Perkap 8 Th 2007.pdf

24. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RepublikIndonesia;5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1979tanggal 30 Januari 1979 tentang Uang Perangsang kepadaPolri dalam Sistem Administrasi Manunggal Oi bawah SatuAtap:6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002tanggal 16 Juli 2002 tentang Pedoman Alokasi BiayaPemungutan Pajak Daerah;MEMUTUSKAN:Menetapkan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA SISTEMADIv1INISTRASI MANUNGGAL 01 BAWAH SATU ATAP 01L1NGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.BAB IKETENTUAN UMUMPasal1Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalahKepolisian Nasional yang berada di bawah Presiden yang mempunyai wilayahKepolisian, Negara Kesatuan Republik Indonesia.2. Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap yang selanjutnya disingkatSamsat adalah bentuk kerja sama antara Polri dan Pemerintah daerah Propinsidalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan pendaftarankendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor dan biaya balik namakendaraan bermotor.3. Pajak Oaerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badankepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakanberdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang digunakanuntuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan PembangunanDaerah."4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yangdipungut atas kepemilikan dan I atau penquasaan kendaraan bermotor .5 Bea .

-35. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN - KBadalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibatperjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karenajual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan dataobjek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampaikegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.7. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksanapemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan .8. Dana Samsat adalah biaya pemungutan yang diberikan oleh Pemda Propinsikepada Polri selaku aparat penunjang dalam kegiatan pemungutan pajakdaerah.Pasal2Kapolri selaku pengguna anggaran dan/atau pengguna barang di Iingkungan Polriadalah pemegang kewenangan administrasi untuk bidang Kbpolisian.BAB IIPENGELOLAAN DANA SAMSATBagian KesatuUmumPasal3(1) Dalam penggunaan dana Samsat, Kapolri berwenang menentukan kebijakan.(2) Penyelenggaraan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dalampengelolaan dana Samsat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Polri. .(3) Besarnya biaya pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dari realisasipenerimaan pajak daerah dan besarnya dana Samsat yang diberikan kepadaPolri selaku aparat penunjang dalam kegiatan pemungutan pajak daerahditetapkan sebesar 7,5% dari alokasi biaya pemungutan PKB dan BBN - KB (5%dari realisasi penerimaan) .(4) Dana Samsat yang diterima dari Pemda Propins i melalui Dirlantas Poldadigunakan untuk mendukung kegiatan yang mendesak yang anggarannya belumdialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran berjalansesuai kebijakan Pimpinan .5) Penggunaan .

4Penggunaan dana Samsat pada tingkat Mabes Polri harus atas persetujuanKapolri dan pad a tingkat Polda harus atas persetujuan Kapolda danpelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah Kapolri dan I atau Kapolda.Bagian KeduaPenerimaan Dana SamsatPasal4(1) Tata cara penerimaan dana Samsat pada tingkat Polda sebagai berikut :a. setiap bulan Pemda Propinsi menyetorkan dana Samsat kepada DirlantasPolda sebesar 7,5% dari alokasi biaya pemungutan PKB dan BBN - KByang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Setempat;b. Dirlantas Polda paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima setoran danaSamsat dari Pemda Propinsi segera menyetorkan masing-masing 50%kepada:1. Kapolri U.p. Kapusku Polri Nomor Rekening 102 -0099515105pada Bank Mandiri Kantor Kas (KK) Mabes Polri;2. Kapolda U.p. Kabidku Polda melalui rekening Kabidku masing ­masing Polda;c. Dirlantas Polda melaporkan kepada Kapolri u.p Kapusku Polri tentangpenyetoran dana Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdengan melampirkan kopi kuitansi penerimaan dari Pemda Propinsi dankopi bukti setoran dari Bank yang bersangkutan dengan tembusan:1. Irwasum Polri;2. Derenbang Kapolri;3. Dirlantas Polri; dan4. Karorenbang Polda .(2) Tata cara penerimaan dana Samsat pada tingkat Mabes Polri sebagai berikut:a. Kapusku Polri atas nama Kapolri menerima, menyimpan dan mencatatDana Samsat yang diterima dari Polda - Polda ;b. Dirlantas Polri selaku Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaanSamsat bersama-sama dengan Derenbang Kapolri dan Kapusku Polrimengadakan evaluasi penerimaan dan penggunaan dana Samsat sertaberkoordinasi dengan instansi yang terkait guna menjamin kelancaranpenerimaan dana Samsat.Bagian .

5Baglan KetigaPenggunaan Dana SamsatPasal5(1) Tata cara penggunaan dana Samsat yang dikelola pada tingkat Mabes Polridilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:a. Kapolri, selaku pengguna anggaran dan / atau pengguna barangberwenang untuk:1. menentukan pokok-pokok kebijakan dalam penggunaan danaSamsat;2. memberikan petunjuk dan arahan tentang penggunaan danaSamsat kepada Derenbang Kapolri;3. menerbitkan Surat Perintah untuk melaksanakan kegiatan danmenyalurkan atau membayarkan dana Samsat.b. Derenbang Kapolri, selaku pembina fungsi perencanaan berkewajibanuntuk:1. menerima pengajuan rencana kebutuhan dari Satker - Satker yanganggarannya belum dialokasikan dalam DIPA tahun anggaranberjalan:2. mengajukan rencana penggunaan dana Samsat kepada Kapolrisesuai dengan kemampuan dana Samsat yang terkumpul di PuskuPolri untuk mendapatkan persetujuan;3. membuat rekomendasi kepada Kapusku Polri untuk menyiapkanSurat Perintah Kapolri sesuai persetujuan Kapolri .c. Kapusku Polri, selaku pembina fungsi Keuanqan berkewajiban untuk ;1. menyiapkan dan mengajukan kepada Kapolri Surat Perintah untukmelaksanakan kegiatan dan menyalurkan atau membayarkan danaSamsat;2. menyalurkan dana Samsat kepada Kabidku Polda dengan caramenerbitkan Nota Pemindahbukuan Kapolri, khusus Satker MabesPolri dana Samsat langsung dibayarkan kepada Kasatker dan /atau yang berhak menerimanya berdasarkan Surat PerintahKapolri, dengan tembusan kepada:a) Irwasum Polri;b) Derenbang Kapolri; danc) Kabidku Polda.d. bentuk . . . .

6d. bentuk Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cangka 1 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan denganperaturan ini.(2) Tata cara penggunaan dana Samsat yang dikelola pada tingkat Poldadilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:a. Kapolda, selaku kuasa pengguna anggaran dar. / atau kuasa penggunabarang berkewajiban untuk:1. menentukan pokok-pokok kebijakan dalarn penggunaan danaSamsat;2. memberikan petunjuk dan arahan tentang penggunaan danaSamsat kepada Karorenbang Polda ;3. menerbitkan Surat Perintah untuk me laksanakan kegiatan danmembayarkan dana Samsat.b. Karorenbang Polda, selaku pembina fungsi perencanaan berkewajlbanuntuk:1. menerima pengajuan rencana kebutuhan dari Satker - satkeryang anggarannya belum dialokasikan dalam DIPA tahunanggaran berjalan;2. mengajukan rencana penggunaan dana Samsat kepada Kapoldasesuai dengan kemampuan dana Samsat yang terkumpul di BidkuPolda untuk mendapatkan persetujuan;3. menyiapkan dan mengajukan Surat Perintah Kapolda untukmelaksanakan kegiatan dan membayarkan dana Samsat sesuaipersetujuan Kapolda;c. Dirlantas Polda selaku Pejabat yang bertanggung jawab ataspelaksanaan Samsat bersama - sama dengan Karorenbang Polda danKabidku PoIda mengadakan evaluasi penerimaan dan penggunaan danaSamsat serta berkoordinasi dengan instansi yang terkait guna menjaminkelancaran penerimaan dana Samsat.d. Kabidku Polda, selaku pembina fungsi keuangan dan Bendahara danaSamsat berkewajiban untuk:1. rnenerima, menyimpan dan membayarkan sertamempertanggungjawabkan dana Samsat;2. menerima taqlhandan monguji kuht:nnlJlII '''!Jill/Ill 'tH ~ I (:I)\lt llfirlllmembayarkan kepada yang berh ak;e. bentuk Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bangka 3 tercantum dalam lamp iran yang tidak terpisahkan denganperaturan ini.BAB .

. ;.7BAB IIIPENGAWASAN DAN PENGENDALIANPasal6Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dana Samsat di Iingkungan Polridilaksanakan oleh:a. Irwasum Polri, untuk:1. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan tertib administrasipengelolaan dana Samsat pada tingkat Polda dan pada tingkatMabes Polri;2. melaporkan kepada Kapolri atas hasil pengawasan dan pemeriksaanpengelolaan dana Samsat, termasuk memberikan saran langkah-Iangkahperbaikannya, dengan tembusan kepada:a) Derenbang Kapolri;b) Dirlantas Polri; danc) Kapusku Polri.bDerenbang Kapolri, untuk:1. melaksanakan monitoring atas pengelolaan dane; Samsat;2. melaporkan kepada Kapolri atas pelaksanaan monitoring dana Samsat.c. Irwasda, untuk:1. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan tata tertib administrasipengelolaan dana Samsat pada Tingkat Polda;2. melaporkan kepada Kapolda atas hasil pengawasan dan pemeriksaanpengelolaan dana Samsat, termasuk memberikan saran dan langkahlangkahpsrbaikan dengan tembusan kepada :a) Karorenbang Polda;b) Dirlantas Polda; danc) Kabidku Polda.d. Karorenbang Polda, untuk:1. melaksanakan monitoring penggunaan dana Samsat pada Tingkat Polda;2. melaporkan kepada Kapolda atas pelaksanaan monitoring dana Samsat.BAB .

--8BAB IVADMINISTRASIBagian KesatuPembukuan Dana SamsatPasal7(1) Kapusku Polri dan Kabidku Polda wajib melaksanakan pembukuan dana Samsatsesuai ketentuan yang berlaku.(2) Bentuk pembukuan dana Samsat sebagaimana tercantum dalam lampiran yangtidak terpisahkan dalam peraturan ini.Bagian KeduaLaporan Keuangan Dana SamsatPasal8Kapusku Polri dan Kabidku Polda wajib membuat dan mengirimkan Laporan Keuangandana Samsat dengan ketentuan :a. Kabidku Polda, setiap bulan wajib membuat dan mengirimkan LaporanKeuangan serta dilampirkan Rekening Koran Bank paling lambat T+10 telahditerima oleh Kapusku Polri dengan tembusan:1. Kapolda;2. Irwasda; dan3. Karorenbang Polda.b. Kapusku Polri, setiap bulan mengirimkan laporan kepada Kapolri tentang posisidana Samsat dengan tembusan :1. Irwasum Polri;2. Derenbang Kapolri; dan3. Dirlantas Polri.Bagian.. ...

9Bagian KetigaPertanggungjawaban Keuangan Dana SamsatPasal9(1) Dalam hal pertanggungjawaban keuangan, masing - masing Satker penggunadana Samsat mempertanggungjawabkan keuangan sesuai ketentuan yangberlaku.(2) Kapusku Polri dan Kabidku Polda menyimpan pertanggungjawaban keuangandari para Kasatker.BAB VKETENTUAN PENUTUPPasal10Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Peraturan yang mengatur mengenaiPengelolaan Dana samsat yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidakberlaku. "Pasal11Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Jakartapada tanggal j 2. Apri L 2007KEPALA KEPOLISIAN NGARA..-/Drs. SANTOJENDERA POLISI

LAMPIRANPERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIANO. POL. :8 TAHUN 2007TENTANGPENGELOLAAN DANA SIStEM ADMINISTRASI MANUNGGAL 01 BAWAHSATU ATAP 01 L1NGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

.'~KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIALAMPIRAN A PE~ATURAN KAPOLRIMARKAS BESAR NO. POL. : ~A~UN 2007TANGGAL : l!l A r-r 2007KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAMARKAS BESARSURAT • PERINTAHNo. Pol.: Sprln / / /20...Pertimbangan Bahwa dalam ranqka dipandangperlu mengeluarkan Surat Perintah.Dasar 1. Peraturan Kapolri No. Pol. : tanggal tentangPengelolaan dana Samsat di Lingkungan Polri.2.OIPERINTAHKANKepada 1. KEPALA SATUAN KERJA2. KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRIUntuk 1. Tersebut nornor satu melaksanakan kegiatan dalam rangka ,mengajukan tagihan biaya pelaksanaan tersebut dengan dilengkapiadministrasi pertanggungjawaban keuangan kepada tersebut nornor duadengan berpedornan kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku,mempertanggungjawabkan dan rnelaporkan pelaksanaannya kepada Kapolridimana alokasi anggarannya dibebankan dari dana Samsat sebesarRp ( ).2. Tersebut nomor dua menyediakan dana , menerima, merneriksa kelengkapantagihan serta mernbayarkan kepada tersebut nomor satu dari dana Samsatdengan berpedornan kepada peraturan perundang - undangan yang berlakudan melaporkan realisasinya kepada Kapolr i.3. Melaksanakan perintah ini dengan saksarna dan penuh rasa tanggung jawab.Selesai.Dikeluarkan di: JakartaPada tanggal : 20...KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATembusan :1. Wakapolri.2. Irwasum Polri.3. Derenbang Kapolri.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 1.9- April .~KEPALA KEPOLISIAN NE ARA ~IBLIK INDONESIA,

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAMARKAS BESARKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH ..SURAT • PERINTAHNo. Pol.: Sprin / / /20...Pertimbangan Bahwa daJam rangka dipandangperlu mengeluarkan Surat Perintah.Dasar1.2.Peraturan Kapolri No. Pol. : tanggal. tentangPengelolaan dana Samsat di Lingkungan Polri.. .DIPERINTAHKANKepada1.2.KEPALA SATUAN KERJAKEPALA BIDANG KEUANGAN POLDAUntukSelesai.1.Tersebut nomor satu melaksanakan !

KEPOLISIAN NEGARA REPUBlIK INDONESIAMARKAS BESARLAMPIRAN C PERATURAN KAPOLRINO. POl. ; 8 TAHUN 2007TANGGAL : 1"­ Itprr'C 2007B U K U K AS· BAN K (DANA SAMSAT )TAHUN ANGGARAN :BULANTUNAl BANK... .... ... Rek....... .....NO . URAIAN REF DEBET KREDITDEBET KREDlT DEBET KREDlTBK1 2 3 4 5 6 7 8 9Jakarta,20...KAPUSKU POLRI f KABIDKU POLDADitetapkan di Jakartapada tanggal II- Apri L. 2007KEPALA KEPOLISIAN NEGA~REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBUK INDONESIAMARKAS BESARLAMPIPAN D PERATURAN KAPOLRINO. POL. : g TAHUN 2007TANGGAL : I~ AVrIl 2007REKAP PENERIMAAN DAN PENYALURAN DANA SAMSATTAHUN ANGGARANBULANPENERIMAANPENYALURANNO U R A I ANBULAN INI SID BLN LALU SID BULAN ININOBULAN INI SID BLN LALU SID BLN INISISA1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.... ... .. ...........• 20..KAPUSKU POLRII KABIDKU POLDA2007KEPALA KEPOUSIANUK INDONESIA,t­L