peraturan kepala divisi hukum kepolisian negara republik indonesia ...

2BASIKETENTUAN UMUMPasal1Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polriadalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertibanmasyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanyakeamanan dalam negeri.2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkatKapolri adalah Pimpinan Poln dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsiKepolisian.3. Kepala Divisi Hukum Polri yang selanjutnya disebut Kadivkum Polri adalahunsur pimpinan pada Divkum Porri yang bertugas memimpin, membina,mengawasi dan mengendalikan fungsi satuan-satuan organisasi dalamlingkungan Divkum Polri, mernbina fungsi hukum pada seluruh jajaran Polri,memberikan saran pertimbangan, dan melaksanakan tugas lain sesuai perintahKapolri.4. Pendapat dan saran hukum yang selanjutnya disingkat PSH adalahpemyataan resmi berupa keputusan atau saran yang didasari ataspengetahuan khusus keahlian yang berisi pemahaman dan penerapanhukum pada permasalahan tertentu yang dibuat untuk menjawab permintaantertentu.5. Surat Perintah adalah surat yang diterbitkan oleh Kapolri dan Kadivkum Polribagi Anggota Poiri/PNS untuk melaksanakan tugas menyusun, membuatpendapat dan saran hukum.6. Pemohon adalah satuan Polri dan keluarga besar Polri yang terdiri dariAnggota Polri, PNS Polri, Purnawirawan Polri, Warakawuri, Wredatama/DudalJanda dari Poiri/PNS Polri, Veteran beserta keluarganya.7. Kepentingan dinas adalah kegiatan yang berkaitan langsung denganpelaksanaan fungsi dan tugas kepolisian.8. Kepentingan perorangan adalah segala kegiatan yang berkaitan denganpribadi Anggota Polri, PNS Polri, Pumawirawan Polri, Warakawun, WredatamalDuda/Janda dari Poln/PNS Polri, Veteran beserta keluarganya.9. Keluarga adalah suami, istri, orang tua kandung/mertua, anak kandung, anaktiri, dan anak angkat yang sah.PasaI2 ...