peraturan kepala divisi hukum kepolisian negara republik indonesia ...

More documents

Recommendations

Info

8Bagian KetigaPengawasanPasal13(1) Pengawasan secara langsung dalam pemberian PSH, dilakukan olehKabagrapkum, dan secara berjenjang dilakukan o!eh Karobankum DivkumPolri dan pada tahap akhir oleh Kadivkum Polri.(2) Pengawasan secara administrasi ketatausahaan dilakukan oleh unsur Taud.Tujuan dilakukan pengawasan:Pasal14a. memastikan bahwa kerangka rancangan PSH telah sesuai dengan formatyang telah ditetapkan secara konsisten;b. memastikan bahwa dasar pemberian PSH telah sesuai dengan peraturanperundangan;c. memastikan penggunakan kata dan kalimat telah sesuai dengan istilah danpengertian hukurn, dan penulisan kata dan/atau kalimat telah sesuai dengankaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan pilihankata yang tepat, jelas dan pasti;d. memastikan bahwa penerapan hukum dalam PSH telah sesuai dengankeperluan; dane. memastikan bahwa pemberian PSH, disusun oleh pihak yang memilikikompetensi dan berwenang untuk menyusun dan memberikan PSH.Pasal15(1) Penerapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf dmerupakan penerapan pasal-pasal persangkaan yang dikaitkan dengan taktafaktadan alat bukti yang ada, sehingga dapat diperoleh logika hukum yangdapat diterima dan sesuai dengan kaidah dan prinsip hukum yang berlaku.(2) Pihak yang memiliki kornpetensi dan berwenang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 huruf e yaitu Kabagrapkum dan staf Bagrapkum RobankumDivkum Polri. atau Kabag danJatau perwira lainnya di lingkungan Divkum Polnyang diberi kewenangan oIeh Kadivkum Polri untuk rnenyusun danmemberikan PSH sesuai dengan keper1uan.Pasal16(1) Gelar dan/atau presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)huruf b, diselenggarakan oleh Bagrapkum Robankum Divkum Polri, denganmenggunakan anggaran Divkum Polri.(2) Gelar .....
9(2) Gelar dan/atau presentasi dilaksanakan oleh Tim PSH ditetapkan denganSurat Perintah Kadivkum Polri.(3) Tim PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Tim penyusunBagrapkum Robankum Oivkum Polri, tungsi terkait lainnya dan BagbanhatkumRobankum Polri.(4) Pelaksanaan gelar dan/atau presentasi dipimpin oleh KabagrapkumRobankum Oivkum Polri atau salah satu Kassubag pada Bagrapkum.(5) Ketua gelar dan/atau presentasi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaangelar dan/atau presentasi dan melaporkan hasilnya secara berjenjang kepadaKarobankum dan kepadan Kadivkum Polri.(6) Susunan Tim PSH, sebagai berikut:a. penanggung jawab Kadivkum Polri;b. koordinator Karobankum;c. ketua Kabagrapkum;d. wakil ketua Kasubbag yang berkaitan denganpermasalahan yang akan dibahas;e. sekretaris Stat Bagrapkum;f. anggota peserta 1. Satker di Iingkungan· Mabes Polri atauSatwil terkait;2. Bagbanhatkum Robankum:3. Stat Bagrapkum;Pasal17Guna tercapainya penyusunan dan pemberian PSH, pembahasan permasalahanditujukan pada:a. kesesuaian antara rujukan sebagai dasar pembahasan dengan persangkaanyang diajukan;b. kesesuaian antara substansi penulisan dengan pokok perkara danpersangkaan;c. hal-hal khusus, antara lain mengenai penulisan istilah hukum baik bahasaInggris, Yunani maupun Belanda, dan konsistensi penggunaan istiJah;d. penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; dane. penulisan pada pendapat dan saran. telah memberikan rasa keadilan,keseimbangan, keberlanjutan dan keutamaan.BABIV .....
Page 1 and 2: PERATURAN KEPALA DIVISI HUKUMKEPOLI
Page 3: 3Pasal2Tujuan peraturan ini:a. seba
Page 6 and 7: 6c. memastikan objektivitas/keakura
Page 10 and 11: 10BABIVKETENTUAN PEN UTUPPasal18Per
Page 12: 10BABIVKETENTUAN PENUTUPPasal18Pera

peraturan kepala divisi hukum kepolisian negara republik indonesia ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?