RUU Perindustrian, Beberapa Catatan untuk Efektivitas? - Active

Bab IV soal pemberdayaan industri,khususnya UKM, bab ini harus sejalan denganUU UKM No.20 tahun 2008 dan harus fokus padaUKM yang aktif atau punya potensi dalaminovasi maupun dalam kegiatan ekspor. Dandalam Pasal 50 no.1B soal kerjasama denganlembaga pendidikan dan lembaga penelitiandan pengembangan, perlu ide konkrit atauditegaskan cara yang efektif dan efisien dalammendorong kerjasama tersebut. Sedangkandalam Pasal 50 no 2d soal pengembanganhubungan kemitraan antara industri kecil danindustri menengah, industri kecil denganindustri besar, industri besar dengan sektorekonomi lainnya dengan prinsip salingmenguntungkan, perlu ditegaskan bahwakemitraan antara BUMN dan UKM yangberlangsung selama ini harus ditinjau kembali,karena tidak terlalu efektif. Misalnya PT PLNbantu UKM yang membuat kerupuk emping; inisangat tidak tepat; seharusnya PT PLNmembantu UKM yang membuat barang-baranglistrik atau yang terkait dengan perlistrikan,atau komponen-komponen yang diperlukanPLN atau kegiatan-kegiatan pembangkit listrik.Seperti yang selama ini sangat berhasildipraktekkan di Jepang yakni kemitraanterutama dalam bentuk subcontracting antaraUKM dan usaha besar (UB) di sektor/kelompokindustri atau jenis usaha yang sama. Kemitraanharus murni bisnis, dan yang namanyakemitraan atau kerjasama bisnis harus yangsaling menguntungkan kedua belah pihak.Pasal 50 Bagian IV soal peningkatanpenggunaan produk dalam negeri, pengalamandari penerapan kebijakan substitusi impor padaera Orde Baru (juga disebut kebijakan proteksi)menunjukkan bahwa pada akhirnya Indonesiagagal membendung impor atau membangunsebuah industri nasional yang maju dan mandiri(tidak terlalu tergantung pada impor bahanbaku siap pakai, komponen atau barang-barangmodal dan perantara). Jadi, jangan lagimembuat kesalahan yang sama. Perlu dipahamibahwa pada akhirnya pembeli-lah yangmenentukan barang mana yang ingin dibelinya,buatan Indonesia atau impor, dan keputusanini ditentukan sepenuhnya oleh daya saingharga (dan daya saing aspek lainnya dalamsebuah barang seperti kualitas, daya tahan, danpelayanan setelah penjualan). Dalam kata lain,prinsip efisiensi dan daya saing yangmenentukan laku tidaknya barang buatanindustri nasional. Upaya peningkatan dayasaing industri nasional tidak bisa berjalandengan baik jika pada waktu bersamaanditerapkan kebijakan proteksi. Sejarahpembangunan ekonomi nasional sejak awalorde baru telah membuktikan dan memberikansebuah kesimpulan bahwa keterbukaanmerupakan senjata paling ampuh untukmemaksa perusahaan-perusahaan nasional didalam negeri meningkatkan efisiensi,produktivitas dan daya saingnya. Undangundangini harus sejalan dengan komitmenpemerintah Indonesian di dalam konteks AFTA,APEC, WTO dan kesepakatan bilateral lainnnya.Dalam Pasal 75 soal memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien, ramah lingkungan,dan berkelanjutan, perlu prioritas diberikankepada industri yang berorientasi ekspor danindustri yang terlibat di dalam rantai nilairegional atau global.IV. KesimpulanTujuan dari UU Perindustrian adalah untukmemajukan industri nasional, dalam artiindustri yang berdaya saing global dan mandiri(dalam pengertian relatif). Namun demikian,efektivitas dari UU tersebut sangat tergantungpada pelaku usaha itu sendiri, di satu sisi, dandukungan sepenuhnya pemerintah (konsistendengan UU tersebut) di sisi lain. Dukunganpemerintah terutama dalam bentukpenyediaan infrastruktur fisik maupun non-fisikdan menciptakan lingkungan berusaha yangkondusif.Advancing Indonesia’s Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE) Programme15