peraturan kepala divisi hukum kepolisian negara republik indonesia ...

PERATURAN KEPALA DIVISI HUKUMKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIANOMOR5 TAHUN 2011TENTANGPROSEDUR PEMBUATAN PENDAPAT DAN SARAN HUKUMDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA DIVISI HUKlIM KEPOUSIAN NEGARA REPUBUK INDONESIA,Menimbang: a.bahwa Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesiamerupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yangberada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pengkajian,bantuan dan nasehat hukum, pengembangan hukum, pembinaanhukum dan Hak Asasi Manusia di Iingkungan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, serta berparfisipasi dalam pembinaan hukumnasional dan Hak Asasi Manusia;b. bahwa dalam menyelenggarakan fungsi bantuan dan nasehathukum Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesiasebagai sub sistem berkewajiban menyusun, dan membuatpendapat dan saran hukum sebagai bahan pertimbangan;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala DivisiHukum Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang ProsedurPembuatan Pendapat dan Saran Hukum;Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4168);2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PadaTingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN KEPALA DIVISI HUKUM KEPOUSIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA TENTANG PROSEDUR PEMBUATANPENDAPAT DAN SARAN HUKUM.BABI .

2BASIKETENTUAN UMUMPasal1Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polriadalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertibanmasyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanyakeamanan dalam negeri.2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkatKapolri adalah Pimpinan Poln dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsiKepolisian.3. Kepala Divisi Hukum Polri yang selanjutnya disebut Kadivkum Polri adalahunsur pimpinan pada Divkum Porri yang bertugas memimpin, membina,mengawasi dan mengendalikan fungsi satuan-satuan organisasi dalamlingkungan Divkum Polri, mernbina fungsi hukum pada seluruh jajaran Polri,memberikan saran pertimbangan, dan melaksanakan tugas lain sesuai perintahKapolri.4. Pendapat dan saran hukum yang selanjutnya disingkat PSH adalahpemyataan resmi berupa keputusan atau saran yang didasari ataspengetahuan khusus keahlian yang berisi pemahaman dan penerapanhukum pada permasalahan tertentu yang dibuat untuk menjawab permintaantertentu.5. Surat Perintah adalah surat yang diterbitkan oleh Kapolri dan Kadivkum Polribagi Anggota Poiri/PNS untuk melaksanakan tugas menyusun, membuatpendapat dan saran hukum.6. Pemohon adalah satuan Polri dan keluarga besar Polri yang terdiri dariAnggota Polri, PNS Polri, Purnawirawan Polri, Warakawuri, Wredatama/DudalJanda dari Poiri/PNS Polri, Veteran beserta keluarganya.7. Kepentingan dinas adalah kegiatan yang berkaitan langsung denganpelaksanaan fungsi dan tugas kepolisian.8. Kepentingan perorangan adalah segala kegiatan yang berkaitan denganpribadi Anggota Polri, PNS Polri, Pumawirawan Polri, Warakawun, WredatamalDuda/Janda dari Poln/PNS Polri, Veteran beserta keluarganya.9. Keluarga adalah suami, istri, orang tua kandung/mertua, anak kandung, anaktiri, dan anak angkat yang sah.PasaI2 ...

3Pasal2Tujuan peraturan ini:a. sebagai pedoman dalam rangka pemberian PSH atas perkara Anggota Polriatau PNS pada Polri yang berkaitan dengan masalah hukum baik perdata,pidana maupun Tata Usaha Negara dan pengaduan masyarakat, peristiwahukum nasional yang berkaitan dengan tugas Polri serta memenuhi keperluanpimpinan dalam masalah hukum; danb. terwujudnya pembuatan PSH sesuai substansi dan materi muatan yang dapatdiimplementasikan sesuai batas kewenangan yang ditentukan dalam peraturanperundang-undangan.Prinsip-prinsip peraturan ini:Pasal 3a. profesional, yaitu setiap pelaksanaan kegiatan dititikberatkan pada keahlian dankompetensi yang dimiliki oleh masing-masing petugas;b. efektif dan efisien, yaitu setiap pelaksanaan kegiatan berorientasi padapencapaian tujuan dan ketetapan waktu;c. akuntabel, yaitu setiap pelaksanaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan;d. transparan, yaitu setiap pelaksanaan kegiatan dilakukan secara jelas danterbuka serta memudahkan akses untuk pihak yang membutuhkan; dane. legalitas, yaitu pemberian PSH yang dilakukan mempunyai dasar hukum yangdapat dipertanggungjawabkan secara hukum.BAB IIRANCANGAN PSHPasal4(1) Rancangan PSH terdiri dari:a. rujukan;b. posisi kasus atau permasalahan;c. fakta-fakta;d. persangkaan;e. analisa fakta dan yuridis; danf. PSH atau kesimpulan.(2) Rancangan .....

5d. alat sorot atau LCD projector;e. meja dan kursi sesuai kebutuhan;f. buku-buku yang berkaitan dengan hukum sebagai referensi dalampembuatan PSH; dang. ruang khusus sebagai tempat untuk diskusi dan/atau pembahasan dalamrangka pembuatan PSH.Bagian KeduaMekanisme Pembuatan PSHPasal7(1) Pembuatan PSH dilakukan oleh Kabagrapkum dan/atau staf BagrapkumDivkum Polri serta anggota Polri yang bertugas di lingkungan Divkum Polriyang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk membuat PSH.(2) Pembuatan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melaluimekanisme, sebagai berikut:a. inventarisasi;b. verifikasi;c. analisis substansi;d. pembahasan;dane. penyusunan PSH.Pasal8(1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a,dilaksanakan oleh Kabagrapkum bersama staf Bagrapkum melalui kegiatan:a. mengumpulkan perrnintaan, permohonan dan/atau bantuan perlidunganhukum yang diterima dari Kasatker, Kasatwil, Anggota Polri, PNS Pelridan keluarganya. Pumawirawan dan/atau Warakawuri. dan/ataumasyarakat yang memerlukan; danb. mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan hukum sebagaireterensi yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan.(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hurut b. dilaksanakanoJeh Kabagrapkum dan/atau stat Bagrapkum, dengan tujuan:a. memastikan apakah permintaan, permohonan danlatau bantuanperlindungan hukum yang diterima adalah benar;b. memastikan apakah permintaan, permohonan dan/atau bantuanperlindungan hukum telah didukung oleh data yang cukup atau alat buktisebagai bukti pendukung; danc. apabila .....

6c. memastikan objektivitas/keakuratan data dengan melakukan perunjauanke lapangan dan beberapa sasaran (apabila diperlukan), sekurangkurangnya1 (satu) kali untuk setiap permasalahan yang akan diberikanPSH, sehingga diperoleh kelengkapan data, dan dapat menambahintormasi dan/atau keterangan yang telah ada.(3) Analisis substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c,dilaksanakan oleh Kabagrapkum dan/atau stat Bagrapkum, melalui kegiatan:a. gelar internal Bagrapkum di ruang pertemuan Bagrapkum, dihadiriKabagrapkum dan stat Bagrapkum, sekurangnya sekali untuk setiappermasalahan yang akan diberikan PSH;b. membahas permasalahan yang dimintakan, dimohonkan dan/atau perluperlindungan hukum dengan ditetapkan awal persangkaan; danc. menyusun rancangan PSH awal.(4) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hurut d,dilaksanakan oleh Kabagrapkum dan/atau stat Bagrapkum, dengan kegiatan:a. menyusun rancangan PSH dengan format yang telah baku;b. gelar dan/atau presentasi atas rancangan PSH dengan melibatkanBagbanhatkum Divkum Polri dan fungsi terkait lainnya di ruang pertemuanDivkum Polri, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali untuk setiap permasalahanyang akan diberikan PSH;c. gelar dan/atau presentasi kembali dengan waktu yang disepakatibersama, bila tidak atau belum ditemukan kesepahaman rumusansubstansi; dand. merumuskan substansi rancangan PSH yang telah disepakati beberapapihak.(5) Penyusunan PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e,dilaksanakan oleh Kabagrapkum dan/atau staf Bagrapkum, dengan mendasarihasil rumusan substansi rancangan PSH yang telah disepakati beberapa pihak,yang dirumuskan dalam format PSH yang telah ditetapkan.Pasal9Fungsi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, adalah pihakpihakterkait dalam tindak lanjut permasalahan yang akan diberikan PSH, dalam halini Bidpropam Polri, SSDM Polri, Satker dan/atau Satwil pemohon dan/atauPemohon.(1) Pemberian PSH dilakukan untuk:Pasal10a. memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentangPemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;b. memenuhi .....

7b. memenuhi Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode EtikProfesi Poln dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006, tentangOrganisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;c. memenuhi perintah atau permintaan Kapolri, permintaan Kasatker dilingkungan Mabes Polri, Kasatwil, Anggota Polri dan PNS Polri sertakeluarganya, Purnawirawan dan/atau Warakawuri, dan masyarakat yangmemerlukan dalam menghadapi permasalahan hukum;d. hasil gelar perkara yang diselenggarakan oleh fungsi Bareskrim Polridan/atau fungsi Kepolisian lainnya yang menyelenggarakan gelar perkaradan memerlukan kehadiran Divkum Poln: dane. saran masukan kepada Pimpinan mengenai adanya pemberitaan padamedia massa baik cetak maupun elektronik.(2) Pemberian PSH harus memenuhi kaidah-kaidah dan prinsip hukum dengantidak mengenyampingkan prinsip berorganisasi yaitu keadilan, keseimbangan,keber1anjutan dan keutamaan.(3) Dalam proses penyusunan dan pemberian PSH, pihak-pihak yang memilikikompetensi menyusun dan memberikan PSH tidak dibenarkan untukmelakukan komunikasi baik menggunakan alat komunikasi telepon maupunsarana prasarana komunikasi lainnya, yang bertujuan untuk memberikankeuntungan pada pihak tertentu, sehingga merugikan pihak lain.(4) Pemberian PSH harus sepengetahuan dan seijin Kadivkum Polri.Pasal11(1) Setelah rancangan PSH selesai disusun Bagrapkum, diajukan kepadaKarobankum Divkum Polri.(2) PSH untuk kepentingan Satker dalam lingkungan Mabes Polri, disahkan danditandatangani oleh Karobankum Divkum Polri.(3) PSH untuk kepentingan Kapolri, Satwil Polri dan masyarakat, disahkan danditandatangani oleh Kadivkum Polri.Pasal12(1) Mekanisme pendataan administrasi PSH, dimulai sejak rancangan PSHdisusun pada Bagrapkum Divkum Polri dan secara berjenjang sampai TataUrusan Dalam (Taud) Divkum Polri.(2) Setiap PSH yang dikeluarkan Divkum Polri, tetap menggunakan sistempendataan administrasi PSH sesuai yang ber1aku dalam Iingkungan Polri,yaitu melalui Sekretariat Umum (Setum) Polri.Bagian .....

8Bagian KetigaPengawasanPasal13(1) Pengawasan secara langsung dalam pemberian PSH, dilakukan olehKabagrapkum, dan secara berjenjang dilakukan o!eh Karobankum DivkumPolri dan pada tahap akhir oleh Kadivkum Polri.(2) Pengawasan secara administrasi ketatausahaan dilakukan oleh unsur Taud.Tujuan dilakukan pengawasan:Pasal14a. memastikan bahwa kerangka rancangan PSH telah sesuai dengan formatyang telah ditetapkan secara konsisten;b. memastikan bahwa dasar pemberian PSH telah sesuai dengan peraturanperundangan;c. memastikan penggunakan kata dan kalimat telah sesuai dengan istilah danpengertian hukurn, dan penulisan kata dan/atau kalimat telah sesuai dengankaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan pilihankata yang tepat, jelas dan pasti;d. memastikan bahwa penerapan hukum dalam PSH telah sesuai dengankeperluan; dane. memastikan bahwa pemberian PSH, disusun oleh pihak yang memilikikompetensi dan berwenang untuk menyusun dan memberikan PSH.Pasal15(1) Penerapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf dmerupakan penerapan pasal-pasal persangkaan yang dikaitkan dengan taktafaktadan alat bukti yang ada, sehingga dapat diperoleh logika hukum yangdapat diterima dan sesuai dengan kaidah dan prinsip hukum yang berlaku.(2) Pihak yang memiliki kornpetensi dan berwenang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 huruf e yaitu Kabagrapkum dan staf Bagrapkum RobankumDivkum Polri. atau Kabag danJatau perwira lainnya di lingkungan Divkum Polnyang diberi kewenangan oIeh Kadivkum Polri untuk rnenyusun danmemberikan PSH sesuai dengan keper1uan.Pasal16(1) Gelar dan/atau presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)huruf b, diselenggarakan oleh Bagrapkum Robankum Divkum Polri, denganmenggunakan anggaran Divkum Polri.(2) Gelar .....

9(2) Gelar dan/atau presentasi dilaksanakan oleh Tim PSH ditetapkan denganSurat Perintah Kadivkum Polri.(3) Tim PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Tim penyusunBagrapkum Robankum Oivkum Polri, tungsi terkait lainnya dan BagbanhatkumRobankum Polri.(4) Pelaksanaan gelar dan/atau presentasi dipimpin oleh KabagrapkumRobankum Oivkum Polri atau salah satu Kassubag pada Bagrapkum.(5) Ketua gelar dan/atau presentasi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaangelar dan/atau presentasi dan melaporkan hasilnya secara berjenjang kepadaKarobankum dan kepadan Kadivkum Polri.(6) Susunan Tim PSH, sebagai berikut:a. penanggung jawab Kadivkum Polri;b. koordinator Karobankum;c. ketua Kabagrapkum;d. wakil ketua Kasubbag yang berkaitan denganpermasalahan yang akan dibahas;e. sekretaris Stat Bagrapkum;f. anggota peserta 1. Satker di Iingkungan· Mabes Polri atauSatwil terkait;2. Bagbanhatkum Robankum:3. Stat Bagrapkum;Pasal17Guna tercapainya penyusunan dan pemberian PSH, pembahasan permasalahanditujukan pada:a. kesesuaian antara rujukan sebagai dasar pembahasan dengan persangkaanyang diajukan;b. kesesuaian antara substansi penulisan dengan pokok perkara danpersangkaan;c. hal-hal khusus, antara lain mengenai penulisan istilah hukum baik bahasaInggris, Yunani maupun Belanda, dan konsistensi penggunaan istiJah;d. penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; dane. penulisan pada pendapat dan saran. telah memberikan rasa keadilan,keseimbangan, keberlanjutan dan keutamaan.BABIV .....

10BABIVKETENTUAN PEN UTUPPasal18Peraturan Kadivkum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 31 11ei 2011Disahkan di Jakartapadatanggal 10 Juni 2011KEPALA KEPOLlSIA~UBLIK INDONESIA,~Drs. TIMUR PRADOPO..IENDERAL POLISIREGISTRASI SETUM POLRI NOMOR (G TAHUN 2011

10BA.BIVKETENTUAN PENUTUPPasal18Peraturan Kadivkum ini mulai ber1aku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Jakartapadatanggal 2011VISI HUKUM POLRI,Drs. UD..II WALUYO, S.H., M.M.INS EKTUR JENDERAL POLISIDisahkan di Jakartapada tanggal 2011KEPALA KEPOLISIAN~BLlK INDONESIA,-----Drs. TIMUR PRADOPOJENDERAL POLISIREGISTRASI SETUM POLRI NOMOR 6 TAHUN

10BABIVKETENTUAN PENUTUPPasal18Peraturan Kadivkum ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Jakartapadatanggal 2011IVISI HUKUM POLRI,WDJI WALUYO, S.H., M.M.KTUR JENDERAL POLISIDisahkan di Jakartapada tanggal to ). .: 2011.KEPALA KEPOLISIAN NEGA~A ~~UBLIK INDONESIA,Drs. TIMUR ~OPOJENDERAL POLISITAHUN'.', '.'Paraf:1. Kabagsunkum3. Kabagrapkum4. Karobankum5. Karosunluhkum6. Kataud7. Kasetum Polri8. Wakapolri