:tfrrl I - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau

?f lierrge||,a|=rr rerilllrLry;r,ln
.,('l).rqarirnana
dimaksud pada ayat (1) adalah
pciiger'ar=rr y.1n(l rrh,rrr rhl.rilna kembali baik pada tahun anggaran yang
t'=r =-i 1ql, 1 1q -', rcrr rrr I,u r,r lirrrr'r-tahun anggaran berikutnya,
pasal 17
llalarr rir€:rlyri,t,|il Al'ltl r, lx'n(fiill(lgaran pengeluaran sebagaimana dimaksud
f'4=al
dalam
lf, ;tvrrr (r) rr,'r,, cricJukung dengan adanyJ kepastian tersedianya
lrlrl*ttilr:iilI rl,rl,rtrr ;rrrrrl,tll yilrrg cukup.
Pasal 18
ll f 'rirrl'rl,,rr'ur, lx.l,rnjir dan pembiayaan dearah yang dianggarkan dalam ApBD
lr*rrrr', lx'rrr,r',,*k,r, Jrircra kcterrtuan peraturan per,inounf-indangan.
.') n'ehrrlr;x.rrrl,r1r,rr,rrr
rl,r.r .rll, llr'lirnja daerah, dan pembiayaan daerah
Ill,iltUrJ,lrh,rrr',r'r .rr,t Irt rtlrr rl,rl,rnt Al,llD.
f)asal 19
rtlttttt cttlt1'tr'ttr Al'lll ) rttt'llltttti masa 1(satu) tahun mulai tanggal I Januari
arrrlrel rhrtrr1,rrr J I Desantber.
Bagian
Kedua
Struktur Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
pasal
20
l) Al'ltl) rrrt.rrr;rirk;rr.r :;atu kesatuan yang terdiridari :
rt. lx.rtrl,rlr.ttatt daerah;
lr. ltt,l,rn;.rdacrah;
( . lrttrrrbiayaan daerah.
l3
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan
menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung
jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebUt sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.
Pasal 21
Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf
a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah,
yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu
tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembalioleh daerah.
Belanja daerah sebagaimana dimakud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b
meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu
tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
daerah.
Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf
c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau untuk
memanfaatkan surPlus.
Pasal 22
Pendapatan daerah sebagaimana dirnaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf
a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis,
objek dan rincian objek pendapatan.
Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) hurud b
dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.