BAB 4 - Departemen Pekerjaan Umum

penyertaan modal pemerintah untuk kegiatannon komersial tetapi mempunyai nilai ekonomistinggi, sehingga pemerintah menganggap perlumemberikan subsidi operasi. Selain itu melakukanunbundling pembangunan infrastruktur dimanapemerintah akan menanggung pembangunan yangbersifat komersial untuk berbagai infrastrukturpenting di daerah.Dalam 5 (lima) tahun ke depan Pemerintah(dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum)merencanakan untuk terus mendorong berbagaialternatif pembiayaan untuk investasi pembangunaninfrastruktur, termasuk pola-pola KPS, utamanyadalam pembangunan dan pengelolaan jalan tol,pembangunan dan pengelolaan air minum, sertapembangunan dan pengelolaan persampahan dansanitasi kota.Berdasarkan Surat Keputusan Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenas No. 47/M.PPN/HK/2009 tentangPerubahan Atas Keputusan Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenas No. 28 tahun 2009 tentang PenetapanDaftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintahdan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur,maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depantelah ditetapkan beberapa proyek di bidang jalantol, air minum, persampahan, dan sanitasi kotayang tanggung jawab pelaksanaannya ada padaKementerian Pekerjaan Umum, sebagaimanaterlihat pada Tabel 4.4. Namun, mengingatberbagai kendala dan hambatan yang diperkirakanakan masih saja terjadi pada periode 5 (lima)tahun mendatang dan belum akan dapat diatasisepenuhnya, maka Kementerian Pekerjaan Umumakan memprioritaskan untuk melakukan fasilitasidan mendorong dengan intensif tercapai targettargetdan terwujudnya proyek-proyek KPS palingtidak sebagaimana digambarkan pada Tabel 4.2dan Tabel 4.3, sebagai bagian dari upaya-upayapencapaian target dan sasaran pembangunanNasional sebagaimana tertuang di dalam dokumenRPJMN.BAB 4 - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 125