10.07.2015 Views

perkap no 16 th 2006 ttg pengend...

perkap no 16 th 2006 ttg pengend...

perkap no 16 th 2006 ttg pengend...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIANO. POL.: <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TENTANGPEDOMAN PENGENDALIAN MASSADENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESAKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,Menimbanga. bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah haksetiap warga negara untuk menyampaikan pikiran denganIisan dan/atau tulisan secara bebas dan bertanggung jawabsesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;b. bahwa pelayanan dan <strong>pengend</strong>alian massa dalam rangkamenghadapi kegiatan unjuk rasa di jalan raya, digedung/bangunan penting dan lapanganllahan terbuka, baikyang dilakukan secara tertib atau tidak tertib, perlu disikapidengan arif, bijaksana, tegas, konsisten, dan dapatdipertanggungjawabkan secara hukum;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanKapolri tentang Pedoman Pengendalian Massa;Mengingat1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KepolisianNegara Republik Indonesia (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4<strong>16</strong>8);2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RepublikIndonesia;Keputusan ....


3. Keputusan Kapolri No. Pol.:Kep/53/X/2002 tanggal17 Oktober2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuanOrganisasi pada Ti<strong>no</strong>kat Markas Sesar Kepolisian NegaraRepublik Indonesiabeserta perubahannya;4. Keputusan Kapolri No. pol.:Kep/54/X/2002 tanggal17 Oktober2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuanOrganisasi pada Tingkat Kepolisian Negara RepublikIndonesia Daerah (polda) beserta perubahannya;MEMUTUSKAN :MenetapkanPERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:1. Pengendalian Massa yang selanjutnya disebut Dalmas adalah kegiatanyang dilakukan oleh satuan Polri dalam rangka menghadapi massapengunjuk rasa.2. Dalmas Awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat-alatperlengkapan khusus kepolisian, digerakkan daJam menghadapi kondisimassa masih tertib dan teratur/situasi hijau.3. Dalmas Lanjut adalah satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat-alatperlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisimassa sudah tidak tertib/situasi kuning.4. Lapis Ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas Awal keDalmas Lanjut.--5; .tintas Ga-nttaaalah kegiatan perafihan kendali dari satuan Kompi DalmasLanjut kepada satuan Kompi/Detasemen Penanggulangan Huru-HaraBrimob.'­6. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melaluitawar-menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkankesepakatan bersama.Penanggulangan .....


3467810111214<strong>16</strong>17181920


5Pasal 5(1) Setiap rnenerlma pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, makaKapolseklKapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres MetrolKapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda melakukan kegiatan persiapan.(2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :a. menyiapkan Sural Perintah;b. menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkandengan jumlah dan karakteristik massa;c. melakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas,konsumsi, kesehatan;d. menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju objek dan rutepenyelamatan (escape) bagi pejabat WIPNIP dan pejabat pentinglainnya;e. menentukan Pos Komando Lapangan/Pos Aju yang dekat danterlindung dengan oblek unjuk rasa;f. menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit satuan Polri yangdilibatkan.Pasal6Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala Kesatuan melaksanakan Acara PimpinanPasukan (APP) kepada seluruh anggota satuan Dalmas yang terlibat Dalmasdengan menyampaikan:a. gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan Dalmas uumlah,karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinankemungkinanyang akan terjadi selama unjuk rasa);b. gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa;c. rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan ole;'Dalmas; dansatuand. larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas.Pasal7(1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah:a. bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;melakukan.....


6b. melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;c. membawa peralatan di luar peralatan Dalmas;d. membawa senjata tajam dan peluru tajam;e. keluar dari Ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massasecara perorangan;f. mundur membelakangi massa pengunjuk rasa;g. mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asuslla,memaki-maki pengunjuk rasa; danh. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundangundangan.(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah:a. menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukanunjuk rasa:b. melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan;c. setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan danmembentuk Formasi sesuai ketentuan;d. melindungi jiwa dan harta benda;e. tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasaselesai; danf. patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yangbertanggungjawab sesuai tingkatannya.Paragraf KeduaTahap PelaksanaanPasal 8(1)'Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi tertib/hijau adalah:a. pada saat massa unjuk rasa bergerak dan/atau pawai, dilakukanpelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggotaSamapta/Lantas;satuan.....


7b.c.d.e.f.g.h.i.j.k.._- I.m.satuan Dalmas dan/atau satuan pendukung memberikan himbauankepolisian dan himbauan dapat dilakukan dengan menggunakanhelikopter;pada saat massa unjuk rasa tidak bergeraklmogok, KomandanKompi (Danki) dan/atau Komandan Peleton (Danton) Dalmas Awalmembawa pasukan menuju ·.objek dan turun dari kendaraan langsungmembentuk formasi dasar bersaf satu arah dengan memegang taliDalmas yang sudah direntangkan oleh petugas tali Dalmas;melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video.- . kamerabalk bersifat umum rnaupun khusus/me<strong>no</strong>njol selama unjukrasa berlangsung;satuan pendukung melakukan kegiatan sesuai dengan fungsimasing-masing;negosiator berada di depan pasukan Dalmas Awal, melakukanperundingan/negosiasi dengan Koordinator Lapangan (Korlap) untukmenampung dan menyampaikan aspirasi;negosiator melaporkan kepada Kapolsek dan atau Kapolres tentangtuntutan pengunjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju; .negosiator dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemuipihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasi;apabila massa pengunjuk rasa tuntutannya meminta kepadapimpinan instansi/pihak yang dituju untuk datang di tengah-tengahmassa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, makanegosiator melaporkan kepada KapolseklKapolsekta/KapolsekMetro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapo/tabes/KapolwiIlKapolwiltabes/Kapoldameminta agar pimpinan instansi/pihak yangdituju dapat memberikan penjelasan di tengah-tengah pengunjukrasa;KapolseklKapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/KapolresMetro/Kapoltabes/KapolwillKapolwiltabes/Kapolda dan negosiatormendampingi pimpinan instansi/pihak yang dituju atau yang mewakilipada saat memberikan penjelasan;mobil Penerangan Dalmas berada di belakang pasukan Dalmas Awaluntuk melakukan himbauan kepolisian oleh KapolseklKapolsektalKapolsek Metro selaku <strong>pengend</strong>ali taktis;Dantondari/atau Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangansituasi kepada KapolseklKapolsekta/Kapolsek. Metro dan/atauKapclresrKapolresta'Kapolres Metro/Kapoltabes/KapolwillKapolwil­tabes;---- -- -apabila situasi meningkat dari tertib/hijau ke tidak tertib/kuning, makadilakukan lapis ganti dengan Dalmas Lanjut.Himbauan.....


8(2) Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b danhuruf k tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.(3) Formasi dasar bersaf satu arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.Pasal 9(1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi tidak tertib/klJning adalah:a. pada saat massa menutup jalan dengan cara duduk-duduk, tidurtiduran,aksi teatrikal, dan aksi sejenisnya, maka pasukan DalmasAwal mernbantu menertibkan, mengangkat dan memindahkan ketempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif danedukatif;b. negosiator tetap melakukan negosiasi dengan Korlap semaksimalmungkin;c. satuan pendukung/polisi udara melakukan pemantauan danmemberikan himbauan kepolisian dari udara sedangkan satuanpendukung lainnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi danperannya;d. dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depanDalmas Awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis gantidengan Dalmas Lanjut ;e. atas perintah Kapolres Pasukan Dalmas Lanjut maju dengan caralapis ganti dan membentuk formasi bersaf di belakang Dalmas Awal,kemudian saf kedua dan ketiga Dalmas Awal membuka ke kanandan kiri untuk mengambil perlengkapan Dalmas guna melakukanpenebalan kekuatan Dalmas Lanjut, diikuti saf kesatu untukmelakukan kegiatan yang sama setelah tali Dalmas digulung;f. setelah Dalmas Lanjut dan Dalmas Awal membentuk formasi lapisbersaf, unit Satwa ditarik ke belakang mcnutup kanan dan kiriDalmas;g. apabila pengunjuk rasa semakin memperlihatkan perilakumenyimpang maka Kapo/res/Kapolresta/Kapo/res Metro/KapoltabeslKapolwillKapo/wiltabes memberikan himbauan kepolisian;h. apabila eskalasi meningkat dan/atau massa me/empari petugasdengan benda keras, Dalmas lanjut melakukan .sikap berlindung,selanjutnya Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/KapoltabeslKapolwillKapolwiltabes memerintahkan Dank; Dalmas Lanjut untukmelakukan tindakan hukum sebagai berikut :kendaraan.....


'91. kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukantindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu DalmasLanjut maju melakukan pendorongan massa;2. petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api(pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya);dan3. melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata;i. evakuasi terhadap VIP/pejabat penting lainnya dapat menggunakankendaraan taktis penyelamat;j. Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepadaKapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwi-Itabes; dank. Apabila situasi meningkat Kapolres/Kapolresta/Kapolres MetrolKapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes melaporkan kepada Kapoldaselaku <strong>pengend</strong>ali umum agar dilakukan Iintas ganti denganDetasemen/Kompi Penanggulangan Huru-Hara (PHH) Brigade Mobil(Brimob).(2) Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c danhuruf 9 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.(3) Formasi lapis bersaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ftercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.Pasal 10(1) Cara bertindak pada PHH dalam situasi melanggar hukum/merah adalah:a. Kapolda memerintahkan Kepala Detasemen/Kompi PHH Brimobuntuk lintas ganti dengan Dalmas Lanjut;b. Detasemen/Kompi PHH Brimob maju membentuk formasi bersafsedangkan pasukanDalmas Lanjut melakukan penutupan serong kiridan kanan (situasional) terhadap pasukan Detasemen/Kompi PHHBrimob dan diikuti Unit Satwa, Rantis Pengurai Massa Samaptamembentuk formasi sejajar dengan Rantis Pengurai MassaDetasemen PHH Brimob;c. Dalmas Lanjut dan Rantis Pengurai Massa Sarnapta berR~rakmengikuti aba~abaaai1g-erakan-Delase-mEm7Kompi PHH Brimob;d. apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada Detasemen/KompiPHH Brimob, maka Kapolda selaku <strong>pengend</strong>ali umummemerintahkan Kapolres/Kapolresta menurunkan Peleton PenindakSamapta untuk melakukan penindakan hukum yang didukung olehsatuan Dalmas Lanjut Polres/Polresta terdekat.Formasi.....


10(2) Formasi Iintas ganti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf atercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.Par~graf KetigaTahap PengakhiranKonsolidasiPasal 11(1) Konsolidasi dilakukan oleh satuan Dalmas dalam rangka mengakhirikegiatan Dalmas dengan melakukan pengecekan kekuatan personel danperalatan;(2) Dalam rangka konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apelkonsolidasi dilakukan oleh:a. KapolseklKapolsekta/Kapolsek Metro, dalam situasi hijau;b. Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes,dalam situasi kuning; danc. Kapolda selaku <strong>pengend</strong>ali umum, dalam situasi merah.(3) Setelah selesai pelaksanaan tugas Dalmas, satuan Dalmas kembali kemarkas satuan masing-masing dengan tertib.Bagian KeduaDalmas di gedung/bangunan pentingParagraf PertamaTahap PersiapanPasal 12(1) Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, makaKapolseklKapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres MetrolKapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda melakukan kegiatan persiapan.(2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :a. menyiapkan Surat Perintah;b. menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkandengan jumlah dan karakteristik massa;c. melakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas,konsumsi, kesehatan;menyiapkan.....


11d. menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju objek dan rutepenyelamatan (escape) bagi pejabat WIPNIP dan pejabat pentinglainnya;e. menentukan Pos Komando Lapangan/Pos Aju yangterlindung dengan objek unjuk rasa;dekat danf. menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unitdilibatkan.satuan Polri yangPasal13Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala Kesatuan menempatkan personel danperlengkapan Dalmas di area gedung dan/atau bangunan penting yang akanmenjadi objek unjuk rasa sebelum massa pengunjuk rasa datang sertamelaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota satuanDalmas yang terlibat Dalmas dengan menyampaikan:a. gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan Dalmas Oumlah,karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinankemungkinanyang akan terjadi selama unjuk rasa);b. gambaran situasi objek gedung/bangunan penting tempat unjuk rasa;c. rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuanDalmas; dand. larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas.Pasal14(1) . Larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d adalah:a. bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;b. melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;c. membawa peralatan di luar peralatan Dalmas;d. membawa senjata tajam dan peluru tajam;e. keluar dari Ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massasecara perorangan;f. mundur mernbelakangi massapengunjuk rasa;mengucapkan.....


'12g. mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila,memaki-maki pengunjuk rasa; danh. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundangundangan.(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d adalah:a. menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukanunjuk rasa;b. melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan;c. setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan danmembentuk Formasi sesuai ketentuan;d. melindungi jiwa dan harta benda;e. tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasaselesai; danf. patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yangbertanggung jawab sesuai tingkatannya.Paragraf KeduaTahap PelaksanaanPasal 15(1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi hijau adalah:a. melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan videokamera baik bersifat umum maupun khusus/me<strong>no</strong>njol selama unjukrasa berlangsung;b. satuan Dalmas dan/atau satuan pendukung memberikan himbauankepolisian dan himbauan dapat dilakukan dengan menggunakanhelikopter;c. negosiator berada di depan pasukan Dalmas Awal, melakukan-perundingan-/negosiasi -dengan Korlap 'untuk rnenarnpunq danmenyampaikan aspirasi;d. pasukan Dalmas Awal sudan berada di areal pengamanan di luarpagar membentuk formasi lurus bersaf dengan sikap siagamenggunakan tali Dalmas untuk menjaga agar massa tidakmenerobos masuk ke area gedung;negosiator..,..


13e. negosiator melaporkan kepada Kapolsek dan/atau Kapolres tentangtuntutan pengunjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju;t. .negoisator dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemuipihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasi;g. apabila massa pengunjuk rasa tuntutannya rnemlnta kepadapimpinan instansi/pihak yang dituju untuk datang di tengah-tengahmassa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, makanegosiator melaporkan kepada KapolseklKapolsekta/KapolsekMetro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/KapolwillKapolwiltabes/Kapoldameminta agar pimpinan instansi/pihak yangdituju dapat memberikan penjelasan di tengah-tengah pengunjukrasa;h. KapolseklKapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/KapolresMetro/Kapoltabes/KapolwillKapolwiltabes/Kapolda dan negosiatormendampingi pimpinan instansi/pihak yang dituju atau yang mewakilipada saat memberikan penjelasan;i. mobil penerangan Dalmas berada di belakang pasukan Dalmas Awaluntuk melakukan himbauan kepolisian oleh KapolseklKapolsektalKapolsek Metro selaku <strong>pengend</strong>ali;j. Danton dan/atau Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangansituasi kepada Kapolsek dan/atau Kapolres;k. apabila situasi meningkat dari hijau kekuning, maka dilakukan lapisganti dengan Dalmas Lanjut.(2) Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b danhurut i tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.(3) Formasi lurus bersat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut dtercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.Pasal <strong>16</strong>(1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi kuning adalah:a. dapat menggunakan unit satwa dengan mernbentuk tormasi lurusbersat di depan Dalmas Awal untuk melindungi saat melakukanproses lapis ganti dengan Dalmas Lanjut;b. atas perintah Kapolres, pasukan Dalmas Lanjut maju dengan caralapis ganti membentuk tormasi lurus bersat di belakang pasukanDalmas Awal, kemudian sat kedua dan sat ketiga Dalmas Awalmembuka ke kanan dan kiri untuk mengambil perlengkapan DalmasLanjut guna melakukan penebalan kekuatan, diikuti sat ke satu untukmelakukan kegiatan yang sama setelah tali Dalmas digulung;setelah .....


14c. setelah Dalmas Lanjut dan Dalmas Awal membentuk formasl lapisbersaf lurus, unit satwa ditarik ke belakang untuk melakukanpengamanan seputar gedung, sesegera mungkin kawat penghalangterpasang dengan posisi di depan satuan Dalmas;d. satuan pendukung/polisi udara tetap melakukan pemantauan danmemberikan himbauan kepolisian dari udara sedangkan SatuanPendukung lainnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi danperannya; .e. apabila pengunjuk rasa semakin memperlihatkan perilakumenyimpang, maka Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/KapoltabeslKapolwil/Kapolwiltabes memberikan himbauan kepolisian;1. kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukantindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu DalmasLanjut maju melakukan pendorongan massa;2. petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api(pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya);dan3. melakukan pelemparan dan penernbakan gas air mata;g. evakuasi terhadap VIP I pejabat penting lainnya yang ada di dalamgedung dapat menggunakan kendaraan taktis penyelamat;h. apabila gedung tidak memiliki pagar, maka pemasangan kawatpenghalang massa disesuaikan dengan situasi dan kondisi areagedung;f. apabila eskalasi meningkat dan/atau massa melempari petugasdengan benda keras, Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung,selanjutnya Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabesmemerintahkan Danki Dalmas Lanjut untukmelakukan tindakan hukum sebagai berikut :i. Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepadaKapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/KapolwiIlKapolwiltabes;danj. apabila situasi meningkat, Kapolres/Kapolresta/Kapolres MetrolKapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes melaporkan kepada Kapoldaselaku <strong>pengend</strong>ali umum agar dilakukan lintas ganti dengan______ .Detasemen/kompi PHH Brimob. -- - -­(2) Himbauan kepolisian sebaqatmana dimaksud pada ayat (1) huruf d danhuruf e tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.Pasal 17 .....


15Pasal 17(1) Cara bertindak pada PHH dalam situasi merah adalah:a. Kapolda memerintahkan Kepala Detasemen/Kompi PHH Brimobuntuk llntas.qanf dengan Dalmas Lanjut;b. Detasemen/Kompi PHH Brimob maju membentuk formasi lurusbersaf untuk mendorong massa, sedangkan Dalmas Lanjut danRantis Pengurai Massa Samapta tetap bertahan membantumengurai massa sampai massa melewati gedung dan/atau ketempat yang netral;c. apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada Detasemen I KompiPHH Brimob, maka Kapolda selaku <strong>pengend</strong>ali umummemerintahkan Kapolres/Kapolresta menurunkan Peleton PenindakSamapta untuk melakukan penindakan hukum yang didukung olehsatuan Dalmas Lanjut Polres/Polresta terdekat;(2) Formasi Iintas ganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf atercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.Paragraf KetigaTahap PengakhiranKonsolidasiPasal 18(1) Konsolidasi dilakukan oleh satuan Dalmas dalam rangka mengakhirikegiatan Dalmas dengan melakukan pengecekan kekuatan personel danperalatan;(2) Dalam rangka konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apelkonsolidasi dilakukan oleh:a. KapolseklKapolsekta/Kapolsek Metro, dalam situasi hijau;b. Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes,dalam situasi kuning; danc. Kapolda selaku <strong>pengend</strong>ali umum, dalam situasi merah.(3r .. Setelahselesai pelaksanaan tugas Dalmas, satuan Dalmas kembali kemarkas satuan masing-masing dengan tertib.Bagian .....


<strong>16</strong>Bagian KetigaDalmas di lapanganllahan terbukaParagraf PertamaTahap PersiapanPasal19.. (1) Setiap rnenenrna pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa. makaKapolseklKapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres MetrolKapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda melakukan kegiatan persiapan.(2) Kegiatan-kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. menyiapkan Surat Perintah;b. menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkandengan jumlah dan karakteristik massa; -,c. melakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas,konsumsi, kesehatan;d. menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju objek dan rutepenyelamatan (escape) bagi pejabat WIPNIP dan pejabat pentinglainnya;e. menentukan Pos Komando Lapangan/Pos Aju yang dekat danterlindung dengan objek unjuk rasa;f. menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit satuan Polri yangdilibatkan dalam Dalmas.Pasal20Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala Kesatuan melaksanakan Acara PimpinanPasukan (APP) kepada seluruh anggota' satuan Dalmas yang terlibat Dalmasdengan menyampaikan:a. gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan Dalmas (jurnlah,karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinankemungkinanyang akan terjadi selama unjuk rasa);b. gambaran situasi objek dan lapanganllahan terbuka tempat unjuk rasa;c. rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuanDalmas; danlarangan.....


17d. larangan dan kewajlban yang dilakukan oleh satuan Dalmas.Pasal21(1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d adalah:a. bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;b. melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur ;c. membawa peralatan di luar peralatan Dalmas;d. membawa senjata tajam dan peluru talam;e. keluar dari Ikatan Satuan/Forrnasi dan melakukan pengejaran massasecara perorangan;f. mundur membelakangi massa pengunjuk rasa;g. mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksuallperbuatan asusila,memaki-maki pengunjuk rasa; danh. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundangundangan.(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d adalah:a. menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukanunjuk rasa;b. melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan;c. setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan dan. membentuk Formasi sesuai ketentuan;d. melindungi jiwa dan harta benda;e. tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasaselesai; danf.-- -patuh dan taatkepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan ¥angbertanggungjawab sesuai tingkatannya.Paragraf .....


18Paragraf KeduaTahap PelaksanaanPasal 22(1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi hijau adalah:a. melakukan perekaman jalannya unjuk rasa menggunakan videokamera baik bersifat umum maupun khusus/me<strong>no</strong>njol selama urjjukrasa berlangsung;b. satuan Dalmas dan/atau satuan pendukung memberikan himbauankepolisian dan himbauan dapat dilakukan dengan menggunakanhelikopter;c. pada saat massa unjuk rasa sudah menduduki lapanganllahanterbuka, Danki dan/atau Danton Dalmas Awal membawa pasukanmenuju objek dan turun dari kendaraan langsung membentukformasi busur satu arah dengan memegang tali Dalmas yang sudahdirentangkan oleh petugas tali Dalmas;d. satuan pendukungmasing;melakukan kegiatan sesuai fungsi masinge.negosiator berada di depan pasukanperundingan/negosiasi dengan Korlapmenyampaikan aspirasi;DalmasuntukAwal, melakukanmenampung danf. negosiator melaporkan kepada Kapolsek dan/atau Kapolres tentangtuntutan pengunjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju;g. negoisator dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemuipimpinan instansi/pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasi;h. apabila massa pengunjuk rasa tuntutannya meminta kepadapimpinan instansi/pihak yang dituju untuk datang di tengah-tengahmassa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, makanegosiator melaporkan kepada ... KapolseklKapolsekta/KapolsekMetro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapoldameminta agar pimpinan institusi dapatmemberikan penjelasan di tengah-tengah pengunjuk rasa;i. KapolseklKapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres_Metro/Kapoltap_eslKapoJwillKapolwiltabes/Kapolda ... dan negosiator -­mendampingi pimpinan instansi atau yang mewakili pada saatmemberikan penjelasan;j. mobil penerangan Dalmas berada di belakang pasukan Dalmas Awaluntuk melakukan himbauan kepolisian oleh KapolseklKapolsektalKapolsek Metro selaku <strong>pengend</strong>ali taktis;Danton.....


k. Danton dan/atau Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangansituasi kepada Kapolsek dan/atau Kapolres;Lapabila situasi meningkat dari hijau ke kuning, maka dilakukan lapisganti dengan Dalmas Lanjut.(2) Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b danhuruf j tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.(3) Formasi busur satu arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ctercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.Pasal 23(1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi kuning adalah:a. pada saat massa melakukan aksi duduk-duduk, tidur-tiduran, aksitelanjang dan aksi sejenisnya serta melibatkan wanita dan anak-anakyang melakukan tindakan menyimpang, maka penanganan dilakuka<strong>no</strong>leh Polisi Wanita (Polwan), sedangkan Dalmas Awal tetap siagadalam formasi busur berlapis menggunakan tali Dalmas menghadapmassa;b. negosiator tetap melakukan negosiasi dengan Korlap semaksimalmungkin;c. satuan pendukung/polisi udara tetap melakukan pemantauan danmemberikan himbauan kepolisian dari udara sedangkan satuanpendukung lainnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi danperannya;d. dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf lurus di depanDalmas Awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis gantidengan Dalmas Lanjut ;e. atas perintah Kapolres, pasukan Dalmas Lanjut maju dengan caralapis ganti dan membentuk formasi busur berlapis di belakangDalmas Awal, kemudian saf kedua dan saf ketiga Dalmas Awalmembuka ke kanan dan kiri untuk mengambil perlengkapan Dalmasguna melakukan penebalan kekuatan Dalmas Lanjut, diikuti safkesatu untuk melakukan kegiatan yang sama setelah tali Dalmasdigulung;f. setelah Dalmas Lanjut dan Dalmas Awal rnehlbentiJk-f6rmasfbuSlJI" ­berlapis, unit satwa ditarik ke belakang menutup kanan dan kiriDalmas;g. apabila pengunjuk rasa semakin memperlihatkan perilakumenyimpang, maka Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/KapoltabeslKapolwil/Kapolwiltabes memberikan himbauan kepolisian;apabila.....


201. Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukantindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu Dalmaslanjut maju melakukan pendorongan massa;2. petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api(pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya);dan3. melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.i. melakukan pemasangan kawat penghalang massa membentang didepan massa untuk melindungi objek dan mempersempit ruanggerak massa;j. evakuasi terhadap VIP/pejabat penting lainnya dapat menggunakankendaraan taktis penyelamat;h. apabila eskalasi meningkat dan/atau massa melempari petugasdengan benda keras, Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung,selanjutnya Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabesmemerintahkan Danki Dalmas Lanjut untukmelakukan tindakan hukum sebagai berikut :k. Dankl Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepadaKapolres/KapolrestalKapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes;danI. apabila situasi meningkat, Kapolres/Kapolresta/Kapolres MetrolKapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes melaporkan kepada Kapoldaselaku <strong>pengend</strong>ali umum agar dilakukan lintas ganti denganDetasemen/Kompi PHH Brimob.(2) Formasi busur berlapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf atercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.(3) Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c danhuruf 9 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.Pasal 24(1) Cara bertindak pada PHH untuk situasi merah adalah:a. Kapolda memerintahkan Kepala Detasemen/Kompi PHH Brimobuntuk lintas ganti denpanDalrnasLanjut; - -- -­b. Detasemen/Kompi PHH Brimob maju membentuk ~ormasi busurberlapis untuk mendorong massa dari sisi kanan dan/atau kiri kawatpenghalang massa, sedangkan Dalmas Lanjut dan Rantis PenguraiMassa Samapta tetap bertahan membantu mengurai massa sampaimassa menjauh dari objek ke tempat netral; danapabila.....


21• •c. apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada Detasemen/KompiPHH Brimob, maka KapoJda seJaku <strong>pengend</strong>ali umummernerlntahkan Kapolres/Kapolresta menurunkan Peleton PenindakSamapta untuk melakukan penindakanhukurn yang didukung .olehsatuan Dalmas Lanjut Polres/Polresta terdekat.(2) Formasi Iintas ganti sebagaimana dimaksud· pada ayat (1) huruftercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.aParagraf· KetigaTahapPengakhiranPasal 25Konsolidasi(1)(2)Konsolidasi dilakukan oleh satuan Dalmas dalam rangka mengakhirikegiatan Dalmas dengan melakukan pengecekan kekuatan personel danperalatan;Dalam ranqka konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apelkonsolidasi dilakukan oleh:a. KapolseklKapolsekta/Kapolsek Metro; dalam situasi hijau;b. Kapolres/KapolrestaiKapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes,dalam situasi kuning; dan(3)c. Kapolda selaku <strong>pengend</strong>ali umum, dalam situasi merah.Setelah selesal pelaksanaan tugas Dalmas, satuan Dalmas kembali kemarkas satuan masing-masing dengan tertib.BAB IVPERSYARATANSATUANDALMASPasal26(1) Persyaratan yang harus dimiliki oleh satuan Dalmas adalah mempunyai:a.b.c.d.mentaldan morcilyang baik;· .keteguhan hati dan loyalitas tinggi;dedikasi dan disiplin yang tinggi;nilai kesamaptaan jasmani paling rendah 65;penguasaan.....


22e. penguasaan terhadap pasal-pasal dalam undang-undang yangberkaitan denqan Dalmas;f. jiwa korsa yang tinggi;g. sikap netral;h. kemarnpuan bela diri;i. kemampuan dalam menggunakan peralatan Dalmas;j. kemampuan membentuklmengubah formasi dengan cepat;k. kemarnpuan menilai karakteristik massa secara umum;I. kemarnpuan berkomunikasi denqan baik;m. kemampuan menggunakan kendaraan taktis pengurai massa danalat khusus Dalmas lainnya dengan baik;n. kemampuan naik-turun kendaraan dengan tertib dan kecepatanberkumpul.(2) Pasal-pasal dalam undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.BAB VKAJI ULANGPasal27Setiap mengakhiri kegiatan Dalmas, Pimpinan Kesatuan wajib melakukan kajiulang yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menganalisa dan mengevaluasihasil pelaksanaan tugas guna mengadakan koreksi terhadap tindakan dan carabertindak yang tidak sesuai dengan prosedur.BAB VIKETENTUAN LAIN-LAINPasal28(1) Ketentuan mengenai PHH oleh Detasemen/Kompi PHH Brimobsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 17 ayat (2) danPasal ?4 ayat (?) diaturle~i_~-'~~iut dengC3nE~r~tlJIcUlI


23BAB VIIKOORDINASI DAN PENGENDALIANPasal 29(1) KapoiseklKapolsekta/Kapoisek Metrb/Kapolres/Kapolresta/Kapoires MetrolKapoltabes/KapolwillKapolwiltabes/Kapolda dalam pelaksanaan tugasDalmas dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Kepolisian terdekatdan unsur Muspika, Muspida, Ketua DPR (Provinsi, Kabupaten/Kota) sertainstansi terkait lainnya.(2) Dalam pelaksanaan Dalmas, masing-masing Pimpinan fungsi melakukankoordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal.Pasal 30(1) Dalam situasi hijau, kendali taktis berada pada KapolseklKapolsekta/Kapolsek Metro, sedangkan kendali teknis berada pada Dantondan/atau Danki Dalmas Awal.(2) Dalam situasi kuning, kendali taktis berada pada KapolreslKapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes, sedangkankendali teknis berada pada Kasat Samapta.(3) Dalam situasi merah, apabila ada pelibatan Detasemen/Kompi PHHBrimob. kendali umum berada pada Kapolda selaku <strong>pengend</strong>ali umum,sedangkan kendali pergerakan taktis berada pada Komandan DetasemenlKompi Brlr<strong>no</strong>b.(4) Setiap perkembangan eskalasi unjuk rasa, wajib dilaporkan secara Iisandari KapolseklKapolsekta/Kapolsek Metro ke Kapolres/Kapolresta/KapolresMetro ke Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes ke Kapolda ke Kapolri.(5) Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro, Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro,Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes, Kapolda membuat laporan tertulissecara berjenjang tentang pelaksanaan tugas Dalmas.BAB VIII .....


-, 24BAB VIIIPEMBIAYAANPasal31Pembiayaan dalam kegiatan Dalmas dibebankan pada Anggaran Polri.BAB IXKETENTUANPENUTUPPasal 32Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 5 Desember' <strong>2006</strong>KEPALA KEPOLISIAN NEGA~Drs. SANTOJENDERAL POLISI


LAMPIRANPERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIANO. POL.: <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TENTANGPEDOMAN PENGENDALIAN MASSAA. SUSUNAN KEKUATAN SATUAN PENGENOALIAN MASSA (OALMAS).B. PERLENGKAPAN/PERALATAN SATUAN PENGENOALIAN MASSA(OALMAS).C. REOAKSIONAL KALiMAT HIMBAUAN-HIMBAUAN KEPOLISIAN.O. KEKUATAN OALMAS 01 SATUAN KEWILAYAHAN.E. PASAL-PASAL OALAM PERUNOANG-UNOANGAN YANG BERKAITANOENGAN OALMAS.F. FORMASI OASAR BERSAF SATU ARAH 01 JALAN RAYA (OALMASAWAL).G. FORMASI LAPIS BERSAF 01 JALAN RAYA (OALMAS LANJUT).H. FORMASI L1NTAS GANTI (OALMAS KE PHH) 01 JALAN RAYA.I. ILUSTRASI FOTO-FOTO BERKAITAN OENGAN OALMAS ... J.- -FORMASI LURUS BERSAF 01 GEOUNG/BANGUNAN PENTING (OALMASAWAL).K. FORMASI LAPIS BERSAF LURUS 01 GEDUNG/SANGUNAN PENTING(OALMAS LANJUT).L. FORMASI .....


2 LAMPIRAN PERATURAN KAPOLRINO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL :5 DESEMBER <strong>2006</strong>L. FORMASJ BUSUR SATU ARAH DJ LAPANGAN/LAHAN TERBUKA(DALMAS AWAL).M. FORMASI BUSUR BERLAPIS 01 LAPANGAN/LAHAN (DALMAS LANJUT).Ditetapkan di JakartaPada tanggal 5 Desember <strong>2006</strong>EPUBLIK INDONESIA/'Drs. S NTOJENDERAL POLISI


KEPOLISIAN NEGARA REPLlBLIK INDONESIALAMPIRAN A PERATURAN KAPOLRf"MARKAS BESAR NO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMBER <strong>2006</strong>SUSUNAN KEKUATAN SATUAN PENGENDALIAN MASSA (DALMAS)1. SATUAN PELETONa) Peleton Darmas Awal 38 orang, terdiri atas :1) Dan Ton 1 orang2) Anggota 30 orang3) Caraka 1 orang4) Kamerawan 1 orang5) Petugas Tali Dalmas 2 orang6) Negoisator 3 orang.b) Peleton Dalmas Lanjut 37 orang, terdiri atas :1) Dan Ton 1 orang2) Anggota 30 orang3) Caraka 1 orang4) Kamerawan 1 orang5) Pemadam Api 2 orang6) Penembak Gas 2 orangc) Unit Satwa2. SATUAN KOMPI1) Anjing 3 unit2) Kuda 3 unita) Kompi Dalmas Awal 1<strong>16</strong> orang, terdiri atas :1) Dan Kompi 1 orang2) Wadan Kompi 1 orang3) Dan Ton 3 orang4) Caraka 4 orang5) Kamerawan5 orang6)7)8)Petugas Tali DalmasKompi DalmasNegoisator29010orangorangorangb) Kompi Dalmas Lanjut 138 orang, terdiri atas :1) Dan Kompi 1 orang2) Wadan Kompi 1 orang3) Dan Ton ...


2 LAMPIRAN A PERATURAN KAPOLRINO. POL. : (<strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMBER <strong>2006</strong>3) DanTon 3 orang4) Caraka 4 orang5) Kamerawan 5 oranq6) Penembak Gas air mata 6 orang7) Pemadam Api 6 orang8) Pok Rantis PenguraiMassa 8 orang9) Pok Rantis Penyelamat 4 orang10) Pok Kawat PenghalangMassa 10 orang11) Kompi Dalmas 90 orangc) Unit Satwa1) Anjing 10 unit2) Kuda 10 unit3. SATUAN PENDUKUNGSatuan Pendukung terdiri atas:a. Satuan Penindak Samaptab. Fungsi Intelijenc. Fungsi Reskrimd. Fungsi Binamitrae. Fungsi Lalulintasf. Fungsi Polairg. Fungsi Poludarah. Fungsi Propami. Fungsi Keslapj. Fungsi Humask. Fungsi TelematikaI. Fungsi LogistikDitetapkan di JakartaPada tanggal 5 Desember <strong>2006</strong>USLIK INDONESIA/'Drs. SU NTOJENDERAL POLISI


2 (AMPIRAN B PERATURAN KAPOLRINO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMBER <strong>2006</strong>6) Tali Oalmas (20 Meter) 3 roll7) HP dengan headset 5 unit8) Toilet mobile 1 unit9) Ransus R4 kamerawan 1 unit10) Mobil Penerangan Oalmas 1 unit11) Pakaian POL Samapta-I, selempang, tutup kepala Baretb. Kompi Dalmas Lanjut1) Bus 3 unit2) Truk 3 unit3) Sepeda Motor 3 unit4) Megaphone 3 unit5) Handy Talky 5 unit6) HP dengan headset 5 unit7) Mobil Penerangan Dalmas 1 Unit8) Kamera Video (Camcorder) 3 Unit9) PemadamApi 6 Unit10) Senjata Laras Licin (Gas Gun) 3 Unit11) Helm dengan pelindung muka :124 Unit12) Pelindung kaki dan tangan : 124 Unit13) Gas masker (Caneste) : 124 Unit14) Tameng : 119 Unit15) Tongkat "r : 119 Unit<strong>16</strong>) Jeep 1 Unit17) Toilet mobile 1 Unit18) Ransus R-4 Kamerawan 1 Unit19) Kawat penghalang massa 1 Unit20) Rantis Pengurai Massa 2 Unit21) Rantis Penyelamat 1 Unit22) Pakaian POL Samapta-IIDitetapkan di JakartaPada tanggal 5 Desember <strong>2006</strong>/'Drs. S NTOJENDERAL POLISI


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIALAMPIRAN C PERATURAN KAPOLRIMARKAS BESAR NO. POL. : 15 TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMBER <strong>2006</strong>REDAKSIONAL KALIMAT HIMBAUAN·HIMBAUAN KEPOLISIANI. Himbauan kepolisian sebagaimana clmaksud pada Pasal 8 (1)b, Pasal 9(1)c, Pasal15 (1)b, Pasal<strong>16</strong> (1)d, Pasal22 (1)b dan Pasal23 (1)c adalah:1. KEPADA SAUDARA - SAUDARA PENGUNJUK RASA, KAMI DARIJAJARAN KEPOLISIAN;2. MEMOHON DENGAN SANGAT KEPADA SAUDARA- SAUDARAKU :a. AGAR SAUDARA - SAUDARA DAPAT MENJAGA KETERTIBANDAN KEAMANAN, JANGAN MELAKUKAN PELANGGARANHUKUM;b. SAMPAIKAN ASPIRASI DAN PENDAPAT SAUDARA - SAUDARASECARA SOPAN DAN BAlK, SAUDARA -SAUDARA JANGANTERPROVOKASI OLEH TINDAKAN - TINDAKAN ORANG YANGTIDAK BERTANGGUNG JAWAB;c. JANGAN MENYUSAHKAN ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA;dand. JAGA KEHORMATAN DAN MARTABAT KITA SEBAGAIANGGOTA MASYARAKAT;3. TERIMA KASIH DAN SELAMAT BERUNJUK RASA;II. Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 (1)k, Pasal 15(1)i adalah:1. KEPADA SAUDARA - SAUDARA PENGUNJUK RASA, SAYA SELAKUKEPALA KEPOLISIAN SEKTOR ......;2. MEMOHON DENGAN SANGAT KEPADA SAUDARA - SAUDARAKU :a. SELAMA SAUDARA - SAUDARAKU MELAKUKAN UNJUK RASAINI, BERLAKULAH SECARA-TERTlB, - SOPAN- DAN JAGA­KEAMANAN;b. JANGAN MENYUSAHKAN SAUDARA - SAUDARA KITA YANGLAIN, JANGAN TERPROVOKASI OLEH TINDAKAN - TINDAKANORANG LAIN YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB;I c) PATUHI .....


2 LAMPIRAN C PERATURAN. KAPOLRINO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMBER <strong>2006</strong>C. PATUHI SELURUH ATURAN - ATURAN YANG ADA, HORMATIPETUGAS YANG MELAYANI SAUDARA - SAUDARA SEMUA;d. SAMPAIKAN ASPIRASI SAUDARA - SAUDARA SECARA: BAlKDAN SOPAN.3. TERIMA KASIH DAN SELAMAT UNTUK SAUDARA - SAUDARASEMUA;III. Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 (1)g, Pasal <strong>16</strong>(1)e dan Pasal23 (1)g adalah:..'1. KEPADA SAUDARA - SAUDARA PENGUNJUK RASA, SAYA SELAKUKEPALA KEPOLISIAN ;2. MEMOHON PENGERTIAN SAUDARA - SAUDARA :a. AGAR SAUDARA - SAUDARA TETAP TERTIB DALAMMENYAMPAIKAN ASPIRASI SAUDARA;b. JANGAN TERPROVOKASI OLEH ORANG LAIN YANG INGINMERUSAK MAKSUD BAlK DARI SAUDARA - SAUDARAKU;c. JAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN, JANGANMENYUSAHKAN SAUDARA -SAUDARA KITA ANGGOTAMASYARAKAT LAINNYA;d. SAMPAIKAN SELURUH ASPIRASI SAUDARA - SAUDARAMELALUI PENANGGUNG JAWAB SAUDARA - SAUDARAMASING - MASING; dane. JANGAN MELAKUKAN TINDAKAN - TINDAKAN YANGMENGARAH KE PELANGGARAN HUKUM.3. TERIIVlA KASIH DAN SELAMAT UNTUK SAl.!QAR8 - SAUPARASEMUA;I IV. Himbauan .....


3 LAMPIRAN C PERATURAN KAPOLRINO. POL. : <strong>16</strong> TAHLJN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMBER <strong>2006</strong>IV.Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud' pada Pasal 22 (1)j adalah:1. KEPADA SAUDARA - SAUDARA PENGUNJUK RASA, SAYA SELAKUKEPALA KEPOLISIAN SEKTOR ......;2. MEMOHON DENGAN SANGAT KEPADA SAUDARA - SAUDARAKU :a. SELAMA SAUDARA - SAUDARAKU MELAKUKAN UNJUK RASAINI, BERLAKULAH SECARA TERTIB, SOPAN DAN JAGAKEAMANAN;b. JANGAN MENYUSAHKAN SAUDARA - SAUDARA KITA YANGLAIN, JANGAN TERPROVOKASI OLEH TINDAKAN - TIND~KANORANG LAIN YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB;c. PATUHI SELURUH ATURAN - ATURAN YANG ADA, HORMATIPETUGAS YANG MELAYANI SAUDARA - SAUDARA SEMUA;d. SAMPAIKAN ASPIRASI SAUDARA - SAUDARA SECARA BAlKDAN SOPAN;3. TERIMA KASIH DAN SELAMAT UNTUK SAUDARA - SAUDARASEMUA;Ditetapkan di JakartaPadatanggal 5 Desember <strong>2006</strong>~KEPALA KEPOLISIAN N GA EPUBLIK INDONESIA/Drs. SANTOJENDERAL POLISI'.


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN D PERATURAN KAPOLRIMARKAS 8ESAR NO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMBER <strong>2006</strong>KEKUATAN DALMAS 01 SATUAN KEWILAYAHAN1. Polda Metro Jaya 9 Kompi2. Polda Sumut, Riau, Kepri,Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel,Sulteng, NTB, Papua 3 Kompi3. Polda lainnya 2 Kompi4. Polwiltabes 4 Kompi5. Polwil 2 Kompi6. Poltabes I Polrestro 3 Kompi7. Polres I ta 2 Kompi8. Polsekta I tro 2 Peleton9. Polsek 1 PeletonOitetapkan diPadatanggalJakarta5 DesemberKEPALA KEPOLISIAN N",


KEROLISIAN NEGARA REPUSLIK INDONESIA LAMPIRAN E PERATURAN KAPOLRIMARKAS SESAR NO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMSER <strong>2006</strong>PASAL-PASAL DALAM PERUNDANG-UNDANGAN. I YANG BERKAITAN DENGAN DALMAS1. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG KUHPPasal 49 KUHP(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksauntuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atauharta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atauancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawanhukum.Pasal 50 KUHPBarang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undangundang,tidak dipidana.Pasal 51 KUHP(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatanyang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.Pasal 2<strong>16</strong> KUHP(1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaanyang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnyamengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikianpula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana;demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalanghalangiatau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuanundang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut,diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua mingguatau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.(2) Disamakan dengan pejahat tersebut di atas, setiap orang yang menu rut·--ketentuan- tindang:undang--fenJs-menerus atau untuk sementara waktudiserahi tugas menjalankan jabatan umum.".(3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejakadanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itujuga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.Pasal 218 ...


~ 2 LAMPIRAN E PERATURAN KAPOLRINO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMBER <strong>2006</strong>Pasal 218 KUHPBarang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidaksegera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yangberwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjarapaling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilanribu rupiah.Pasal 503 KUHPDiancam dengan 'pldana kurungan paling lama tiga hari atau pidana dendapaling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:1. barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam haridapat terganggu;2. barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadatyang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadat atausidang.'2. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAPPasal 1 KUHAPYang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabatpegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundanguntuk melakukan penyidikan.3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesiayang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikanyang diatur datam undang-undang ini.4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberiwewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.Pasal 4 KUHAP-eenyelidikadalah setiap pejabatpolisi negara Republik Indonesia.Pasal 6 KUHAP(1) Penyidik adalah:a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khususoleh undang-undang.(2) Syarat...


3 LAMPIRAN E PERATURAN KAPOLRINO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMBER <strong>2006</strong>(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akandiatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. ..Pasal7 KUHAP(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karenakewajibannya mempunyai wewenang :a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanyatindak pidana;b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tandapengenal diri tersangka;d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan danpenyitaan;e. melak_ukan pemeriksaan dan penyitaan surat;f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangkaatau saksi;h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannyadengan pemeriksaan perkara;i. mengadakan penghentian penyidikan;j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf bmempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadidasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnyaberada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam------PasaI6 ayat (1) huruta(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) danayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.PasaI10...


- -4 LAMPIRAN E PERATURAN KAPOLRINO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMBER <strong>2006</strong>Pasal 10 KUHAP(1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesiayang diangkat oleh Kepala kepollsian negara Republik Indonesiaberdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.(2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur denganperaturan pemerintah.Pasal <strong>16</strong> KUHAP(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidikberwenang melakukan penangkapan.(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantuberwenang melakukan penangkapan.Pasal32 KUHAPUntuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumahatau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yangditentukan dalam undang-undang ini.Pasal 38 KUHAP(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketuapengadilan negeri setempat.(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidikharus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izinterlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapatmelakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajibsegera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat gunamemperoleh persetujuannya. .3. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRIPasal 1, angka :1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi danlembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota KepolisianNegara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memilikiwewenang umum Kepolisian.5. Keamanan...


5 LAMPIRAN E PERATURAN KAPOLRINO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMBER <strong>2006</strong>5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis.masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya prosespembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yangditandai oleh terjammnya keamananReter<strong>no</strong>an, dan tegaknya hukum,serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membinaserta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalammenangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaranhukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkanmasyarakat. .7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/ataukepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalamnegeri.Pasal2Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidangpemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukurn,perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.Pasal4Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanandalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, danpelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakatdengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.Pasal5(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yangberperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, danpelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanandalam negeri.Pasal13--TiJgas pokokKepolisian Neqara Republik Indonesia adalah:a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;b. menegakkan hukum; danc. memberikan perlindunqan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat.PasaI14 ...


6 LAMPIRAN E PERATURAN KAPOLRINO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMBER <strong>2006</strong>Pasal14(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas .a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, penqawalan, dan patroliterhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakatterhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknisterhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, danbentuk-bentuk pengamanan swakarsa;g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakpfdana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturanperundang-undangan lainnya;h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingantugas kepolisian;i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, danIingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencanatermasuk memberikan bantuan dan pertolongan denganmenjunjung tinggi hak asasi manusia;j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelumditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengankepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; sertaI. melaksanakan tugas lain. sesuai dengan peraturan perundangundangan.(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.. -- . . -.pasal-15 .(1) Dalam rangka menyelenggarakan tU9as sebagaimana dimaksud dalarnPasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara urnurnberwenang:a. menerima laporan dan/atau pengaduan;b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yangdapat mengganggu ketertiban umum;b. mencegah ...


7 LAMPIRAN E-PERATURAN KAPOLRINO. POL. : <strong>16</strong> TAHLIN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMBER <strong>2006</strong>c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan ataumengancam persatuan dan kesatuan bangsa;e. mengeluarkan peraturan kepolisian "dalam Iingkup kewenanganadministratif kepolisian;f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakankepolisian dalam rangka pencegahan;g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;h. rnenqambil sidik jari dan identitas lainnya serta: memotretseseorang;i. rnencarl keterangan dan barang bukti;j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukandalam rangka pelayanan masyarakat;I. mernberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaanputusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatanrnasyarakat:m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturanperundang-undangan lainnya berwenang :a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dankegiatan masyarakat lainnya;b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahanpeledak, dan senjata tajam;f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadapbadan usaha di bidang jasa pengamanan;g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisiankhusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang tekniskepolisian;h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalammenyidik dan memberantas kejahatan internasional;i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orangasing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansiterkait;j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasikepolislan internasional;k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam Iingkuptugas kepolisian.(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.Pasal18 ...


8 LAMPIRAN E PERATURAN KAPOLRINO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMBER <strong>2006</strong>Pasal'·18(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesiadalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurutpenilaiannya sendiri.(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanyadapat dila.,~~kan dalam keadaan yang sangat perlu denganmemperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia.4. UNDANG·UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAMPasal 1, angka :1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatkeberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa danmerupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dandilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demikehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.6. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorangatau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupuntidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi,menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusiaseseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini,dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperolehpenyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukumyang berlaku.Pasal3(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yangsama dengan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidupbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat... persaudaraan. __(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan danperlakuan hukum yang adil serta mcndapat kepastian hukum danperlakukan yang sama di depan hukum.(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasandasar manusia, tanpa diskriminasi.PASAL 5 ...


9 --. LAMPIRAN E PERATURAN KAPOLRINO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMBER <strong>2006</strong>PASAL5(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut danmemperoleh perlakuan serta perlim:lungan yang sama sesuai denganmarta bat kemanusiaannya di depan hukum.(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dartpengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhakmemperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengankekhususannya.PASAL6(1) Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhandalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi olehhukum masyarakat, dan Pernerlntah.(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayatdilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.PASAL7(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasionaldan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yangdijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hakasasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.(2) Ketentuan hukum internasional yang lelah diterima negara RepublikIndonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.PASAL8Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusiaterutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.PASAl24(1) Setiap orang berhak berkurnpul, berpendapat, dan berserikat untukmaksud-maksud damai.5. UNDANG-UNDANG ...


10 LAMPIRAN E PERATURAN KAPOLRINO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEM BER <strong>2006</strong>5. UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KMPDUPasal 1, angka :1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga neqarauntuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainyasecara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.2. Oi muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang laintermasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiaporang.3. Unjuk rasa atau Oemonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan olehseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan Iisan, tulisan, dansebagainya secara demonstratif di muka umum.Pasal5Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :a. mengeluarkan pikiran secara bebas;b. memperoleh perlindungan hukum.Pasal6Warga negara yang menyarnpaikan pendapat di muka umum berkewajiban danbertanggung jawab untuk :a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;c. menaati hukurn dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dane. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.Pasal7Oalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara,aparatur pernerlntah-berkewajbandan bertanggung- jawab untuk: ...-~.a. melindungi hak asasi manusia;b. menghargai asas legalitas;c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dand. menyelenggarakan pengamanan.Pasal 9 ...


11 LAMPIRAN E PERATURAN KAPOLRINO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMBER <strong>2006</strong>Pasal 9(1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakandengan:a. unjuk rasa atau demonstrasi;b. pawai;c. rapat umum; dan ataud. mimbar bebas.(2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalamayat (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali :a. di Iingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer,rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminalangkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;b. pada hari besar nasianal.(3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapatmembahayakan keselamatan umum.Pasal10(1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.(2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawabkelompok.(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selarnbatlambatnya3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatandimulai telah diterima aleh Palri setempat.(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatankeaqarnaan. _ __ __ _ __ _ _Pasal11Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat:a. maksud dan tujuan;b. tempat ...


12 LAMPIRAN E PERATURAN KAPOLRINO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMBER <strong>2006</strong>b. tempat, lokasi, dan rute;c. waktu dan lama;d. bentuk;e. penanggung jawab;f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;g. alat peraga yang dipergunakan; dan atauh. jumlah peserta.Pasal12(1) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,Pasal 9, dan Pasal 11 wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebutterlaksana secara aman, tertib, dan damai.(2) Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa ataudemonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orangpenanggung jawab.Pasal 13(1) Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 POlri wajib :a. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan;b. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapatdi muka umum;c.' berkoordinasi dengan pimpinaninstansi/lembaga yang akanmenjadi tujuan penyampaian pendapat;d. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.(2) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polribe[tanggung jawab rnembetlkan perJindungaD_keamanan terhadap pelakuatau peserta penyampaian pendapat di muka umum.(3) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polribertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjaminkeamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.PasaI15 ...


13 LAMPIRAN E PERATURAN KAPOLRINO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMBER <strong>2006</strong>Pasal15Pelaksanaan penyarnpaian pendapat di muka urnurn dapat dibubarkan apabilatidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat(2) dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11.6. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2005Pasal3 :(1) Penggunaan kekuatan yang rnematikan dlJakukan untuk :a. melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman perbuatanyang dapat menimbulkan luka berat atau mematikan;b. mencegah pelaku kejahatan yang berbahaya melarikan diri yangdiperkirakan dapat menimbulkan luka berat atau ancamankematian bagi Anggota Polri atau orang lain.(2) Sebelum penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).Anggota Polri yang bersangkutan harus menyebutkan identitasnyasebagai Anggota Polri dan menyatakan akan menggunakan senjata api.Pasal4 :(1) Pada saat berhadapan dengan tersangka atau pelaku kejahatan, AnggotaPolri dapat melakukan tembakan peringatan.(2) Penggunaan kekuatan yang mematikan dari dan ke arah kendaraan yangbergerak tidak diperbolehkan, apabila diperkirakan membawa resiko baikterhadap diri Anggota Poiri itu sendiri maupun orang lain.(3) Anggota Polri diperbolehkan menggunakan kekuatan yang mematikanuntuk membunuh binatang yang diperkirakan dapat menjadi ancamanbagi keselamatan umum.Pasal5 :(1) Anggota Polri wajib menggunakan kekuatan yang tidak mematikan untukmengendalikan situas], ...(2f -. Panggunaan kekuatan yang tidak mematikan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat rnenggunakan peralatan sesuai dengan standarperalatan Polri.(3) Penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuanuntuk:a. melindungi diri Anggota Palri atau orang lain dari serangan yangdapat menyebabkan kematian atau luka parah;b. melindungi '"


Pasal 6:14. LAMPIRAN E PERATURAN KAPOLRINO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5. DESEMBER <strong>2006</strong>b. melindungi harta benda;c. menahan individu untuk melakukan perlawanan.(1) Anggota Polri harus memiliki kualifikasi penggunaan senjata api melaluipelatihan.(2) Pelatihan untuk mendapatkan kualifikasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) sarana serta prasarananya harus dirancang dengan situasi dankondisi sasaran tembak yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.Pasal7 :Anggota Polri yang menggunakan kekerasan sesuai dengan prosedur baik yangmematikan maupun tidak mematikan sehingga mengakibatkan timbulnya korban,harus mendapatkan perlindunqan hukum atau bantuan hukum.Ditetapkan di JakartaPada tanggal 5 Desember 2~KEPALA KEPOLISIAN NEEPUBLIK INDONESIADrs. SU NTOJENDERAL POLISI


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIALAMPIRAN GPERAlURAN KAPOLRIMARKAS BESAR NO. POL.:<strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>lANGGAL :5 DESEMBER <strong>2006</strong>«ffif.-


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIALAMPIRAN HPERATURAN KAPOLRIMARKAS BESAR NO. POL. :<strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DE3EMBER<strong>2006</strong>TON TINDAl< SAMAPTAFORMASI LINTAS GANTt( DALMAS KE PHH )01 ~ALAN RAYAfSATUAN,.P:fiDUKUNGf~ffffff~,Fre\tlDALMAS• •INTEL~KORLAP~•MASSA• f­•INTEI. ABA-ABA :._.._._-- -- ------ -1. PASUKAN PHH SANAKAN-- --------.-' '.. --.. .---'- - .---_.- --- - -_.' ­lINTASGANTI - "KERJAKAN .l" Ditetapkan di Jakarta2 . pada tanggal 5 Desember <strong>2006</strong>3 . I':II.ORlEN1ASI TUGAS:PROTAP PHH Br'(I[vl0BKEPALA KEPOLlSIAN NEGPUBUK INDONESIA


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIALAMPIRAN I PERAlURAN KAPOLRIMARKAS BESAR NO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESE1VJBEH <strong>2006</strong>ILUSTRASI fOrO-FOrO BERKAITAN DENGAN DALMASSIKAP POKOK PEGANG TALI DALMAS .(TAMPAK DEPAN)SIKAP POKOK PEGANG TALI DALMAS(TAMPAK DEPAN)


2 LAMPIRAN I PERATURAN KAPOLRINO. POL. <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMBER<strong>2006</strong>".,SIKAP SIAGA PEGANG TALI DALMAS (TAMPAK SAMPING)SIKAP SIAGA PEGANG TALI DALMAS (TAMPAK SAMPING)


3 LAMPIRAN I PERATURAN KAPOLRINO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMBER <strong>2006</strong>SIKAP SIAGA PEGANG TALI DALMAS(TAMPAK SAMPING)SIKAP SIAGA PEGANG TALI DALMAS(TAMPAK OEPAN)


4 LAMPIRAN I PERATURAN KAPOLRINO. POL. . :<strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL :5 DESEMBER <strong>2006</strong>SIKAP TONGKAT SAMPING(TAMPAK OEPAN)SIKAP TONG KAT SAMPING(TAMPAK SAMPING)


5 LAMPIRAN I PERAlURAN KAPOLRINO. POL. :<strong>16</strong> TAHlIN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMBER <strong>2006</strong>SIKAP SIAGA(TAMPAK DEPAN)SIKAP SIAGA(TAMPAK SAMPING)


6 LAMPIRAN I PERATURAN KAPOLRINO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEM.BEH <strong>2006</strong>·f..ifWfJtIl.fl~~lfi'rl-"k""'~~SIKAP POKOK PETUGAS PEMAOAM API GENOONG(TAMPAK OEPAN);.........SIKAP POKOK PETUGAS PEMADAM API GENDONG(TAMPAK BELAKANG)


7 LAMPlRAN I PERATURAN KAPOLRINO. POL .: <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAl : 5DESEMBER <strong>2006</strong>SIKAP OEPAN SENJATA(TAMPAK OEPAN)SIKAP SALVO KE ATAS(TAMPAK OEPAN)


8 LAMPIRAN I PERAlURAN KAPOLRINO. POL. : <strong>16</strong> lAHUN <strong>2006</strong>lANGGAL : 5 DESEMBER <strong>2006</strong>.;'.~ f' ;l~~~:;! ....:t~·, t~ RANTIS PENGURAI MASSA SAMAPTA(TAMPAK OEPAN)RANTIS PENGURAI MASSA SAMAPTA SAAT PENYEMPROTAN(TAMPAK SAM PING)


{ .9 LAMPIRAN I PERATURAN KAPOLRINO. POL. <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL 5 DESEMBER<strong>2006</strong>RANTIS PENYELAMAT SAMAPTA(TAMPAK DEPAN), "".-.. ,., .." 'RANTIS DARE - V SAMAPTA (RANTIS SAR TERBATAS)(TAMPAK DEPAN)


10 LAMPIRAN I PERAlURAN KAPOLRINO. POL. : <strong>16</strong> lAHUN <strong>2006</strong>lANGGAL : 5 DESEMBER<strong>2006</strong>PAKAIAN- SERAGAM--- ­DALMASAWAL--- PAKAIANSERAGAMDALMAS LANJUT


11 LAMPIRAN I PERATURAN KAPOLRINO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEMBER <strong>2006</strong>BENTUK FORMASI PASUKANDAlMASAWAl .~f·l-~'·; ..~t;,~::::BENTUK FORMASI PASUKANDAlMAS LANJUTDitetapkan di Jakartapadatanggal ·5 Desember<strong>2006</strong>KEPALA KEPOLISIAN NEG RA R'·-:BUK INDONESIA


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN J PERAlURAN KAPOLRIMARKAS BESAR NO. POL. :<strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL :5 DESEl\'IBER <strong>2006</strong>FORMASI LURUS BERSAF01 GEOUNG I BANGUNAN PENTING( DALMAS AVVAL )::5~i~~W:-.;,. '.".. ~:, .' "~'-e,-»,6;"-i~_-m~! \'APe " ,,' ":~~I. ABA-ABA :1.f3ENTUK FORMASI LURUS BERSYAF­"KERJAKAN..I"2.RENfAJfGKAN TAUOALMAS­ Ditetapkan di Jakarta"SIAAAP..I" pada tanggal 5 Desember 2~3. BENlllK FORMASI LAPIS BERGANTJ­"KERJAKAN...l"KEPALA KEPOLISIAN NEG RAII. ORIENTASI TUGAS :PELAYANAN (SITUASILANDAljUBLIK INDONESIA, ,


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIALAMPIRAN K PERAlURAN KAPOLRIMARKAS BESAR NO. POL. :<strong>16</strong> lAHUN <strong>2006</strong>lANGGAL :5 DESEMBER <strong>2006</strong>FORMASI LAPIS BERSAF LURUS01 GEOUNG I BANGUNAN PENTING( DALMAS LANJUT )'.. ft •••• - t;; f•••••",.,' ..(•;~L' • ~~L'". ! ! !.......•....•....! ! ~ ~.E~~~• • • • • I II. • • •• f··.·..····...................~ HALANG.................................................................................... ·AWC···..•.. ····~·· ..• ..•.. •••• ..•••·..··)(00(::············.. SATUPAGARn, . [J. D:J[J .[J"DTINGKATGEDUNGnUfJ~JIFfffffUffffin '~n~nUH".III'III.'fUJit,":"1111"1'11'. '.~ . ", ";..,,; ~.". :'U tn' ,'.~.; ".{i.Ji".{,' ,. ..... "RANSUS ..'~~~~,i~:~'~i'~.~. , ".,"I. ABA-ABA:.....:": :':/1.PASUKAttitAlMASSIAAAP"; "SIAAAAP···..!"Oitetapkan dipada tanggal2. WATER CANON SlAP - "SJAAP ..!"3. LAKSANAKAN..l (ASAP MERAH KELUAR)4. PASUKAN DALMAS BERTAHAN - "SIAMP"II. ORIENTASI TUGAS:PENINDAKAN (SITUASI MENINGKt


~~;,tf' .KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN L PERATURAN KAPOLRIMARKAS BESAR NO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEHBER <strong>2006</strong>FORMASI BUSUR SATU ARAHDILAPANGAN/LAHANTERBUKA( DALMAS AVVAL );, ,.,..-.{ff·NEGOSIATORj........v ..··.·_···· n._ ......·T~M··BIMMAS.•.•~~.t,r PUBLICfADDRESSSATUANPENDUKUNGf rI. ABA·ABA:1.SENTUK FORMASI BUSUR SATU ARAH, - "SIAMAP.....!"2. RENTANGKAN TALI DAlMAS- "SIMP...!"3.SENTUK FORMASI BUSUR BERLAPIS • "KERJAKAN...!"II. ORIENTASI TUGAS : PELAYANAN (SITUASI LANDAl)Ditetapkan di Jakartapada tanggal 5 DesemberKEPALA KEPOLISIAN NEGMIV"."-lirr"•


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN M PERATURAN KAPOLRIMARKAS BESAR NO. POL. : <strong>16</strong> TAHUN <strong>2006</strong>TANGGAL : 5 DESEJ'1BER<strong>2006</strong>FORMASI BUSUR BERLAPISDI LAPANGAN f LAHAN TERBUKA( DALMAS LANJUTJi,•• ·.·.••• 'if, flNTELIf ..• '••••.•••·••~otP..~. '.":. ,,~........... ~ - " \ " "" "" .••••r.~••••••l' r r•••••••~•••~ .:' : ': :" :' : : :' :' ::" :.'; iii " ; i ; i .:........:..... KAWAT~PENGHALANGSATUTINGKATI. ABA-ABA :1. PASUKAN DALMAS SlAP - "SIA/1.,\AP .....1"2.WATER CANON SlAP - "SII\AP...r3, LAKSANAKAN..! (ASAP MERAH KELUAR)4.PASUKAN DALMAS BERTAHAN -"SIAAAP"fl. ORIENTASI TUGAS :PENII~DAKAN (SITUASI MENfNGKAT,KLlNING ~

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!