BAB 4 - Departemen Pekerjaan Umum

Daerah (BUMD), maupun Badan Layanan Umum (BLU).UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negaramembuka koridor baru bagi penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). BLU inidiharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demimeningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yangdibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yangdijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsipefisiensi dan produktivitas (Pasal 1 UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara).BLU adalah alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuanganberbasis pada hasil, dan bukanlah semata-mata sarana untuk mengejar fleksibilitas dalam pengelolaankeuangan. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/publik dengan tarif/harga yangterjangkau masyarakat dengan kualitas layanan yang baik, cepat, efisien dan efektif dapat diterapkanpengelolaan keuangan BLU dengan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnisyang sehat.Di lingkungan pemerintahan di Indonesia terdapat banyak satuan kerja/kegiatan yang berpotensi untukdikelola secara lebih efisien dan efektif melalui pola BLU, seperti: layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaankawasan, pengelolaan dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, lisensi, dan lain-lain. Khusus dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat beberapa bentuk layanan umum yang dapat dikelolasecara lebih efektif dan efisien melalui pola BLU ini, seperti: pengelolaan jalan tol, pengelolaan air minum, airlimbah dan persampahan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan lain sebagainya.Corporate Social ResponsibilityProgram CSR yang dijalankan perusahaan-perusahaan anggota Corporate Forum for CommunityDevelopment (CFCD) dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian target MillenniumDevelopment Goals (MDGs) bidang air minum dan sanitasi.Kerjasama multipihak dapat mengatasi masalah keterbatasan dana yang dihadapi pemerintah untukmengejar target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Di bidang air minum saja, APBN hanyamampu menyediakan Rp 12 triliun dari kebutuhan total Rp 63 triliun. Sedangkan bidang sanitasi membutuhkanRp 62 triliun, namun pemerintah baru bisa menyediakan Rp 14 triliun.Fasilitasi yang diberikan oleh Kementerian PU antara lain berupa pedoman cara penyaluran dana CSRkepada kabupaten/kota untuk pembangunan infrastruktur bidang Cipta karya, petunjuk, standar teknis, danbimbingan teknis dalam membangun infrastruktur bidang Cipta Karya.BAB 4 - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 127