsip HAM di jabaran hukum nasional kita.Penerapan perjanjian internasional, seperti hak-hak sipildan politik, perjanjian internasional mengenaipenentangan praktik penyiksaan, termasukmemasukkan agenda pencegahan praktik penghilanganpaksa di Indonesia meski pemerintah belum meratifikasikonvensi yang berrelasi langsung dengan agendatersebut, termasuk mengeliminasi praktik hukuman matisebagai metode penghukuman; menjadi penting untukdilakukan.Catatan-catatan di atas penting untuk diperhatikanoleh para pembuat dan pengampu kebijakan, agar kedepannya negara sungguh-sungguh mampumelindungi, memajukan, mempromosikan danmenegakkan hak asasi manusia seluruh wargaIndonesia.EDISI JANUARI-FEBRUARI 201109

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAlaporan utamaPergulatan Kekayaan Alam dalam RUU PrioritasOleh Gunawan(Sekjen Komite Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice/IHCS)Setahun ke depan, DPR dan Pemerintahmemiliki agenda pembahasan RUU yangterkait sumberdaya alam atau sumbersumberagraria seperti bumi, air, dankekayaan di dalamnya, serta ruang angkasa.Tampaknya sangat komplit isu sumberdaya padaperiode Prolegnas tahun 2011 ini.Di dalam pembahasannya–baik ketikamenjadikan RUU menjadi agenda Prolegnas maupunketika membahas materi RUU-tentu dihadapkansejauhmana tingkat akomodasi terhadap Konstitusi,hak asasi manusia, dan kepentingan rakyat sertaRUU Prioritas Prolegnas 2011yang Mengatur Sumber Daya Alamseberapa pentingnya dalam menghadapi tantanganzaman dewasa ini.Tabel di atas masih bisa ditambah dengan RUUKumulatif Terbuka Akibat Putusan MahkamahKonstitusi, misalnya UU Penanaman Modal. DPR jugamasih membahas RUU luncur yang tidak selesaipembahasannya dari Prolegnas prioritas tahun laluseperti RUU Rumah Susun, RUU tentang Perubahanatas UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, atauRUU Geospasial.Apa makna RUU terkait isu sumberdaya alamyang masuk dalam prioritas Prolegnas 2011? Sepintasmenunjukkan bahwa RUU yang akan dibahas memilikikompleksitas sangat tinggi. Daftar RUU tersebut terdiriatas isu sumberdaya yang dapat dilihat mulai dariaspek penguasaannya. Isu ini akan melibatkanpemangku kepentingan macam petani, negara,pemerintah daerah, desa, BUMD, dan fakir miskin.RUU-RUU di atas juga menelaah isu sumberdayadari sisi penggunaan dan pemanfaatan sertapengelolaannya meliputi penanganan pembalakanliar, pangan, jalan, migas, tanah untuk kepentinganumum/pembangunan, antariksa, rumah susun, SultanGround (SG) dan Pakualam Ground (PG). Pun sekilasdapat dilihat bahwa daftar prioritas juga melibatkan isuperlindungan hak warga negara yang mencakupperlindungan hak asasi petani, hak atas pangan,penanganan fakir miskin.Dari beberapa RUU kita juga dapat melihat bahwaisu sumberdaya alam terkait pula dengan situasikhusus seperti kepulauan, daerah perbatasan, daerahtertinggal, daerah istimewa. Kesemuanyabersinggungan dengan aspek, perdagangan,perindustrian, penanaman modal, keamanan nasional,dan transaksi data elektronik.Tentu saja tantangan bagi para penyusunperundang-undangan adalah tidak saja bahwa produkhukum tersebut harus sesuai dengan Konstitusi, HAM,dan tantangan zaman, tetapi juga dalam aspeksinkronisasi atau harmonisasi hukum. Adanya putusanMahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal yangmengatur tentang pemberian HGU hingga 75 tahun;UU Perkebunan dan UU Kehutanan yangmengkriminalkan petani, dan sejumlahketidaksinkronan antar undang-undang di bidangsumberdaya alam, menunjukkan para penyusunundang-undang tidak sepenuhnya menjalankanmandat Konstitusi, baik yang terkait kepastian hukum,perlindungan HAM, dan perekonomian nasional.10EDISI JANUARI-FEBRUARI 2011

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAMengenai prioritas Prolegnas 2011, besarkemungkinan RUU Pengadaan Tanah untukPembangunan akan menjadi RUU yang palingkontroversial. RUU ini diprediksi menjadi RUU yangpaling mendapat perlawanan dari gerakan tani, kaummiskin kota dan para pembela HAM, karenamempunyai tiga problem sekaligus: Konstistusi, HAM,dan sinkronisasi hukum. RUU ini dianggap lebihmelapangkan jalan bagi kepentingan swastaketimbang keberpihakannya kepada kepentinganrakyat termasuk kalangan petani.Sesungguhnya, dalam Prolegnas 2010-2014,terdapat beberapa RUU yang terkait denganpertanahan, selain RUU Pengadaan Tanah untukKepentingan Pembangunan. Sebut saja RUUPertanahan dan RUU Pengadilan Keagrariaan.Seharusnya, dalam semangat pembaruan danharmonisasi, RUU Pertanahan yang menjadi prioritasProlegnas, akan tetapi yang justru menjadi prioritasProlegnas 2010 dan – dijadikan prioritas lagi untuktahun 2011 - adalah RUU Pengambilalihan Tanahuntuk Kepentingan Pembangunan. RUU tersebutawalnya adalah inisiatif DPR yang kemudianrancangannya dikerjakan oleh BPN dengan judul yangberubah menjadi RUU Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum. Denganhilangnya kata ”Kepentingan Umum” dalam judulPrioritas Prolegnas 2011, tidak hanya dengan dalilkepentingan umum, tanah rakyat bisa digusur, tapi bisajuga dengan dalil untuk kepentingan swasta.Ketidaksinkronan harus diakui tidak hanya terjadidi hukum pertanahan saja, tetapi di hukum-hukumagraria (sumberdaya alam) lainnya akibatsektoralisme produk hukum agraria. Sektoralismesesungguhnya juga merupakan praktek dari pemikiranbahwa sumber-sumber agraria adalah komoditasdagang semata tanpa melihat fungsi sosialnya,sehingga memberikan ruang bagi pelanggaran hakasasi manusia bidang hak-hak ekonomi, sosial, danbudaya, khususnya hak atas tanah, baik yangdilakukan oleh modal (capital violent) yang didukungoleh negara yang dipayungi hukum (judicial violent)maupun yang dilakukan negara dengan hukummaupun dengan kekerasan.Sejarah telah menunjukan bahwa krisis keuanganyang menyertai tumbangnya pemerintahan Soekarno,dan yang mengantar rezim militer Orde Baru, sertatumbangnya Orba dan berdirinya pemerintahan pascaOrde Baru, kekuasaan negara bukannya tidak pedulidengan masalah agraria, sangat memperhatikan,tetapi bukan dalam rangka reform, melainkanbagaimana menjual sumber-sumber agraria secaracepat dan pengusahaan sumber-sumber agrariadengan padat modal, seperti perkebunanan,kehutanan, pertambangaan, sumber daya air, pesisir,agrofuel dan food estate.Mengikuti diskursus krisis semenjak 1998 hinggakini, maka ada dua hal yang bisa disimpulkan.Pertama, krisis tidak kemudian memicu revolusi, meskitelah memunculkan gejolak sosial terbatas, dan kedua,bahwa krisis juga memiliki arah yang berkelanjutan.Upaya mengatasi krisis, negara kemudianmemunculkan produk-produk hukum yang padaumumnya ditujukan untuk menarik masuk investasiasing dan pengurangan hak-hak normatif kaum buruhdan hak atas tanah kaum tani.Krisis ekonomi tahun 1997-1998, telah memicukrisis sosial dan krisis politik, hingga membawakemenangan gerakan reformasi menumbangkanrezim militer Orde Baru. Namun, tumbangnya NegaraOrde Baru, harus dilihat juga sebagai reorganisasi danrekonsolidasi modus operandi nasional kapitalismeinternasional, dari developmentalism yang lebihmengandalkan kekuatan sepatu lars, bedil dan ujungbayonet, menjadi neoliberalism yang mengandalproduk-produk hukum dari hasil demokrasi proseduralguna melegalkan privatisasi dan komersialisasisumberdaya alam (sumber-sumber agraria).Depolitisasi dan deidelogisasi selama puluhantahun, politik massa mengambang, dana politikpengusaha, dan derasnya arus liberalisasi, telahmendorong cara pandang para aktor penyusunundang-undang tidak mempertimbangkan faktorideologi (nasionalisme dan anti imperialisme baru),tidak menjadikan peristiwa sosial (kelaparan, konflikagraria) di masyarakat menjadi peristiwa politik diDPR, sehingga lobi dunia usaha dan arahan BankDunia, IMF, Perusahaan Transnasional dan negaranegaraindustri maju lainnya menjadi lebih terasadalam penyusunan legislasi di bidang sumberdayaalam.Daftar PustakaProgam Legislasi Nasional, Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2011, Badan Legislasi DPR-RI: Jakarta, Januari 2011EDISI JANUARI-FEBRUARI 201111

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAinternasionalIndonesia dalam Keketuaan ASEAN 2011:Bekerja Keras bagi Pemajuan danPerlindungan HAMOleh Betty Yolanda(Divisi Kampanye dan Kerjasama Internasional ELSAM)Pada tahun 2011 ini Indonesia menerimatongkat estafet keketuaan (chairmanship)ASEAN dari Vietnam. Apabila kita merujukpada Piagam ASEAN (ASEAN Charter)yang diadopsi oleh negara-negara anggota ASEANpada 2007 silam, maka dapat dikatakan bahwakeketuaan Indonesia tahun ini merupakan sebuahpengecualian. Pasal 31 Piagam ASEAN secara tegasmenetapkan bahwa kepemimpinan ASEAN akandigilir setiap tahun berdasarkan urutan alfabetis namaanggota dalam bahasa Inggris. Seharusnya,keketuaan ASEAN untuk periode 2011 dipegang olehBrunei Darussalam, bukan Indonesia.Pertukaran jadwal keketuaan antaraIndonesia dan Brunei Darussalam dilakukanmengingat Indonesia akan menjadi tuan rumahpertemuan KTT Asia Pacific Economic Forum (KTTAPEC) di tahun 2013. Dengan pertukaran ini,Pemerintah akan dapat memberikan perhatian penuhpada penyelenggaraan masing-masing forum yakni,ASEAN danAPEC.Tema yang diusung oleh Indonesia dalamperiode keketuaannya adalah “Masyarakat ASEAN ditengah Masyarakat Global” (ASEAN Community in aGlobal Community of Nations). Tema ini didasarkanpada visi ASEAN untuk mewujudkan KomunitasASEAN diharapkan bisa mewujudkan komunitas yang terintegrasi, damai, stabil dan sejahtera(dok. embassyofindonesia.it)ASEAN (ASEAN Community) yang terintegrasi,1damai, stabil dan makmur pada tahun 2015 .Indonesia sebelumnya pernah mendudukiposisi yang sama, pada 2003. Saat itu Indonesiaberhasil menggagas pembentukan KomunitasKeamananASEAN yang sekarang menjadi salah satupilar komunitas negara-negara Asia Tenggaratersebut. Berkaca pada keberhasilan masa lalu,dalam keketuaan Indonesia tahun ini seolahmemberikan harapan kembali akan keberhasilanASEAN.Pertanyaannya kemudian apa keterkaitanantara upaya perwujudan Komunitas ASEAN,keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011 danagenda hak asasi manusia?Sejak awal pembentukannya pada 1967,ASEAN tidak meletakkan penegakan hak asasimanusia sebagai salah satu agenda utama yang perludikembangkan. Hak asasi manusia merupakansebuah terminologi yang baru dikenal pada tahun21993, dimana disepakati bahwa ASEAN harusmemiliki pendekatan bersama mengenai hak asasimanusia dan berpartisipasi dan berkontribusi secaraaktif pada pelaksanaan, pemajuan dan perlindungan3hak asasi manusia . Komitmen tersebut terlihatsemakin jelas dengan diadopsinya Piagam ASEAN2007 yang merupakan payung hukum ASEAN,terutama Pasal 14 yang menyerukan pembentukan4badan hak asasi manusiaASEAN .Dalam implementasinya, Piagam ASEANdiarahkan guna mencapai pembentukan KomunitasASEAN. Komunitas ASEAN yang diproyeksikanterwujud pada 2015 terdiri atas tiga pilar, yakniKomunitas Keamanan, Komunitas Ekonomi ASEAN,5dan Komunitas Sosial-BudayaASEAN .Tampak kesepakatan hendak mendorongorganisasi regional ini ke arah sebuah blok ekonomi.Di lain sisi, apabila kita telisik lebih jauh, komitmenASEAN terhadap penegakan hak asasi manusiahanya menjadi bagian kecil dari salah satu aspek6utama Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN ,yakni aspek pembangunan politik.Ditetapkan bahwa tiga langkah akan diambilguna memajukan hak asasi manusia dan kewajibankewajiban:pembentukan jaringan di antaramekanisme-mekanisme hak asasi manusia yang ada;perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentantermasuk perempuan, anak-anak, orang-orang12EDISI JANUARI-FEBRUARI 2011

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAdengan ketidakmampuan khusus, dan para pekerjamigran; dan pemajuan pendidikan dan kesadaranpublik tentang hak asasi manusia.Memang, sepanjang keketuaan Vietnampada 2010, Indonesia berperan aktif dalam pemajuanhak asasi manusia, khususnya dalam mendorongpembentukan komisi hak asasi manusia ASEAN,yakni ASEAN Intergovernmental Commission onHuman Rights (AICHR). Namun, seperti halnyaVietnam, Indonesia memiliki agenda prioritasnyasendiri.Sebagaimana diungkapkan oleh MenteriLuar Negeri RI, Marty Natalegawa, prioritas Indonesialebih kepada hal-hal yang sejalan dengan temakeketuaan Indonesia, yakni memastikan bahwa 2011ditandai dengan kemajuan signifikan dalammewujudkan Komunitas ASEAN; memastikan bahwaarsitektur regional dan lingkungan regional tetapkondusif bagi pembangunan; dan memulaipembahasan mengenai visi ASEAN paska 2015,yakni Komunitas ASEAN di tengah Komunitas7Global .Tampaknya hak asasi manusia tidak menjadisatu agenda besar Indonesia selama masakeketuaannya di ASEAN. Padahal, pemajuan danperlindungan hak asasi manusia di ASEANmerupakan indikator yang paling dapat diukur untukmemastikan perwujudan Komunitas ASEAN. Namundemikian, sebagaimana dijelaskan di atas, ASEANkini memiliki AICHR yang dibentuk guna memajukandan melindungi hak-hak asasi dan kebebasankebebasandasar rakyat8ASEAN . Mengingatsingkatnya waktu yang tersedia, kepemimpinanIndonesia di AICHR menjadi momen penting bagirealisasi agenda hak asasi manusia di tingkatregional.Indonesia diharapkan dapat memainkanposisi strategisnya sebagai ketua AICHR dengansenantiasa menempatkan dirinya di garda terdepandalam penghormatan serta penegakan hak asasimanusia.Setidaknya terdapat dua agenda prioritasAICHR yang memerlukan peran aktif Indonesia untukmerealisasikannya. Pertama, pengesahan aturanaturantata cara (rules of procedure) AICHR yangmenetapkan pedoman bagi AICHR di dalammelaksanakan mandatnya. Lambannya prosespengesahan aturan-aturan tata cara AICHRdisebabkan oleh penolakan dari beberapa negaraanggota ASEAN terhadap aturan mengenai interaksiAICHR dengan pihak-pihak yang terkait dengan9ASEAN, khususnya dengan masyarakat sipil .Suara dukungan Indonesia, Filipina danThailand atas aturan tersebut tenggelam dalamproses pengambilan keputusan yang didasarkanpada konsensus. Dalam hal ini, Indonesia harusmemberi titik tekan pada pentingnya pembentukanKomunitas ASEAN yang berorientasi dan berpusatpada rakyat. Keterlibatan aktif masyarakat sipil dalamsetiap aspek ASEAN, khususnya dalam upayapemajuan dan perlindungan hak asasi manusia,merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi.Kedua, berangkat dari Kerangka Acuannya,AICHR dimandatkan untuk “menyusun sebuahDeklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dengan tujuanuntuk membangun kerangka kerja sama hak asasimanusia melalui berbagai konvensi-konvensi ASEANdan instrumen-instrumen hak asasi manusia10lainnya" . Dalam hal ini, Indonesia dapatmemaksimalkan perannya, khususnya dalammemastikan bahwa Deklarasi tersebut memuatprinsip-prinsip dan norma-norma hak asasi manusiauniversal.Menjawab pertanyaan di atas, dapatdikatakan bahwa upaya perwujudan KomunitasASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia tahun initidak terlepas dari upaya mendorong pemajuan danperlindungan hak asasi manusia. Komunitas ASEANharus dibangun di atas fondasi penghormatan danperlindungan hak asasi manusia. Selain itu,Indonesia juga harus memperlihatkan daya tawarnyayang tinggi dalam AICHR, mengingat dua tugas besaryang menanti untuk segera direalisasikan.Keterangan:1. Pada awalnya, berdasarkan Deklarasi Bali Concord II, ASEANdiproyeksikan menjadi sebuah komunitas yang aman, damai, stabil dansejahtera pada tahun 2020. Namun, komitmen tersebut diperbaharui.Komitmen untuk mewujudkan Komunitas ASEAN dipercepat dari tahun2020 menjadi tahun 2015. Lihat Deklarasi Cebu tentang PercepatanPembentukan KomunitasASEAN pada 2015.2. Komunike Bersama Pertemuan Para Menteri ASEAN ke-26, Singapura,23-24 Juli 1993, paragraf 16-18.3. Ibid., paragraf 17. Lihat juga Rencana Aksi Hanoi (Hanoi Plan of Action)(1998), paragraf 4(8): “Negara-Negara Anggota ASEAN harusmeningkatkan pertukaran informasi di antara Negara-Negara ASEANdalam bidang hak asasi manusia dalam rangka memajukan danmelindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar semuaorang sesuai dengan Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak AsasiManusia (DUHAM) dan Deklarasi dan RencanaAksi Wina.”4. Piagam ASEAN, Pasal 14. Lihat juga Pembukaan dan Tujuan danPrinsip.5. Deklarasi Bali Concord II.6. Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN terdiri dari 5 (lima) aspekutama, yakni pembangunan politik; pembangunan dan pembentukanstandard an norma; pencegahan konflik; resolusi konflik; danpembangunan perdamaian paska konflik.7. Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI, Dr. R.M. Marty M.Natalegawa, http://www.deplu. go.id/Pages/SpeechTranscriptionDisplay.aspx?IDP=698&l=en (diakses, 04Februari 2011).8. KerangkaAcuan (Terms of Reference) AICHR, Tujuan.9. DrafAturan-aturan Tata CaraAICHR per Maret 2010,Aturan No. 7.10. Ibid., Pasal 4.2.EDISI JANUARI-FEBRUARI 201113

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAdaerahSipurak Hook,Proyek Konservasi Pembawa BencanaOleh Afrizal(Staf Investigasi pada Perkumpulan Hijau)Hari itu, Jumat, 12 November 2010. SuryaAdikusuma mendadak pucat pasi.Seorang temannya memberi kabarburuk: delapan truk besar yangmengangkut ratusan polisi hutan sudah sampai diSungai Tebal. Tak jauh dari kampungnya.Rencananya para aparat polisi hutan itu akanmenuju Sipurak Hook. Kawasan ini merupakankawasan seluas 14.160 hektar yang terletak diKecamatan Lembah Masurai, masuk dalamKabupaten Merangin, Jambi.Mendengar kabar tersebut Surya lantasmenghubungi kawan-kawannya sesama petanikopi untuk berkumpul di rumahnya. Senasibdengan Surya, kawan-kawannya ternyata tak kalahpanik. Mereka tak tahu harus berbuat apamenghadapi ratusan aparat. Mereka terlibat diskusimengenai langkah mengantisipasi kedatanganaparat. Pelbagai opsi diperbincangkan. Akhirnya,mereka sepakat membuat kamp pengungsian yangletaknya agak jauh dari pemukiman. Merekaberalasan jika menjauhi pemukiman, maka merekatidak akan ditangkapi oleh polisi.Surya Adikusuma adalah seorang petanikopi asal Jawa. Dia telah mendiami kawasanSipurak Hook selama bertahun-tahun. Wajar sajakalau dia begitu gundah saat polisi mulai mendekatipermukimannya. Tidak hanya kali ini Suryaberhadapan dengan aparat untukmempertahankan hak. Pada 15 Mei 2009sebelumnya, dia dan seorang petani lainnnyabernama Karnoto ditangkap oleh polisi hutan dandijebloskan ke penjara Bangko. Keduanya diganjarhukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dengantuduhan menduduki kawasan Sipurak Hook.Tak cuma menangkapi Surya dan petanilainnya, pada hari yang sama, polisi-polisi itudengan beringas juga membakar enam rumah milikpetani kopi. Entah apa tujuan mereka membakarrumah. Mungkin hanya ingin menunjukan sajakalau polisi punya kuasa untuk berbuat apapun.Mungkin juga dengan membakar rumahmerupakan strategi pengusiran para petani secarapaksa untuk tidak tinggal di daerah tersebut.Sipurak Hook memang menjadi arena konflikantara petani kopi melawan Balai Taman NasionalKerinci Seblat (BTNKS) sejak tahun 2004.Sejarah KonflikTahun 2001 sebuah lembaga konservasi asingbernama Fauna dan Flora International (FFI)mendirikan Kamp Penelitian di Daerah AliranSungai (DAS) Sipurak. Di tempat tersebut terdapatbeberapa mata air mineral (salt lick) tempatberbagai macam binatang datang dan menjilat-jilatair yang rasanya asin. Di saat yang sama aruspetani kopi yang datang dari arah timur KampSipurak, tepatnya dari arah Sungai Tebal. Aruskedatangan para petani mengalir deras memasukikawasan bekas lokasi Hutan Produksi yangdulunya dikuasai PT. Serestra II. Merekamemanfaatkan lahan yang terbengkalai tersebutuntuk ditanami kopi.Sudah bukan rahasia lagi kalau lembagakonservasi semacam FFI dan BTNKS cenderungmelihat aktivitas pertanian warga desa sebagaiancaman bagi kelestarian hutan dan segala isinya.Didorong oleh keinginan kuat untuk menyelamatkankawasan penelitiannya dan sekaligus untukmembendung arus masuk petani kopi, pada 3 Juni2002 FFI dan BTNKS mengusulkan kawasan HPHbekas milik HPH PT. Serestra II seluas 14.160menjadi bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat.Alasan ilmiahnya adalah: Kawasan Hutan TetapSipurak Hook merupakan habitat beberapa satwaendemik dan dilindungi seperti Gajah Sumatera(Elephas maximus) , Harimau Sumatera (Pantheratrigis), Siamang (Hylobates syndactylus), Beruangmadu (Hekarctos malayanus), ditemukan berbagaijenis burung di antaranya lima jenis burungRangkong, tumbuhan bunga Bangkai(Amorphophallus titanium), Raflesia (Raflesiahasselti), berbagai jenis flora seperti Meranti(Shorea sp.), Damar (Agathis sp.), Bintangur(Calophyllum inophyllum), berbagai jenis amfibiadan reptilia, serta memiliki panorama alam yangindah, air terjun dan potensi wisata alam lainnya.Sebutan Sipurak Hook pada awalnyamenimbulkan kebingungan pada masyarakatLembah Masurai terutama pada masyarakat petanikopi. Mereka tidak memahami istilah Hook yangberada di belakang Sipurak. Usut punya usutternyata istilah Sipurak Hook itu dipopulerkan olehFFI, sebagai lembaga asing yang berasal dariInggris dengan staf-staf FFI yang bertugas diIndonesia tetap tidak bisa meninggalkan bahasa14EDISI JANUARI-FEBRUARI 2011

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAibunya. Sipurak Hook adalah sebutan bagikawasan Hutan Produksi (HP) yang diusulkanmenjadi bagian dari TNKS. Bila kita perhatikan baikbaikbentuk kawasan yang diusulkan tersebutmemang mirip mata kail yang dalam bahasaInggrisnya adalah “hook”.Tepatkah alasan ilmiah yang disampaikanoleh FFI dan BTNKS tersebut? Benarkah dikawasan tersebut masih terdapat Gajah Sumatera,Harimau Sumatera, Beruang Madu, BungaBangkai, Raflesia dan yang lainnya?Petani-petani kopi yang mendiami kawasanSipurak Hook datang dari berbagai tempat sepertiSumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, PulauJawa dan tidak sedikit yang berasal dari Jambisendiri. Mereka datang bergelombang sejak tahun1999, bekerja sama dengan masyarakat lokal,memanfaatkan kawasan bekas milik HPH PT.Serestra II. Perusahaan ini sendiri merupakanpemegang HPH dengan nomor sk 549/Kpts-II/1988Tgl. 19-11-1988 yang sejak tahun 1997 tanpaalasan yang jelas menghentikan aktivitasnya dikawasan hutan yang menjadi konsesinya.Ketika petani kopi datang, kawasan Sipurakmerupakan hutan yang sudah tidak utuh lagi.HookBekas eksploitasi PT. Serestra II terlihat di manamana.Sudah tidak tersisa lagi pohon yang besarbesar,yang tertinggal cuma pohon-pohon kecilyang tidak bernilai ekonomis. Petani-petani kopiitulah yang berjasa menghijaukan kembali kawasanSipurak Hook. Dan yang pasti petani-petani kopi disana tidak pernah sekalipun melihat harimau ataugajah berkunjung ke rumah mereka.Meskipun kawasan Sipurak Hook sudahtidak utuh dan tidak alami lagi karena pernahdiekploitasi oleh PT. Serestra II dan kemudiandigarap oleh para petani kopi, Menteri KehutananRI tetap menerima usulan dari BTNKS dan FFIuntuk memasukkan kawasan Sipurak Hookmenjadi Taman Nasional Kerinci Seblat. Tanggal 19Oktober 2004 lahir Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomor 420/Menhut-II/2004 tentangPerubahan Fungsi Sebagian Kawasan HutanProduksi Tetap Pada Kelompok Hutan SipurakHook menjadi Taman Nasional Kerinci Seblat. SKMenhut ini jelas merupakan pelanggaran seriusatas PP No 68 tahun 1998 tentang Kawasan SuakaAlam dan Kawasan Pelestarian Alam karena salahsatu syarat bagi sebuah kawasan untuk dapatditunjuk sebagai Taman Nasional adalah apabilakawasan tersebut memiliki keadaan alam yangmasih asli, utuh, dan alami. Sementara SipurakHook jelas sudah tidak utuh, tidak asli dan tidakalami lagi.Berubahnya status kawasan Sipurak Hookmenjadi bagian dari TNKS merupakan berkah bagifauna dan flora yang tinggal di sana tapi di sisi lainmerupakan bencana bagi petani kopi karena sejaksaat itu mereka harus menerima berbagai macamperlakuan buruk dari polisi hutan. Petani kopi seringmenerima intimidasi untuk meninggalkan kawasan,pembakaran rumah, penangkapan acak, dansekarang Pengusiran.Operasi PengusiranKedatangan sekitar 148 personel polisi hutan dikawasan Sipurak Hook merupakan bagian darirencana ambisius Bupati Merangin dan DinasKehutanan Provinsi Jambi untuk mengosongkanseluruh kawasan hutan di Kabupaten Merangin,khususnya di kecamatan Lembah Masurai dariaktivitas petani kopi. Secara resmi Bupati Meranginmengeluarkan surat himbauan tertanggal 31Agustus 2010. Surat itu pada intinya memintaseluruh petani untuk keluar dari kawasan hutan.Himbauan bupati ini bukanlah sembaranghimbauan. Bagi yang tidak patuh, bupati siapmenjeratnya dengan Pasal 50 UU No. 41 tahun1999 kehutanan. Pasal ini melarang pendudukankawasan hutan bagi yang tidak memiliki buktipenguasaan. Pasal ini pula yang sering dijadikanalat untuk menjerat kriminalisasi petani di kawasanhutan. Ancaman hukumannya tidak main-main.Bagi yang melanggar diancam pidana kurunganselama 10 tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).Tidak cukup sampai di situ, Bupati Merangintelah juga membuat sebuah rencana untukmemusnahkan seluruh tanaman kopi, rumah, danfasilitas lainnya yang selama ini menjadi sandaranhidup bagi para petani kopi. Himbauan BupatiMerangin ini kontan menuai protes keras dari aktivishak asasi manusia dan aktivis reforma agraria yangtinggal di Jambi. Protes keras pun datang dariaktivis-aktivis di tingkat nasional. Komnas HAMbahkan menyempatkan diri datang ke Jambi untukmelakukan investigasi.Kerusakan hutan akibat eksploitasi oleh sebuah perusahaan dikawasan Sipurak Hook(dok. liputanmerangin.blogspot.com.)EDISI JANUARI-FEBRUARI 201115

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAdaerahRencana Bupati mengosongkan kawasanhutan ini memang sungguh mengerikan. Jikarencana Bupati Merangin ini benar-benardilaksanakan, dapat dipastikan lebih dari 5.000kepala keluarga akan kehilangan matapencaharian. Lebih dari 15.000 jiwa akan terancamkelaparan, ribuan anak akan berhenti sekolah, lebihdari 3000 rumah akan hangus terbakar, dan ratusanmesjid akan dibongkar. Yang lebih mengerikansekitar 30 juta pohon kopi produktif akan hancursia-sia karena akan turut juga dimusnahkan.Meskipun mendapat protes keras dariberbagai pihak, Bupati Merangin dan DinasKehutanan Provinsi Jambi tetap pada padapendiriannya. Mereka bersikukuh akanmelaksanakan operasi pengusiran yang memangsudah lama direncanakan itu. Protes-protes ituhanya berhasil menunda pelaksanaan operasitetapi tidak sampai berhasil membatalkan. Operasidilakukan selama dua minggu mulai dari 12November 2010 sampai 26 November 2010.Komandan Operasi adalah Riswendi yang berasaldari Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC)Brigade Harimau.Riswendi agak sedikit masygul karenapada saat operasi akan dilangsungkan, PoldaJambi, Kejaksaan Tinggi Jambi dan TNI dari KoremGaruda Putih Jambi tidak mau bergabung dalamoperasi ini. Protes keras yang terus menerusditeriakkan oleh NGO-NGO di Jambi dan jatuhnyakorban nyawa dalam konflik antara petani DesaSenyerang versus PT Wira Karya Sakti, padaempat hari menjelang operasi dilakukan, membuattiga lembaga tersebut memutuskan untuk tidakmendukung operasi tersebut. Operasi hanyadidukung oleh Polhut Kabupaten Merangin, PolisiHutan Provinsi Jambi, Polisi Hutan TNKS, danSPORC Brigade Harimau yang seluruhnyaberjumlah 148 Personel. Karena Personelnyasedikit, akhirnya operasi hanya difokuskan diwilayah Sipurak Hook saja. Misinya tetap:mengosongkan dan memusnahkan aset-asetpetani kopi di Sipurak HookKegusaran Riswendi bertambah-tambahketika dia mendapat kabar ada sekelompok orangyang menyebut dirinya GPM (Gerakan PecintaManusia) datang ke Sipurak Hook dan memberisemangat kepada para petani kopi untuk tidakgentar menghadapi operasi pengusiran. GPMadalah koalisi NGO di Jambi yang menolak rencanapengusiran. Sejak awal Oktober 2010, GPM aktifberkampanye dan mengorganisir petani kopi untukmelawan rencana tersebut. GPM memang datangke Sipurak Hook untuk memantau operasipengusiran tersebut. GPM ingin memastikan tidakterjadi pelanggaran HAM di Sipurak Hook.Bagi petani-petani kopi, kehadiran GPM diSipurak Hook sangat penting artinya. Merekapercaya, dengan hadirnya GPM aparat polisi hutantidak bisa lagi berbuat sewenang-wenang. Dan halini terbukti berhasil. Kehadiran GPM membuatpersonel polisi hutan tidak bisa lagi berbuatsewenang-wenang seperti dahulu. Tapi di sisi lainaparat polisi di lapangan dituntut untukmelaksanakan tugas yang dibebankan oleh atasanmereka di Jambi. Sehingga seringkali merekamencari sasaran kebun kopi yang kebetulanditinggalkan pemiliknya atau yang jauh dari pusatpemukiman. Tercatat, 50 hektar kebun kopiproduktif sudah ditebang oleh aparat polisi hutan.Penebangan itu tidak menyebabkan pohon-pohonkopi mati, tapi setidaknya para pemilik kebun ituharus menunggu dua tahun sampai pohon kopinyapulih dan bisa berbuah lagi.Tidak itu saja, personel polisi hutan itu jugamerobohkan delapan rumah yang ditinggalkan olehpemiliknya. Kehilangan rumah di lokasi terpencilseperti Sipurak Hook tentunya sangat memukul sipemilik. Paling tidak dibutuhkan waktu seminggudan uang minimal lima juta rupiah untukmembangun kembali rumah baru. Misi awalmereka untuk mengosongkan kawasan SipurakHook dan memusnahkan seluruh aset petani tidakberhasil dilaksanakan. Mungkin personel-personelpolisi hutan itu tidak mau dicap sebagai pelanggarHAM, makanya mereka tidak memaksakan diriuntuk menuntaskan misi awalnya tersebut. Dantercatat sejak 25 November 2010 seluruh aparatpolisi hutan telah meninggalkan kawasan SipurakHookmenuju kota Bangko.Surya Adikusuma yang di hari pertamasempat mengungsi, selepas perginya aparat polisihutan, bisa tersenyum lega. Kebun kopi danrumahnya selamat dari operasi. Lain halnyadengan Karnoto. Bapak beberapa orang anak iniharus mengelus dada karena kebun kopinya seluas1,5 hektar termasuk yang ditebang oleh personelPol-Hut.Berakhirnya operasi pengusiran pada 26Nopember 2010 bukan berarti ancaman bagi ribuanpetani kopi di Sipurak Hook berkurang atau tidakada lagi. Seperti yang tertulis dalam berita diwww.infojambi.com tanggal 27 Nopember 2010,Bupati Merangin, Kepala Balai Taman NasionalKerinci Seblat, Kepala Dinas KehutananKabupaten Merangin tetap berambisi untukmengeluarkan mereka semua dari kawasan hutan.Mereka terobsesi untuk terlibat secara aktif dalamprogram pengurangan emisi sampai 25%. Mudahmudahanmereka memahami maknanya…16EDISI JANUARI-FEBRUARI 2011

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAresensiSpektrum Hasan TiroOleh Widiyanto(Redaktur Pelaksana ASASI/Kontributor Aceh Feature)Peristiwa Berujung di PersidanganKamis, 3 Juni 2010, menjadi hariberkabung bagi rakyat Aceh. Pada hariitu telah meninggal dunia sosokpejuang besar mereka, paling tidak,dalam abad ini. Tengku Muhammad Hasan DiTiro atau lebih dikenal dengan Hasan Tiro wafatdalam usia yang terbilang uzur. Banyak yangmengatakan umurnya 85 tahun dengan merujuk25 September 1925 sebagai tanggalkelahirannya. Namun waktu kelahiran HasanTiro tersebut tidak dapat dijadikan patokantunggal. Sumber lain menyebutkan WaliNanggroe lahir pada 4 September 1930. Taktanggung-tanggung sumber terakhir ini berasaldari website resmi Acheh Sumatra NationalLiberation Front (ASNLF) atau Gerakan AcehMerdeka (GAM).Terlepas dari tanggal mana yang sahih,yang jelas kini Hasan Tiro telah meninggalkankita semua. Buku ini terbit dalam rangkamengenang sosoknya sebagai pejuang. Sangmartir telah menghabiskan puluhan tahunhidupnya demi menjaga martabat Aceh. Duapuluh lima tahun terakhir dia mengendalikanperjuangan bersenjata GAM dari apartemennyadi Norsborg, salah satu sudut kota Stockholm,Swedia. Dia berkampanye secara internasional,membuat jejaring dengan tokoh-tokoh negaralain untuk meyakinkan upaya kemerdekaanAceh. Dalam hal ini dia gagal.Terlahir dari keluarga ulama di KampungTanjong Bungong, Lamlo, Kabupaten Pidie,Hasan Tiro masih tergolong cucu Teungku Chikdi Tiro, pejuang Aceh pada abad 19 itu, dari garisketurunan ibunya, Pocut Fatimah. Silsilah iniseolah menandaskan bahwa Hasan Tiro lahirmewarisi semangat kakeknya sebagai seorangpejuang. Pada 4 Desember 1976 diamendeklarasikan kemerdekaan Aceh di bukitHalimon, Leungputu, Pidie. Aksinya ini membuatJakarta seperti kebakaran jenggot. Di tengahmenguatnya rezim Orde Baru, Hasan Tiromenjadi buruan nomor wahid. Operasi militerpun dikerahkan berkali-kali. Dia difitnah telahmeninggal setidaknya tiga kali. Namun HasanTiro dan GAM tetap eksis memberikanperlawanan.Buku ini menyajikan sebagian besarpemikiran serta konsistensi perjuangan HasanTiro. Terdiri dari tulisan pendek 45 penulisdengan latar belakang yang beragam. Mulai dariaktivis, akademisi, peneliti, pengamat,wartawan, hingga sastrawan. Wawancaradengan James T. Siegel menjadi epilog buku ini.Semua memandang Hasan Tiro dari pelbagaimacam sudut pandang. Nezar Patria, wartawanasal Aceh misal, sebagai tulisan pembuka diamengulas perjuangan Hasan Tiro yang banyakdipengaruhi eksistensialisme FrederichNietzsche.EDISI JANUARI-FEBRUARI 201117

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAresensiPada tulisan berikutnya yang ditulis olehAboeprijadi Santoso bercerita tentang jalanbersenjata yang menjadi pilihan rasionalperjuangan Hasan Tiro dan GAM-nya. HasanTiro melatih sendiri Angkatan perang GAM diLibya pada awal 1980an. Metode ini merupakanmanifestasi dari keyakinan seorang Hasan Tirobahwa setiap perjuangan harus bertumpu padakekuatan sendiri dengan jalan apa saja,sekalipun mengangkat senjata (hal14). Dansejarah telah membuktikan bahwa rakyat Acehsangat lihai dalam metode perjuangan satu ini.Tak hanya soal pengaruh dan metodeperjuangan, buku ini juga menyuguhkanperlawanan Sang Pembangkang dari sudutpandang perjuangan Islam. Affan Ramli, salahseorang intelektual Aceh, menganalisis tentangkesamaan antara perjuangan Hasan Tirodengan keluarga Nabi Muhammad melawanKeluarga Ummayah. Ramli menandaskanHasan Tiro sama halnya Husein dari lingkungankeluarga Nabi Muhammad, merupakan martirperjuangan.Banyaknya tulisan yang dikumpulkandalam buku ini menunjukkan bahwa kehidupanHasan Tiro memiliki spektrum yang luas.Rentang pemikiran, sejarah, metodeperjuangan, bahkan dari misteri tutur bahasaInggrisnya hingga memoir berhasil ditampilkansecara apik oleh para penulis. Menariknya,hampir tidak ada satu pun tulisan yangberimpitan topiknya dengan tulisan lainsekalipun yang menjadi obyek hanya seorangHasan Tiro. Hanya informasi umum sepertikelahiran, pendeklarasian GAM, dan MoUHelsinki 2005 yang sering dikutip di setiaptulisan. Selain informasi itu, tidak. Hal inimembuktikan perjalanan hidup Wali Nanggroesangat kaya pengalaman. Barangkali nyaris takada satu sosok pemberontak yang sekomplitkehidupannya. Sosok Hasan Tiro yangklandestin tampak diulas lebih dominan dalambuku ini.Hanya saja yang disayangkan, buku initidak diberi pembaban. Semua tulisan disusunsecara acak sehingga terkesan campur-aduk.Padahal jika diberikan pembaban maka HasanTiro akan lebih mudah dimengerti pembaca daripelbagai khazanah. Saya kira hal ini sangatdimungkinkan dengan melihat komposisi tulisanyang cukup banyak. Misalnya saja, dibuat babtentang “Aceh, GAM, dan Islam” atau “Hasan Tirodan Saya” yang membuat memoir personalpenulis, sepertiArif Zulkifli maupunAsnawiAli.Ketiadaan pembaban ini makinmenambah kesulitan pembaca ketika mendapatitidak adanya periodisasi tulisan. Kadang kitadipaksa menengok sumber tulisan di akhirkarangan guna mengetahui kapan tulisantersebut dibuat. Mengingat banyak sekali karyayang sudah diterbitkan sebelum Hasan Tiromeninggal. Catatan-catatan ini kelak perludiadopsi bila pihak penerbit hendak mencetakulang buku yang sangat penting ini.Deskripsi Buku:Judul: Hasan Tiro; The Unfinished Story of AcehPenerbit: Bandar Publishing, Banda AcehCetakan I, Juli 2010306+xii18EDISI JANUARI-FEBRUARI 2011

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAKemandirian Persidangandi Tengah Intimidasi Massa(Monitoring Persidangan Insiden Ciketing)Oleh Andi Muttaqien(Program Officer Divisi Advokasi Hukum ELSAM)kegiatanPeristiwa Berujung di PersidanganMinggu, 12 September 2010, terjadiinsiden yang cukup mengusik nurani.Seorang penatua atau pengurusgereja yang membantu pendeta, tibatibaditusuk seseorang, tepat ketika dia inginberibadah dan melayani jemaat. Peristiwa initerjadi di wilayah RW 15, Kampung Ciketing Asem,Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi. Selain penatua,seorang Pendeta pun turut menjadi korban.Pendeta wanita tersebut mendapat pukulan dikening dan punggungnya beberapa kali saatmembawa korban penusukan di atas motor.Korban penusukan, yaitu Asia Sihombing dilarikanke Jatimulya Medical Center dan akhirnyadipindahkan ke Rumah Sakit Mitra Bekasi.Insiden ini merupakan rangkaian kejadianpenolakan ormas di Bekasi terhadap ibadah yangdilakukan Jemaat HKBP Pondok Timur Indah disebuah lahan seluas 2076 m² di KampungCiketing. HKBP Pondok Timur Indah sebenarnyasudah sepuluh tahun melakukan ibadah dari rumahke rumah, karena perizinan pendirian rumahibadah tak kunjung dikabulkan. HKBP PondokTimur Indah rutin melaksanakan ibadah di rumahSt. Bosar Siahaan br. Nainggolan di Jalan PuyuhRaya nomor 13, Pondok Timur Indah, Bekasisampai tahun 2007 tanpa gangguan dan akhirnyamembeli rumah di sebelahnya. Penolakan demipenolakan mereka terima sampai akhirnya HKBPPondok Timur Indah berketetapan melaksanakanibadah di lahan kosong milik mereka di KampungCiketingAsem.Atas insiden Ciketing ini, 13 orangditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ismail, AdeFirman, Dede Tri Sutrisna, Panca Rano alias Rano,Khaerul Anwar, Nunu Nurhadi, Roy Karyadi aliasAcong, Kiki Nurdiansyah, Supriyanto, Adji AchmadFaisal, Handoko als. Tolet, Hardoni Syaiful aliasDoni dan Murhali Barda (Ketua non-aktif FPI1Bekasi) . Namun dari ketiga belas terdakwa, tidaksatu pun tercatat sebagai warga Ciketing Asem.Mereka datang dari luar kampung dengandemikian menandakan sebuah aksi yangterorganisir.Dakwaan dan Kesaksian di PersidanganSidang perdana ketiga belas Terdakwadilaksanakan pada Rabu, 29 Desember 2011.Semuanya dibagi menjadi lima berkaspersidangan. Ratusan orang dengan atributKongres Umat Islam Bekasi (KUIB) mendatangiPN Bekasi di Jalan Pramuka, Bekasi Selatan, danmelakukan aksi solidaritas di luar gedungPengadilan. Sementara itu sebanyak 300 personeldari Kepolisian Resort Bekasi mengamankan aksisolidaritas yang dilakukan KUIB. Selain memberidukungan moral, mereka menuntut ketiga belasterdakwa dibebaskan dengan alasan bahwamereka sebenarnya membantu tugas pemerintahKota Bekasi.Peserta aksi solidaritas umumnya laki-lakidewasa dan cukup banyak pemuda. Sedangkanwanita sudah menunggu di dalam gedung PNBekasi. Massa mengenakan kaos bertuliskanMurhali Barda The Real Mujahid dengan fotonya disebelah kiri, serta di bawahnya tertulis BebaskanSinga Bekasi, Murhali Barda.Adalah Adji Achmad Faisal (28) seorangyang diduga melakukan penusukan terhadap AsiaSihombing. Atas perbuatannya, Adji didakwa telahmelakukan perbuatan pidana sebagaimana diaturdan diancam Pasal 170 ayat (1) jo. Ayat (2)KUHPidana. Begitu pula Ade Firman (25), seorangyang diduga melakukan pemukulan terhadapPendeta Luspida Simanjuntak juga didakwa Pasalyang sama dengan Adji. Sedangkan Handoko aliasTolet bin Surwanto (17) dan Hardonis Syaiful aliasDoni (17) disidang terpisah pada pengadilan anakanakkarena usianya yang masih dibawah umur.Keduanya didakwa Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2)ke-1 KUHPidana.EDISI JANUARI-FEBRUARI 201119

kegiatanKemudian sisanya disidangkan dalam satuberkas dengan delapan terdakwa, yaitu Ismail (28),Dede Tri Sutisna bin Yunus (24), Panca Rano Vidbin Harianto alias Rano (24), Khaerul Anwar (23),Nunu Nurhadi bin Munadi (29), Roy Karyadi aliasAcong (27), Kiki Nurdiansyah alias Kiki (18), danSupriyanto (25). Sebagaimana yang lainnya,mereka juga didakwa oleh Jaksa Penuntut Umummelakukan perbuatan yang diatur dan diancamPasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPidana.Dibandingkan persidangan terdakwa yanglain, persidangan Murhali Barda yang palingbanyak mendapat perhatian dari pengunjung.Didampingi penasehat hukumnya, Shalih MangaraSitompoel, SH., MH., terdakwa Murhali mendengardakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dia didakwamelakukan kekerasan dan penghasutan yangdiatur dan diancam Pasal 170 jo. Pasal 55, Pasal160 dan Pasal 335 KUHPidana dengan ancamanmaksimal adalah 7 (tujuh) tahun penjara.Berdasarkan dakwaan terhadapnya, Murhalidianggap sebagai aktor intelektual yang berada dibalik kejadian tersebut.Tabel Perkara Terdakwa Insiden CiketingDalam persidangan Murhali Barda, salah seorangsaksi, yaitu Ade Firman sempat mengakui bahwadirinyalah yang memukul punggung LuspidaSimanjuntak dengan menggunakan bambu dua2kali . Menurut saksi Ade Firman bahwa insiden diCiketing adalah karena berkelahi dua kubu, bukanpencegatan dan penusukan semata. Diamengklaim bahwa apa yang mereka lakukanadalah dalam rangka membantu PemerintahBekasi menertibkan jemaat. Dari saksi ini puladiketahui bahwa pada empat hari sebelumkejadian, memang beredar pesan pendek (sms)dari Murhali Barda tentang rencana penolakanibadah HKBP Pondok Timur Indah. Isi pesan itusecara lengkap bertuliskan:“Wahai Singa Islam, Ramadhan umat Islamdiisukan dengan isu terror pembakaran Al-Quran. Umat Islam di Mustika Jaya rayakan IdulFitri dengan kondisi yang belum nyaman.Kehadiran antum sangat diharapkan padatanggal 12 September 2010 di Mustika Jaya,Ciketing Asem”Selain melalui sms, seruan serupa disiarkan pula diaccount situs jejaring sosial facebook milik Murhali3Barda . Hal ini dibenarkan pula Saksi Supriyantoyang dihadirkan setelah Ade Firman. BahkanSupriyanto menyatakan bahwa penolakanpenolakanyang dilakukannya terhadap kebaktianjemaat HKBP Pondok Timur hanya untukmembantu Pemerintah menertibkan “Batak-BatakKafir” yang melanggar Peraturan Bersama Menteri(PBM) tentang rumah ibadah.Dalam persidangan pihak Terdakwa selalumengatakan jika kejadian penusukan merupakanbuntut dari perkelahian yang dipicu Jemaat HKBP.Hal ini sengaja untuk menghindarkan dakwaanbahwa mereka melakukan penyerangan.Terdakwa Murhali Barda juga menolak bilasesungguhnya yang terjadi adalah pengeroyokandan penusukan. Ketua FPI Bekasi ini berargumen4karena Jemaat HKBP justru lebih banyak .Berbeda dengan terdakwa, saksi dan/ataukorban Luspida Simanjuntak menyatakan bahwaMurhali merupakan aktor di balik aksi penolakanwarga terhadap kegiatan kebaktian di lahankosong, Kampung Ciketing Asem, Mustika Jaya.Karena menurut Luspida, Murhali selalu hadirmembawa massa, berorasi memprotes ibadahyang mereka gelar setiap minggu, sejak 9 Juli52010 .Setiap Jemaat HKBP beribadah denganbernyanyi di lahan kosong di Kampung Ciketingselalu saja dicemooh, bahkan orang-orang dariterdakwa juga memasang spanduk bertuliskan“Masyarakat Mustika Jaya Menolak berdirinyaGereja di daerah Mustika Jaya” di lahan kosongANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA20 EDISI JANUARI-FEBRUARI 2011

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA6milik HKBP tersebut . Spanduk lengkap dengantulisan FUI/FPI di bawahnya, meskipun akhirnyadihilangkan identitas tersebut.Terdakwa Murhali Barda menyangkalbahwa dia menyuruh orang lain untuk melakukankekerasan apalagi penusukan. Murhali bersikerasbahwa mereka justru membantu Pemerintah untukmenerapkan Peraturan Bersama Menteri Agamadan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentangPedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/WakilKepala Daerah Dalam Pemeliharaan KerukunanUmat Beragama, Pemberdayaan Forum KerukunanUmat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.Intimidasi Dalam PersidanganPersidangan ini berjalan sejak 29 Desember 2010.Hampir dalam tiap persidangan para pengunjungmembuat gaduh jalannya persidangan. Intimidasidan perlakuan tidak menyenangkan dilakukanmassa KUIB. Massa yang menamakan diri KUIBjuga sering melaksanakan aksi solidaritas di depanGedung Pengadilan Negeri Bekasi guna memberidukungan moril kepada para terdakwa.Jalannya persidangan pun tak luput darisuasana gaduh yang jelas mengganggu. Padapersidangan 6 Januari 2011, misal, di ruang sidangTirta, tempat Murhali disidang. Hampir semuamassa dari KUIB menyaksikan dalam ruangsidang. Seringkali pengunjung bertakbir ketikahakim atau jaksa bertanya kepada terdakwa.Bahkan mereka juga memotong pembicaraanhakim! Perilaku ini jelas sangat menekan psikologishakim dan jaksa yang sedang meminta keteranganterhadap saksi dan terdakwa.Anehnya, ketua Majelis Hakim justru selalumemanggil terdakwa di persidangan denganpanggilan Ustad, yang menunjukkan pengakuanbahwa yang disidangnya memiliki strata sosialtertentu. Namun tak semua hakim memanggilMurhali demikian. Ada pula hakim yang konsistenmemanggil Murhali di persidangan sebagaiterdakwa.Suharso, SH., MH., salah seorang jaksapenuntut umum, ketika bertanya kepada Murhalisempat diolok-olok pengunjung sidang denganmengatakan: “Insyaflah...Istighfar saja sudah tua,7kalau Islam”. Begitu pula ketika seorang jaksabertanya kepada terdakwa, tanpa malu-maluTerdakwa memberikan lambaian jari yangmenunjukkan sebuah ungkapan “kasian deh lo...”.Kejadian macam ini masih ditambah dengansorakan pengunjung yang mencemooh jaksa.Terhadap para pembuat gaduh jalannyapersidangan, Majelis Hakim tidak pernahmemberikan tindakan tegas. Hanya sesekali sajamemarahi pengunjung. Hakim terkesan takut untukmenindak atau lebih lanjut dengan mengusirnyameski sesungguhnya hakim memiliki kewenanganuntuk melakukannya. Aparat Kepolisian yangtersebar di ruang sidang juga tak kalah pasifnyaseolah kegaduhan adalah hal lumrah dipersidangan. Mereka lebih memilih duduk diamdaripada memberi peringatan kepada parapengunjung sidang yang membuat gaduh. Hal inimenunjukkan bahwa otoritas pengadilan tidakkuasa untuk menjaga keamanan, ketertibansidang, serta kewibawaan pengadilan sehinggapengunjung sidang leluasan melecehkan hukum8dan institusi peradilan yang terhormat .Teriakan dan cemoohan dari pengunjungsidang juga patut dianggap sebagai upayamenekan psikologis hakim, jaksa bahkan saksikorban yang bisa juga disebut sebagai bentukintimidasi. Terlihat tekanan dari pengunjungberhasil. Terlihat jaksa tidak pernah bedebatdengan penasehat hukum terdakwa. Bahkandalam persidangan hanya memberikanpertanyaan-pertanyaan yang sekedarnya sajatanpa eksplorasi lebih dalam lagi terhadapperbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Inimenjadi ironis.Suasana persidangan kasus Ciketing yang selalu dihadiri oleh massa pendukung terdakwa(elsam.or.id)EDISI JANUARI-FEBRUARI 201121

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAkegiatanSuasana intimidatif yang terjadi diPengadilan Negeri Bekasi juga patut didugasebagai penyebab ketidakhadiran beberapa saksidari Jemaat HKBP Pondok Timur Indah dipersidangan. Mereka menjadi takut memberiketerangan karena suasana persidangan yangtidak kondusif. Jaminan keamanan yang harusnyadiberikan terhadap para saksi juga tidak ada.Akhirnya para saksi lebih memilih untuk tidak hadir.Padahal saksi yang datang di persidanganseharusnya lebih banyak. Tercatat dalam perkaraMurhali, setidaknya ada dua saksi yang tidak hadir.Absennya para saksi juga menjadi persoalan,karena tujuan proses peradilan pidana yangmencari kebenaran materiil akan semakin sulittercapai.Dari sekian banyak kasus kekerasan yangmengatasnamakan agama, sedikit sekali parapelakunya bisa masuk di persidangan.Persidangan terhadap ketiga belas terdakwaInsiden Ciketing telah membuka matabahwasanya sebuah tindak pidana haruslah tetapdiproses secara hukum dengan persidangan yangberjalan secara fair dan bebas dari tekanan. Demimenjamin kemandirian proses peradilan, segalahal yang dikhawatirkan akan mengganggupersidangan haruslah diantisipasi dan ditindaksecara tegas. Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman telah menjelaskanbahswa Hakim haruslah menjaga kemandirianperadilan, Pasal tersebut berbunyi:(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,hakim dan hakim konstitusi wajib menjagakemandirian peradilanPenjelasan:Yang dimaksud dengan “kemandirianperadilan” adalah bebas dari campurtangan pihak luar dan bebas dari segalabentuk tekanan, baik fisik maupunpsikisLebih lanjut, meskipun ada tekanan dari pihakmanapun Hakim harus dapat memberikan putusanyang seobyektif mungkin dan tanpa memihak. Halini telah ditegaskan Prinsip-Prinsip Dasar9Kemandirian Pengadilan paragraf KemandirianKehakiman nomor 2 yang berbunyi:“Para Hakim harus memutus perkara yangdiadilinya dengan tanpa memihak,berdasarkan fakta-fakta serta sesuai denganhukum, tanpa adanya pembatasan,pengaruh-pengaruh yang tidak semestinya,bujukan-bujukan, tekanan-tekanan,ancaman atau gangguan-gangguan baiksecara langsung maupun tidak, dari semuapihak atau untuk alasan apapun.”Majelis Hakim yang menyidangkan kelima perkaratersebut harus dapat menjamin putusan yangnantinya akan dihasilkan merupakan hasil terbaikdari penggalian fakta di persidangan denganmengesampingkan segala tekanan psikologisyang selama ini menjadi pemandangan rutin diPengadilan Negeri Bekasi ketika menyidangkanpara terdakwa Insiden Ciketing.Keterangan:1. Kejadian penusukan dan penganiayaan in dilaporkan LuspidaSimanjuntak ke Bareskrim Mabes Polri dengan laporan nomor: LP/566/VIII/Bareskrim, tertanggal 12 September 2010. Kemudian yangmenangani langsung adalah Polda Metro Jaya.2. Perkara Nomor 2267/PID/2010/PN.BKS dengan Terdakwa MurhaliBarda, Kamis, 6 Januari 20113. http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Ustadz-Murhali-Barda/177793988905266?v=wall. Adanya sms untuk mendatangiCiketing juga diperlihatkan Ade Firman kepada Saksi Kiki Nurdiansyahsebagaimana keterangan Kiki Nurdiansyah pada sidang Senin, 17Januari 2011.4. Perkara Nomor 2267/PID/2010/PN.BKS dengan Terdakwa MurhaliBarda, Senin, 24 Januari 20115. Pendeta Luspida Mengaku Tidak Melihat Ketua FPI MelakukanKekerasan. Tempo Interaktif, Senin, 10 Januari 2011,http://www.tempointeraktif.com/hg/kriminal/2011/01/10/brk,20110110-305055,id.html6. Keterangan Saksi Luspida Simanjuntak pada sidang Perkara Nomor2267/PID/2010/PN.BKS dengan Terdakwa Murhali Barda, Senin, 10Januari 20117. Kalimat tersebut dilontarkan dengan berulang-ulang oleh seorangpengunjung pada sidang Perkara Nomor 2267/PID/2010/PN.BKSdengan Terdakwa Murhali Barda, Kamis, 6 Januari 20118. Sidang HKBP Bekasi Penuh Intimidasi, Koran Tempo 10 Januari 2011,9. Dihasilkan oleh Kongres Ketujuh Persatuan Bangsa-Bangsa TentangPencegahan Kejahatan serta Perlakuan Terhadap Pelaku yangdiselenggarakan di Milan, 26 Agustus – 6 September 1985 danditetapkan dengan resolusi Sidang Umum no. 40/32 tanggal 29November 1985 dan no. 40/146 tanggal 13 Desember 198522EDISI JANUARI-FEBRUARI 2011

FORMULIR EVALUASI BULETIN ASASI-ELSAMPembaca yang budiman,Kami sedang mengadakan evaluasi persebaran bulletin sekaligus meminta tanggapan atas isi bulletin dariAnda, para pembaca Asasi. Kami mohon kesediaan Anda meluangkan waktu sejenak guna menjawabbeberapa pertanyaan di bawah:1. ApakahAnda/OrganisasiAnda menerima setiap edisiASASI yang kami kirimkan?a. Ya b. Kadang c. Tidak2. MenurutAnda apakahASASI berguna atau tidak bagi aktivitas publikAnda?a. Sangat b. Kurang c. Tidak3. MenurutAnda apa rubrikASASI yang paling bermanfaat? Boleh memilih lebih dari satu.a. Laporan utamab. Daerahc. Nasionald. Internasionale. Resensif. Laporan Kegiatang. Semua rubrik4. Bagaimana penilaianAnda terhadap disainASASI?5. Apa masukanAnda bagi kemajuanASASI ke depan?Mohon diisi kemudian dikirimkan kembali kepada kami dengan alamat Redaksi ASASI ELSAM, Jl. Siaga II No. 31,Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, atau via fax: +62 21 79192519, email: asasi@elsam.or.id.Bagi pembaca yang mengirim balik formulir ini, akan kami kirimi bulletin secara rutin setiap edisi berikutnya.Terima kasih.Redaksi ASASI

PROFIL ELSAMLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkatELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan danmelindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya sebagaimanadiamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melaluipemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).VISITerciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasimanusia.MISISebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipilpolitikmaupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.KEGIATAN UTAMA:1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia;2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya;3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusiaPROGRAM KERJA:1. Meniadakan kekerasan atas HAM, termasuk kekerasan atas HAM yang terjadi di masa lalu dengan aktivitasdan kegiatan yang berkelanjutan bersama lembaga-lembaga seperjuangan lainnya.2. Penguatan Perlindungan HAM dari Ancaman Fundamentalisme Pasar, Fundamentalisme Agama, danKomunalisme dalam Berbagai Bentuknya.3. Pembangunan Organisasi ELSAM melalui Pengembangan Kelembagaan, Penguatan Kapasitas danAkuntabilitas Lembaga.STRUKTUR ORGANISASI:Badan Pengurus:Ketua: Sandra Moniaga, SH.Wakil Ketua: Ifdhal Kasim, SH.Sekretaris: RoichatulAswidah, Msc.Bendahara I: Ir. Suraiya Kamaruzzaman, LLMBendahara II :Abdul Haris Semendawai SH, LLMAnggota Perkumpulan:Abdul Hakim G. Nusantara, SH, LLM; Asmara Nababan; I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, MA; Ir. AgustinusRumansara, M.Sc.; Hadimulyo; Lies Marcoes, MA; Johni Simanjuntak, SH; Kamala Chandrakirana, MA; MariaHartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Ir. Yosep Adi Prasetyo; Francisia Saveria Sika Ery Seda, PhD; Raharja WaluyaJati; Sentot Setyasiswanto S.Sos; Tugiran S.Pd; Herlambang Perdana SH, MABadan Pelaksana:Direktur Eksekutif : Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H. LLM;Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan , dan Plt Kepala DivisiAdvokasi Hukum: Wahyu Wagiman, SH.Deputi Direktur Pengembangan sumber daya HAM ( PSDHAM), dan Plt Kepala Divisi Monitoring Kebijakan danPengembangan Jaringan: ZainalAbidin, SH.Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan: OttoAdi Yulianto, SE;Staf: Ahmad Muzani;Andi Muttaqien SH; Betty Yolanda, SH, L.LM; Elisabet Maria Sagala, SE;Elly F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati; Ikhana Indah Barnasaputri, SH; Khumaedy; Kosim;Maria Ririhena, SE; Paijo; Rina Erayanti; Triana Dyah, SS; Siti Mariatul Qibtiyah; Sukadi; Wahyudi Djafar;Yohanna Kuncup Yanuar PrastiwiAlamatJl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, INDONESIA- 12510Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519E-mail : office@elsam.or.id, Web page: www.elsam.or.id