11.07.2015 Views

BAB 4 - Departemen Pekerjaan Umum

BAB 4 - Departemen Pekerjaan Umum

BAB 4 - Departemen Pekerjaan Umum

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>BAB</strong> 6PENUTUPReview Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PU tahun 2010-2014 merupakan penajaman target-targetyang akan dicapai sebagai konsekuensi logis dari adanya perubahan lingkungan strategis termasuk di dalamnyaadanya Direktif Presiden yang harus diakomodir sebagai kebutuhan new initiatives pada kurun waktu2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2013 -2014.Review Rencana Strategis (Renstra) ini harus dijadikan sebagai arahan penyelenggaraan bidang pekerjaanumum dan penataan ruang yang dijabarkan dalam program dan kegiatan bagi setiap Unit Organisasi dilingkungan Kementerian <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong> untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian denganmemenuhi aspek akuntabilitas.Pelaksanan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam review Renstra tersebut akan memerlukankoordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secaraoptimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitaspelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umumdan permukiman yang berbasis penataan ruang perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undanganyang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur kedepan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output danoutcome yang optimal.Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan terus meningkatkan perhatian yanglebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (local capacity building) sehingga kompetensi dan kemandirianPemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, tugasPemerintah untuk mempercepat penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman,dan Kriteria (NSPK) termasuk peraturan daerah serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kampanye/sosialisasi,pertukaran pengalaman, dan penyebarluasan NSPK yang sekaligus sebagai landasan untukpelaksanaan RPJMN tahap ke III pada periode tahun 2015-2019.250<strong>BAB</strong> 6 - PENUTUP

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!