Menimbang : a. bahwa pembentukan peraturan perundang ...

6Pasal10Untuk memenuhi Permintaan anggota dalam kepanitiaan pembahasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, Divkum Polri melakukankegiatan sebagai berikut:a. mengirim nota dinas/surat kepada Kasatker yang tugas dan fungsinyaberkaitan dengan materi rancangan yang berisikan permintaan personelsebagai anggota kepanitiaan pembahasan antar kementerian;b. melampirkan nota dinas/surat dengan rancangan peraturan perundangundangan,untuk dipelajari dan dijadikan bahan referensi; danc. melakukan pencatatan administrasi nota dinas/surat balasan dari Satker.Pasal11Permintaan untuk menghadiri rapat pembahasan ataupun konsinyiringsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatansebagai berikut: ­a. Bagsunkum melalui Kabagsunkum mendisposisikan surat dari instansipemerintahlkementerian pemrakarsa kepada Kasubbag pada Bagsunkumsesuai jenis rancangan (undang-undang, peraturan pemerintah, atauperaturan presiden), atau langsung dihadiri oleh Kabagsunkum;b. Kabagsunkum atau Kasubbag pada Bagsunkum mempelajari rancanganperaturan tersebut dan segera membuat pointer-pointer yang akandikemukakan dalam rapat atau berkonsultasi dengan pimpinan mengenaihal-hal yang berkaitan dengan materi rancangan; danc. Kabagsunkum atau Kasubbag pada Bagsunkum menyiapkan 6iterature danbahan-bahan hukum lainnya sebagai penunjang dalam pembahasan materirancangan peraturan perundang-undangan tersebut.Bagian KeempatPengakhiranPasal12Tahap pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukansetalah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10,dan Pasal 11 dalam bentuk:a. mengirimkan daftar inventarisir masalah yang berisikan saran masukan Polrikepada instansi pemerintahlkementerian pemrakarsa dalam bentuk tertulis;b. mengirimkan.....