:tfrrl I - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau

Paragraf 4
Prosedur Akuntansi Selain Kas Pada SKPD
Pasal 216
(l) I'rnt'rhr okuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai
. rlart rl,rrl ;rcncatatn, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
ydn(t lx.rkaltan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat
rlllnkrrkln secara manual atau menggunakan aplikasi computer.
(/) l'ro',r\hr akuntasi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
( t)
(4)
(1,)
tll('ll( 'lktlP
:
n, l)engesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ);
lr.
(.
Koreksi kesalahan pencatatan;
Penerlmaan/pengeluaran hibah selain kas;
tl,
rt.
Pembelian secara krediU
Retur pembelian kredit
f . l,cmlndahtanganan atas asset tetaplbarang milik daerah tanpa
knrrsekuensi kas; dan
U, f)ernerlmaan asset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas.
lrro,,tldur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan
grcrrr;csahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang
lrr,r.,trliart/ganti uang persediaan tambahan uang persediaan.
l'ro,,t{hrr akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan
knrt.k,,i tcrhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting
kr.lruku lrcsar.
I'ro:,cchrr akuntansi sebagaimana pada ayat (2) huruf c adalah
pcncrlmaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan
pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi bagi pemerintah daerah.
65
i6) Prosedur akuntansi sebagaimana pada ayat (2) huruf d merupakan
transaksi pembelian asset tetap yang pembayarannya dilakukan dimasa
yang akan datang.
(7) Prosedur akuntansi sebagaimana pada ayat (2) huruf e merupakan
pengembalian asset tetap yang telah dibeli secara kredit.
(B) Prosedur akuntansi sebagaimana pada ayat (2) huruf f merupakan
pemindahtanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa
ada penggantian berupa kas.
(9) Prosedur akuntansi sebagaimana pada ayat (2) huruf g merupakan
perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar (ruitslaag) dengan pihak
ketiga.
(10) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh PPK-SKPD.
(11) Bukti transaksi dan Buku yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain
kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan
Bupati.
Paragraf 5
Laporan Keuangan pada SKPD
Pasal 2I7
:1) SKPD menyusun dan melaporkan peftanggungjawaban pelaksanaan APBD
secara periodik yang meliputi :
a. laporan realisasi anggaran SKPD;
b, neraca SKPD; dan
c. catatan atas laporan keuangan SKPD.
[2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah
yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.