:tfrrl I - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau

|
F=-
I
'i
ilt.l-1",-ti-l'.il',i ,lriilr,tl,ilill.itt..l rl,tir Ir.l,r;rr,t,It 1..(.il,1n(1,iltrl,tr,r,tlt;
rrrr=rty,riil,tt r itrf ilt trr;r.,i l r't t;tr trl,llI r l,rrt,tl t
rtrr'l,tl.'.,rrr,rl .rrr lt,.lrli,rh,rrr rl.rn ilr.rlurrr,lr 1rr.rrr1r,krl,t,lt
.,ct l.(t pcnghapusan
I r,tt,rtrrl trrtlik rl.rr't,rlr,
Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/pengguna Barang
Pasal 9
Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :
a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) satuan Kerja perangkat Daerah;
b. menyusun Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA) Satuan Kerja perangkat
Daerah;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja;
d.
e.
f.
g.
h.
i.
melaksanakan anggaran SKpD yang dipimpinnya;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
mengadakan ikatanlperjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;
menandatangani SPM ;
menyusun dan rrrenyampaii,e n laporan keuangan SKpD yang dipimpinnya;
j. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab sKpD yang
dipimpinanya ;
k. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jawab SPKD yang dipimpinanya ;
l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKpD yang dipimpinnya;
m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
n. beftanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
l0
llaqian Kelima
llrljab.rl Xu.r$.t Pt:ngguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
l'ir,,,rl l0
I'r.;,rlr,rl lx.n(l(lun.t rtrrrfrf,r,ur/l)('n(l(lun.r lluirrrq dalam melaksanakan tugas-
Irrr;,r,,, rl.rll,rt rrrelrrnl)(rlrk(rt .,r'll,u;i,rtr krw(lnanc;irnnya kepada kepala unit
kor ;,r ll,rrla SKPD sclaku ku.l,,,r l)(:r)(f(lun(r anggaran/kuasa pengguna
Il.trlrr1.;.
Pelimpahan sebagian kewenangan sebagairnan.l tcrsebut pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran
jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau
rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD,
Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna
anggaran/pengguna barang.
Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan SKPD (PPTK-SKPD)
Pasal 11
Pejabat pengguna anggaran/Pengguna Barang dan kuasa pengguna
anggaran/kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan
kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPI-K.
Penunjukkarr pciirbat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
berdasarkan 1-rcr.tirrrllirrrc;arr kompctcnsi jabatan, anggaran kegiatan, beban
kerja, lokarsi, (l.rl/.rl(ru rcnt(rnl1 kcnclali dan pertimbangan objektif lainnya.