peraturan kepala sekretariat umum kepolisian negara republik ...

23. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan TataKerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar KepolisianNegara Republik Indonesia;MEMUTUSKANMenetapkan: PERATURAN KEPALA SEKRETARIAT UMUM KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG HUBUNGAN TATACARA KERJA 01 L1NGKUNGAN SEKRETARIAT UMUMKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.BABIKETENTUAN UMUMPasal1Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polriadalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertibanmasyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanyakeamanan dalam negeri.2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkatKapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia danpenanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.3. Sekretariat Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnyadisingkat Setum Polri adalah satuan fungsi di tingkat Mabes Polri yangbertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi kesekretariatan dan atauadministrasi umum baik yang bersifat umum dan terpusat di lingkungan MabesPolri,4. Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK, adalahmekanisme kerja yang teratur dan tertib guna mendinamisir organisasi secaraefektif dan efesien dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari satuansatuanorganisasi di lingkungan Polri, sehingga tugas-tugas baik di bidangoperasional maupun pembinaan dapat terselenggara dengan baik.5. Hubunqan vertika', adalah keterkaitan antar komponen yang satu denganlainnya dalam rangka komando dan pengendalian, sifatnya berjenjanq dari ataske bawah dan sebaliknya.6. Hubunqan diagonal, adalah keterkaitan antar komponen secara fungsionalsifatnya diagonal dapat menjangkau eselon lain yang berada di dalam maupundi luar instansi.7. Hubungan....

37. Hubungan horizontal, adalah keterkaitan antar komponen dalam rangka kerjasama, sifatnya sejajarlsetingkat dan dapat meliputi antar fungsi.8. Hubungan Iintas sektoral, adalah hubungan kerja sarna denganinstansi/lembaga di luar Polri dalam rangka kegiatan dan pelaksanaan fungsiteknis yang menjadi tanggung jawabnya.Tujuan HTCK Setum Polri adalah:Pasal 2a. sebagai pedoman kerja bag; seluruh pejabat dan personel di lingkungan SetumPolri dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai tupoksi pada aTK yang telahditetapkan;b. agar seluruh pejabat dan personel di lingkungan Setum Polri dapat memahamidalam melaksanakan koordinasi kerja, baik antar unsur pimpinan, unsurpelaksana staf dan unsur pelaksana utama pada Setum Polri maupun dengansatuan kerja di Iingkungan Mabes Polri dan Polda serta instansi terkait dalampelaksanaan tugas sehari-hari; danc. agar masing-masing pejabat dan personel di lingkungan Setum Polri mampumelaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing secaraprofessional sehingga mencapai hasil yang optimal.Pasal3HTCK Setum Polri mengatur hubunqan kerja antar:a. pejabat di lingkungan Setum Polri;b. pejabat di Iingkungan Setum Polri dengan pejabat pada satker di IingkunganMabes Polri dan Polda; danc. pejabat di lingkungan Setum Polri dengan instansi di luar Polri yang terkaitdengan tugas Setum Polri.BAB II .....

4BAB IIKEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SETUM POlRIPasal4(1) Setum Polri merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolri.(2) Setum Polri bertugas membantu KapolriNVakapolri dalam menyelenggarakanpembinaan fungsi kesekretariatan dan atau administrasi umum baik yangbersifat umum dan terpusat di lingkungan Mabes Polri.PasalSDalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,Setum Polri menyelenggarakan fungsi:a. pengembangan dan perumusan petunjuk teknis dan pelaksanaan dalambentuk peraturan Kepolisian tentang administrasi umum di lingkungan Polri;b. pelaksanaan sosialisasi atas penerapan peraturan Kepolisian tentangadministrasi umum di lingkungan Polri;c. penelitian naskah dinas, tata naskah dan registrasi naskah dinas;d. pelaksanaan urusan kepanitiaan, rapat dan risalah serta urusan reproduksi dandistribusi naskah dinas;e. pengarsipan yang meliputi pemeriksaan dan klasifikasi serta pemeliharaan danpenyimpanan naskah dinas sebagai dokumen negara;f. pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat.Pasal6(1) Setum Polri dipimpin oleh Kepala Sekretariat Umum Polri (Kasetum Petri)yang bertugas memimpin, mengawasi dan mengendalikan satuan-satuanorganisasi di Iingkungan Setum Polri.(2) Kasetum Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsurpimpinan Setum Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawabkepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari beradadi bawah kendali Wakapolri;(3) dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya Kasetum Polri diwakili olehWakasetum Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepadaKasetum Polri;(4) Wakasetum Polri bertugas membantu Kasetum Polri dalam melaksanakan danmengendalikan pelaksanaan tugas stat di Iingkungan Setum dan dalam bataskewenangannya memimpin Setum dalam hal Kasetum berhalangan.Pasal7 ....

5Pasal7Kasetum PolrilWakasetum Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalampelaksanaan tugas dibantu oleh:a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Kasubbagrenmin);b. Kepala Subbaqian Pembinaan Kesekretariatan (Kasubbagbinset);c. Kepala Subbagian Arsip (Kasubbagarsip);d. Kepala Subbagian Tata Naskah (Kasubbagtakah);e. Kepala Subbagian Umum (Kasubbagum);f. Kepala Kantor Pos (Kakanpos);g. Kepala Urusan Keuangan (Kaurkeu).Pasal8(1) Kasubbagrenmin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a merupakanunsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Setum Polri yang beradadibawah Kasetum Polri.(2) Kasubbagrenmin bertugas menyusun perencanaan organisasi, manajemensarana dan prasarana (Sarpras), personalia, kinerja, serta menge/ola danmelaksanakan pelayananan ketatausahaan dan urusan dalam.(3) dalam melaksanakah tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lainRenstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, dan DIPA.b. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;c. pelayanan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;d. pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;e. penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satkerdalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian pelaksanaankinerja, program dan anggaran.(4) dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:a. Kaurren, yang bertugas:1. menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lainRenstra, Rancangan Renia, Renia, Penetapan Kinerja, RKA-KL,DIPA, TOR atau KAK, RAB, dan LAKIP, serta menghimpun usulanrencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalamIingkungan Setum Polri;2. mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaransesuai Renja dan Dipa Setum Polri serta menyusun laporan realisasipenyerapan anggaran;3. membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasipelaksanaan program dan anggaran.b. Kaursumda .....

6b. Kaursumda, yang bertugas melaksanakan administrasi personel, materiildan logistik di lingkungan Setum Polri;c. Kaurtu, yang bertugas melaksanakan tata usaha dan urusan dalamdi lingkungan Setum Polri.Pasal9(1) Kasubbagbinset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakanunsur pelaksana utama berada di bawah Kasetum Polri.(2) Kasubbagbinset bertugas mengembangkan dan merumuskan petunjuk teknisdan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Kapolri tentang administrasidi bidang kesekretariatan umum dan pelaksanaan sosialisasi atas penerapanPeraturan Kapolri di Iingkungan Polri;(3) dalam melaksanakan tug as, Kasubbagbinset menyelenggarakan fungsi:a. pengembangan dan perumusan Peraturan Kepolisian tentangadministrasi umum;b. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dandokumentasi kegiatan Setum untuk kegiatan anev dan agar dapat diaksesoleh yang berkepentingan;c. pembinaan fungsi kesekretariatan umum pada satuan organisasidi lingkungan Mabes Polri dan kewilayahan;(4) dalam melaksanakan tugas, Kasubbagbinset dibantu oleh :a. Kaurfungtek. yang bertugas mengembangkan dan merumuskan petunjukpelaksanaan administrasi umum dan menyelenggarakan pembinaanfungsi kesekretariatan umum ke dalarn Peraturan Kepolisian pada satuanorganisasi di Iingkungan Mabes Polri dan kewilayahan;b. Kaurdastik, yang bertugas mengumpulkan dan mengolah informasi dandata yang digunakan untuk analisis dan evaluasi di bidangkesekretariatan umum.Pasal 10(1) Kasubbagarsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakanunsur pelaksana utama yang berada di bawah Kasetum Polri;(2) Kasubbagarsip bertugas menyelenggarakan pengarsipan yang meliputipemeriksaan dan klasifikasi serta pemeliharaan dan penyimpanan naskahdinas di Iingkungan Mabes Polri sebagai dokumen negara;(3) dalam melaksanakan tugas, Subbaqarslp menyelenggarakan fungsi:a. penelitian dan pengklasifikasian naskah dinas yang akan dijadikan arsipsesuai dengan pedoman klasifikasi arsip yang akan disimpan di SetumPolri;b. pemeliharaan .....

8b. pelaksanaan kepanitiaan yang berkaitan dengan reproduksi dan distribusiproduk Setum Polri dalam rangka pemberian informasi kepada masyarakat.(4) dalam melaksanakan tugas, Kasubbagum dibantu oleh:a. Kaurpatrisund, yang bertugas mengikuti kegiatan rapat, membuat notulendan mencetak undangan untuk rapat dan atau pertemuan yang dipimpinoleh Kapolri atau sesuai dengan permintaan Satker penyelenggara;b. Kaurrepdis, yang bertugas mereproduksi dan mendistribusikan produkSetum Polri dalam rangka pemberian informasi kepada masyarakat.Pasal 13(1) Kakanpos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan unsurpelaksana utama yang berada di bawah Kasetum Polri;(2) Kakanpos bertugas mengirim, menerima dan menyalurkan surat-menyuratdi Iingkungan Mabes Polri;(3) dalam melaksanakan tugas, Kakanpos menyelenggarakan fungsi:a. pelayanan administrasi Pos, tata usaha dan penyiapan sarana prasaranapos Polri;b. penerimaan dan pengiriman naskah dinas dari dan atau ke kesatuanorganisasi di lingkungan Polri dan dari atau ke penyedia jasa pengirimanlainnya;(4) dalam melaksanakan tugas, Kanpos dibantu oleh:a. Paminpos, bertugas melayani administrasi Pos, tata usaha dan penyiapansarpras pos Polri;b. Paminrim, yang bertugas pengiriman naskah dinas ke kesatuan organisasidi lingkungan Polri dan atau ke penyedia jasa pengiriman lainnya;c. Paminman, yang bertugas menerima naskah dinas dari kesatuanorganisasi di lingkungan Polri dan atau dari penyedia jasa pengirimanlainnya;Pasal14(1) Kaurkeu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 9 rnerupakan unsurpelaksana staf berada di bawah Kasetum Polri.(2) Kaurkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuanqan. antara lain:a. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan danmempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalamrangka pelaksanaan APBN pada satker Setum Polri;b. menyelenggarakan administrasi pelayanan gaji dan belanja pegawailainnya di lingkungan Setum Polri;c. mengelola anggaran sesuai dengan Daftar Isian Pengguna Anggaran(DIPA);d. memeriksa ....

10BAB IIIHTCK ANTAR PEJABAT SETUM POLRIBagian KesatuHTCK Kasetum Polri dengan Wakasetum PolriPasal 15HTCK Kasetum Polri dengan Wakasetum Polri bersifat vertikal, dilaksanakansebagai berikut:a. Kasetum Polri memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada WakasetumPolri dalam hal pelaksanaan tugas-tugas Setum yang dibebankan oleh Pimpinanbaik yang bersifat rutin maupun yang bersifat khusus serta dalampenyelenggaraan koordinasi pengawasan staf dan administrasi;b. Wakasetum Polri memberikan saran pendapat terhadap tindakan dan keputusanapa yang akan diambil Kasetum Polri.c. Wakasetum Polri bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepadaKasetum Polri; dand. Wakasetum Polri mewakili Kasetum Polri apabila berhalangan pada rapat-rapatyang ada kaitannya dengan Kasetum Potri.Bagian KeduaHTCK KasetumlWakasetum dengan para Kasubbag, Kakanpos dan KaurkeuPasal 16HTCK Kasetum PolrilWakasetum dengan Kasubbagrenmin bersifat vertikal,dilaksanakan sebagai berikut :a. Kasetum Polri menetapkan kebijakan, memberikan pengarahan dan bimbingankepada Kasubbagrenmin dalam bidang renprogar, bidang administrasi personel,logistik, ketata usahaan dan urusan dalam;b. Kasubbagrenmin sesuai bidang tugasnya meminta araban dan petunjuk dalammenyusun program kerja dan anggaran Setum Polri melalui kegiatanpengumpulan, pengolahan dan evaluasi rencana kegiatan masing-masingsubbag di lingkungan Setum Polri;c. Kasubbagrenmin mengajukan Rencana Kegiatan beserta RAB kepada KasetumPolri yang ada pada DIPA Setum Polri untuk selanjutnya mendapat arahan danpersetujuan pengesahan kegiatan;d. Kasetum Polri memberikan disposisi terhadap semua surat masuk sesuai bidangtugasnya melalui Subbagrenmin dalam menyelenggarakan fungsiketatausahaan dan urusan dalam di Iingkungan Setum Polri; dane. Kasubbagrenmin ....

11e. Kasubbagrenmin dapat mengajukan saran, pemikiran dan pertimbangan kepadaKasetum Polri sesuai dengan lingkup tugasnya.f. Kasubbagrenmin melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan olehKasetumlWakasetum.Pasal 17HTCK Kasetum PolrilWakasetum dengan Kasubbagbinset bersifat vertikal,dilaksanakan sebagai berikut :a. Kasetum PolrilWakasetum memberikan arahan kepada Kasubbagbinset dalampelaksanaan suatu kegiatan pengembangan dan perumusan PeraturanKepolisian dibidang Administrasi umum atau kegiatan pembinaan fungsikesekretariatan umum pada satuan organisasi di Iingkungan Mabes Polri dankewilayahan;b. Kasubbagbinset mengajukan Rencana Kegiatan beserta RAB kepada KasetumPolri yang ada pada DIPA Setum Polri untuk selanjutnya mendapat arahan danpersetujuan pengesahan kegiatan;c. Kasubbagbinset mengajukan laporan tentang hasil kegiatan kepadaKasetumlWakasetum baik mengenai jalannya kegiatan maupun anggaran yangterserap;d. Kasubbagbinset membuat saran atau telaahan staf kepadaKasetumlWakasetum tentang perubahan sistem administrasi umum yang perludilakukan oleh Setum Polri dalam menyikapi perkembangan kebijakanpemerintah di bidang Tata naskah.e. Kasubbagbinset melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan olehKasetumlWakasetum.Pasal 18HTCK Kasetum PolriMlakasetum dengan Kasubbagarsip bersifat vertikal,dilaksanakan sebagai benKuta. Kasetum PolrilWakasetum memberikan arahan kepada Kasubbagarsip dalampelaksanaan kegiatan pengurusan kearsipan baik dari mulai penelitian danpengklasifikasian sampai dengan proses pemeliharaan dan penyimpanan asrip;b. Kasubbagarsip mengajukan Rencana Kegiatan beserta RAB kepada KasetumPolri yang ada pada DIPA Setum Polri untuk selanjutnya mendapat arahan danpersetujuan pengesahan kegiatan;c. Kasubbagarsip mengajukan laporan tentang hasil kegiatan kepadaKasetumlWakasetum baik mengenai jalannya kegiatan maupun anggaran yangterserap;d. Kasubbagarsip .....

135. dalam acara-acara besar Kasubbagum mempersiapkan bahan rapat untukkesiapan paparan kemajuan seksi undangan oleh Kasetum Polri.6. Kasubbagum melaksanakan tugas lain yang dibebankan olehKasetumlWakasetum Polri.Pasal 21HTCK Kasetum PolrilWakasetum dengan Kakanpos bersifat vertikal, dilaksanakansebagai berikut:a. Kasetum PolrilWakasetum memberikan arahan kepada Kakanpos dalampelaksanaan tugas sehari-hari dari mulai pelayanan administrasi pos,penerimaan dan pengiriman pos baik melalui PT. Pos Indonesia atau jasapengiriman lainnya.b. Kakanpos mengajukan Rencana Kegiatan beserta RAB kepada Kasetum Polriyang ada pada DIPA Setum Polri untuk selanjutnya mendapat arahan danpersetujuan pengesahan kegiatan;c. Kakanpos mengajukan laporan tentang hasil kegiatan kepadaKasetumlWakasetum balk mengenai jalannya kegiatan maupun anggaran yangterserap;d. Kakanpos melaporkan kepada Kasetum mengenai jumlah tagihan oleh PT. PosIndonesia untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.e. Kakanpos mengajukan telaahan staf kepada Kasetum Polri apabila adaperubahan sistem pengeposan.f. Kakanpos melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh KasetumlWakasetumPolri.Bagian ketigaHTCK KasetumlWakasetum dengan KaurkeuPasal 22HTCK KasetumlWakasetum dengan Kaurkeu, dilaksanakan sebagai berikut:a. Kasetum Polri menetapkan kebijakan, memberikan pengarahan dan bimbingankepada Kaurkeu dalam bidang administrasi keuangan, meliputi pengujian,penerimaan dan pembayaran penghasilan, kas dan pembukuan dalamIingkul1gan Setum Polri;b. Kaurkeu Setum Polri memberikan laporan tentang penerimaan, penyimpanandan pembayaran keuangan serta pertanggungjawaban uang yang berada dalampengelolaannya;c. secara berkala Kaurkeu menyiapkan konsep laporan sistem akuntansi instansidan realisasi anggaran agar Kasetum dapat mengetahui posisi keuangan sertapersentase penyerapan anggaran pada Setum Polri.Bagian .....

14Bagian KeempatHTCK Kasubbagrenmin dengan para Kasulbbag, Kakanpos, KaurkeuPasal 23(1) HTCK Kasubbagrenmin dengan Kasubbagbinset bersifat Horizontal dalambentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:a. pada saat penyusunan rencana kebutuhan kegiatan Subbagbinset padasetiap awal tahun anggaran T.A. +1;b. dalam rencana kegiatan bidang pengembangan sistem, sumber dayamanusia yang mengawaki dan biaya yang diperlukan;c. meminta laporan kegiatan bulanan yang dilaksanakan oleh Subbagrenminuntuk dihimpun menjadi laporan kegiatan bulanan Setum Polri;d. menyiapkan alat tulis kantor/sarana prasarana yang telah disetujui Kasetumdalam mendukung kegiatan Subbaqbinset;e. dalam hal penyiapan sarana prasarana pada setiap kegiatan pelatihan yangdilaksanakan di Setum Polri;f. dalam hal pengembangan struktur dan organisasi Setum Polri; dang. dalam penyimpanan arsip aktif yang merupakan produk Subbag yaitu arsipyang disimpan di Urtu.(2) HTCK Kasubbagrenmin dengan Kasubbagtakah bersifat Horizontal dalambentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:a. penelitian naskah dinas untuk konsep-konsep yang akan dikeluarkan olehSetum Polri;b. pembinaan karier surnber daya manusia di Iingkungan Subbaqtakah:c. pengajuan rencana kebutuhan dan rencana kegiatan pada setiappenyusunan RKA-KL Setum Polri;d. pemenuhan alat tulis kantor dan sarana prasarana yang disetujui Kasetumuntuk mendukung tugas sehari-sehari di Subbagtakah; dand. penyimpanan arsip aktif yang merupakan produk Subbag yaitu arsip yangdisimpan di Urtu.(3) HTCK Kasubbagrenmin dengan Kasubbagarsip bersifat Horizontal dalambentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:a. penyusunan rencana kebutuhan kegiatan Subbagarsip pada setiap awalTahun Anggaran T.A.+1;b. menyiapkan alat tulis kantor/sarana prasarana yang telah disetujui Kasetumdalam mendukung kegiatan Subbag Arsip;c. pembinaan karier anggota Subbagarsip; dand. penyirnpanan arsip inaktif dengan menggunakan daftar arsip.(4) HTCK .....

15(4) HTCK Kasubbaqrenrnln dengan Kasubbagum bersifat Horizontal dalam bentukkoordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:a. penyusunan rencana kebutuhan kegiatan Subbagum pada setiap awaltahun anggaran T.A.:+-1;b. menyiapkan alat tulis kantor/sarana prasarana yang telah disetujui Kasetumdalam mendukung kegiatan Subbagum;c. pembinaan karier anggota Subbagum; dand. penyimpanan arsip aktif yang merupakan produk Subbag yaitu arsip yangdisimpan di Urtu.(5) HTCK Kasubbagrenmin dengan Kakanpos bersifat Horizontal dalam bentukkoordinasl, dilaksanakan sebagai berikut:a. penyusunan rencana kebutuhan kegiatan Kantorpos pada setiap awal tahunanggaran T.A.+1;b. menyiapkan alat tulis kantor/sarana prasarana yang telah disetujui Kasetumdalam mendukung kegiatan Kantorpos;c. pembinaan karier anggota Kantorpos; dand. penyimpanan arsip aktif yang merupakan produk Subbag yaitu arsip yangdisimpan di Urtu.(6) HTCK Kasubbagrenmin dengan Kaurkeu bersifat Horizontal dalam bentukkoordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:a. penyusunan rencana kebutuhan kegiatan Kaurkeu pada setiap awal tahunanggaran T.A.+1;b. menyiapkan alat tulis kantor/sarana prasarana yang telah disetujui Kasetumdalam mendukung kegiatan Kaurkeu;c. pembinaan karier anggota Kaurkeu; dand. koordinasi pelaksanaan Laporan realisasi anggaran tiap bulan.Bagian KelimaHTCK Kasubbagbinset dengan para Kasubbag, Kakanpos,KaurkeuPasal 24(1) HTCK Kasubbagbinset dengan Kasubbagtakah bersifat Horizontal dalam bentukkoordinasi. dilaksanakan sebagai berikut:a. memberikan pengawasan dan masukan tentang efektivitas peraturan danpetunjuk terhadap suatu peraturan mengenai Minu Polri yang barudiluncurkan;b. perencanaan sosialisasi Minu Polri baik materi maupun pengajarnya untuktingkat pusat dan kewilayahan;c. memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan yang dikirimkan dari satkertingkat Mabes Polri dan Setum Polda ke Setum Polri;d. meminta .....

16d. meminta laporan bulanan kegiatan SUbbagtakah untuk dihimpun menjadiLaporan bulanan Setum Polri;e. pembuatan Surat Edaran mengenai mekanisme operasional dalampelaksanaan Minu Polri; danf. pembuatan teguran tertulis atas temuan kesalahan naskah dinas yangdikirimkan dari satker di tingkat pusat maupun kewilayahan.(2) HTCK Kasubbagbinset dengan Kasubbagarsip bersifat Horizontal dalam bentukkoordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:a. memberikan pengawasan dan masukan tentang efektivitas peraturanmengenai peraturan kearsipan;b. perencanaan sosialisasi Arsip Polri balk materi maupun pengajarnya untukdi tingkat pusat dan kewilayahan;c. kegiatan pelaksanaan peJatihan arsiparis baik mengenai materi danpengajarnya;d. meminta laporan kegiatan bulanan Subbagarsip untuk dihimpun menjadilaporan bulanan Setum Polri; dane. penyimpanan arsip inaktif dengan menggunakan daftar arsip.(3) HTCK Kasubbagbinset dengan Kasubbagum bersifat Horizontal dalam bentukkoordinasi, dllaksanakan sebagai berikut:a. penggandaan materi pelatihan;b. tugas-tugaslain yang berkaitan dengan tugas Kasubbagum; danc. meminta laporan bulanan kegiatan Subbagum untuk dihimpun menjadilaporan bulanan Setum Polri.(4) HTCK Kasubbagbinset dengan Kakanpos bersifat Horizontal dalam bentukkoordinasi, dilaksanakan sebagai berikuta. pengiriman surat dinas di lingkungan Mabes Polri maupun ke Polda - Polda;danb. meminta laporan bulanan kegiatan Kakanpos untuk dihimpun menjadilaporan bulanan Setum Polri;(5) HTCK Kasubbagbinset dengan Kaurkeu bersifat Horizontal dalam bentukkoordinasi, dilaksanakan sebagai berikuta. koordinasi tentang pertanggungjawaban keuangan terhadap kegiatan yangtelah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan perturan dan ketentuanyang berlakub. koordinasi terhadap hak dan kewaJiban terutama gaji dan tunjangan lainyaBagian .....

17Bagian KeenamHTCK Kasubbagtakah dengan para Kasubbag, Kakanpos, KaurkeuPasal25(1) HTCK Kasubbagtakah dengan Kasubbagarsip bersifat Horizontal dalam bentukkoordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:a. pengiriman arsip statis surat-surat/naskah dinas Kapolri yang dikirimpertahun;b. penelitian naskah-naskah dinas yang diajukan oleh arsip untuk ditandatanganiKapolrilWakapolri atau Kasetum Polri;c. integrasi sistem ANDE dengan 81M Kearsipan; dand. penyimpanan arsip inaktif dengan menggunakan daftar arsip;(2) HTCK Kasubbagtakah dengan Kasubbagum bersifat Horizontal dalam bentukkoordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:a. penelitian naskah dinas untuk konsep-konsep yang akan ditandatanganioleh Kapolri atau Kasetum Polri;b. berkoordinasi secara bersama-sama dalam pelaksanaan kegiatankepanitiaan undangan; danc. kegiatan pembuatan risalah dan undanganyang perlu ditakahkan.(3) HTCK Kasubbagtakah dengan Kakanpos bersifat Horizontal dalam bentukkoordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:a. penerimaan surat-surat dinas dan pengaduan yang ditujukan kepadaKapolri dan Wakapolri; danb. penyesuaian kotak surat dengan daftar distribusi A,B,C dan D Mabes Polri;(4) HTCK Kasubbagtakah dengan Kaurkeu bersifat Horizontal dalam bentukkoordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:a. koordinasi tentang pertanggungjawaban keuangan terhadap kegiatan yangtelah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan perturan dan ketentuanyang berlaku;b. koordinasi terhadap hak dan kewajiban terutama gaji dan tunjangan lainnya.Bagian ketujuhHTCK Kasubbagarsip dengan para Kasubbag, Kakanpos,KaurkeuPasal26(1) HTCK Kasubbagarsip dengan Kasubbagum bersifat Horizontal dalam bentukkoordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:a. pemindahan arsip pita rekaman dan hasil notulen rapat;b. reproduksi .....

18b. reproduksi untuk keperluan peralatan arsip Polri; danc. penyimpanan arsip inaktif dengan menggunakan daftar arsip;(2) HTCK Kasubbagarsip dengan Kakanpos bersifat Horizontal dalam bentukkoordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:a. penerimaan arsip dari polda-polda dan pengiriman arsip ke Arsip NasionalRepublik Indonesia;b. distribusi peraturan arsip untuk satker-satker di tingkat pusat dankewilayahan; danc. penyimpanan arsip inaktif dengan menggunakan daftar arsip.(3) HTCK Kasubbagarsip dengan Kaurkeu bersifat Horizontal dalam bentukkoordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:a. koordinasi tentang pertanggungjawaban keuangan terhadap kegiatan yangtelah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan perturan dan ketentuanyang berlaku;b. koordinasi terhadap hak dan kewajiban terutama gaji dan tunjangan lainya.Bagian kedelapanHTCK Kasubbagum dengan Kakanpos, KaurkeuPasal 27(1) HTCK Kasubbagum dengan Kakanposkoordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:bersifat Horizontal dalam bentuka. pengiriman undangan ke satker-satker baik di tingkat pusat maupunwilayah; danb. kurir pada saat acara-acara besar Polri.(2) HTCK Kasubbagum dengan Kaurkeu bersifat Horizontal dalam bentukkoordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:a. koordinasi tentang pertanggungjawaban keuangan terhadap kegiatan yangtelah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan perturan dan ketentuanyang berlaku;b. koordinasi terhadap hak dan kewajiban terutama gaji dan tunjangan lainya.BAB IV.....

19BAB IVHTCK OENGAN PEJABAT PAOA SATKER 01 UNGKUNGANMABESPOLRIOANPOLOABagian KesatuBersifat VertikalHTCK Kasetum Polri dengan Kapolri/WakapolriPasal 28(1) HTCK Kasetum Polri dengan Kapolri bersifat vertikal bentuk hubungan adalah(garis) menerima perintah dan melaporkan, dilaksanakan sebagai berikut:a. menerima petunjuk dan arahan dari Kapolri dalam rangka penyusunan danperumusan kebijakan teknis Kapolri di bidang Administrasi Umum Polri yangmeliputi Naskah Dinas, Tata Naskah, Tata Kearsipan dan PenyelenggaraanPos Polri;b. menerima petunjuk dan arahan dari Kapolri dalam masalah keterlibatanSetum dalam suatu kepanitiaan terutama yang berkaitan dengan seksiundangan;c. menerima petunjuk dan arahan dari Kapolri dalam rangka penyelenggaraantugas-tugas kesekretariatan di tingkat pusat; dand. melaporkan segala sesuatu yang menyangkut kegiatan penyelenggaraanPembinaan Administrasi Umum Polri baik di tingkat pusat maupunkewilayahan.(2) HTCK Kasetum Polri dengan Wakapolri bersifat vertikal bentuk hubunganadalah (garis) menerima perintah dan melaporkan, dilaksanakan sebagaiberikut:a. menerima petunjuk dan arahan dari Wakapolri dalam hal-hal yang bersifatteknis dalam pelayanan administrasi umum hasil dari penjabaran disposisiKapolri;b. meminta paraf untuk konsep naskah dinas mengenai kebijakanpengembangan sistem Administrasi Umum Polri;c. melaporkan segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraanbidang Administrasi Umum Polri.Bagian KeduaBersifat HorizontalHTCK Kasetum Polri dengan Unsur Pengawas dan Pembantu PimpinanPasal29(1) HTCK Kasetum Polri dengan Inspektorat Pengawasan umum Polri (IrwasumPolri), bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah (garis) koordinasidilaksanakan sebagai berikut:

20

21b. pengajuan kompetensi personel yang diperlukan untuk recruitment anggotaSetum Polri;c. pelaksanaan tes kesemaptaan jasmani untuk anggota secara periodik;d. koordinasi dalam pengajuan usulan pemberian tanda penghargaan bagianggota Setum Polri yang telah memenuhi persyaratan;e. koordinasi dalam pemenuhan kekuangan personel Setum Polri sesuaidengan Daftar Susunan Personel Polri (DSPP) Setum Polri.f. memohon bantuan tes psikologi untuk mengurus izin yang memerlukanpersyaratan hasil tes psikologi;g. mengajukan permohonan bimbingan untuk pernikahan, rujuk dan cerai bagianggota Setum Polri; danh. memberikan bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan fungsiAdministrasi Umum di lingkungan Staf Surnber Daya Manusia Polri.(5) HTCK Kasetum Polri dengan Asisten Kapolri bidang Sarana dan Prasarana(Assarpras Polri), bersifat Horizontal dan bentuk hubunqan adalah (garis)koordinasi dilaksanakan sebagai berikut:a. koordinasi dalam pengadaan Kaporlap kebutuhan anggota Setum Polri;b. mengajukan kebutuhan Ranmor Dinas dan Kendaraan kkhusus untukmenunjang mobilisasi Setum Polri;c. mengajukan pemusnahan sarpras/BMN Setum Polri disesuaikan denganperaturan yang berlaku;d. memberikan bimbingan teknis mengenai Sistem Akuntasi Barang MilikNegara (SABMN) dan prosedur dan tata cara pengadaan baranq/lasapemerintah; dane. memberikan bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan fungsiAdministrasi Umum di Iingkungan Staf Sarana Prasarana Polri.(6) HTCK Kasetum Polri dengan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri(Kadivpropam Polri), bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah (garis)koordinasi dilaksanakan sebagai berikut:a. mengajukan usulan bantuan pemeriksaan untuk anggota yang melakukanpelanggaran disiplin disiplin;b. meminta bantuan keamanan pada acara-acara Setum yang membutuhkanpengamanan; danc. memberikan bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan fungsiAdministrasi Umum di Iingkungan Divpropam Polri;(7) HTCK.....

22(7) HTCK Kasetum Polri dengan Kepala Divisi Hukum Polri (Kadivkum Polri),bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah (garis) koordinasi dilaksanakansebagai berikut:a. mengajukan konsep peraturan Kapolri tentang pelaksanaan administrasiumum Polri untuk ditinjau dari bahasa hukumnya;b. mengajukan konsep peraturan Kasetum tentang pelaksanaan teknisadministrasi umum Polri untuk para pengemban fungsi kesekretariatan yangditinjau dari bahasa hukumnya;c. meminta bantuan personel untuk menjadi perangkat sidang disiplin anggota;dand. memberikan bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan fungsiAdministrasi Umum di lingkungan Divkum Polri;(8) HTCK Kasetum Polri dengan Kepala Divisi Hubunqan Masyarakat (KadivhumasPolri), bersifat Horizontal dan bentuk hubunqan adalah (garis) koordinasidilaksanakan sebagai berikut:a. meminta bantuan personel untuk acara kegiatan Setum yang membutuhkandokumentasi foto/film;c. memberikan informasi data yang perlu dipublikasikan melalui AplikasiPengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polri dalam rangkamendukung Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Polri;b. menerima lernbar Penpas untuk disosialisasikan kepada anggota SetumPolri; danc. memberikan bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan fungsiAdministrasi Umum di Iingkungan Divhumas Polri.(9) HTCK Kasetum Polri dengan Kepala Divisi Hubungan Internasional(Kadivhubinter Polri), bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah (garis)koordinasi dilaksanakan sebagai berikut:a. mengajukan permohonan izin untuk anggota Setum yang akan ke luar negeribaik biaya dinas maupun perorangan; danb. memberikan bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan fungsiAdministrasi Umum di lingkungan Divhubinter Polri.(10) HTCK Kasetum Polri dengan Kepala Divisi Teknologi Informatika (Kadiv TIPolri), bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah (garis) koordinasidilaksanakan sebagai berikut:a. koordinasi dalam rangka penggunaan jaringan Local Area Network (LAN)Polri untuk operasional Sistem Informasi Manajemen (SIM) Arsip Polri danAplikasi Naskah Dinas Elektronik (ANDE) Polri;b. permohonan bantuan tenaga konsultan Informasi Teknologi untukpengadaan/pengembangan sistem aplikasi yang ada pada Setum Polri; danc. memberikan .....

23c. memberikan bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan fungsiAdministrasi Umum di Iingkungan Divisi Teknologi Informasi Polri.(11) HTCK Kasetum Polri dengan Koordinator Staf Ahli Kapolri (Koorsahli Kapolri),bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah (garis) koordinasi dilaksanakansebagai berikut:a. berkoordinasi dalam mereproduksi dan distribusi amanat Kapolri dalamsuatu acara dalam hal Koorsahli yang ditunjuk untuk mempersiapkan amanatKapolri;b. berkoordinasi dalam mereproduksi jawaban Kapolri atas pertanyaan DewanPerwakilan Rakyat pada acara dengar pendapat Kapolri dan DewanPerwakilan Rakyat; danc. memberikan bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan fungsiAdministrasi Umum di lingkungan Sahli Kapolri.(12) HTCK Kasetum Polri dengan Koordinator Staf Pribadi Pimpinan (KoorspriplrnPolri), bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah (garis) koordinasidilaksanakan sebagai berikut:a. koordinasi dengan Spripim Polri dalam meminta informasi mengenaipengesahan Konsep Pilun yang diajukan oleh Setum Polri;b. koordinasi dalam hal serah terima surat dinas, surat pribadi dan suratpengaduan untuk Kapolri yang diterima oleh Setum Polri;c. koordinasi dalam hal konsep naskah dinas yang akan ditanda tanganiKapolri dan Wakapolri;d. membantu pelaksanaan kegiatan Spripim Polri dalam acara Kapolri denganmemberikan bantuan dalam pengiriman undangan dan notulennya; dane. memberikan bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan fungsiAdministrasi Umum di lingkungan Spripim Kapolri.(13) HTCK Kasetum Polri dengan Kepala Pelayanan Markas (Kayanma Polri),bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah (garis) koordinasi dilaksanakansebagai berikut:a. meminta bantuan Satang Yanma dalam mendukung kegiatan Setum padaacara yang memerlukan mobilitas tinggi;b. koordinasi dalam permintaan dukunqan bahan bakar minyak kendaraanbermotor dinas Setum Polri; danc. memberikan bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan fungsiAdministrasi Umum di Iingkungan Yanma Polri;Bagian .....

24Bagian ketigaBersifat DiagonalHTCK Kasetum Polri dengan Unsur Pelaksana Tugas PokokPasal30(1) HTCK Kasetum Polri dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan(Kabaintelkam Polr), bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah (garis)koordinasi dilaksanakan sebagai berikut:a. memohon bantuan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)rahasia untuk ranmor dinas pimpinan;b. memohon penerbitan Penelitian Personel (Iitpers) anggota Setum, sebagaikelengkapan persyaratan kenaikan pangkat, promosi jabatan dan lain-lain;danc. mernberikan bantuan teknis dalam rangka penyelenggaraan fungsi teknisAdministrasi umum di lingkungan Baintelkam Polri.(2) HTCK Kasetum Polri dengan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri(Kabaharkam Polr , bersifat diagonal dilaksanakan sebagai berikut:a. hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah (garis) koordinasi;b..koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan seksi undangan pada acara besarPolri dimana Kabaharkam ditunjuk sebagai ketua panitia: danc. memberikan birnbingan teknis administrasi dalam rangka penyelenggaraanfungsi Minu Polri di Iingkungan Baharkam Polri.(3) HTCK Kasetum Polri dengan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri(Kabareskrim Polri), bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah (garis)koordinasi dilaksanakan sebagai berikut:a. mengirimkan surat pengaduan masyarakat yang menyangkut pelanggarantindak pldana: danb. memberikan bantuan teknis penyelesaian administrasi umum di lingkunganBareskrim Polri.c. rnemberikan bimbingan teknis administrasi dalam rangka penyelenggaraanfungsi Minu Polri di Iingkungan Bareskrim Polri.(4) HTCK Kasetum Polri dengan Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas Polri),bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah (garis) koordinasi dilaksanakansebagai berikutmemberikan bantuan teknis penyelesaian administrasi umum di IingkunganKorlantas Polo.(5) HTCK .....

25(5) HTCK Kasetum Polri dengan Kepala Korps Brigade Mobil ( Kakorbrimob Polri),bersifat diagonal dan bentuk hubunqan adalah (garis) koordinasi;dilaksanakansebagai berikut:memberikan bantuan teknis penyelesaian administrasi umum di lingkunganKorbrimob Polri.(6) HTCK Kasetum Polri dengan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri(Kadensus 88 AT Polri), bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah (garis)koordinasi; dan dilaksanakan sebagai berikut:memberikan bantuan teknis penyelesaian administrasi umum di lingkunganDensus 88 AT Polri.Bagian KeempatBersifat DiagonalHTCK Kasetum Polri dengan Unsur PendukungPasal31(1) HTCK Kasetum Polri dengan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol),bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah (garis) koordinasi dilaksanakansebagai berikut:a. mengajukan rencana pendidikan dan latihan yang diselenggarakan olehSetum Polri;c. mengirimkan tenaga pengajar Administrasi Umum Polri sesuai permintaandari jajaran Lemdikpol;d. memberikan masukan dalam penyusunan kurikulum dan bahan ajar kejuruanadministrasi umum Polri sesuai dengan kompetensi yang diharapkan; dane. memberikan bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan fungsi teknisAdministrasi Umum untuk lingkungan Lemdikpol.(2) HTCK Kasetum Polri denqan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri(Kapuslitbang Polri), bersifat diagonal dan bentuk hubunqan adalah (garis)koordinasi dilaksanakan sebagai berikut:memberikan bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan fungsi teknisAministrasi Umum di lingkungan Puslitbang.(3) HTCK Kasetum Polri dengan Kepala Pusat Keuangan Polri (Kapuskeu Polri),bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah (garis) koordinasi dilaksanakansebagai berikut:a. mengirimkan backup data untuk penyesuaian Laporan Sistem AkuntasiKuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) dan Sistem Informasi Manajemen danAkuntasi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Setum Polri serta mengirimkanlaporan keuangan setiap bulan;b. mengikuti.....

26b. mengikuti pembinaan administrasi keuangan yang diselenggarakan olehPuskeu;danc. memberikan bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan fungsi teknisAdministrasi Umum di Iingkungan Puskeu Polri.(4) HTCK Kasetum Polri dengan Kepala Pusat Kedokteran Polri (KapusdokkesPolri), bersifat diagonal dan bentuk hubunqan adalah (garis) koordinasidilaksanakan sebagai berikut:a. melaksanakan pemeriksaan general check up secara berkala untuk anggotaSetum Polri;b. mengajukan permintaan penggantian biaya perawatan kesehatan (Restitusi)bagi anggota Setum Polri yang berobat di rumah sakit luar; danc. memberikan bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan fungsi teknisAdministrasi Umum di Iingkungan Pusdokkes Polri.(5) HTCK Kasetum Polri dengan Kepala Pusat Sejarah Polri (Kapusjarah Polri),bersifat diagonal dan bentuk hubunqan adalah (garis) koordinasi dilaksanakansebagai berikut:memberikan bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan fungsi teknisAministrasi Umum di lingkungan PusjarahBagian KelimaBersifat DiagonalHTCK Kasetum Polri dengan Unsur kewilayahaan meliputi Polda-PoldaPasal32HTCK Kasetum Polri dengan para Kasatwil/Kapolda dan Pejabat di jajaran Polda.bersifat Diagonal dan bentuk hubungan adalah (garis) koordinasi dilaksanakansebagai berikut:a. mensosialisasikan Petunjuk Administrasi Umum Polri kepada Polda melaluiSetum Polda dan jajarannya;b. menerima laporan bulanan dari seluruh kegiatan dari masing-masing SetumPolda;c. memberikan inforrnasi tentang penyelenggaraan pendidikan Minu Polri denganmengikutsertakan anggota Setum Polda; dand. memberikan bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan fungsi teknisAdministrasi Umum di Iingkungan Polda.BABV .....

27BAB VBersifat Lintas SektoralHTCK DENGAN KEIVIENTERIAN/LEMBAGAIINSTANSI LUARPasal 33HTCK Kasetum Polri dengan Instansi Luar merupakan suatu pola hubunqan yangbersifat lintas sektoral dan bentuk hubunqan adalah jalur koordinasi dalam bentukkerja sama, dilaksanakan sebagai berikut:a. Kasetum Polri dengan Bank Mandiri, dalam hal kerja sama dalam masalahpenyaluran dana pembayaran Gaji dan Non Gaji melalui KPPN;b. Kasetum Polri dengan KPPN, dalam hal mengadakan kerja sama dalam masalahpengajuan berkas SPM untuk penghasilan personel Setum Polri dan seluruhkegiatan pada DIPA Setum Polri;c. Kasetum Polri dengan PT. ASABRI, dalam hal:1. mengurus hak-hak anggota dalam perhitungan besarnya santunan Asabriuntuk anggota Polri dan PNS;2. mengkonfirmasikan mengenai pengajuan SKPP untuk anggota Polri yangpensiun; dan3. memberikan kesempatan sosialisasi peraturan Asabri yang perlu diketahuioleh anggota Polri dan PNS, pada acara-acara Sosialisasi AdministrasiUmum Polri;d. Kasetum Polri dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, dalam halmengikutsertakan anggota apabila ada sosialisasi mengenai sistem perhitunganpajak yang baru;e. Kasetum Polri dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dalam hal kerjasama di bidang kearsipan baik pelatihan arsiparis maupun pembinaan kearsipan;f. Kasetum Polri dengan PI. Pos Indonesia, dalam hal pembinaan teknispengeposan dan sistem pembayaran pengiriman pos untuk surat-surat dinas;g. Kasetum Polri dengan BPK, dalam hal penyiapan bahan wasrik yang diperlukanoleh BPK;h. Kasetum Polri dengan Paspampres, dalam hal pengecapan sekuriti undanganyang akan dihadiri oleh Presiden;i. Kasetum Polri dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi, dalam hal koordinasi mengenai administrasi umum yangdiberlakukan pada lembaga I instansi pemerintah.BABVI .....

28BAB VIPENGAWASAN DAN PENGENDALIANPasal 34(1) Fungsi pengawasan dan pengendalian dimaksudkan agar tujuan yang telahditentukan dapat berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan gunamemperoleh hasil yang optimal.(2) Pengawasan dan pengendalian terhadap HTCK di lingkungan Setum Polridilakukan oleh KasetumlWakasetum Polri dan Para Kasubbag.(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan melalui penyelenggaraan:a. administrasi;b. pelaporan; danc. analisa dan evaluasi (Anev).Pasal35(1) Penyelenggaraan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat(3) huruf a, dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:a. konsep/draft naskah dinas yang akan diajukan kepada Kasetum Polriadalah konsep/draft naskah dinas terlebih dahulu diparaf oleh konseptor;1. kemudian diteliti dan dikoreksi materi konsep naskah dinas danformat suratnya sesuai dengan petunjuk administrasi umum (lVIinu)yang berlaku di lingkungan Polri oleh Kasubbagtakah, kemudiandiparaf Kasubbagrenmin dan Wakasetum/; dan2. setelah diparaf oleh Kasubbagrenmin dan Wakasetum kemudiandiajukan kepada Kasetum Polri untuk ditandatangani, selanjutnyadilakukan penomoran surat keluar dilakukan oleh staf Urtu padaSubbagrenmin Setum Polri.b. konsep/draft naskah dinas yang akan dikirim dan ditujukan kepadaSatker eli lingkunganMabes Polri, sebagai berikut :1. konsep/draft naskah dinas sebelum diparaf oleh konseptorKasubbagrenminlWakasetum, diteliti terlebih dahulu formatsuratnya sesuai dengan Minu yang berlaku di IingkunganPolri oleh Kasubbagtakah; dan2. setelah .....

292. setelah diparaf oleh konseptor, kasubbagrenmin dan wakasetumdiajukan kepada Kasetum Polri untuk ditandatangani atau dapatditandatangani oleh Wakasetum atas nama Kasetum Polri, danselanjutnya dilakukan penomoran surat keluar oleh staf UrtuSubbagrenmin Setum Polri, kemudian dikirim lewat Pos atau kurir;c. naskah dinas yang ditujukan kepada instansi lain di luar Polri yang akanditandatangani oleh Kapolri, dilaksanakan dengan tahapan:1. konsep/draft naskah dinas terlebih dahulu diteliti format suratnyasesuai dengan ketentuan Minu yang berlaku di lingkungan Polri;2. kemudian diparaf oleh konseptor Kasetum Polri dan diteruskan keWakapolri untuk permintaan paraf; dan3. setelah diparaf Wakapolri kemudian surat diajukan kepadaKapolri. Setelah ditandatangani Kapolri, selanjutnya surat tersebutdilakukan penomoran dan distempel di Setum Polri dan dikirimmelalui Kantorn Pos atau melalui Kurir.(2) Para Kasubbag, Kakanpos dan Bensat Setum Polri berkewajiban untukmenyelenggarakan pengarsipan di bagiannya masing-masing denganmemperhatikan ketentuan dan tatacara kearsipan.Pasal36(1) Penyelenggaraan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3)huruf b di dilakukan dengan membuat laporan:a. insidentil;b. berkala, meliputi laporan :1. bulanan;2. triwulan;3. semester; dan4. tahunan.(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh para pejabatdi Iingkungan Setum Polri.Pasal37(1) Laporan insidentil dan berkala ditandatangani oleh pelaksana kegiatan dandikirim ke Kasetum Polri;(2) laporan .....

30(2) laporanbulanan dibuat oleh para Kasubbag, Kakanpos dan Kaurkeu sesuaidengan . Rengiat masing-masing dan dilaporkan ke Kasetum Polri danditembuskan ke Subbag Binset;(3) laporan Semester dibuat oleh Subbagrenmin dalam rangka pembuatan AnevSemester yang berisi realisasi pelaksanaan kegiatan, capaiansasaran dananggaran yang diserap;(4) laporan tahunan tentang LAKIP Setum Polri dilaksanakan oleh Kasubbaqrenrnlndibantu oleh Kaurren dan Paminren, selanjutnya diteruskan ke Asrena Kapolri,dengan ditandatangani oleh Kasetum Polri.Pasal38Kasetum Polri wajib membuat Allev Lakip tahunan untuk diteruskan ke Itwasum Polriguna menjadikan bahan untuk Itwasum dalam penyusunan Anev Polri dalam rangkapengkajian hambatan dan kendala dalam pelaksanaan klneqa Polri.BAS VIIKETENTUAN PENUTUPPasal 39Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka Keputusan Kepala Sekretariat UmumPolri Nomor: Kep/28/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Hubungan TataCara Kerja (HTCK) di Lingkungan Sekretariat Umum Polri, dicabut dan dinyatakantidak berlaku.Ditetapkan di Jakartapada tanggal to Mer. 2011KEPALA SEKREDrs. SUPRA:KOMISARIS SESAR Pdisahkan di Jakartapada tanggal 10 M!.i 2011KEPALA KEPOUSIAN NEGAR.A REP BLIKINDONESIA,------Drs. TIMUR PRADOPOJENDERAL POLISI4REGISTRASI SErUM POlRI NOMOR TAHUN 2011