10.07.2015 Views

peraturan kepala divisi hukum kepolisian negara republik indonesia ...

peraturan kepala divisi hukum kepolisian negara republik indonesia ...

peraturan kepala divisi hukum kepolisian negara republik indonesia ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

7b. memenuhi Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode EtikProfesi Poln dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006, tentangOrganisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;c. memenuhi perintah atau permintaan Kapolri, permintaan Kasatker dilingkungan Mabes Polri, Kasatwil, Anggota Polri dan PNS Polri sertakeluarganya, Purnawirawan dan/atau Warakawuri, dan masyarakat yangmemerlukan dalam menghadapi permasalahan <strong>hukum</strong>;d. hasil gelar perkara yang diselenggarakan oleh fungsi Bareskrim Polridan/atau fungsi Kepolisian lainnya yang menyelenggarakan gelar perkaradan memerlukan kehadiran Divkum Poln: dane. saran masukan kepada Pimpinan mengenai adanya pemberitaan padamedia massa baik cetak maupun elektronik.(2) Pemberian PSH harus memenuhi kaidah-kaidah dan prinsip <strong>hukum</strong> dengantidak mengenyampingkan prinsip berorganisasi yaitu keadilan, keseimbangan,keber1anjutan dan keutamaan.(3) Dalam proses penyusunan dan pemberian PSH, pihak-pihak yang memilikikompetensi menyusun dan memberikan PSH tidak dibenarkan untukmelakukan komunikasi baik menggunakan alat komunikasi telepon maupunsarana prasarana komunikasi lainnya, yang bertujuan untuk memberikankeuntungan pada pihak tertentu, sehingga merugikan pihak lain.(4) Pemberian PSH harus sepengetahuan dan seijin Kadivkum Polri.Pasal11(1) Setelah rancangan PSH selesai disusun Bagrapkum, diajukan kepadaKarobankum Divkum Polri.(2) PSH untuk kepentingan Satker dalam lingkungan Mabes Polri, disahkan danditandatangani oleh Karobankum Divkum Polri.(3) PSH untuk kepentingan Kapolri, Satwil Polri dan masyarakat, disahkan danditandatangani oleh Kadivkum Polri.Pasal12(1) Mekanisme pendataan administrasi PSH, dimulai sejak rancangan PSHdisusun pada Bagrapkum Divkum Polri dan secara berjenjang sampai TataUrusan Dalam (Taud) Divkum Polri.(2) Setiap PSH yang dikeluarkan Divkum Polri, tetap menggunakan sistempendataan administrasi PSH sesuai yang ber1aku dalam Iingkungan Polri,yaitu melalui Sekretariat Umum (Setum) Polri.Bagian .....

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!