:tfrrl I - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau

tl
il
Pasal 30
Xlfrlfikast belanJa menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dplam Paesl ?9 ayat (1), terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan
plllhan, ,
XlEslllkaal belanJa menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat
(l)meneakup:
6, pendldlkan;
b, krchatan;
pekcrlaan umum;
pcrumahan rakyat;
Pcnata ruangi
p6rcncanaan pembangunan;
pcrhubungan;
llngkungan hidup;
ptrtanahan;
krpcndudukan dan catatan sipil;
prmbcrdayaan perempuan;
krlurrga berencana dan keluarga sejahtera;
, rcglal;
tcnaga kerja dan transmigrasl;
koperasl dan usaha kecil dan menengah;
penanaman modal;
kebudayaan dan pariwisata;
pemuda dan olah raga;
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
pemerlntahan umum;
kepegawalan;
pemberdayaan masyarakat dan desa;
, statlstlk;
arslp;
komunlkasi dan informasi.
t6
(3) Klasll'lkasl belanJa menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup :
a. pertanlan;
b. kehutanan;
c. energl dan sumber daya mlneral;
d, parlwlsata;
e.
f,
kelautan dan Perlkanan;
perdagangan;
g. perlndustrlan;
h. transmlgrasl.
Pasal 31
( 1) Klasifikasl belanJa menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan
keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari :
a. pelayanan umum;
b, ketertlban dan keamanan;
c. ekonoml;
d.
e,
llngkungan hldup;
perumahan dan fasilitas umum;
f. kesehatan;
g, pariwisata dan budaYa;
h. pendidikan;
i, perlindungan sosial.
Pasal 32
Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22
ayat (2) disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing
pemerintah daerah.
Pasal 33
Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
pasal 22 ayat (2) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.