Menimbang : a. bahwa pembentukan peraturan perundang ...

2Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KepolisianNegara Republik Indonesia (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4168);2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4389);MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN KEPALA DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENANGANANRANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.BABIKETENTUAN UMUMPasal1Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:1. Divisi Hukum Kepolisian Negara- Republik Indonesia yang selanjutnyadisingkat Divkum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinanbidang hukum pada tingkat Markas Besar (Mabes) Polri yang berada dibawah Kapolri.2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk olehlembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundanq-undanqan yang dibentuk olehDewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.4. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yangditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimanamestinya.5. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat olehPresiden.6. Pemrakarsa adalah menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerianyang mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-Undang,Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, RancanganPeraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.7. Harmonisasi.....