Menimbang : a. bahwa pembentukan peraturan perundang ...

PERATURAN KEPALA DlVISI HUKUMKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2011TENTANGTATA CARA PENANGANANRANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa pembentukan peraturan perundang-undanganmerupakan salah satu upaya rangka dalam rangkapembangunan hukum nasional, yang dapat terwujud denganbaik bila ada sinergitas dan partisipasi secara luas dariberbagai komponen bangsa dalam memberikan kontribusipositif dalam penyusunan dan pembahasannya;b. bahwa dalam rangka menyusun peraturan perundangundanganyang responsif dan akomodatif serta tidakbertentangan dengan hukum, perlu adanya komunikasi dankoordinasi antara pemrakarsa dengan berbagai pihak yangterkait salah satunya Kepolisian Negara Republik Indonesia,melalui rapat pembahasan dan harmonisasi;c. bahwa Divisi Hukum merupakan unsur pelaksana tugasKepolisian Negara Republik Indonesia di bidang hukum, yangsalah satunya mempunyai tugas menyusun, menelaah,menganalisis, dan mengkaji peraturan perundang-undanganyang materinya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsikepolisian melalui mekanisme verifikasi, harmonisasi, dansinkronisasi;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, .huruf b, dan huruf c, perlu menetapkanPeraturan Kepala Divisi Hukum Kepolisian Negara RepublikIndonesia tentang Tata Cara Penanganan RancanganPeraturan Perundang-undangan;Mengingat.....

2Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KepolisianNegara Republik Indonesia (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4168);2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4389);MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN KEPALA DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENANGANANRANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.BABIKETENTUAN UMUMPasal1Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:1. Divisi Hukum Kepolisian Negara- Republik Indonesia yang selanjutnyadisingkat Divkum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinanbidang hukum pada tingkat Markas Besar (Mabes) Polri yang berada dibawah Kapolri.2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk olehlembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundanq-undanqan yang dibentuk olehDewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.4. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yangditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimanamestinya.5. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat olehPresiden.6. Pemrakarsa adalah menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerianyang mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-Undang,Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, RancanganPeraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.7. Harmonisasi.....

37. Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebutharmonisasi adalah proses keserasian antara peraturan perundangundanganantara yang satu dengan yang lainnya, baik yang berbentukvertikal (hierarki perundang-undangan) ataupun horizontal (perundangundanganyang sederajat).Pasal2Tujuan peraturan ini sebagai pedoman bagi Divkum Polri dalam menanganirancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan kepada Polri, melaluipemberian saran masukan atau pengharmonisasian guna terumusnyamateri/substansi yang akomodatif terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.Pasal3Rancangan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti dan ditangani olehDivkum Polri terdiri dari:a. Rancangan Undang-Undang;b. Rancanqan Peraturan Pemerintah; danc. Rancangan Peraturan Presiden.BAB IIPENANGANAN RANCANGANPERATURANPERUNDANG~NDANGANBagian KesatuTahapanPasal4Penanganan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui tahap:a. perencanaan;b. pelaksanaan; danc. pengakhiran.Bagian.....

4Bagian KeduaPerencanaanPasal5Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputikegiatan sebagai berikut:a. Divkum Polri menerima surat penyampaian rancanqan peraturanperundangan-undangan dari pemrakarsa atau Kementerian Hukum danHAM dan/atau dari Kapolri;b. mengadministrasikan surat tersebut dan mendisposisikan kepada BagianPenyusunan Hukum (Bagsunkum) untuk ditindaklanjuti;c. Bagsunkum segera melakukan pencatatan administrasi terhadap suratpenyampaian rancangan tersebut dan selanjutnya ditelaah danditindaklanjuti;d. mendokumentasikan rancangan peraturan perundang-undangan dalambentuk manual atau database dengan meminta softcopy darikementerian/instansi pemrakarsa.Bagian KetigaPelaksanaanPasal6(1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,dilakukan setelah Bagsunkum menelaah surat penyampaian rancanganperaturan perundang-undangan.(2) Surat penyampaian rancangan peraturan perundang-undangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisikan:a. permintaan saran masukan dari instansi pemerintahJkementerianuntuk rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengantugas dan fungsinya;b. permintaan anggota untuk duduk dalam kepanitiaan pembahasan;danc. permintaan untuk menghadiri rapat pembahasan ataupunkonsinyiring.Pasal.....

5Pasal7Untuk memenuhi permintaan saran masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (2) huruf a, Divkum Polri meminta masukanltanggapan dari Satker yangterkait dengan materi rancangan melalui:a. pengiriman notamasukan; ataudinas/surat kepada Kasatker perihal permintaan saranb. pelaksanaan rapat dengan para Kasatker untuk membahasperaturan perundang-undangan yang dikirimkan kepada Palri.rancanganPasal8Pengiriman nota dinas/surat kepada Kasatker perihal permintaan saran masukansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dengan mekanismesebagai berikut:a. Divkum Polri melalui Bagsunkum membuat nota dinas/surat kepada paraKasatker yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan materi rancanganperaturan perundang-undangan tersebut;b. nota dinaslsurat memuat permohonan saran masukan dari Satker terkaitdengan diberikan tenggang waktu yang cukup untuk dikirim kembali kepadaDivkum Polri;c. menginventarisir dan mengkompulir saran masukan Satker terkait, yangsudah dikirimkan kepada Divkum Polri; dand. membuat daftar inventarisir masalah dalam bentuk tabel yang berisikansaran masukan dari para Satker maupun pihak lain yang diterima DivkumPolri.Pasal9Pelaksanaan rapat dengan para Kasatker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7huruf b. dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:a. membuat dan mengirim undangan tertulis kepada para Kasatker yang tugasdan fungsinya berkaitan dengan materi rancangan dengan dilampirirancangan peraturan perundang-undangan;b. mencatat saran masukan peserta pada saat pelaksanaan rapat danmembuat notulen hasil rapat; danc. mengkompulir dalam bentuk inventarisir masalah, atas saran masukanpeserta rapat.Pasal.....

6Pasal10Untuk memenuhi Permintaan anggota dalam kepanitiaan pembahasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, Divkum Polri melakukankegiatan sebagai berikut:a. mengirim nota dinas/surat kepada Kasatker yang tugas dan fungsinyaberkaitan dengan materi rancangan yang berisikan permintaan personelsebagai anggota kepanitiaan pembahasan antar kementerian;b. melampirkan nota dinas/surat dengan rancangan peraturan perundangundangan,untuk dipelajari dan dijadikan bahan referensi; danc. melakukan pencatatan administrasi nota dinas/surat balasan dari Satker.Pasal11Permintaan untuk menghadiri rapat pembahasan ataupun konsinyiringsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatansebagai berikut: ­a. Bagsunkum melalui Kabagsunkum mendisposisikan surat dari instansipemerintahlkementerian pemrakarsa kepada Kasubbag pada Bagsunkumsesuai jenis rancangan (undang-undang, peraturan pemerintah, atauperaturan presiden), atau langsung dihadiri oleh Kabagsunkum;b. Kabagsunkum atau Kasubbag pada Bagsunkum mempelajari rancanganperaturan tersebut dan segera membuat pointer-pointer yang akandikemukakan dalam rapat atau berkonsultasi dengan pimpinan mengenaihal-hal yang berkaitan dengan materi rancangan; danc. Kabagsunkum atau Kasubbag pada Bagsunkum menyiapkan 6iterature danbahan-bahan hukum lainnya sebagai penunjang dalam pembahasan materirancangan peraturan perundang-undangan tersebut.Bagian KeempatPengakhiranPasal12Tahap pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukansetalah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10,dan Pasal 11 dalam bentuk:a. mengirimkan daftar inventarisir masalah yang berisikan saran masukan Polrikepada instansi pemerintahlkementerian pemrakarsa dalam bentuk tertulis;b. mengirimkan.....

7b. mengirimkan nama anggota beserta formulir kesediaan kepada instansipemerintah/kementerian pemrakarsa; atauc. membuat laporan hasil rapat pembahasan atau konsinyiring disertai saranmasukan yang disampaikan dalam rapat, untuk dikirimkan kepada Kadivkumdan bisa diteruskan kepada Kapolri.Pasal13Setelah melaksanakan kegiatan pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal12, Divkum Polri selaku pengemban fungsi hukum melakukan monitoring secaraberkala terhadap perkembangan maupun perubahan yang terjadi terhadaprancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsikepolisian.BAB IIIKETENTUAN PENUTLIPPasal14Peraturan Kadivkum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Jakartapada tanggal ~ April 2011KEPALA DI\/.I HUKUM POLRI,Disahkan di Jakartapada tanggal 12. Apnl 2011BLIK INDONESIA,~Drs. TlMUR PRADOPOJENDERAL POLISIREGISTRASI SETUM POLRI NOMOR z, TAHUN ~Oll