peraturan kepala divisi hukum kepolisian negara republik indonesia ...

5d. alat sorot atau LCD projector;e. meja dan kursi sesuai kebutuhan;f. buku-buku yang berkaitan dengan hukum sebagai referensi dalampembuatan PSH; dang. ruang khusus sebagai tempat untuk diskusi dan/atau pembahasan dalamrangka pembuatan PSH.Bagian KeduaMekanisme Pembuatan PSHPasal7(1) Pembuatan PSH dilakukan oleh Kabagrapkum dan/atau staf BagrapkumDivkum Polri serta anggota Polri yang bertugas di lingkungan Divkum Polriyang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk membuat PSH.(2) Pembuatan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melaluimekanisme, sebagai berikut:a. inventarisasi;b. verifikasi;c. analisis substansi;d. pembahasan;dane. penyusunan PSH.Pasal8(1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a,dilaksanakan oleh Kabagrapkum bersama staf Bagrapkum melalui kegiatan:a. mengumpulkan perrnintaan, permohonan dan/atau bantuan perlidunganhukum yang diterima dari Kasatker, Kasatwil, Anggota Polri, PNS Pelridan keluarganya. Pumawirawan dan/atau Warakawuri. dan/ataumasyarakat yang memerlukan; danb. mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan hukum sebagaireterensi yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan.(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hurut b. dilaksanakanoJeh Kabagrapkum dan/atau stat Bagrapkum, dengan tujuan:a. memastikan apakah permintaan, permohonan danlatau bantuanperlindungan hukum yang diterima adalah benar;b. memastikan apakah permintaan, permohonan dan/atau bantuanperlindungan hukum telah didukung oleh data yang cukup atau alat buktisebagai bukti pendukung; danc. apabila .....