perkap no 11 th 2006 ttg pedoman...

~ ..PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIANO. POL.: 11 TAHUN 2006TENTANGPEDOMAN PERENCANAANKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIf-l,.DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,Menimbangbahwa dalam rangka Penyusunan Pedoman Perencanaan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2007, dipandanq perlumenetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Noqara RepublikIndonesia;Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentanq KepolisianNegara Republik Indonesia (Lembaran N(-'~ara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nemer 2, Tambahan Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4168);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentanq KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 1 "ahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentanq RencanaKerja Pemerintah ;5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentangPenyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kernenterian/Lembaga.;6. Keputusan Presiden Nomer 70 tahun 2002 tanm1'll 10 Oktober2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian NegaraRepublik Indonesia;? Keputusan ...

27. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanqqal 17 Oktober2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuanOrganisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, beserta perubahannya;8. Keputusan Kapolri No. Pol, : Kep/54/X/2002 tanggai 17 Oktober2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuanOrganisasi Pada Tingkat Kepolisian N.egara Republil< IndonesiaDaerah (polda), beserta perubahannya;9. Keputusan Kapolrt ' No. Pol.: KepI 44 I XII / 2005 tanggal5 Desember 2005 tentang Sistem Perencanaan StrategisKepolisian Negara Republik Indonesia Daerah ;10. Keputusan Kapolri No. Pol.: KepI 20 I IX I 2005 tanggal7 September 2005 tentang Rencana Strategis (Renstra) Polri2004 - 2009;MEMUTUSKAN:Menetapkan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN KEPALAKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA T.A. 2007BAB IKETENTUAN UMUMPasalDalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :1. Pedoman Perencanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yangseianjutnya disebut Domren Kapolri adalah seperangkat kebiiakan prioritas Kapolriuntuk tahun yang akan r.latang (TAB + 1) yan~r~iK(in-aTKOmLiiiikasikan ke-seruruhjajaran Polri guna dituangkan ke dalam Rencana Kerja tah~nan_tiap Satker,2. Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebutRenja Polri adalah dokumen perencanaan Polri untuk periode 1 (satu) tahun yangdisusun berdasarkan Rencana Strategis Polri sesuai tugas dan fungsi sertamengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, sebagaimana diatur dalam SistemPerencanaan Strategis Polri.3. Rancangan Renja Polri/Polda/Satker adalah sebagai bahan awa! prioritas kebijakanprogram dan kegiatan yang akan dituangkan ke dalam Renja Polri definitif, dansebagai bahan masukan Rencana Kerja Pemerintah terrnasuk larnpiran perhitungananggarannya untuk bahan masukan penentuan awal pagu indikatif.4. Rencana ...

··,r----­.~ 34. liencC!D.9J~JjfLJ~.em~dntab yang selanjutnya disebut RKP adalah merupakanpenjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menenqah Nasional (RPJMN),memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yangmencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakanfiskal, serta program Kementerian atau Lembaga, lintas Kementerian atauLembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaanyang bersifat indikatif. .5. Rencana Strategis Polri yang selanjutnya disebut Renstra Polri adalah sebagaipelaksanaan dari RPJMN atau wujud RPJMN di tingkat Kementerian/l.embaqa NonKementerian dalam hal ini Polri, yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan,program, dan kegiatan indikatif sesuai dengan tuqas dan fungsi Polri.6. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats yang selanjutnya disebutSWOT adalah analisa perkembangan lingkungan untuk memaharni tantangan yangdihadapi oleh setiap anggota Polri baik kekuatan yang dimiliki, kelornahan internalorganisasi yang mempengaruhi kondisi pencapaian kinerja rnaupun peluang danancaman dari setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara' meliputipolitik, hukum pertahanan dan keamanan serta ekonomi dan sosial budaya gunadiatasi mencapai kinerja.7. Grand Strategi Polri adalah penjabaran dari RPJP Nasional yang pcnvusunannyaberpedoman pada pencapaian cita - cita Nasional dan tujuan pemerintahan negara,yang memuat strategi pembangunan dan kebijakan umum, disusun sebagaipedoman penyusunan Grand Strategi Polda dan SatkerBAB IIPENYUSUNAN DOMREN KAPOLRIPasal2(1) Penyusunan Domren Kapolri didasarkan padaa. Grand Strategi Polrib. Renstra Polri dan RKP aspek Polri.c. Kebijakan Kapolri berdasarkan masukan dari berbagai Satker Mabes Polrimaupun dari seluruh Polda, termasuk Karakteristik kerawanan Daerah dalamrangka Inventarisasi SWOT.(2) Domren Kapolri merupakan pedoman perencanaan tingkat Polri untuk periode 1(satu) tahun yang disusun berpedoman pada Grand Strategi Polri dan Renstra Polrisesuai tugas dan fungsi serta mengacu pada kebijakan Kapolri guna dipedomaniseluruh Satker jajaran Polri untuk menyusun Rencana Kerja TAB + 1.(3) Renstra ...

4(3) Renstra Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedomanpada RPJM Nasional serta mengacu pada Rencana Kebutuhan ( Renbut ) Satkerdalam memenuhi Rencana Pembangunan Kekuatan (Renbangkuat) clan RencanaPemeliharaan Kekuatan (Renharkuat) materiil, Rencana pembangunan kekuatanpersonel (Renbangkuatpers), Rencana Pemeliharaan Kemarnpuan Personel(Renharpuanpers) serta rencana penggunaan kekuatan (Rengunkuat) selama 5(lima) tahun ke depan.Setiap Domren Kapolri harus mengacu padaa.b.c.d.e.f.RPJPN;Grand Strategi Polri;RPJMN;Renstra Polri;RKP;Perkiraan Intelijen Tahunan.Pasal 3Pasal 4Pengesahan dan penanggung jawab Domren Kapolri adalah Kapolri.Pasal 5Waktu pengesahan Pedoman Perencanaan Kapolri dilakukan pada bulan FebruariTAB -1.Pasal 6(1) Domren Kapolri berisi tentang :a. Kebijakan Umum pembangunan Nasional dalam RPJMN.b. Kebijakan Prioritas TAB + 1 yang berisi kebijakan Nasional dan KebijakanStrategis.(2) Domren Kapolri disusun setiap tahunnya pada bulan Februari TAB-1 setelahdiperoleh arahan kebijakan Kapolri untuk periode TAS + 1.Pasal 7Domren Kapolri T.A. 2007 adalah sebagaimana tercantum dalam Larr.oiran PeraturanKapolri ini.BAB "' ...

5BAB IIIPEMBIAYAANPasal 8Segala kebutuhan anggaran yang diperlukan pada penyusunan Demren Kapolridibebankan kepada Anggaran Polri.BAS IVKETENTUAN PENUTUPPasal 9Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Peraturan yang mcngatur tentangDomren Kapolri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuanperaturan ini.Pasal 10Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggalditetapkan.Oiletapkan di Jakarta .Pada tangga!f/1··~g~·stus2006KEPALA KE:POUSIANNEGARA RaUK INDONESIADrs. SU TOJENDERAL POLISI

•DAFTAR lSIHalamanI. PENDAHULUAN1II. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGLINAN NASIONAL 1III. KEBIJAKAN PRIORIT/IS TAHUN 2007 UNTUK MENGATASI MASALAHNASIONAL1. Kebijakan Nasional22. Kebijakan Strategis Polri tahun 2007.............................................4IV. PENUTUP .............. 6

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN PERATURAN KAPOLRIMARKAS BESAR NO. POL. 11 TAHUN 2006TANGGAL : 1 Agustus 20Q6PEDOMAN PERENCANAAN KAPOlRII.A. 2007I. PENDAHUlUANKebijakan Pokok Kapolri dalam perencanaan penqernbanqan Polritahun 2007 merupakan kebijakan prioritas yang harus dikomunikasikandan dipedomani oleh seluruh jajaran Polri untuk dapat dituanqkan kedalam Rencana Kerja (Renja) tahunan masing - masing kesatuan.Kebijakan pokok in; memperoleh masukan dari Grand StrategiPolri tahun 2005 - 2025 dan Renstra Polri 5 (lima) tahun 2004 - 2009,yang memuat kebijakan umum, pembangunan dan pengembangan Polrisecara prioritas untuk tahun 2007 sebagai implementasi vis! misi danagenda yang telah ditetapkan, guna dipedomani dan dilaksanakan dalamRencana Kerja di tiap - tiap Satuan Kerja.II.KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAlKebijakan umum dalam RPJM 2004 - 2009, pada intinyamewujudkan kondisi bangsa dan negara Republik Indonesia yanq arnan,damai, adil demokratis dan sejahtera yang dilakukan melalui kebijakansebagai berikut :1. Arah kebijakan untuk mencapai Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang aman dan damai diwujudkan meld lui upayameningkatkan rasa saling percaya dan tumbuhnya harrnoni dalamkehidupan masyarakat, upaya menanggulcmgi bahaya soparatisrne,terorisme, krimlnalitas dan gangguan keamanan lainnya yang padaI gilirannya .....

2 LAMPIRAN PERATURAttKAPOLRINO. POL. 11 TAHUN 2006TANGGAL : 1 Agustus 2006gilirannya akan membentuk dan memperkokoh tatanan kehidupanmasyarakat sipil.2. Arah kebijakan untuk mewujudkan negara yang adil dandemokratis dilakukan melalui uaaya penegakan hukurn yang tidakpandang bulu dan menqhilanqkan diskriminasi serta menjunjungtinggi hak asasi manusia (HAM).3. Arah kebijakan untuk mencapai kondisi masyarakat yang sejahteradiwujudkan melalui upaya meningkatkan kinerja di bidangperekonomian, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja sertameminimalisasi tingkat kemiskinan dan berbagai ketimpangandalam kehidupan masyarakatIII. KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2007 UNTUK MENGATASIMASALAH NASIONAL.1. Kebijakan Nasional.a. lntensifikasi upaya pencegallan dan pengungkapan kasuskejahatan konvensional termasuk bentuk-bentuk barukejahatan beserta kejahatan kerah putlh secara simultandengan meningkatkan kapasitas institusi keamanantermasuk intelijen dan kontra intelijeri.b. Meningkatkan kemampuan mencegah, rnenanqkal danmenindak kejahatan trar.snasional terutama melalui deteksidini dan interdiksi darat, laut maupun udara serta kerja samainternasional./ C'. Melakukan .....

3 LAMPIRAN PERATURAN KAPOLRINO. POL.': 11 TAHUN 2006TANGGAL : 1 Agustus 2006c. Melakukan upaya sinergis komprehensif dalammenyeirnbangkan dan memadukan penguranganpemasokan dan pengurangan permintaan narl:oba.d. Menqsmankan perairan laut guna mencegah, menangkaldan menindak pelangganm pemanfaatan sumber dayakelautan secara illegal baik oleh pihak dalam negeri maupunpihak luar negeri.e. Mencegah dan menindak pelaku praktek usaha kehutananyang menyalahi peraturan dan perundangan ynng berlaku,baik di hutan produksi, hutan Iindung, dan hutan konservasi.f. Memberikan teladan praktek penegakan hukurn nondiskriminatif yang dapat memancing rasa kopercayaanmasyarakat untuk mematuhi hukum dan rnembanqunCommunity Policing (perpolisian masyarakat) untukmendekatkan polisi' dengan masyarakat agar terbina kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.g.h.Meningkatkan profesionalisme Polri melalui pernbinaankinerja Polri dengan meningkatkan kompetensi pelayananinti, rnanajernen operasional, pengembangan surnber dayaorganisasi dan manajemen perilaku serta pomantapanstruktur organisasi kepolisian dan meningkatkan rasio polisi .menjadi 1 : 500 akhir tahun 2009.Meningkatkan kinerja pengawasan dan rnekanism- kontroliembaga penegakan hukum terutama kepolisian.

---------- --2. Kebijalt:an strategis Polri tahun 2007.4 LAMPIRAN PERATURAN KAPOLRINO. POL. 11 TAHUN 2006TANGGAL : 1 Septem~~r 2006Berdasarkan strategi membangun kepercayaan rnasyarakat,yang secara simultan dengan strategi membangun sinergi denganinstitusi terkait (stakeholders) serta strateqi mengembangkanmasyarakat patuh hukum, maka tahapan kebijakan di tahun 2007tentang memperkuat fungsi lini (operational heavy) ditempuhdengan arah kebijakan strateqis sebagai berikut :a. Memperpendek rantai birokrasi pelayanan Pol ri kepadamasyarakat, seluas-Iuasnya dan sepanjang waktu denganmenata panggilan telepon 110 sesuai sistem 911 yang"berlaku di mancanegara, terutama di kota-kota besr.r dalamrangka Quick Response.b. Mengoptimalkan dukungan anggaran dengan titik berat padaoperasional pelayanan Polri kepada masya-ukat danmemangkas birokrasi dukungan bagi personil Petri.c. Menata kelembagaan, eselonisasi dan jabatan funqsionalbeserta tunjangannya agar memotivasi sumber dayamanusia Polri mencapai kinerja sebaik-baiknya.d. Menyederhanakan jenjang kepangkatan Polri disertal sisternpenggajian, berdasarkan prestasi kerja.e. Memperbaharui tipologi Polres sesuai karakteristik dankemajuan wilayah seiring proses otonomi daerah.If. Mernbangun.....

5 LAMPIRAN PERATURAN KAPOLRINO. POL. 11 TAHUN 2006TANGGAL : 1 Agustus 2006f. Membangun Pos Polisi di perbatasan negara dan PasPolmas di pulau-pulau kecil terluar dan desa prioritas sertapenyiapan SLO I LO Polri di beberapa negara secara timbalbalik (reciprocal) dalam rangka perlindungan warca negaradan eksistensi negara yang berdaulat.g. Membangun kapasitas Polisi perairan dengan prioritaspertama pada lima titik pangkalan gerak : Riau, Nunukan,Bitung, NTT dan Sorong.h. Mengembangkan falsafah dan strategi PorpolisianMasyarakat secara bertahap dan berlanjut pada rencanaaksi yang konkrit dalam rangka upaya mewujudkanmasyarakat yang patuh hukum.i. Menyelenggarakan operasi kepolisian pada tingkatkewilayahan sesuai perkembangan situasi keamanan, danpada tingkat pusat secara sangat selektif (konfinjcnsi), yangdalam pelaksanaannya tidak hanya bersifat penegakanhukum semata, tetapi juga bersifat preventif dan preemtif.J. Melanjutkan pencapaian sasaran kebijakanpercepatan seperti periode tahun sebelumnya.strategisk. Memperkuat dan meningkatkan kemampuan Intelijenkeamanan Polri dalam menggunakan surnber-surnber primerdan jarinqan informasi untuk pencegahan gangguankeamanan.I. Penanganan daerah konflik, penanqqulanqan kejahatankonvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaannegara termasuk korupsi dan kejahatan yar,g oenmplikasikontinjensi dengan manajemen yang menjamin akses publik.I m. Pemban~1Unan .....